Ditemukan 988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : retribusi restitusi restibusi retrebusi
Penelusuran terkait : Pajak perda dan restribusi daerah Pajak daerah dan restribusi daerah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUTRISNO.
538 — 109
  • KeteranganPertanggungjawaban (LKPPD) Kepala Desa Sugihwaras Akhir TahunAngggaran Tahun 2018;99. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2018 DesaSugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;100. 1 (Satu) bendel fotocopy salinan Peraturan Desa SugihwarasNo.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa SugihwarasNo.2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja DesaTahun Anggaran 2018;101. 1 (satu) bendel Asli Pengantar Pencairan Bagi Hasli Pajak &Restribusi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 70/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 27 Nopember 2014 — R. BASUKI WISMANTORO
153 — 117
  • FIG.594 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 648/225/Trantibtanggal 1 Desember 2006 perihal Penetapan Restribusi IMBBangunan/pagar PT. FIG.595 1 (satu) lembar asli dokumen Angka Pengenal Importir Produsen Nomor : 022204083 B atas nama PT. FirstInternational Gloves tanggal 30 Desember 2010.596 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) Besar Nomor : 140/02.13/PB/TX/2008tanggal 3 September 2008 atas nama PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
118 — 35
  • Bahwa berdasarkan perda Nomor 16 tahun 2006 pasal 4 ayat 3mengatakan setiap setiap orang atau badan yang akan mendirikanbangunan, merubah atau merobohkan bangunan dan atau menggunakanbangunan wajib mengajukan izin kepada Bupati atau pejabat yangpetunjuk, sehingga PT Handayani Membangun merubah kembali IMByang dimiliki, mengajukan IMB baru ke Kabupaten Semarang, oleh karena71itu kantor KPPT menerbitkan IMB sesuai yang dimohonkan oleh PTHandayani Membangun ;Bahwa PT Handayani Membangun telah membayar restribusi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus/TPK/2017/PN.Dps
Tanggal 28 Juli 2017 — I GUSTI RAI SUTA, SH
79 — 66
  • Pemerintahan Daerah,Ketertiban, Kependudukan, Hukum dan Perundangundangan,Kepegawaian, Perijinan dan Sosial Politik dan OrganisasiKemasyarakatan, pertanahan, Kebakaran dan penerangan/ Pers.e Komisi B membidangi Pembangunan meliputi; pekerjaan umum, tatakota, perhubungan, pertambangan dan Energi, lingkunganhidup,perindustrian dan perdagangan koperasi, pertanian, perikanan,peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan logistik.e Komisi C membidangi keuangan meliputi; keuangan daerah,perpajakan, Restribusi
    Pemerintahan Daerah,Ketertiban, Kependudukan, Hukum dan Perundangundangan,Kepegawaian, Perijinan dan Sosial Politik dan OrganisasiKemasyarakatan, pertanahan, Kebakaran dan penerangan/ Pers.e Komisi B membidangi Pembangunan meliputi; pekerjaan umum, tatakota, perhubungan, pertambangan dan Energi, lingkunganhidup,perindustrian dan perdagangan koperasi, pertanian, perikanan,peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan logistik.e Komisi C membidangi keuangan meliputi; kKeuangan daerah,perpajakan, Restribusi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 3 Juli 2013 — ZULHAIMI CH NASUTION
64 — 35
  • (seratus tigapuluh empat jutaempat puluh delapan ribu tigapuluh) rupiah.Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkankeseluruhan uang pungutan restribusi alat cetak peta dan sisa biaya pengadaan dokumen danadministrasi, Negara telah dirugikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 59.951.970. (limapuluhsembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) denganrincian sebagai berikut ;1Yang dikuasai oleh terdakwa sejumlah Rp. 52.532.900.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
M. BAYU SEGARA, SH
Terdakwa:
BIDARDI
141 — 78
  • ADD) Tahap I tahun Anggaran 2018 Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun Anggaran 2018 Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun Anggaran 2018 Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Restribusi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
RAMLI HASAN, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. HASAN
303 — 136
  • afkir tersebut dilakukan oleh saksiMutiawati dimana sebagian pembeli datang langsung ke UPTD BTNR danada juga diantar; Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD BTNR belumada standarisasi harga jual telur; Bahwa setelah ayam bertelur tidak ada lagi dianggarkan untuk pengurusanayam, misalnya membeli pakan, egg tray, obatobatan dan yang lainnya,untuk kebutuhan itu diambil dari hasil penjualan telur sebab jika ayam petelurtidak dirawat maka akan mati; Bahwa Qanun yang mengatur tentang restribusi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — LINDARTAWAN, ST Bin (Alm) DURAHIM, Dkk
97 — 52
  • Kwitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp.2.296.126.000,- tanggal 15 Oktober 2011.66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/169/ BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011.68. 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
137 — 11
  • Pemberian Keterangan Ahli Kepada Penyidik Polda Sumbar ataskasuSs Pemungutan Restribusi Pelayanan Kesehatan danPengobatan Hewan di BLKKH ( Balai Laboratorium Klinik danKesehatan Hewan ) unit pelaksana Tekhis Kegiatan (UPTD) DinasPerternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat tahun2016.Bahwa dalam perkara Tindak Pidan Korupsi Penyelewengan AnggaranBiaya Kontingen Kota Bukittinggi pada kegiatan Porpov XIV Sumbar tahun2016 telah terjadi kerugian keuangan Negara, hal ini disebabkan terdapatpengeluaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. NUGROHO JOKO PURWANTO, MT (TERDAKWA)
145 — 163
  • Restribusi galian gol C.13.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-12-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 18 Januari 2017 — Pembanding/Terdakwa : HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH
Terbanding/Penuntut Umum : NASRAN AZIS, SH
114 — 150
  • Menetapkan staf bendahara pengeluaran dan stafbendahara penerimaan bagi SKPD~ yangmelaksanakan penerimaan pajak restribusi danpenerimaan lainnya.Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen bagiSKPD yang memiliki kegiatan pengadaan barangdan jasa sesuai peraturan perundangundangan.. Menetapkan Pejabat Pengadaan.Menetapkan Panitia/Pejabat penerima HasilPekerjaan..
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANON PRIHATNO, SH. MH.
Terdakwa:
H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO
134 — 50
  • Karanganyar, terligalisir Pemdes Girimulyo;
  • 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengembalian bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligalisir Pemdes Girimulyo;
  • 1 bendel buku data tanah milik desa / tanah kas desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-02-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Februari 2017 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
368 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rahudman Harahap mengundurkan diri darijabatan Walikota Medan, karena menunggu pembayaran restribusi dankarena bukti setoran diterima Bendahara pada tanggal 12 Februari 2010dipandang Judex Facti sebagai surat sah karena masih sesuai dengankewenangannya adalah pendapat yang keliru karena keabsahanberlakunya suatu surat Pejabat Tata Usaha Negara bukan ditentukanoleh waktu ditandatangani surat tetapi didasarkan pada tanggal dannomor surat diadministrasikan.Judex Facti telah salah menafsirkan konsinyasi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
273 — 648
  • Contoh kegiatan yang menggunakan anggaran dari Pos54 untuk administrasi umum yaitu biaya perjalanan dinas, honorarium, pemakaianperkakas, biaya pajak / restribusi.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
466 — 144
  • pernah menerima dana operasionaldari PT MSU;Bahwa saksi pernah menandatangani pengeluaran uang dari PT.MSU untukPembayaran Gaji Karyawan PT.MSUSepengetahuan saksi bahwa PT LIPPO CIKARANG tidak bisa mengeluarkanuang tanpa otoritas dari 2 (dua) orang Direktur;Bahwa yang bertindak selaku Co Otorize saksi adalah HARTONO;Bahwa inisial HKJ setahu saksi adalah HONG KA JIN salah satu Direksi padaPT LIPPO CIKARANG;Bahwa setahu saksi PT LIPPO CIKARANG adalah perusahaan terbuka milikpublik;Bahwa yang membayar Restribusi
    Bahwa saksi menyarankan belum bayar restribusi krnitukan dari pak TOTO minta yang belum dilauncing tidak usah buruburudibayar retribusi Saksi tidak tahu kapan IMB ditandatngani tapi persisnya setelah pemasukandokumenlah; Bahwa saksi tidak pernah berinteraksi dengan BILLY SINDORO; Bahwa saksi tidak pernah berinteraksi dengan BILLY SINDORO, BILLYSINDORO tidak pernah memperkenalkan FITRAJAJA kepada saksi Bahwa saksi kenal dengan TARYUDI maka saksi kenal dengan TARYUDIpernah bertemu dengan TARYUD!
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-03-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. DAHRI, S.E., M. SM Bin M. YUNUS
60 — 26
  • Lhokseumawe 2019;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2020;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2021;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2022;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 423 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi
    Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 539 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PLN UP3 Lhokseumawe Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
110 — 28
  • Restribusi galian gol C.13.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. ROSYID HUDOYO, MT Bin H. SUNOTO; (TERDAKWA)
136 — 27
  • Restribusi galian gol C.13.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Data Alias Darta
183 — 75
  • Namun yang mengetahui secara detail untuk PT AlfaSentra Property dan PT Pura Bina Mandiri adalah Wawa Tursatwa;Bahwa menurut peraturan, tidak ada biaya resmi yang dipungut untukpengajuan izin prinsip;Bahwa hanya IMB yang dipungut biaya restribusi secara resmi;Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang dari Darta itu hanya 50 juta dansaksi menerima 5 juta untuk paraf, namun selebihnya Darta yang lebihmengetahui;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sewa mobil Alphard dan balihountuk kepentingan pilkada IMAS
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
150 — 39
  • PedomanTeknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa:Psl.14 = Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam(1) pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentukpertanggungjawaban adalah pertanggungjawabanAPBDesa;Psl.16 Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaanDana Desa, maka penyelesaiannya dilakukansesuai dengan Peraturan Perundangundangan.Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang PedomanPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan PertanggungjawabanAlokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi