Ditemukan 988 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-03-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
ASRIANA, S. Sos Binti YUSUF BRANSYAH
4119
  • 2019;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2020;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2021;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2022;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 423 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi
    Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 539 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PLN UP3 Lhokseumawe Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Register : 17-09-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 15 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.IWAN SETIADI
2.EKO SETIA NEGARA, SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD NASPONI AIDI Bin ZAINAL ABIDIN
191120

    (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepala Desa Tahun Anggaran 2017.

Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
14739
  • PedomanTeknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa:Psl.14 = Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam(1) pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentukpertanggungjawaban adalah pertanggungjawabanAPBDesa;Psl.16 Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaanDana Desa, maka penyelesaiannya dilakukansesuai dengan Peraturan Perundangundangan.Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang PedomanPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan PertanggungjawabanAlokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi
Register : 21-03-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MARWADI YUSUF, M. Si Bin MUHAMMAD YUSUF
7536
  • li>
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 423 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi
  • Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 539 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PLN UP3 Lhokseumawe Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Register : 21-03-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. DAHRI, S.E., M. SM Bin M. YUNUS
5123
  • Lhokseumawe 2019;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2020;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2021;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Kota Lhokseumawe 2022;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 423 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi
    Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 539 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PLN UP3 Lhokseumawe Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Register : 21-03-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
SULAIMAN, S.E Bin MUHAMMAD ALI ADAM
5017
  • Lhokseumawe Tahun 2019;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Kota Lhokseumawe Tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Kota Lhokseumawe Tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Kota Lhokseumawe Tahun 2022;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 423 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi
    Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 539 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PLN UP3 Lhokseumawe Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Register : 07-02-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 22 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKO
16562
  • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidangtugasnya.Halaman 194 dari 309Putusan No.10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.BdgBahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaberdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang nomor 82 tahun2018 tentang tata cara penggunaan, penyaluran, pelaporan, pembinaan,dan pengawasan Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerahbagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 disebutkan bahwaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa pasal 1 poin 13 bahwaAnggaran
Register : 21-03-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
AZWAR, S.H., M.A.P Bin ALIBASYAH
5428
  • Lhokseumawe Tahun 2019;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Lhokseumawe Tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Lhokseumawe Tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Kas Daerah Lhokseumawe Tahun 2022;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 423 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi
    Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 539 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penetapan Presentase Target Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PLN UP3 Lhokseumawe Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Register : 11-03-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID/2014/PT.JAP
Tanggal 2 Mei 2014 — LABORA SITORUS
285219
  • Segala~ rusan dalam penerbitan ijin IPHHK di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong ilakukan oleh sdr.Dahlan Pasaribu bersama sdr.Yoga dan untuk pembayaranQ PSDH dan Restribusi Daerah menggunakan dana dari PT.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 29 Februari 2016 — Ir. TRI BUDI PURWANTO, MT Bin HADI SUNARYO (TERDAKWA)
12539
  • Restribusi galian gol C.13.
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — LABORA SITORUS
549393 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Segala pengurusan dalam penerbitan izin IPHHK di DinasKehutanan Kabupaten Sorong dilakukan oleh Saudara Dahlan Pasaribubersama Saudara Yoga dan untuk pembayaran PSDH dan Restribusi Daerahmenggunakan dana dari PT. Rotua.Hal. 3 dari 565 hal. Put.
    Segala pengurusan dalam penerbitan izin IPHHK di DinasKehutanan Kabupaten Sorong dilakukan oleh Saudara Dahlan Pasaribubersama Saudara Yoga dan untuk pembayaran PSDH dan Restribusi Daerahmenggunakan dana dari PT.
Register : 13-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk
Tanggal 26 Juli 2023 — Penuntut Umum:
BAMBANG IRAWAN
Terdakwa:
IBRAHIM. US Bin Alm USMAN
1290
  • 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : B/416/V.04/HK/2017, tanggal 27 Desember 2017, tentang penetapan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah bagian Desa berdasarkan realisasi penerimaan kas triwulan I, II, III dan IV (sampai dengan bulan November) tahun anggaran 2017 bagi Desa se Kabupaten Lampung Selatan.
    Tentang penetapan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah bagian Desa ber-dasarkan realsisai penerimaan kas bulan Desember tahun 2018 dan bulan Jan-uari sampai dengan November 2018 tahun anggaran 2018 bai Desa se Kabu-paten Lampung Selatan.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 994 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H
12073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari hasil evaluasi tersebut terdapatdana hasil pajak sebesar Rp35.810.520.495, OO Dari hasil evaluasitersebut agar Kota Bogor menganggarkan KURANG SALUR Bagi HasilPajak daerah dan Restribusi Daerah berdasarkan Pergub Jabar No mor973/Kep.5888Keu/14 tentang Kurang lebih salur bagi hasil pajakdaerah dan retribusi daerah dari penerimaan Tahun 2013 kepadakabupaten/kota di Jabar per 31 Des 2013 sebesar Rp35.810.520.495,00Hal. 80 dari 304 hal. Put.
Register : 08-10-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN CILACAP Nomor 350/Pid.B/2009/PN.Clp
Tanggal 24 Februari 2010 — H.PROBO YULASTORO.
19484
  • Cilacap selama 3 (tiga) hari.Bahwa saksi telah memberikan laporan atas dugaanpenyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap' tahun2004 sampai dengan 2008 pada Kejati Jateng.Bahwa audit yang dilakukan oleh saksi sesuai dengan StandarAudit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan,meliputi dokumen dokumen/bukti bukti, konfirmasi danwawancara pada pihak terkait serta prosedur audit220dianggap perlu.Bahwa sumber sumber Keuangan Daerah menurut Pasal 3 No. 25Tahun 1999 yaitu:Pendapatan Asli Daerah (Restribusi
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
657
  • Banggai lebih spesifiknya berasal dari Restribusi Daerah.Bahwa Proses pencairan Dana Proyek Normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kec.Lobu Kab.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 — HEIN MOPANTAW Alias KO'HEIN
179116
  • Banggai lebih spesifiknya berasal dari Restribusi Daerah.Bahwa Proses pencairan Dana Proyek Normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kec.Lobu Kab.
Register : 29-11-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
AFRIADI ASMIN, SH
Terdakwa:
MUSIKA ALIAS ITEM MUSIKA ALIAS MUSTIKA BIN M. NASIR
37142
  • Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 tahun 2015 Tentang tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kepada kampong dalam kabupaten Aceh Tengah.

    84.

Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
320122
  • dalam rangka PMDN yang diterbitkanoleh Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran daftar induk barangmodal.Halaman 353 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst787 1 (satu) lembar asli surat Nomor : S/23/BC.3/2007 tanggal 3 Januari 2007dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal Pengeluaran Barang denganfasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nama PT.FIG.788 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 648/225/Trantib tanggal 1Desember 2006 perihal Penetapan Restribusi
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 12 Juli 2011 —
319112
  • Contoh kegiatan yang menggunakan = anggarandari Pos 54 untuk administrasi umum = yaitu biayaperjalanan dinas, honorarium, pemakaian perkakas,biaya pajak / restribusi. Sedangkan contoh penggunaanPos 54 untuk administrasi niaga yaitu kegiatapengelolaan pelanggan (CIS, CMS, = SIP3, dll), Bacameter, cetak rekening dan kegiatan lain.Bahwa pembayaran~ kegiatan CIS SIP3 = dari PT. PLNLampung kepada PT.
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
20655
  • Dari hasil evaluasi tersebut terdapat Dana hasil Pajak sebesarRp.35.810.520.495, Dari hasil evaluasi tersebut agar Kota Bogormenganggarkan KURANG SALUR Bagi Hasil Pajak daerah dan RestribusiDaerah berdasarkan Perguo Jabar No. 973/Kep.5888Keu/14 tentangKurang lebih salur bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah daripenerimaan Tahun 2013 kepada kabupaten/kota di Jabar per 31 Des 2013sebesar Rp.35.810.520.495, dan hasil pembahasan dengan DPRDdiketahui pengalokasian dana sebagai berikut :e Hibah