Ditemukan 1872 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BIMA Nomor 1871/Pdt.G/2020/PA.Bm Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 114
118 — 114
(ii) tidak jelasnya objeksengketa yang meliputi tidak disebutnya batasbatas objek sengketa secarajelas;Oleh karena batasbatas tanah harus jelas dan terang karena menyangkuteksekusi, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah obyek sengketayang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatanPenggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dan untuktidak menimbulkan tumpang tindin dalam proses eksekusi, serta tidakmenimbulkan
Putus : 22-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 412 K/TUN/2011 Tanggal 22 Maret 2012 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,vs PT. PRIMA NUSA SENTOSA,
73 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inco atau denganperkataan lain telah terjadi tumpang tindin wilayah pertambanganantara PT. Inco dengan PT. Anugrah Harisma Barakah sebelumadanya pelepasan wilayah Kontrak Karya PT. Inco yakni tanggal 10Desember 2009;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsurkepentingan Penggugat/Terbanding/Kini Termohon Kasasi denganditerbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Pertambangan PT.
Register : 14-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — I KADEK ARY KURNIAWAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN., II. I KETUT NGAMPING ALIAS PAN MERI;
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula terbitnya objek sengketa ditahun 2000 yangsangat tumpang tindin dengan catatan (SKPT) pada tahun 2011 yangtercantum pada buku tanah milik Tergugat.
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. PAGAR KANDANG SAKTI, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DK
111 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barat Tanah DaratSeb.Selatan Tanah DaratSeb.Timur Sauni Bosin Pengasinan Jumlah 141.903 M2 10.Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo , luas seluruhnya 98.020 m2 yang objektanahnya terletak pada lokasi lain tetapi ditempatkan pada Persil D 77 Persilmiliknya Penggugat, sehingga mengakibatkan tumpang tindin dengan objektanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor: 205 D/VIII54/1964 tanggal 31 Desember 1964, (SK.
Register : 08-08-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Kag Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 25
99 — 25
NASIR, tidakbersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat Il yang diterbitkan lebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard).2. Penggugat tidak memiliki J/egal stending untuk melakukangugatan3.
selanjutnya diberi tanda T.I18;Foto Copy dari Foto Copy Gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Darul Nafis, dkk, pada Gugatan' perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN.Kag yang ternyata tumpang tindih dengan tanahperkara dalam gugatan aquo sertifikat an.M.Nasir sekarang ada padaPenggugat Helmy, selanjutnya diberi tanda T.I19;Foto Copy dari Foto Copy gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Bustomi bin Amin Daud dkk, pada gugatan perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN Kag yang ternyata tumpang tindin
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Kag.bersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat II yang diterbitkan lebih dahulu.Penggugat tidak memiliki legal stending untuk melakukan gugatan.Dasar kepemilikan Penggugat, dari MINASIR ke Penggugat berdasarkanAkta Jual Bell, Sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat mendalilkanmasih atas nama M.
Register : 25-09-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2019/PTUN.PLG Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
160 — 94
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
160 — 94
makaPengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Penggugat, sesuai dengan yang tergambar dalam buktiT31 yang merupakan hasil sinkronisasi antara data pertanahan di KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin dengan bukti hasil pengembalian batas(vide bukti P5), yang secara resmi dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilanberkeyakinan bahwa data bidang tanah dalam objek sengketa benar terjaditumpang tindin
dengan peraturan yang mengaturpenerbitan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak melakukan penelitiandan tidak memelihara data fisik dan data yuridis secara cermat, karena terhadapbidang tanah objek sengketa, terlebin dahulu telah terbit sertipikat Penggugat,Halaman 118 dari 134 halaman /Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.PLGdengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketamenyebabkan terjadinya tumpang tindin
cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo, karena sudah adaSertipikat Hak Milik Penggugat di atas bidang tanah yang dimaksud dalam objeksengketa, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketatidak dapat diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan tindakanTergugat dalam penerbitan objek sengketa terbukti cacat prosedur yang jugamenyebabkan cacat substansial yaitu tumpang tindin
Putus : 29-03-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3524 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Maret 2016 — SOEHERI VS I. PT BANK BUMI DAYA (PERSERO), SEKARANG BERGABUNG MENJADI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK JAKARTA cq BANK MANDIRI CABANG LAPANGAN MERDEKA, DK
81 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
faktafakta hukum (rechtsfeit) dan dalildalil Nukum(rechtmatig) diatas, gugatan Penggugat terdahulu maupun yang sekarang iniuntuk keempat kalinya telah berulangulang kali melakukan gugatan terhadapobjek dan subjek yang sama dengan tidak mengindahkan aturan hukum yangberlaku hanya sematamata mempermainkan hukum bukan untuk mencarikepastian hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, juga sesuai denganmaksud dan tujuan dari Surat Edaran MARI tanggal 30 Janauri 2002 Nomor 3Tahun 2002 untuk menghindari tumpang tindin
Register : 26-05-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2020/PT DKI Tanggal 8 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : YUMIANTO Diwakili Oleh : NURUL FAJRI, SH
Terbanding/Penggugat : ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
86 — 93
Terbanding/Penggugat : ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
86 — 93
Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, yangmengakibatkan tumpang tindin kepemilikan oleh pihak ketiga seluas 39.841m2.
Register : 14-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 02/G/2013/PTUN-Pbr Tanggal 6 Maret 2013 — PT. RAMA SALOMO Melawan
Penghulu Bagan Sinembah Utara
88 — 38
88 — 38
Rama SalomoOverlap atau tumpang tindin dengan lahan PT.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT SAAG UTAMA VS ADI PRIHANTO
103 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
justru menuntut ganti rugi materil dan immateriil sehinggasecara keseluruhan gugatan Perselisihan Hak yang diajukan Penggugat menjadisemakin tidak jelas/kabur, baik dasar hukum maupun tuntutan yang diajukan.Permintaan ganti rugi materil dan immateriil sebagaimana dimaksudkan olehPenggugat sama sekali tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkanmerupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam gugatan keperdataan dilingkungan peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kaburdan tumpang tindin
Register : 05-12-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 758/PDT/2017 /PT.DKI Tanggal 25 Januari 2018 — Prof.Dr.WIMANJAYA LIOTOHE >< PEMERINTAH R.I CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG R.I
147 — 54
147 — 54
Menurut Pasal 107 ayat 9Tumpang tindin Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk kecacadanhukum administrative yang dimaksud dalam bagian pertama. Atas klaimNomor : 17 dari 29 Perkara No. 758/Padt/2017/PT.DKItumpang tindih hak atas tanah ini, Pihak Ketiga berhak menuntut pembatalansurat kepemilikan tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional maupun Pengadilan.Point 23.
Register : 28-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Kjn Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
20 — 7
Bahwa menanggapi dalil Penggugat No 6 yaitu Jawaban Tergugat telahsesuai dan struktural tidak ada timpang tindin dan sesuai hukum acara,bahkan jika dikoreksi dengan replik Penggugat dapat dilihat jelas replikPenggugat yang sebenarnya timpang tindih dan tidak sesuai hukumacara sehingga Tergugat merasa bingung dengan arahan Penggugat;3. Bahwa menanggapi point 9 yaitu anak kandung tetap pada asuhanTergugat karena sampai sekarang masih sering bersama Tergugat;4.
Register : 18-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN BATANG Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Btg Tanggal 9 Agustus 2016 — MUSLIHIN Bin RASDI
96 — 27
96 — 27
sekira pukul :22.00 WIB sampai kerumah , lalu terdakwa langsung mengajak ANAKKORBAN untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa;Bahwa kemudian setelah ANAK KORBAN masuk kedalam kamarbersama terdakwa didalam kamar hanya berduaan, kemudian pintukamar terdakwa tutup dan terdakwa kunci, setelah itu sewaktu ANAK21KORBAN sedang duduk di kasur kemudian terdakwa mendekatiANAK KORBAN lalu langsung terdakwa peluk dan terdakwa ciumibibirnya kemudian badan ANAK KORBAN terdakwa rebahkan kekasur sambil terdakwa tindin
Putus : 28-08-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 K/Pdt/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 — RAMLI ADE KARI BUTON VS FERY TANAYA, DKK
109 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
areal milik Pemohon Kasasi, sehinggalahirlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor14/G.TUN/2009/PTUN.ABN, tertanggal 9 Desember 2009 yang telahmembatalkan ke4 (empat) sertifikat hak milik, milik dari TermohonKasasi/Terbanding/semula Penggugat asal, sehingga kalau saat ini JudexFacti Pengadilan Tinggi Maluku) mengabulkan gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal (Feri Tanaya), maka jelas Judex FactiPengadilan Tinggi Maluku telah mengkesampingkan hukum yang berakibatterjadi tumpang tindin
Putus : 04-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/Pdt/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — Ny. SUTILAH als. USREK als. Ny. IRAN HADISUNARTO, DKK., ;LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN (LPP) YOGYAKARTA dahulu bernama AKADEMI GULA NEGARA (AGN) Yogyakarta
25 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian Para Penggugat/PemohonKasasi melakukan penelusuran lebih dalam dan diperolehlah data yangmenunjukkan adanya peralihan yang janggal dari Hardjowijono kepada R.Sukarsono sehingga terjadi tumpang tindin bahkan hilangnyatanah.Seharusnya luas tanah yang ditinggalkan oleh Hardjowijono lebih besar darisisa tanah seperti yang tertera didalam Letter C Nomor 428, apalagiHardjowijono sampai dengan meninggal tidak pernah mengatakan bahwapernah menjual tanah kepada R.
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Ngb Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
CH MIKIN
Tergugat:
PT. PILAR WANAPERSADA
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
126 — 100
CH MIKIN
Tergugat:
PT. PILAR WANAPERSADA
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
126 — 100
Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanahg. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministratif.5.
Register : 27-09-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 129/Pdt.G/2018/PN Bpp Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 12
39 — 12
:N 1362655.3593E 354006.4314 P2:N1362640.2202E 3540063388 P3:N 1362640.09E 353996.2084 P4:N1362655.3627E 353996.6159Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalammenerbitkan Peta Bidang tanah yang di mohonkan oleh Penggugat untuk menjelaskan tentang posisi tanah yang disengketakan denganmelakukan pengukur dan pengambilan titik koordinat adalah suatuprosedur yang benar menurut undangundang.Bahwa sertifikat milik Tergugat Nomor : M1770 terlihat pada peta bidangtidak ada yang tumpang tindin
Register : 13-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI VS I. PUSPITA SARI SUHENDRA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;
66 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak padahalaman 5/7 dan 58 putusan telah memberikan pertimbangan hukumbahwa objek sengketa tumpang tindin atau overlapping dengan SertifikatHak Milik Nomor 67/Desa Saigon atas nama Penggugat;3.2.
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 43/G/2020/PTUN.PLG Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Hj. SUAIDAH HM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
246 — 115
Hj. SUAIDAH HM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
246 — 115
membeli bidang tanah tersebut tidakpernah mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dalambentuk, sebutan, dan cara apapun yang diperkenankan olehhukum termasuk kepada Liza Anggraeni;Oleh karenanya dalamhal ini bisa saja telah terjadi penyimpangan prosedur dalamproses penerbitan Obyek Sengketa (Sertipikat Hak Milik)atasnama Liza Anggraeni maka bertentangan dengan asaskepastian hukum karena dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa(Sertipikat Hak Milik) atas nama Liza Anggraeni maka terjaditumpang tindin
Register : 10-10-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bdw Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
134 — 37
134 — 37
Mismunalimin;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurutMajelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya,dan isinya tidak tumpang tindin serta bukan merupakan penetapan warismaupun pembagian waris, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktianlebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alatalat bukti sesuai ketentuanhukum yang berlaku, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Menimbang, bahwa