Ditemukan 523 data
60 — 5
Menyatakan hak perwalian anak bernama LOVELY CHERRY FIRANTA, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5052/UMUM/2008, menurut stbld UU No. 23/2006 Jo.PP No. 37/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;6.
8 — 0
tergugat konpensi mohon ditunjuksebagai wali dan hak mengasuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 12 tahun dan ANAK iIPENGGUGAT DAN TERGUGAT, 8 tahun, karena Penggugatkonpensi/Tergugat rekonpensi tidak pantas menjadi hak danmengasuh anak karena Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensipergi meninggalkan tanpa ijin dan mengajari anaakanaknya yangtidak benar;3.Bahwa Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi telah melakukanperbuatan melawan huum yaitu Hukum perkawinan Undang undangNo.1 tahun 1974 jo.PP
Menyatakan Penggugat konpens/Tergugat rekonpensi telahmelakukan perbuatan melawan huum yaitu Hukumperkawinan Undang undang No.1 tahun 1974 jo.PP NO.9tahun 1975;3. Menetapkan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensisebagai wali dan hak mengasuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 12 tahun dan ninditaNadif Muqsithah, 8 tahun;4. Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensiuntuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 12 tahun dan ninditaNadif Muqsithah, 8 tahun;5.
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Makassar masih diberlakukan Peraturan Pegawai Negeri Sipilsesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 1996 tentangPokokPokok Pembinaan Kepegawaian BUMN di lingkungan DepartemenPerhubungan Laut sehingga saat itu Penggugat dikenai hukuman disiplinberat oleh Tergugat karena dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 Jo.PP. 45 Tahun 1990 dan KD 11 Tahun 1994 dengan sanksi dilepaskanjabatan Penggugat dari Kepala Dinas Akuntansi dan turun sebagai staf diBagian Umum
Makassar sebagai berikut:"Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselon/jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil";Sehingga dengan demikian gugatan tuntutan hak normatif olen Penggugatpada Pengadilan Hubungan Industrial jelas tidak akan diterima (nietontvankelijk verklaard);Bahwa sehubungan dengan poin 8 di atas dan Penggugat sudah tidak adaketerikatan dengan Tergugat sebab sudah pensiun kemudian karena padatahun 1997 Penggugat telah dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 Jo.PP
80 — 54
Pelawanwan prestasi maka sesuai Pasal 6Undangundang nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan apabila debiturcidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,maka dari pada itu tidak ada alasan bagi Terlawan Ill untuk menolakpermohonan Penerbitan SKPT sebagai persyaratan Lelang;Bahwa atas dasar UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PPNo. 48/1994 Jo.PP
S1392/WKN.09/KNL.08/2016 Tanggal 18Oktober 2016 Daftar isian 307 : 18873/2016, sudah sesuaiprosedurberdasarkan UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No. 24/1997; PP No.13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPN No.6001900 tanggal 31Juli 2003Berdasarkan dalildalil dan argumentasi di atas Terlawan Ill mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut :Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan
Yaitu berdasarkan UU No. 5/1960;UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996;PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPNNo.6001900 tanggal 31 Juli 2003;3. Menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan juga telah mengajukanjawaban sebagai berikut :I. DALAM EKSEPSIa. GUGATAN PELAWAN KABUR ( OBSCUUR LIBEL)1.
65 — 8
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohonyang bernama: ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: CALONISTRI ANAK;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan telahdiubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
7 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA Srhalaman 2 dari 9 halaman8.
8 — 0
nena enteermreeeeerEREeeomearaaEeMenolak kemafsadatan (kerusakan/sesuatu yang tidak baik) diutamakan,untuk meraih kemaslahatan (kebaikan),~Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya, sehinggapermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
11 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.
10 — 0
mempertahankanpernikahannya, sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali mohonkepada Pengadilan Agama Brebes agar hubungan antara Pemohon denganTermohon sebagai suami istri putus karena perceraian dan selanjutnyamemberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepadaTermohon Nurul Madania dihadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undangundang No.1tahun 1974 pasal 39 Jo.PP
71 — 6
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohonyang bernama: ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama:CALON ISTRI ANAK; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan telahdiubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
17 — 1
Kemudian setelah kejadian perselisihantersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang danTergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat danTergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membinarumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telan melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun
12 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.
11 — 2
Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no.1 tahun 1974 jo.PP. no.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116;7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini dengan tunai;Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas IA Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihakserta memberikan putusan sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
16 — 1
(undang undang No. 01 tahun 1974 Jo.PP. No.9 Tahun 1975) tidak mungkin terwujud, maka Penggugat lewat kuasaHukumnya berhak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, pasal 33 Undangundang No. 1 tahun1974 Jo.
119 — 39
Bahwa Tergugat telah melanggar PP RI Nomor 25 tahun 1999 jo.PP RI Nomor 38 tahun 1999 jo Keputusan Menteri Keuangan RINomor 487/KMK.017/1999.4). Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran lainnya, yang akanPenggugat buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara ini,sehingga selanjutnya menurut hukum :HIm.2 dari 9 him. Putusan No.0651/Pdt.G20 19/PA.Sda.03.04.Akta Perjanjian Kredit antara PT.
10 — 0
No.10 Tahun 1983 jo.PP.
53 — 15
.; Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanyadan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untukmembentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satusatunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. tahun 1974 Jo.PP No.9 tahun 1975.
13 — 9
Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi KalimantanTimur, dan pada saat pernikahan dilaksungkan status Pemohon masihterikat dengan perkawinan dengan istri terdahulu;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonanPemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1dan P.3) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinyamaka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatanlengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 jo.PP
10 — 1
Pemerintah No.45 tahun 1990,wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat;Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianwajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;2.Bahwa karena dalam perkara ini Pemohon tidakmenyertakan izin dari pejabat yang berwenang makapermohonan talak daqri Pemohon tidak menemph syaratformil sebagaimana diharuskan oleh pasal 3 ayat (1) PPNo.10 ytahun 1983 Jo.PP
20 — 1
2006 karenaPenggugat berada di Malasyia sampai pulang dari Malasyia pada tanggal 25Nopember 2010 kerumah orang tua Penggugat sendiri, Sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti ;Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai mana layaknyasuami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri saling cintamencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepadayang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP