Nasabah UMAR HS periode tanggal01/01/03 s/d 02/07/10;Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara atas nama Terdakwa AGUS AFRIDA;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/PN.PKP.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa

pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon

,MH.HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH.,MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.44Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal 19 Maret2015,di atas, Penggugat melakukan upaya hukum banding padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambondengan Perkara Banding Nomor : 04/Pid. Tipikor/2015/PT. AMB dandiputus pada tanggal 3 September 2015 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari terdakwa; Menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2015 Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.

Tipikor/2015/PT.

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal19 Maret 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon 04/Pid.Tipikor/2015/PT. AMB, tanggal 3 September 2015 Jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor 415 K/PID.SUS//2016, tanggal 20 Desember 2016Penggugat melaksanakan hukuman pidana tersebut sampai denganselesai masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dan Penggugat dibebaskan pada tanggal 1November 2018 dengan surat keterangan telah selesai menjalani pidanaNomor : W28. PAS.PAS1.

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal 19 Maret2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon 04/Pid.

Tipikor/2015/PT.AMB, tanggal 3 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 415 K/PID.SUS//2016, tanggal 20 Desember 2016 karenaPenggugat melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31iTahun 1999 tentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi;Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor:22/G/2019/PTUN.ABN22.Bahwa Tergugat memberikan sanksi kepada

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor: 4/M/RHS/IX/2018, tanggal 21 September2018, Perihal Penegakan Disiplin ASN Yang Tersangkut Tipikor.(Fotokopi dari fotokopi);Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaPerkara Nomor 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April 2019,Tentang PNS Dapat Diberhentikan Dengan Hormat DanDiberhentikan Dengan Tidak Hormat.

Jadi di KemenristekMenteri ristekdikti sudah tidak melihat lagi ini kirakira ranahnya kejahatanjabatan atau enggak, ketika Pasal 413 sampai dengan 436 ini diangkut dalamUU 31 Tahun 1999 kemudian yang menyidangkan adalah Hakim Tipikor makaketika sudah ada putusan inkcraht maka langsung mendasarkan pada Pasal 87ayat (4) huruf b di mana PPK diberi perintah oleh undangundang kalau adaPNS melakukan atau berdasarkan putusan hakim Tipikor itu inkracth, kemudiandipenjara melakukan kejahatan jabatan maka

JKT.langsung atau karena melekat dari jabatannya sebagai fungsional maka diaberhak atas gaji atau penghasilan; Bahwa jika PPK menjatuhkan SK PTDH dimana yang menjadi dasar adalahkejahatan jabatan, padahal secara fakta dia melakukan tindak pidana umumkejahatan yang menurut KUHP, UU Tipikor dan lainlain, maka kalau menurutUU 30 Tahun 2014 maka berarti cacat dalam substansi, karena untuk tindakpidana umum sudah jelas pasalpasalnya apakah berencana atau tidakberencana.

dikecualikan atau tidak, makaPengadilan hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan haltersebut;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 angka 5 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:"Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan":Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P34 = T2 yaituPutusan Tipikor

Bahwa Penggugat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkunganDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan dijatuhi hukuman pidanapenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesarRp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) berdasarkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor06/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R tanggal 11 Juni 2012;5.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------- Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut ; ---------------------------------------

TinggiDenpasar untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkanketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP ; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa PenuntutUmum maupun Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karenaitu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor

tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tentang lamanya Terdakwa dihukum32 Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar mengenai tidak dijatuhkannya uangdenda pada terdakwa ; Dengan alasan tersebut mohon agar Terdakwa dijatuhi hukumansebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukanmemori

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar35tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusanselengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primairtersebut ; Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaantersebut ; Menyatakan terdakwa

Imam Supeno bin Yakub);Dikembalikan ke kas Negara;Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 03/Tipikor/2011/ PT.Plg, tanggal 8 September 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwatersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Mei 2011 No.926/Pid.B/2011/PN.Sky yang dimintakan

No. 729 K/Pid.Sus/2012Terdakwa dari pertanggungjawaban hukum dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 03/Tipikor/2011/PT.Plg, tanggal 8September 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 926/Pid.B/2010/PN.Sekayu tanggal 23 Mei 2011.

Oleh karenanya sudah sewajarnya apabilaputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 03/Tipikor/2011/PT.Plgtanggal 8 September 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 926/Pid.B/2010/ PN.Sekayu tanggal 23 Mei 2011 dinyatakan dibatalkan dalamtingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan danputusannya karena pengembalian

berkas;Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat sebagaimana yangditentukan dalam undangundang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

IGB.Surya Negara, SE., AK., MM., CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalamrangka perhitungan keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaandump truck pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehinggamenurut Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslahdibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang

Sph/I/12 tanggal 3 Februari 2013.Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1Bahwa kuasa hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti sehingga membebaskanterdakwa dari dakwaan primair ;Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor

Tipikor/2016/PN.Amb ;Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa/PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 Juni 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor06/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding tersebut,telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2016,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor06/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum atas PutusanPengadilan

tidakmenimbulkan efek jera, sedangkan pemerintah saai ini sedang gencargencarnya memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi para terdakwa tetapmelanggarnya, dan karena itu pembanding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tingi Ambon untuk memutus sesuai dengan tuntutan pidana yangtelah dibacakan pada hari Selasa 22 Maret 2016.Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor

MH, Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Oktober 2016, Nomor 16/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LATAMIN, SH.

Panitera/Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 13 Juni 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi II pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi Il, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni2019 sebagaimana

RedakSi ......... 0.0. .cccccecesece cee cee eeeeeees Rp 10.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Yusi Lindafen (Pemohon).BandaAceh, Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHala mar tan Sera Feggiapan Nomor 156/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19610712 198203 1 004

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Bengkulu, 5 Desember 2018Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 8(delapan) lembar diberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 394/Pat.P/2018/PN Bgl

RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 116.000,(Seratus enam belas ribuJumlah rupiah)Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaHalaman 9 dari 7 Halaman, Penetapan

No. 04/TIPIKOR/2013/PTY Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jo.No. 1168 K/PID.SUS/2013 Pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia; 2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 dalam PerkaraPidana Korupsi Sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No.15/Pid.Sus/2012/P.TpkorYk. pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Saryoto, S.Pd.

ISRAJUDDIN haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penunutut Umum tersebut;Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding sependapatdengan Petimbangan hukum Majelis hakim Tipikor yang menyatakanbahwa unsur Secara Melawan Hukum* pada dakwaan Primair tidakterpenuhi, maka dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakantidak terbukti dan karenanya Terdakwa Drs. ISRAJUDDIN haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penunutut Umum tersebut;2.

menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa: Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis HakimTipikor unsur ke2 (dua) dari dakwaan Subsidair yakni DenganTujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasidari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secarahukum;Bahwa Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa tidak sependapatdengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut di atas yang menyatakan bahwa menurut hemat MajelisHakim Tipikor

Konwe Utara,sehingga berdasarkan tanggungjawab tersebut Terdakwamenganggap bahwa pertanggungjawaban yang telah dibuat olehBendahara sudah benar sehingga Terdakwa menandatanganinya;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman89 dari 103 halaman, pada paragraf ke 6 yang menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa: Menimbang, bahwa menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) MenyalahgunakanKewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya telah terpenuhi

S.Sos sebesar Rp. 20.000.000,dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada BendaharaPengeluaran untuk melakukan pembayaran yang tidak sesuaidengan anggaran sebagaimana yang teruang dalam DIPA;Dan Terdakwa tidak pernah menyetujui dan atau membuatpersetujuan baik secara tertulis dan ataupun lisan kepadaBendahara pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban yangtidak sesuai dengan semestinya, dan hal tersebut tidak dapatdibuktikan selama dalam proses persidangan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tipikor

PenggunaAnggaran, makanya rekomendari BPK adalah TPTGR dan bukanTGR ;dan banyak lagi faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak bersalah, namun SARMIATIH,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran yang seharusnyamempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimanapengakuannya yang telah dituangkan dalam Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 008/TPTGR/LHPBPK/2019, tanggal 11 Desember 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor

Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa Ir. H.

Lumme, S.H., Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RIdan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, Ttd / MS. Lumme, S.H., Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.Ttd / Dr.

pada tanggal 1 Juni 2015 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari dan tanggal itujuga ;Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.2085 K/Pid.Sus/2015dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd.ttd/MS. Lumme, S.H. Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;8.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M.NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa AcehUtara beralamat di Jalan MedanBanda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet,Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 EMaillbh.anakbangsa@gmail.com, AHU60AH0107TAHUN 2014, berdasarkanPenetapan Penunjukan Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PNLSK, tanggal 19 Februari2019

perkaraTerdakwa:Nama Lengkap > RIZALAMERANG MADETempat Lahir : Ujung PandangUmur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1973Jenis Kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Mangadel No.8/10 MakassarAgama : IslamPekerjaan : Mantan Kepala Seksi Pemasaran BankBPD Sulsel Cabang PalopoPendidikan 5 BelTerdakwa ditahan oleh: Penyidike tidak ditahan ; Penuntut Umume Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dari tanggal 28 Nopember 2013sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor

Menyatakan barang bukti berupa: SuratSurat dikembalikan kepada Penyidik Tipikor Polda SulSelbarvlMenetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umumtersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 20Mei 2014 Nomor 115/Pid.Sus /2013/PN.Mks. yang amarnya berbunyisebagai berikut: Menyatakan Terdakwa RIZAL AMERANG MADE tidak terbuktisecara

PUTUSANNomor : 873 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ZULKARNAIN Bin BAHRITempat lahir : Bengkulu;Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 05 Januari 1960;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl.

diuraikan di atas dakwaanJaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatifKesatu melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 atau keduamelanggar Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 lebih tepat diterapkanterhadap Terdakwa dakwaan alternatif kesatu, bahwa berdasarkanpertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti ;ttd./Purwanto, S.H., M.H.

Pangraed VIII le Mesen Kayee Adang Kecamatan Syiah KualaKota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 24 April 2019 Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bna tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015 ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebute Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaPutusan No.