Toshida Indonesiaditagihnkan kepada LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT.Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namunyang bersangkutan tidak membayarkan kewajibannya; Bahwa Saksi pernah diundang oleh Dr. BUHARDIMAN, ST, MS.selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. SulawesiTenggara pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula BahteramasDinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi RKABTahun 2020 diantaranya RKAB PT.

Bahwa Saksi tidak tahu prosedur penagihannya. Bahwa selain PT Toshida Indonesia, ada beberapa perusahaan lainyang dilakukan rapat evaluasi RKAB. Bahwa IPPKH PT Toshida Indonesia dicabut pada tanggal 30November 2020.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandengan keterangan Saksi.5. ARDI, S.Hut. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi menjabat selaku Staf pada Bidang Perencanaan danPemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov.

Bahwa Terkait, pembayaran PNBP yang tertuggak, Penagihannya saja diKPKNL tetapi untuk pencatatannya tetap pada KLHK. Berdasarkan PP 59/2020 Intasi Pengelola dan Wajib bayar dapat dilakukanpemeriksaan terkait PNBP yang tertunggak dan belum ditagihkan.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.3 .Ahli DR.

LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT.Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namunyang bersangkutan tidak membayarkan PNBPPKH PT. Toshida Indonesiaatas kewajibannya;65. Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penutut Umum bahwa Terdakwabersamasama dengan Ir. ANDI AZIS, M.Si., Dr. BUHARDIMAN, ST, MS.,UMAR, S.Si. dan LAODE SINARWAN ODA, SE., terkait persetujuan RKABTahun 2019, 2020 dan 2021 PT.

NEMAN SITEPU, dan penagihannya terlebih dahulu menghubungi merekaselaku Pemesan sedangkan pembayarannya dapat melalui Bendahara ataumereka membayar langsung.Benar bahwa pemotongan PPn dan PPh tidak dibebankan kepada PihakRestoran namun pemungutannya ada dilakukan oleh Bendahara Pemprovsu(Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda provsu) Bp.AMINUDDIN, SH, mungkin dengan cara manaikkan nilai harga pembayaranuntuk pemotongan tersebut, yang jelas saya tidak mengetahui tentang halitu.Benar bahwa

oleh penanggungpajak sesuai dengan jangka waktu ditagih dengan surat paksa.Kemudian pasal 20 ayat (3) UndangUndang KUP tegas menyebutkan :Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Di dalam penjelasannya disebutkan :Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampaidengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuhtempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaranpajak, penagihannya

belumdilaksanakan.e Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui setelah ada pemeriksaan dariTAKPA baru saksi tahu;Halaman 57 dari 138 Halaman Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA58e Bahwa Pencairan itu bisa dilaksanakan dengan cara Kepala TVRI stasiunNAD mengajukan surat keterangan Bukti Tayang dan termasuk CD;e Bahwa CD bukti tayang adalah urusan masing masing bidang dan bukanurusan saksi;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguji berkualitas atau tidak;e Bahwa menurut saksi tayangan yang bisa dimintakan penagihannya

syarat untuk diterbitkannya RKAB, karenabukan kewenangan instansi saksi; Bahwa Dinas Kehutanan memberikan Saran karena diundang; Bahwa Setahu saksi, jika perusahaan tidak membayar PNBP ada dendanya; Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalam regulasiPP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBP; Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKH belumdicabut, meskipun ada tunggakan PNBP; Bahwa PNBP IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan; Bahwa saksi tidak tahu prosedur penagihannya

PNBP IPPKH Khusus untuk Kehutanan.48 Bahwa Surat teguran ditembuskan keinstasiinstansi terkait.49 Bahwa Konsekuensi jika PNBP tidakdibayar maka akan dikenakan pidana dan denda.50 Bahwa Tahapantahapan sebelumdilakukan pencabutan IPPKH yakni dlakukan penagihan dulu, kemudianTeguran 1, 2 dan 3, selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk melaukanpenagihan, lalu Peringatan 1,2 dan 3 terakhir pencabutan Jjin.51 Bahwa Kementrian LHK yang berwenangmemungut PNBP.52 Bahwa Terkait, pbembayaran PNBP yangtertuggak, Penagihannya

Jawaban saya secara tegas, perbuatan belum membayarlunas PNBP atau belum membayar sepenuhnya PNBP tertunda pembayaranPNBP bukanlah merupakan perkara pidana tapi itu adalah merupakan piutangnegara yang mekanisme dan prosedur penagihannya diatur oleh DirektoratJendral Kementerian Jenderal Pajak bagaimana menagih kepada wajib pajakada mekanisme dan aturannya Yang jelas prinsip dasarnya keterlambatanmembayar PNBP sebagian baru dibayarkan belum seluruhnya dibayarkan, jikaterjadi keadaan seperti ini tidak

Radio ERKS, akan tetapiDinas Perhubungan Kominikasi dan Informatika Kabupaten Sumedangyang berasal dari pemanfaatan Radio ERKS memperoleh penerimaan /pendapatan dari provider berupa retribusi pengendalian menaratelekomunikasi sebagai sumber pendapatan yang dibebankan ataumenjadi target Dinas Perhubungan Kominikasi dan InformatikaKabupaten Sumedang yang berasal dari pemanfaatan Radio ERKS ;Bahwa yang bertugas mengelola retribusi tersebut adalah BidangInformatika pada Seksi Telematika, mekanisme penagihannya

media Penyiaran TVRI Stasiun NAD tahun anggaran 2007 yangbelum dilaksanakan.e Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui setelah ada pemeriksaan dariTAKPA baru saksi tahu;e Bahwa Pencairan itu bisa dilaksanakan dengan cara Kepala TVRI stasiunNAD mengajukan surat keterangan Bukti Tayang dan termasuk CD;e Bahwa CD bukti tayang adalah urusan masing masing bidang dan bukanurusan saksi;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguji berkualitas atau tidak;e Bahwa menurut saksi tayangan yang bisa dimintakan penagihannya

PT Bristol Jaya Steel Bank Mandiri A/C No. 1550100728966; Untuk pelanggan yang lama biasanya pembayarannyadiberikan tempo sekitar 40 s.d. 45 hari tergantung perjanjian saat dulupertama order, sedangkan untuk pembeli baru harus cash, sesuaikebijakan manajemen yaitu transfer dulu atau barang diantar langsungbayar tunai;Bahwa proses atau prosedur penagihan atas penjualan yang saksilakukan proses penagihannya dilakukan oleh Bagian Piutang yaitu Desi;Setelah selesai dilunasi, maka Surat Jalan lembar putih

PT Bristol Jaya Steel Bank Mandiri A/C No. 1550100728966; Untuk pelanggan yang lama biasanya pembayarannyadiberikan tempo sekitar 30 s.d. 45 hari tergantung perjanjian saat dulupertama order, sedangkan untuk pembeli baru harus cash, sesuaikebijakan manajemen yaitu transfer dulu atau barang diantar langsungbayar tunai;Bahwa proses atau prosedur penagihan atas penjualan yang saksilakukan proses penagihannya dilakukan oleh Bagian Piutang; Setelahselesai dilunasi, maka Surat Jalan lembar putin dan Faktur

Mitra Buana Citra Abadi bisa membuat penagihannya ke BCAmeskipun tanpa uang muka.Bahwa yang diminta dari terdakwa adalah perhitungannya tanpa uangmuka, jadi wakiu itu tidak bisa dari pak Rochim ke tempat saksi (IsuzuAstra) seharusnya kalau atas nama pak Rochim ke tempat saksi makacash atau kreditpun juga bisa asalkan harus ada uang muka yangdisebutkan tadi.Bahwa sebenarnya untuk pembelian, pak Rochim bisa langsung ketempak saksi, tapi tidak begitu karena tanpa ada uang muka.Bahwa perincian yang ada

Nomor 1620 K/Pdt/2016sendiri lembar penagihannya dan sebagainya, sehingga akan merugikanPenggugat dan nasabah lainnya atas kebijakan sepihak Tergugat Vyang seenaknya saja diterapkan tanpa alas hak dan dasar hukum yangsah dan mengikat, hanya melalui pemberitahuan sepihak tanpa disertaialas hak dan dasar hukum yang sah dan mengikat;Bahwa guna mengantisipasi halhal tersebut, Penggugat kemudianmengajukan keberatan kepada Tergugat V baik secara lisan maupuntertulis dan sekaligus menuntut kejelasan dan

PLS, Negaramembebankan pajak dan penagihannya ditujukan kepada Ir.Tomsihar Silaen dan Terdakwa bukan kepada PT. PLS baik itukepada Prianto maupun Budianto;Bahwa menurut saksi pengertian kayu yang dikeluarkan nantinyaseperti yang terdapat di dalam Akta Perdamaian Nomor: 27tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dihadapan NotarisSutrisno Arsjad, SH adalah kayukayu yang diproduksi atas namaKuasa Direktur PT. PLS (Ir.

Gugatan Nomor 160/Pat.G/2019/PN JKT.SEL Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugatmemiliki hubungan hutang piutang; Bahwa Saksi mengetahui bahwa jumlah hutang Tergugat kepadaPenggugatsebesar Rp. 28.000.000.000 (dua puluh delapan milyar); Bahwa Saksi tidak mengerti terhadap proses perubahan perjanjian perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak; Bahwa Saksi yang bekerja dibagian finance keuangan khususnyabilang penagihan saksi juga menerbitkan Kwitansi dan berikutdengan penagihannya

sindikasitersebut;Bahwa saksi membenarkan perjanjian jual beli piutang ketiga banksindikasi tersebut;Bahwa BPPN pernah membuat kesepakatan bersama tanggal 8November 2000 yang mana, dulu pernah ada dibuat kesepakatanbersama dalam rangka penagihan piutang karena dia adalah sindikasibank Kreditur Kemudian disepakati oleh peserta sindikasi untuk memintabantuan BPPN melakukan penagihan dan pada waktu itu kami mulaimembantu dan ada biaya biaya penagihan piutangnya dan kemudiankami mencoba menagih tetapi penagihannya

Pejagan menghadapi kendala terkadangsetiap kelompok tersebut kesulitan untuk penagihannya dan harus sabarmenghadapinya Kadang saksi juga harus menggunakan uang pribadinya jikaada ketua kelompok yang belum bisa bayar. Hal.50 Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Bahwa saat pencairan BLM baik SPP ataupun UEP yang menyerahkan danatersebut dai UPK Kec. Bangkalan yang terdiri dari Ketua UPK, Sekretaris danBendahara.Bahwa Pernah dulu saksi menyetorkan kepada Bendahara UPK sdr.

syarat untuk diterbitkannya RKAB, karenabukan kewenangan instansi saksi; Bahwa Dinas Kehutanan memberikan Saran karena diundang; Bahwa Setahu saksi, jika perusahaan tidak membayar PNBP ada dendanya; Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalam regulasiPP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBP; Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKH belumdicabut, meskipun ada tunggakan PNBP; Bahwa PNBP IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan; Bahwa saksi tidak tahu prosedur penagihannya

PNBP IPPKH Khusus untuk Kehutanan.48 Bahwa Surat teguran ditembuskan keinstasiinstansi terkait.49 Bahwa Konsekuensi jika PNBP tidakdibayar maka akan dikenakan pidana dan denda.50 Bahwa Tahapantahapan sebelumdilakukan pencabutan IPPKH yakni dlakukan penagihan dulu, kemudianTeguran 1, 2 dan 3, selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk melaukanpenagihan, lalu Peringatan 1,2 dan 3 terakhir pencabutan Jjin.51 Bahwa Kementrian LHK yang berwenangmemungut PNBP.52 Bahwa Terkait, pbembayaran PNBP yangtertuggak, Penagihannya

Jawaban saya secara tegas, perbuatan belum membayarlunas PNBP atau belum membayar sepenuhnya PNBP tertunda pembayaranPNBP bukanlah merupakan perkara pidana tapi itu adalah merupakan piutangnegara yang mekanisme dan prosedur penagihannya diatur oleh DirektoratJendral Kementerian Jenderal Pajak bagaimana menagih kepada wajib pajakada mekanisme dan aturannya Yang jelas prinsip dasarnya keterlambatanmembayar PNBP sebagian baru dibayarkan belum seluruhnya dibayarkan, jikaterjadi keadaan seperti ini tidak

syarat untuk diterbitkannya RKAB, karenabukan kewenangan instansi saksi; Bahwa Dinas Kehutanan memberikan Saran karena diundang; Bahwa Setahu saksi, jika perusahaan tidak membayar PNBP ada dendanya; Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalam regulasiPP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBP; Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKH belumdicabut, meskipun ada tunggakan PNBP; Bahwa PNBP IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan; Bahwa saksi tidak tahu prosedur penagihannya

PNBP IPPKH Khusus untuk Kehutanan.48 Bahwa Surat teguran ditembuskan keinstasiinstansi terkait.49 Bahwa Konsekuensi jika PNBP tidakdibayar maka akan dikenakan pidana dan denda.50 Bahwa Tahapantahapan sebelumdilakukan pencabutan IPPKH yakni dlakukan penagihan dulu, kemudianTeguran 1, 2 dan 3, selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk melaukanpenagihan, lalu Peringatan 1,2 dan 3 terakhir pencabutan Jjin.51 Bahwa Kementrian LHK yang berwenangmemungut PNBP.52 Bahwa Terkait, pbembayaran PNBP yangtertuggak, Penagihannya

Jawaban saya secara tegas, perbuatan belum membayarlunas PNBP atau belum membayar sepenuhnya PNBP tertunda pembayaranPNBP bukanlah merupakan perkara pidana tapi itu adalah merupakan piutangnegara yang mekanisme dan prosedur penagihannya diatur oleh DirektoratJendral Kementerian Jenderal Pajak bagaimana menagih kepada wajib pajakada mekanisme dan aturannya Yang jelas prinsip dasarnya keterlambatanmembayar PNBP sebagian baru dibayarkan belum seluruhnya dibayarkan, jikaterjadi keadaan seperti ini tidak

Namun, saksi diyakinkanoleh Ilkif Panani bahwa calon debitur dapat dipercaya dengan trackrecord (rekam jejak) baik dan layak untuk diberikan kredit kembali danapabila kredit bermasalah, IIkif Panani akan membantu untukmenyelesaikan dalam hal penagihannya;d. Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap berkas kredit sertaperhitungan analisa yang disampaikan kepada saksi karena saksiberanggapan Ilkif Panani (AO) kenal dengan Rahmadi.e.

melaluimedia Penyiaran TVRI Stasiun NAD tahun anggaran 2007 yang belumdilaksanakan.e Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui setelah ada pemeriksaan dariTAKPA baru saksi tahu;e Bahwa Pencairan itu bisa dilaksanakan dengan cara Kepala TVRI stasiunNAD mengajukan surat keterangan Bukti Tayang dan termasuk CD;e Bahwa CD bukti tayang adalah urusan masing masing bidang dan bukanurusan saksi;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguji berkualitas atau tidak;e Bahwa menurut saksi tayangan yang bisa dimintakan penagihannya

melainkan mendengarketerangan dari yang lain;Bahwa Saksi mengetahui dari tahap awal programGP3K sosialisasi membuat proposal, buka rekening,pencairan, inisiasi ke kelompok dan seterusnya tidakpernah bertemu dan tidak mengenal PakMifthahuddin;Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan di kelompok Saksi danpanen pada Saat itu dan ada yang gagal karena faktor alam;48Bahwa menurut Saksi program GP3K sangat menguntungkanbaginya para petani merasa tertolong dari segi permodalan,pupuk atau saprodi dan manfaatnya dan penagihannya

Saya berpesan kepada sdr.Heri Kustiawanagar dikerjakan dengan baik dan bilamana diterima dengan baik oleh pemberi tugasagar s egera diajukan penagihannya.