keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Kami mohon jatuhkanlahputusan sesuai perbuatannya, akan tetapi bila Terdakwa tidakbersalah bebaskanlah Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutanJaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikorpada Pengangadilan Tinggi Ambon dan pada Pengadilan NegeriAmbon, karena bagi saya sebagai Terdakwa tidak sependapatHalaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor

tingkatBanding dan putusan Pengadilan Tipikor pada tingkat Pertama;.

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadian Tinggi Ambon (JudexFacti) tidak menerapkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, huruf bdan huruf c KUHAP, sehingga tanpa memeriksa secara cermat danjelas faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama untukdijadikan pertimbangan hukum dari Judex Facti dan berkesimpulanbahwa putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama dikuatkan untukselebihnya dan

dandipertimbangkan seakanakan mereka hadir dan juga yang tidak hadirHalaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017telah dibacakan di Pengadilan ini merupakan suatu hal yangbertentangan dengan hukum acara yang baik dan benar;11.Bahwa adalah beralasan menurut hukum pertimbangan hukumPengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku yang salahdan keliru serta menyimpang dari ketentuan hukum acara pidanaharuslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tipikor

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 10/TIPIKOR/201 1/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;Hal. 67 dari 80 hal. Put. No.1360 K/Pid.Sus/20122.

Tentang putusan batal demi hukumBerdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 197 (2) KUHAP judexfacti salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu tidak memuat pasal dari tindak pidana yangmenjadi dasar pemidanaan;Putusan judex facti pada halaman 68 berbunyi :Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 10/TIPIKOR/2011/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang menyatakan:*"Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1788/Pid.B/2011/PN.PLG

dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaituHakim Ad Hoc Tipikor

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka dana yang dihimpun olehbagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidak termasuk Penerimaan Negara BukanPajak, sehingga dalam kasus a quo unsur kerugian Negara tidak terpenuhisebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, oleh karena ituHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H.

,MH dan Leopold Luhut Hutagalung,SH.MH HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd/H. Surachmin, SH.,MH ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011, Jenis Penahanan Tahanan Kota.9. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 26 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012.10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 25 Januari 2012 s/d 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniABDY YUHANA, SH.

MH &Associates yang berkantor di Jalan Sukabumi Dalam No. 161 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011, sebagaimana terlampir dalamberkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan semua alat bukti yang diajukan didepan persidangan.Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Redquisitoirnya yangdibacakan di depan

Dasuki, Nastiyo dan Ruslanmakajika Terdakwa YUSI DWI HANOAYANI mengembalikan dana ke BPR SliyegIndramayu maka seharusnya terdakwa pun tidak ditetapkan sebagai tersangka dandituntut dan dihadapkan dimuka persidangan.Bahwa walaupun Pasal 4 UU TIPIKOR secara tegas dan jelas menyatakan"PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAUPEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANANYAPELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2DAN PASAL 3" akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku di Kejaksaan NegeriIndramayu.Menimbang

RAMLAN COMEL, SH dartISKANDAR HARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimehakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal27 September 2011 Nomor : 69/Pid.Sus!

Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengantanggal 17 Nopember di Rutan Salemba.Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampaidengan tanggal 17 Desember 2017 di Rutan Salemba.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 345/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal11 Januari 2018 di Rutan Salemba.Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 27 Desember 2017 Nomor 351/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret2018 di Rutan Salemba.Perpanjangan Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 13 maret 2018sampai dengan tanggal 11 April 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutandengan perkara ini;Telah memperhatikan dan mengutip

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa padatanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaUtara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor96/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2017 ;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 4 Januari 2018;Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10Januari 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 11 Januari2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 Januari 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 januari 2018;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :Halaman 46 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/

atau perekonomiannegara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunannasional yang menuntut efisiensi tinggi;Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan olehTerdakwa secara berulangulang;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa harusmempunyai efek jera bagi yang bersangkutan dan sekaligus dapat mencegahanggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima riburupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2016/PN Bdg tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa,pada tanggal 19 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjurmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, perlu diperbaiki mengenai pidana penjara dan pidana dendaseperti disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau. undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6Oktober

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. ttd./Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H.ttd./M.S. Lumme,S.H.Panitera Pengganti,ttd.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan' tersebut Terdakwa(dr.Muhammad Teguh Imanto,Sp.B (K) ONK) telah menyatakan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor2/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutus sesuai dengan Memori bandingTerdakwa ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah membaca dan memperhatikan alasan dan keberatanyang diajukan Terdakwa dalam memori banding, akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebelum alokasi anggaran pengadaan AlatKesehatan dan Keluarga Berencana dari

2012hanyalah formalitas dan rekanan pelaksana kegiatan pengadaan Alathal 67 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGKesehatan dan KB RSUD Kraton adalah PT Bina Inti Sejahtera yangmerupakan kelompok Permai Group yang dikoordinir oleh Sulistiyo Nugrohoalias Yoyok ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa untukselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim TingkatPertama ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor

pada PengadilanTinggi Jawa Tengah memeriksa dan membaca secara seksama berkasperkara, suratsurat, alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Maret 2017Nomor 122/Pid.SusTPK/2016/PN Smg, serta memperhatikan memoribanding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan

Perk: PDS03 / BLL / Tipikor / 11 / 2019yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIRBahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA selaku Bendahara Kelompok TaniTernak Tegal Bantes dan Terdakwa 2.

Pasal Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan dandiserahkan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat DakwaanNo.Reg.Perk : PDS 03 / BLL/ Tipikor /11/2019 tanggal 10 Maret 2020 yang padapokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa 1.

KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk membayar biaya perkaramasingmasng sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 21 / Pid.Sus TPK/2019/PN.Dps , tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa 1.

membayar biaya perkara masingmasing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah di berikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 April 2020;Halaman 43 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPSMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secarasaksama Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi PutusanPengadilan Tipikor

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat bandingberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 April 2020 Nomor3/PID.TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Tipikor/2013/PNPBR tanggal 8 Juli 2013 yang telah mempunyai hukum tetapsdr.

PUTUSANNo. 1796 K/Pid/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:1Namatempat lahirumur/tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaanNamatempat lahirumur/tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaanPAULUS MARKUS PATTIASINA AlsPOLY ;Desa Boy/Saparua;47 Tahun/30 April 196;Lakilaki ;Indonesia;Di Kopertis Desa Soya Kec.

No.1398 K/Pid/2013e Membebankan kepada para Terdakwa biaya perkara yang timbul dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid/2013/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI,Perikanan dan Tipikor Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap

Pepanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke1, sejak tanggal 24 Agustus 2011Sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke Il, sejak tanggal 23 September2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama :1.

Unsur Secara melawan hukumMenimbang bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (selanjutnya guna mempersingkat disebut dengan UU TIPIKOR )yang dimaksud dengan pengertian secara melawan hukum(wederrechtelijke) adalah dalam pengertian formil maupun materil, halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU TIPIKOR tersebut,kemudian penjelasan pasal 2 ayat (I) nya sendiri menyatakan bahwayang

sampai dengna penarikan uang hasil ganti rugi terakhir yaitutanggal 14 September 2009 namun ada hubungannya sedemikianrupa ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secarasah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 dalam SuratDakwaan menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 2Ayat (1) UU TIPIKOR

uangpengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihiancaman pidana maksimal dari pidana pokoknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hokum yangterungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa TerdakwaIday Hudaya bin Enju Wirapraja secara pribadi mendapat keuntunganfinansiil sebesar Rp. 83.000.000, (Delapan puluh tiga juta rupiah).162Dengan demikian adalah sepatutnya Terdakwa Iday Hudaya bin EnjuWirapraja dijatuhi pula hukuman tambahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 UU TIPIKOR

;/Menimbang ; 148 Menimbang, bahwa dengan demikian unsureunsur pasal dalamdakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR jo.

tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 juli 2015 ; Perpanjangan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;Halaman 1 putusan No: 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.

Perpanjangan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejaktanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ; Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal18 Agustus 2015 s/d 16 September 2015 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal17 September 2015 s/d 15 Nopember 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Prof.Dr. YusrilIhza Mahendra,SH.,M.Sc., 2. Zulkarnain Yunus, SH.MH., 3. AgusDwiwarsono, SH.MH., 4. Dr. H.

(lima ribu rupiah);Halaman 133 putusan No : 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.Membaca berturutturut :Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 18 Agustus2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 55/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg ;Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum,telah diberitahukan permintaan banding tersebut ;Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Pit.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal27 Agustus 2015 Nomor : W12.U1/2891/Pid.01.01/VIIV2015 kepadaTerdakwa ;Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Pit.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal27 Agustus 2015

Nomor : W12.U1/2892/Pid.01.01/VIIV2015 kepadaJaksa KPK ;Memori Banding Penuntut Umum pada KPK tertanggal 3 September2015 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 September 2015 danadanya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sahkepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2015 ;Halaman 134 putusan No : 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.8.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriPUTUSANNomor 20/Pid. Sus. TPK /2015/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESATanjungkarang diBandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 1. Nama Lengkap Purnomo BinSanwiraji (Alm)2 Tempat lahir Purwokerto3. Umur/tanggal lahir 50 tahun / 28 Agustus19644. Jenis Kelamin Lakilaki;De Kebangsaan Indonesia;6.

Tamat) Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1Penyidik Cabjari Kota Agung di Talang Padang Sejak tanggal 09 Desember 2014sampai dengan 28 Desember 2014 dengan jenis penahanan kota.Perpanjangan oleh Penuntu Umum Cabjari Kota Agung di Talang padang sejak tanggal29 Deaember 2014 sampai dengan tanggal 6 February 2015 dengan jenis penahanankota..Penuntut Umum Cabjari Kota Agung di Talang Padang tanggal 16 Maret 2015 sampaidengan tanggal4 April 2015 dengan jenis penahanan RutanHakim Tipikor

mencukupi untuk membayaruang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, makadipidana dengan pidanapenjara lamanya (3) (3).tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudahditentukandalam putusan pengadilanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwatelah meperoleh keuntungan sebesar Rp.26.100.000,(dua puluh enam juta seratus riburupiah) ,maka berdasarkan pasal 18 UU Tipikor

(Adhoc Tipikor) masingmasing sebagaihakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan, tanggal tersebut diatas, pada sidangyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi HakimhakimHalaman 99 dari 100 Putusan Nomor 20Pid.SusTP K/2014/PN. Tjkanggotanya, dengan dibantu oleh SURMANUDDIN SH.Sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari CABJARI KOTA AGUNG di TALANG PADANGserta TerdakwaHakim Hakim Anggota , Hakim Ketua Majelis.SUTAJI, SH.

MH NELSON PANJAITAN, SH.JAINI BASIR, SH,( Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSURMANUDDIN SH100

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa danmengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 28Desember 2021 tentang Hari Sidang;3.

Negeri Ambon Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 30November 2021 yang dimohonkan banding tersebut perlu dibatalkan, danHalaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PT.AMBkemudian membebaskan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. daridakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada TingkatBanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Ambon telah mempertimbangkan pembuktian unsurunsur pasal yangdidakwakan dalam dakwaan primair secara tepat dan benar, sehingga olehkarenanya Majelis Hakim Tipikor pada Tingkat Banding mengambil alihpertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri, dan menolak keberatanyang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding sependapat denganMajelis Hakim Pengadilan

perkara ini;Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalampenangkapan dan penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akanmelarikan diri, dan pada saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan diRumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas Il A Ambon, maka Terdakwa perlu tetapditahan.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

;NOBerita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012:woBerita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;oa &Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;oOoBerita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012:~N)))) Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;)))Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14 Februari2012;8) Copy permohonan titipan pengembalian uang negara atas namaTerdakwa Rochman tanggal 28 Agustus 2012;9) Penetapan Pengadilan Tipikor

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah PenyimpananBenda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012:11)Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012:12)Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaikidengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah PenyimpananBenda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September2012:11)Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012:Hal. 96 dari 126 hal.

No. 186 PK/PID.SUS/20177) Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14Februari 2012:8) Copy permohonan titipan pengembalian uang negara atas namaTerdakwa Rochman tanggal 28 Agustus 2012;9) Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos

Surat Pernyataan dari isteri Terdakwa yang menyatakan dengansesungguhnya dan sebenarnya tidak memiliki rekening di bank manapun,diberi tanda bukti T.8;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor 01/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September.2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 September 2017

;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;Halaman 1 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1.

Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Agustus 2017 yangtelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memoribanding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuanNomor 12/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Smg;Menimbang, bahwa sebagaimana pemberitahuan yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor

No. 48 PK/PID.SUS/2017 Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung Nomor 38/TIPIKOR/2013/PTBdg tanggal 11 November 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa H.

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;Membaca akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2015Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor38/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Nopember

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No.38/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, tanggal 26 Nopember 2013memperlinatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata(pasal 263 (2) huruf (c) KUHAP.Hal. Hal. 98 dari 127 hal. Put. No. 48 PK/PID.SUS/2017Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,menurut M.

No. 48 PK/PID.SUS/2017Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 38/Tipikor/2013/PT.Bdg karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.

No. 48 PK/PID.SUS/2017Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNomor 38/TIPIKOR/2013/PTBdg tanggal 26 November 2013, yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klis.IA Bandung Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 09September 2013 sekedar mengenai pidana dan uang pengganti yang dijatunkankepada Terpidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terpidana H.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orangyang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, dengan demikian unsurSetiap orang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad 2 Secara melawan hukum,Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagamana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Aji, SH, MH melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delik (Delik Umum) ,sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalahSpesies Delik (bagian dari melawan hukum) karena itu. menyalahgunakanwewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu Halaman 62 dari 94 halaman PutusanNomor:11/Pid.SusTPK/2021/PTTJKmenyalahgunakan kewenangan.

Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs.Adam Chazawi SH dalam bukunya hukum pidana Materil dan formil korupsi diIndonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 him. 51 adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan .Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor merumuskan tindak pidanakorupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbuktimemenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum,yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkandengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoreh faktayuridis sebagai berikut:Menimbang bahwa Terdakwa diangkat sebagai

Aksir,S.H., M.H, HakimHakim Tinggi serta Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kndan Sondang Marpaung, S.H., M.H Hakim Adhoc TIPIKOR masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkanpada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untukumum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi HakimHakim Anggotaserta dibantu Kesud Erlianto, S,H., M.H Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya; Halaman 95 dari 94 halaman PutusanNomor

Termohon selalu disakiti olehPemohon baik lahir maupun batin, Termohon tidak mungkinmengatakan hal itu jika Pemohon bisa menghargai Termohon sebagaiistri.e Posita 5, Benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak tahun 2009, namun Pemohon yang terlebin dulu meninggalkanTermohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang hanya berdekatan,kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon dan tinggal di rumahTermohon sendiri di Dondong, setelah selesainya tahanan Termohonselama setahun karena kasus Tipikor