Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 21 Mei 2018 — PEMOHON X TERMOHON
7 — 2
  • mengabaikan Penggugat tanpa nafkahlahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 2 tahun 3 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 2 tahun 3 bulan, karenanya nafkahtersebut menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar olehTergugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanaksesuai dengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Juni 2015 — Nguyen Thanh Tam
119 — 23
  • Unsur Yang melakukan dan vang turut melakukan per i Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku ( dader ) sedikitnya ada 2 ( dua ) orang, yaituyang menyuruh melakukan ( doen plegen ) dan yang turut melakukan ( medepleger ), disini diminta,bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turut serta, selaluterdapat seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana, oleh karena itu didalam turutmelakukan ( medeplegen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/Pid/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — H. KHAMSON ALIAS AGOR
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Pasal 263 ayat (1) (2) c KUHAP, karenaPutusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No. 28/Pid.B/2012/PN.SBB,tanggal 26 Juni 2012, adalah merupakan putusan lepas dari segalatuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervoelging), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), sehingga putusan lepas dari segalatuntutan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 67 dan Pasal 263ayat (1) KUHAP, tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding maupunkasasi.Ketentuan UndangUndang tersebut, juga dikuatkan oleh dokrin
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
267 — 188
  • A body of a court decision as a judicialprecedent considered by the judge in it's verdict.Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang disamping undangundang, traktat, dokrin dan hukum kebiasaan.PROF. SUBEKTI :Menurut Prof.
    Ajaran itu. juga dapat disamakan dengandoktrin, doktrin In merupakan tampungan dari normasehingga dokrin menjadi sumber hukum. Jika kita mengutippendapat Apeldoorn, maka doktrin hanya bertugas membantudalam pembentukan norma doktrin itu) harus dipindahkanlebih dahulu ke dalam norma yang langsung misalnya putusanhakim atau peraturan perundangundangan, sehingga doktrinitu. menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum.Menurutnya, ajaran berbeda dengan teori.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.ELIANUS YUSAK TOMASOWA
2.EDI WANSEN, SH
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
HAERIL AMRI BIN MARJAN ALIAS JABUT
73 — 42
  • perbuatannya dapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalampertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai SubyekHukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, MenukarAtau Menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
2.SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
LIM SUN TIE
151 — 22
  • Unsur: Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalambentuk turut serta, selalu terdapat seorang atau
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 13-08-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.MDO
Tanggal 6 Agustus 2012 — Zaldy Alamri.S.Sos
69 — 5
  • Menimbang, bahwa karena unsure delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsure delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
    dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
RIDHAYANI NATSIR, SH
Terdakwa:
ASGAR SUYUTI Als ATONG Bin SUYUTI
21 — 3
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentukyakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baikhukum tertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang laindan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2015 — Putus : 29-10-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2016 — PT MINERINA BHAKTI , beralamat di Gedung Graha Purnakarya Lt.2, Komplek Gedung Aneka Tambang Jl..TB Simatupang No.1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh WIJAYA SUHENDRA, SH.MS dan ROMULO SILAEN, SH, JAMES PANGARIBUAN, SH, ANDES T SAMOSIR, SH dan KENNY HASIBUAN, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WIJAYA & WIJAYA LAW OFFICES, beralamat di Aldevco II Building, 3rd floor Jl.Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta 12740 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan memilih domisili Kuasanya di atas berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015 selanjutnya disebut sebagai.........................................................................PENGGUGAT ;
350 — 127
  • dan pihak Penggugat minta agar Tergugatmembayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriilsebagaimana lengkap termuat dalam gugatan ;Hal 29 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut), PengadilanNegeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo karenamelanggar Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, UU Arbitrase, Yuris prudensiMahkamah Agung RI dan Dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-10-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 42/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 3 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Arie Prasetya, S.H.
Terdakwa:
KHOERUL LUKMAN Alias LUKMAN
67 — 14
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan~ dan turut sertamelakukan perbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu terdapat seorang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 September 2014 — PT. DEXTAM CONTRACTORS >< SHIMIZU CORPORATION,Cs
381 — 178
  • Mengacu pada teori/dokrin hukum yang telah diterima dan berlaku secara umum,16.17.18.19.perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu sengketayang timbul berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula Arbitraseadalah sebagaimana ditegaskan oleh mantan hakim senior M.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-09-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 244/PDT.G/2015/PN Mks
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat : - INSINYUR ANDI SURJAN MAPPANGARA - SURYADI HENRY KUSUMA Tergugat : - DOKTORANDUS HAJI ANDY EFFENDY RAUF - ANDI ZAENAB RAUF - ANDI ZAENAL ARIFIN RAUF - ANDI NURDIN RAUF - ANDI NURSYAMSIAR Juga Bernama ANDI NURSYAMSI RAUF - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN - KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. I.K.I.P ( UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ) , - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR - KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
94 — 13
  • Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 16 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY,SH.
2.BAIQ IRA MAYASARI,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
Agus Jayadi als Bagok
31 — 24
  • Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan BukanTanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin hukum pidana adalah wederrechtelijk yang oleh Drs. CST. Kansil,SH dan Christine ST.
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 30-09-2017
Putusan PN BATAM Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm
Tanggal 23 Februari 2016 — RIKI LIM, 1. LUFKIN CONITRA, 2. PT. PUTRA PADU MITRA JAYA,
86 — 36
  • Fotocopy Dokrin tentang wujud Ganti Rugi menurut KUHPerdata,selanjutnya diberi tanda P23;Manimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut di atas di persidangantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P12, P16, P17,P17a, P22 dan P23 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan masingmasing telahdibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakandalam pembuktian;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P1 s/d P23 pada pokoknya
Pengadilan PN TABANAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 37/PID.B/2015/PN Tab
Tanggal 6 Agustus 2015 — I WAYAN SUWANDIYANA Alias NONOK
50 — 10
  • Dengan singkat dapat disebut bahwakesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui.Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendakdan kesengajaan berupa pengetahuan(yang diketahui);Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Tab28Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1.
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 26-11-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 07-09-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw
Tanggal 26 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • sejak saat itu hingga kini 10bulan lamanya tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, hak dan kewajibansuami istri tidak lagi dilaksanaan, dalam kondisi yang demikian harapan untukmewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah atas dasarmawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;Menimbang bahwa dalam perceraian Majelis hakim tidak melihat apapenyebab keretakan rumah tanggga, sebagaimana dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 19-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH
Terdakwa:
RESTU KURNIAWAN
206 — 63
  • Nomor 03/Pid.Sus/Prk/2018/PNTpg Hal 24dari 28sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwa keduaorang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turutserta, selalu terdapat seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana,oleh karena itu didalam turut melakukan (medeplegen) harus ada pula orang yangdisebut pelakunya ;Menimbang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 74/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
1.Riskan Firmansyah
2.Ahmad Surachman S Pd
3.M Mahdi
4.Suwinta
5.Nana Suryana
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
145 — 44
  • tersebut.Karenafakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terjadinya perubahan jadwal tahapanpemilihan kepala desa atas objek sengketa/objek gugatan didasari Surat dariKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 167/PP.02.3SD/KPUBKS/VI/2018 tertanggal 3 Juni 2018 perihal Permohonan jadwal tahapan BakalCalon Kepala Desa tidak bersamaan dengan masa tenang dan hari pemungutansuara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, selain itu tindakan Tergugat dakmmengoreksi produk hukum, telah sesuai dengan dokrin
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 131/Pid.B/LH/2018/PN Ksn
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FERRY,S.H.
Terdakwa:
MUNI Als BAPA KIKI Bin DAAL
48 — 16
  • Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakniturutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 17-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 139/ Pdt / 2017 / PT. DPS
Tanggal 17 Nopember 2017 — ARTA WIJAYA sebagai: PEMBANDING L a w a n: A.A. BAGUS WISNU WARDANA sebagai: TERBANDING
50 — 30
  • KUH Perdata, Dokrin Ahli dan dengan tepattelah menentukan sumbersumber hukum materiil yakni nilainilai yanghidup dalam masyarakat mencakup nilainilai sosiologis, kekeluargaandan nilainilai filosofis dimana secara Yuridis formal mengenai formalitassuatu Gugatan apakah telah memenuhi kaedahkaedah Hukum AcaraPerdata atau tidak.2.