(undang undang No. 01 tahun 1974 Jo.PP. No.9 Tahun 1975) tidak mungkin terwujud, maka Penggugat lewat kuasaHukumnya berhak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, pasal 33 Undangundang No. 1 tahun1974 Jo.

Bahwa Tergugat telah melanggar PP RI Nomor 25 tahun 1999 jo.PP RI Nomor 38 tahun 1999 jo Keputusan Menteri Keuangan RINomor 487/KMK.017/1999.4). Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran lainnya, yang akanPenggugat buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara ini,sehingga selanjutnya menurut hukum :HIm.2 dari 9 him. Putusan No.0651/Pdt.G20 19/PA.Sda.03.04.Akta Perjanjian Kredit antara PT.

perceraian ini adalah sebagaiberikut:Halaman 1 Putusan Nomor: 14/Pat.G/2017/PN Sgl1>Bahwa Penggugat DARYATI dengan Tergugat YONO telahmelangsungkan Perkawinan secara Agama Budha dihadapan pemukaagama Budha yang bernama Muhassan Wongtomo di Sungailiat padatanggal 22 Nopember 2006, perkawinan mana telah dicatat pada kantorcatatan sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat pada tanggal 31 Mei 2007,dengan Akta perkawinan Nomor : 19.01.AK.2007.000088 menurut sibld1917 No. 130 jo .1919 No. 81 UU No.1 Tahun 1974 Jo.PP

Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan pemukaagama Budha yang bernama Muhassan Wongtomo di Sungailiat padatanggal 22 Nopember 2006, perkawinan mana telah dicatat pada kantorcatatan sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat pada tanggal 31 Mei 2007,dengan Akta perkawinan Nomor : 19.01.AK.2007.000088 menurut stbld.1917 No. 130 jo .1919 No. 81 UU No.1 Tahun 1974 Jo.PP No.9 Tahun1975 dan Permendagri No. 28 Tahun 2005 yang di keluarkan

Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Makassar masih diberlakukan Peraturan Pegawai Negeri Sipilsesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 1996 tentangPokokPokok Pembinaan Kepegawaian BUMN di lingkungan DepartemenPerhubungan Laut sehingga saat itu Penggugat dikenai hukuman disiplinberat oleh Tergugat karena dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 Jo.PP. 45 Tahun 1990 dan KD 11 Tahun 1994 dengan sanksi dilepaskanjabatan Penggugat dari Kepala Dinas Akuntansi dan turun sebagai staf diBagian Umum

Makassar sebagai berikut:"Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselon/jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil";Sehingga dengan demikian gugatan tuntutan hak normatif olen Penggugatpada Pengadilan Hubungan Industrial jelas tidak akan diterima (nietontvankelijk verklaard);Bahwa sehubungan dengan poin 8 di atas dan Penggugat sudah tidak adaketerikatan dengan Tergugat sebab sudah pensiun kemudian karena padatahun 1997 Penggugat telah dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 Jo.PP

sughro;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikandaliinya dan gugatan cerainya tidak melawan hak, beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkanseluruhnya dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

nena enteermreeeeerEREeeomearaaEeMenolak kemafsadatan (kerusakan/sesuatu yang tidak baik) diutamakan,untuk meraih kemaslahatan (kebaikan),~Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya, sehinggapermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

Pelawanwan prestasi maka sesuai Pasal 6Undangundang nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan apabila debiturcidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,maka dari pada itu tidak ada alasan bagi Terlawan Ill untuk menolakpermohonan Penerbitan SKPT sebagai persyaratan Lelang;Bahwa atas dasar UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PPNo. 48/1994 Jo.PP

S1392/WKN.09/KNL.08/2016 Tanggal 18Oktober 2016 Daftar isian 307 : 18873/2016, sudah sesuaiprosedurberdasarkan UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No. 24/1997; PP No.13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPN No.6001900 tanggal 31Juli 2003Berdasarkan dalildalil dan argumentasi di atas Terlawan Ill mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut :Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan

Yaitu berdasarkan UU No. 5/1960;UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996;PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPNNo.6001900 tanggal 31 Juli 2003;3. Menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan juga telah mengajukanjawaban sebagai berikut :I. DALAM EKSEPSIa. GUGATAN PELAWAN KABUR ( OBSCUUR LIBEL)1.

Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimanalayaknya suami isteri yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencinta, hormat menghormati, setia member bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No.01 Tahun 1974 Jo.PP. No.

Pasal 19 Huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi HukumIslam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohondikabulkan secara Verstek; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Jo.PP.

ditetapbkan Penggugattelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PegawalNegeri Sipil yang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyiPRIMAIR1.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, makaalasan perceraian sebagaimana dalam UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo.PP No 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telahterpenuhi;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggilPenggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

No.10 Tahun 1983 jo.PP.

Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi KalimantanTimur, dan pada saat pernikahan dilaksungkan status Pemohon masihterikat dengan perkawinan dengan istri terdahulu;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonanPemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1dan P.3) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinyamaka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatanlengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 jo.PP

.; Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanyadan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untukmembentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satusatunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. tahun 1974 Jo.PP No.9 tahun 1975.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no.1 tahun 1974 jo.PP. no.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116;7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini dengan tunai;Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas IA Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihakserta memberikan putusan sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Kemudian setelah kejadian perselisihantersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang danTergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat danTergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membinarumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telan melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo.