sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolakpermohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs.GUNAWAN PRANOTO, Apt. tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana,maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankankepada Terpidana;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danHal. 73 dari 74 hal.

Kep. tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRBahwa terdakwa ALFATRA A. LATIEF, Amd.

253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pulabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Jo.

namun tidakmaksimal; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp.36.700.000, (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti ataukahtidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritasyaitu;Primair :Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPSubsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Jumari tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015 SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Ir. H. Jumari, selaku Direktur Utama PT.

;Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancampidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS, pada hari, tanggaldan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan atau

hasilpemeriksaan BPK RI dalam Laporan Hasil Penghitungan KerugianDaerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Realisasi Dana HibahPemerintah Kota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta KhususnyaPBV YUSO Kota Yogyakarta tahun anggaran 2011 Nomor : 14/LHP/XVIILYOG/05/2015 tanggal 08 Mei 2015 terdapat kerugian negara/daerah sekitar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enamratus ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.non= Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor :31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti.Demikian juga Putusan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yangsama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Terdakwa SayunMarini Binti Sudarso Winarto dengan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk. pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 padaintinya menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjutsebagaimana dalam dakwaan kesatu primer yaitu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUdangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Salinan Resmi Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Bandung tanggal O6 Nopember 2013 Nomor: 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg serta Memori Banding Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding akan memberi pertimbangan hukum sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa Terdakwa Rachmad Auliansyah Bin Halimdidakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu melakukantindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Primair Pasal

2 ayat ( 1 ) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI No.20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo .

tahun 2013 sebesarRp.1.529.039.944,00 dibagibagi antara Terdakwa , Terdakwa II selakupetugas loket, Terdakwa III selaku Kasi Penataan Bangunan, dan saksi Drs.ADIRAMA BAHAN, MT selaku Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan danPertamanan Kota Palangka Raya serta saksi LELO ANGGORO,S.STP,MAPselaku Kabid Perijinan dan Penetapan pada BPPTPM Kota Palangka Rayasehingga memperkaya para Terdakwa dan para saksi tersebut;Perbuatan Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa Ill sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa mereka Terdakwa PERRY L RIWEY als PERRY BinLIONHARD RIWEY dan Terdakwa Il AGUSTINUS als PAK AGUS BinETHELBERT F LOMBENG selaku pelaksana pada seksi Penataan dan ljinMendirikan

dana yang di terima oleh RAMLAN, SE.atas kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan BidangPendidikan untuk Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) Penunjang Perpustakaan Elektronik dan Multimedia InteraktifKabupaten Banjarnegara TA 2011 untuk 11 SD, telahmemperkaya diri RAMLAN, SE. sebesar Rp.274.351.636,00 (duaratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu enamratus tiga puluh enam rupiah).Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP..SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST. selaku Ketua PanityaPengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahgara untukkegiatan : Alat Peraga Pendidikan, Sarana

meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPdalam dakwaan Primair;Membebaskan terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST. dariDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPdalam Dakwaan Primair;Menyatakan terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18UU RI

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal65 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

SBin SENDANG,MUHAMMAD NASIR, SYAHRUL RAMADHANtelah memperkaya dirisendiri atau orang lain yaitu SY AHRUL RAMADHAN.Bahwa perbuatan terdakwa TARMIZI, SPyang menjabat sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/ KPA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor

SYAHRUL RAMADHANtelah memperkaya dirisendiri atau orang lain yaitu SY AHRUL RAMADHAN.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akandipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwadalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yangbersifat subsidiaritas, yaitu dakwaan: PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP; SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuksubsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu danapabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkanlagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka harus dipertimbangkan dakwaanselanjutnya; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaanprimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

Menyatakan Terdakwa H.RUSDIANSYAH, terbukti bersalah melakukanTindak Pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaan Primair

ini;Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkanbukti atau faktafakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semuaunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentukDakwaan yaitu sebagai berikut :Primair : Perbuatan terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidair:Perbuatan terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia NomorNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik

Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telahmendakwa Terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa adapun bunyi

Menyatakan Terdakwa RISALASIH, S.P Bin (alm) JASWI, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsisecara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

436.596.200,Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Rp 4.475.296.200, Sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: SR43/PW28/5/2021 tanggal 29Februari 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan investasi jangka pendekoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bintan IntiSukses Tahun 2016 dan Tahun 2017.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3)UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P;SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa RISALASIH, S.P., Bin (Alm) JASWI selakuDirektur BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintanberdasarkan

persidangan.e Sebahagian kerugian Negara telah dikembalikan;e Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan anak yang masihbersekolahe Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatusebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwapidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adilserta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, baginegara serta rasa keadilan bagi diri TerdakwaMemeperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b,ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal64 ayat (1) KUH.P, serta pasalpasal dari undangundang yang bersangkutanlainnya ;MENGADILIHalaman 210 dari 231 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN.

IDRUS, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa ADI WIJAYA Bin H. M.

2017/PN Smr kerugian kKeuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyarempat ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tigaribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas yakni:Primair : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidiair : Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

MASRODI tersebut sebagaimanadiatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.

atau22setidaknya sekitar jumlah tersebut, jumlah kerugian manabersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jeneponto Nomor : 780/12/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Laporan Hasil PemeriksaanPerhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan PenyaluranBantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh Sadr.Muhammad Jafar Jamhal,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto TA. 2012 dan 2013.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiman telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAFAR JAMHAL,S.Pd selaku KepalaSekolah SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.211 Tahun 2010 tanggal 13Nopember 2010 tentang

Bahwa Perbuatan terdakwa NATALIS YATI, S.Pd tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang undang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MEN GADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa

HK: HA 1: HA 2: Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT GTO Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRwonnne Bahwa Terdakwa AMIR I.