Ditemukan 19085 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Upload : 13-08-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE.
5630
  • Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012;4. Perpanjangan (ID oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 07 Oktober 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012;5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember2012 ;6. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember2012;7.
    Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (I), sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 10 April 2013 ;10.
    Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (II), sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni2013 ;12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat sebagai berikut :1.
    Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,Dr.
    MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. dan KAREL TUPPU, SH.MH.masingmasing Hakim Ad Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 207/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebuthalaman
Register : 06-03-2013 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 04/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 8 April 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SIGIT KRISTIYANTO,SH
Terbanding/Terdakwa : Saryoto, SPd Bin Karyo Utomo
9033
  • PUTUSANNomor: 04/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama : Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Pagutan, RT 002
    Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 07 Maret2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didamingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2013No.04/Tipikor/2013/PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadiliperkara ini ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan
Register : 16-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 37/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 4 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : DRH. CONSTANT KARMA
Terbanding/Tergugat : JUNAN WASHINTON WAROMI, ST
5430
  • ,MH, Advokat/ Pengacaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Jayapura Klas A NomorW30.UI/ HK.02.04/ 2/ 2018 tanggal 1422018;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/ Semula PENGGUGAT;LAWAN: JUNAN WASHINGTON WAROMILST; Umur: 44 Tahun,Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: di Jalan Nirwana II Nomor 16 BAngkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura; Dalam hal inimemberikan kuasa kepada: DR James Simanjuntak,SH.
    ,MH, danRekan, Advokat/ Pengacara PERADI KTPA 02. 12038, alamat di JayaAsri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura PropinsiPapua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal 6 Pebruari 2018,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI JayapuraKlas IA Nomor W30.UI/ HK.02.04/ 3/ 2019 tanggal 2032019;Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING/ Semula TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan:1.
Register : 21-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Hardiansyah SH MH
Terbanding/Terdakwa : dr. MAYA METISSA, M.Kes Binti DJANAH YUSUF
487231
  • ., MH melawan hukumdalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict(bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudahpasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakanHalaman 56 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUSTPK/ 2021 / PT TJKkewenangan.
    kewenangandiskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakan kebijakannya (beleid)dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatanbagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklan sekedar kekuasaanpemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakankekuasaan yang aktif, meliputi Kewenangan untuk memutus secara mandiri, dankewenangan interpretasi terhadap normanorma tersamar (vage norman)(Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor
    Salah satuunsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telahdirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Ahli, suratdan/atau barang bukti serta keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukanperbuatan sebagai berikut :> Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan LampungUtara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara
    Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), oleh karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawanhukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.
    Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalahSpecies Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum,sedangkan melawan hukum belum tentu. menyalahgunakankewenanganMenimbang, Bahwa Terkait perbedaan antara unsur "melawan hukumdan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK, perludipedomani kriteria berikut :(a) Perbuatan
Register : 28-12-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
488246
  • Batang HariHalaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHal mana: di linat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang iaterima
    Oleh karenanya TindakanTergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata dan jelas merupakantindakan sewenang wenang yang dilarang dilakukan berdasarkanUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan karena bersifat ne bis in idem;Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan Putusanpengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 yang merupakan dasar pertimbangandalam petitum;Hal mana: dalam Putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman
    Objek Sengketa melanggar/bertentangan dengan asas hukum ne bisin idem.Ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang seseorang dijatuhihukuman lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang telahmendapat sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat atas perbuatan atau tindak pidana suap yangdipersalahkan kepada Penggugat dan telah diputus oleh PutusanPengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, olehTergugat
    Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya PutusanPengadilan Tipikor Jambi.Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal19 oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 2(dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anak anak, tidak ada mendapat keuntungan ataskeuangan negara .
    Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya,adanya putusan Tipikor Jambi Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 telah mnyebabkan Penggugat dijatuhipidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebsaer Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungandst...merupakan konsekwensi dari perbuatan tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh Penggugat, sehingga keliru dan sangatlah tidakrelevan jika dijadikan dalil alasan penundaan KTUN objek
Register : 03-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ERNY V. M.
Terbanding/Terdakwa : KARNASIH TJIPTANINGRUM
203118
  • Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaldengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Jul2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018
    Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil.
    Kontra Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.
Register : 24-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YUNAN PUTRA FIRDAUS, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SUKIRMAN Bin DARSONO Alm
16299
  • Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal10 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Ernawati, SH., MH. dan Arbain, SH.
    /Penasihat HukumTerdakwa Sukirman Bin Darsono (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm tanggal 16 Maret 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Maret2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin padatanggal 24 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukandengan cara seksama kepada Penasihat
    Hukum Terdakwa pada tanggal 24Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingtanggal 24 Maret 2021, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidakmengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/753/Pid/Tipikor/
    III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan kepada PenasihatHukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat PemberitahuanMempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjmdengan Nomor Suratnya W15U1/752/Pid/Tipikor/IIl/2021 tanggal 10 Maret2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkaradalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
    sebagai Hakim Ketua Majelis, Tajudin, SH., Hakim Tinggi dan EranyKiswandani, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim AnggotaMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Maret 2021 Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan olehHakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat,Tanggal 9 April
Register : 03-06-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 75/PID/2013/PT PTK
Tanggal 20 Juni 2013 — Pembanding/Terdakwa : JUJUN RUSTANDI ALS JUL BIN NYANYANG Diwakili Oleh : M. DIDI. SH
Pembanding/Terdakwa : MARTIO ADI ALS ADI ALS DEDI ALS GUNDUL BIN SUDI HANDOYO Diwakili Oleh : M. DIDI. SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RINGGI SARUNGALLO, SH
5721
  • Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.
    Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.
    TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas
    perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.
Register : 02-08-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 111/Pid.Prap/ 2016 /PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Agustus 2016 — N a m a : Ryan Seftriadi U m u r : 25 tahun/ 24 September 1991 A g a m a : I s l a m Pekerjaan : C P N S (Calon Pegawai Negeri Sipil); A l a m at : Kampung Rawa Bebek Bekasi, Kota Baru, Bekasi Barat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; adalah Keluarga sebagai Anak dari Tersangka Rohadi SH., MH., dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kuasa tanggal 20 Juni 2016 kepada Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., dkk.. pada Kantor ANDITA’S LAW FIRM berkedudukan di Prudential Centre Lantai 22, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Raya Kav-88, Jakarta Selatan 12870 untuk selanjutnya menyebut dirinya sebagai PEMOHON GUGATAN PRAPERADILAN; M e l a w a n KETUA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKS-025/01-55/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 diwakili dan dikuasakan kepada Setiadi, S.H., M.H., Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M.,. Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.Hum., Luki Dwi Nugroho, S.H., Rini Afriyanti, S.H., M.Kn., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., dan Raden Natalia Kristianto, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 (selanjutnya disebut ”Termohon”).
288193
  • RayaHarapan Baru Regency Blok A3 Nomor 5A, Kota Baru, Bekasi Barat,Kodya Bekasi.10.Surat Nomor: R412/23/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, perihal LaporanPenggeledahan untuk Mendapat Persetujuan dari Termohon kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.11.Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 11.Pen.Pid.Sus/ TPK/2016/PN.Bdg tanggal 22 Juni 2016 ;12.Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han50/01/06/2016 tanggal 16Juni 2016 atas nama Tersangka Rohadi.13.Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka
    Berita Acara Permintaan keterangan tanggal 15 Juni 2016 atasnama SAMSUL HIDYATULLAH20.Surat Nomor R410/2023/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal laporanPenggeledahan untuk mendapat persetujuan dari Termohon kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada PN.Jakarta Pusat .21.Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21.Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2016/PN.Jkt Pst tanggal 21 Juni 2016Hal. 65 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.
    di Pengadilan Tipikor oleh karenanya dengan Mengacu Pasal 2ayat 5 Perma No. 4 tahun 2016 4Perkara Pra PeradilanNo.111/Prap.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tidaklah Gugur dan Proses PersidanganPermohonan Pra Peradilan dilanjutkan ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan Eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut :.
    di muka persidangan Tipikor (Pasal 28 Undangundang No46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;Hal. 81 dari 95 hal.
    Raya Harapan Regency Blok A 3 Nomor 5A Kota BaruBekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian Dibuat Bertita AcaraPenggeledahan T.7 dan T.9 masingmasing dengan diketahui oleh penghunidan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani yangmenyerahkan Penyidik selanjutnya Pengeledahan itu dilaporkan Kepada KetuaPengadilan untuk dapat persetujuan ( Bukti T.20 dan T.10) selanjutnyaberdasarkan bukti T.11 dan 1.21 dapat dibuktikan Ketua Pengadilan NegeriBandung dan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor
Register : 26-02-2014 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 22/PID/2014/PT PTK
Tanggal 5 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Agus Hendra Yanto, SH
Terbanding/Terdakwa : ELVANDI Als PANDI Bin BAHARUDIN
5926
  • Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.
    Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.
    kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor
    pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.
Register : 08-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 108/PID.SUS/2014/PT PTK
Tanggal 3 Februari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMAD NURSAITIAS, SH., MH
Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD NURSAITIAS, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : JEKY ALIAS ALIMIN ALIAS LIMENG ALIAS JET LI ANAK SANDI BANDI (ALM))
Terbanding/Terdakwa : JEKY ALIAS ALIMIN ALIAS LIMENG ALIAS JET LI ANAK SANDI BANDI (ALM))
8937
  • Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.
    Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.
    TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas
    perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.
Putus : 22-05-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 26/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 22 Mei 2014 — RUSLAN ABDUL GANI, SP
11448
  • Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota WaikabubakKabupaten Sumba Barat ;Agama : Islam ;Pekerjaan :PNS ;Terdakwa ditahan oleh : Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16Nopember 2013 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 29 Oktober
    2013 sampai dengan tanggal 27 JanuariPerpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 26Februari 2014;Perpanjangan ........Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret2014 ;e Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan
    tanggal 22 April2014;e Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni2014 ; Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.
    KANA WADU, SHWAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR PADAPENGADILAN TINGGI KUPANG89SUNARYONO,SHNIP. 19570515 198511 1 001 PANITERA PENGADILAN TIPIKORPADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,HBAKRI ALI,SHNIP. 195704241977031001
Putus : 18-03-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Maret 2015 — Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTO (Alm);
5681 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJUM. tanggal 04 Juli 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:> Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTOHal. 39 dari 65 hal. Put.
    Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4.
    No.261 PK/Pid.Sus/2014Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM. tanggal 17September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 04 Juli 2013 Nomor :22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BuUM.;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTO(almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI;2.
    sendiri atau orang lain atau suatu badantidaklahterbukti secara sah dan meyakinkan ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas kami Penasihat HukumPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon kepada Majelis HakimAgung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkanPutusan Mahkamah Agung RI No.176 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.14/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 17 September 2013 jo Putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin No.22/Pid.Sus/Tipikor
    /2013/PN.BJM tanggal 4 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasanalasan ke1 dan ke2 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaalasanalasan Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan buktibukti baruyang bersifat menentukan (Novum) yang terdiri atas bukti PK1 sampai denganbukti PK5, yang telah pernah diajukan dalam Nota Pembelaan di tingkatpertama (Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.BJM
Register : 07-03-2017 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PID.TPK/2017/PT JAP
Tanggal 5 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Dony Steven Umbora, SH
Terbanding/Terdakwa I : TITUS MOTE,SE
Terbanding/Terdakwa II : ANTONIUS PEKEI,S.IP
7137
  • 2014.Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejaktanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan AbepuraJayapura.Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor
    Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Perpanjangan ke2oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016 ;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahananterhadap Terdakwa;2.
    Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire,sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan AbepuraJayapura;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor
    Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahananterhadap Terdakwa;Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat HukumnyaFREDDY A.
    ,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari : JUMAT, tanggal 05 Mei 2017 oleh Ketua Majelisdengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY I.K.MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nabire, terdakwa .
Putus : 25-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 25 Oktober 2013 — DARSONO Bin KASUM.
5722
  • Sejak tanggal: 18 April 2013 s/d 27 Mei 2013;Penuntut Umum :3Penuntut Umum tgl: 20 Juni 2013,No.PRINT. 03/03.3.30.4/Ft. 1/06/2013; Sejaktanggal : 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013.Penahanan Hakim :4 Penahanan Hakim PN Tipikor Smg. tanggal : 26 juli 2013 No: 97/VII/Pen.H/2013.jo.
    No: 95/pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal : 26 juli 2013s/d 24 Agustus 2013.5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua PN Tipikor Smg. tgl: 97/VILI/Pen.H/2013.Jo.No: 95/Pid Sus/2013/PN Tipikor.Smg; tanggal : 20 Agustus 2013.Sejak tanggal : 25 Agustus 2013 s/d 23 Oktober 2013;6 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtertanggal : 16 Oktober 2013.
    No. 321/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal : 24 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkaraTelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta Barang Buktiyang
    Kepala Desa DefinitifKecamatan Kersana;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;;1 Merintahkann agar terdakwa tetap beradadalam tahanan;2 Membebankan~ kepada terdakwa agarmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada hari : Jum at, tanggal : 25 Oktober 2013, oleh kami NOOR EDIYONO,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ERINTUAH DAMANIK, SH.MH. dan KALIMATULJUMRO, SH. masingmasing Hakim karir dan Hakim Ad Hoc Tipikor
Register : 01-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK
Tanggal 31 Januari 2017 — 1. WAHYUDI A.Ma Bin YUS’AN 2. ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM
8949
  • Menanggapi memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa padapoint 2, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pendapat Putusan yangdikeluarkan oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama sudah sesuaidengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan dirasa telah memenuhirasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat DesaNibung Terjun, Kecamatan Permata Kacubung Kabupaten Sukamarayang seharusnya bisa merasakan manfaat yang besar dari proyekpengadaan PLTS tersebut, namun sampai saat ini masyarakat Desatersebut
    masih menggunakan mesin Genset untuk pencahayaandimalam hari, karena hasil proyek pengadaan PLTS tersebut banyakyang sudah tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat Desa Nibung TerjunKabupaten Sukamara.Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkasperkara serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor : 28 / Pid.SusTPK / 2016 / PN Plk tertanggal 07 November 2016dan memperhatikan memori banding
    dari Penasehat Hukum para Terdakwaserta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis HakimTipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapatdengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama padaPengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan perbuatan para Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa majelis hakim Tipikor tingkat banding tidaksependapat
    ,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.
    ,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 2 Desember 2016 Nomor: 12/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehkedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera
Putus : 04-02-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2314 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 4 Februari 2014 — SIH PUJI ASTUTI, Amd.
8152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwapada tanggal 17 September 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjomengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2013 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal
    Mohamad Askin, SH., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Surachmat, SH., MH., Panitera Pengganti, dan tidakdihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd/ ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.ttd/Prof. Dr.
Putus : 13-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 13 Nopember 2013 — Drs.TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN Bin SO DIKROMO;
5111
  • Desember 1967Jenis kelamin : lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Dukuh Jambanan Rt.01 Desa Jambanan Kecamatan SidoharjoKabupaten Sragen;Agama : IslamPekerjaan : PNS.Guru SMK Negeri I Sragen)Pendidikan 2 S. 3 22522 nn nnn nnn nnn nn nceTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : 1 Penyidik Polres Sragen , sejak tanggal. 19 Juni 2013 s/d tanggal, 26 Juni 2013;Penahanan Penuntut Umum ,sejak tanggal, 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013,3 Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor
    Pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal. 04 Juli 2013, sejak tanggal. 04 Juli 2013 s/d tanggal. 02Agustus 2013,4 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang,tanggal. 25 Juli 2013, sejak tanggal. 03 Agustus 2013 s/d tanggal. 01Oktober 2013;5 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang,tanggal. 30 September 2013, sejak tanggal. 02 Oktober 2013 s/d tanggal.31 Oktober 2013;6 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
    MH. dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Karirdan Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan didampingi oleh masingmasing Hakim Anggota, dibantu olehARIF MUSTAKIM, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut UmumSRI KANAH, SH.., serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum Para Terdakwa.HakimHakim Anggota
Register : 08-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 27 Juli 2017 — MUHAMMAD MUHIDIN ,BE.,ST.,MM Bin HAMRAN
13378
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2017, Nomor : 01/Pid.Sus/Tipikor/2017/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut .1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,BE.,ST.,MM bin HAMRAN,tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2.
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2017dengan Nomor 07/Akta.Pid.Sus TPK/2017/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Muda khusus Tipikor Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2017/ PN.Bjm., tanggal 9 Mei2017, yang mana permintaan
    Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2017/ PN.Bjm., tanggal9 Mei 2017, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 No.08/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin.
    pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal 9 Mei 2017, Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PN.Bjm.
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2017,Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PN.Bjm., sudah tepat dan benar, sehinggaharus dikuatkan dengan perbaikan;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukuman PengadilanTinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurut ketentuan pasal 3Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah
    Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2017, Nomor : 01/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedarHalaman 133 dari 140 halaman, Putusan Nomor .08/Pid.SusTPK/2017/PT.Bjm.mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut .Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,BE.,ST.
Putus : 07-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1474 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — TEDJA THOMAS WULLUR
10064 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INTERNUSAADIBURSA BAHARI SHIPPING tersebut, tidak termasuk dalam jabatanyang mempunyai kewenangan seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 3UU Tipikor. Sebab dalam Pasal 3 UU Tipikor yang dimaksud dengansetiap orang adalah orang yang mempunyai kewenangan dalampelayanan publik (karena jabatan yang diberikan kepadanya), PegawaiHal. 35 dari 61 hal. Put.
    No. 1474 K/PID.SUS/2016Negeri yaitu seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Tipikor, Lambanglambang Negara termasuk dalam arti sempitadalah yang menjalankan fungsi eksekutif dan dalam arti luas adalahmencakup fungsi eksekutif, legislatif dan Yudikatif;Bahwa di dalam menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 UndangUndangTipikor yang dimaksud juga harus mempertimbangkan kesepakatan kamarpidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantumdalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014
    Umumberpendapat hukuman 7 (tujuh) tahun 6 (enam) penjara lebih cocokdikenakan kepada Terdakwa untuk menimbulkan efek jera;Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka SeharusnyaJudex Facti memutuskan bahwa keseluruhan unsurunsur dalam dakwaanPrimair harus dinyatakan sah dan terbukti menurut hukum;Alasanalasan Terdakwa:Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti merupakan pertimbangan hukumyang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkandan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tipikor
    terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon(Pengadilan tingkat pertama), bukan langsung mengambil alih pertimbanganhukum putusan Pengadilan Negeri Ambon (Pengadilan Tingkat Pertama)10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb, tanggal 26 Agustus 2015 untuk dijadikanpertimbangan dalam memutus perkara a guo dan berpendapat bahwaPengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertamadalam putusannya, sehingga langsung menguatkan putusan Pengadilantingkat pertama (Pengadilan Tipikor