> hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam halterdapat sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih

Kompetensi Absolut.Bahwa dengan terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah hak milikPenggugat a quo dengan bidangbidang tanah Sertifikat Hak Milik No.2749/Duri Kepa An. Rakasakti Kurniawan dan Sertifikat Hak Milik No.2750/Duri Kepa An. Hengky Widjaya, maka berarti subtansipermasalahan sengketa ini sebenarnya bukanlah mengenai sengketaTata Usaha Negara, tetapi terdapat aspek perdata yakni adanyaoverlapping/tumpang tindin kepemilikan tanah antara Sertifikat HakHal. 5 dari 10 hal. Put.

Menyatakan batal Surat Keputusan;- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.679/1991, yang diterbitkan tanggal 11September 1991 sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 6.760M2 atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991,yang diterbitkan tanggal 9 September 1991 sebatas seluas tanah

yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 1.246 M2 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan; - Sertipikat Hak Milik (SHM) No.769 dengan Surat Ukur/Gambar situasiNo.679/1991, yang diterbitkan tanggal 11September 1991 sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 6.760 M2 atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi No.678/1991,yang diterbitkan tanggal 9 September 1991

sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 1.246 M2 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;4.

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), sebatas luas 20.854 m2, yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 73 tanggal 25 Agustus 2010 NIB 03.02.00.00081 Surat Ukur tertanggal 11 juli 2010 No. 94/Kuta/2010 seluas 1.223.250 m2 terdaftar atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), sebatas luas 20.854 m2, yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai Penggugat;4.

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;h. Data fisik dan yuridis tidak benar;i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 1114.

Dan saat diperlihatkan Bukti T14, saksi menyatakan itu adalahpeta hasil ploting di wilayah sekitar HPL 73;Bahwa saksi menyatakan keadaan fisik di lapangan menurut hasilploting dimana letak dari HPL 73, ada menange (muara) dan daratan;Bahwa saksi menyatakan sebagian bidang dari HPL 73 memang betultumpang tindih dengan tanah yang diklaim Penggugat;Bahwa saksi menyatakan tidak tahu semuanya karena sesuai gambardan sebagian masuk ke HPL 73 dan salah satu dari 31 titik adalah titikPutusan Nomor 55 /G/

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai tanah yangsebagian bertumpang tindih dengan obyek sengketa tersebut,berdasarkan jual beli dengan Sudiawarta dan L. Adi Usman, padatahun 2000. (vide Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.11 s/d Bukti P.13, BuktiP.40, Bukti P.44 dan Bukti P.48, serta keterangan saksi L.

dengan sertipikat obyeksengketa, dan tidak pernah dilakukannya pengukuran maupun penelitianmengenai kebenaran data fisik dan data yuridis bidang tanah yangdimohonkan haknya;Menimbang, bahwa oleh karena tumpang tindih tersebut hanyalahsebagian, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan hukumsebelumnya, maka beralasan hukum dan berdasarkan prinsip keadilanpernyataan cacad yuridis tersebut hanya sebatas pada luas bidang tanahyang bertumpang tindih saja, sedangkan luas selebihnya haruslah dinyatakantetap

, yangtumpang tindih dengan tanah yang dikuasai Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari BukuTanah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 73 tanggal 25 Agustus 2010NIB 03.02.00.00081 Surat Ukur tertanggal 11 juli 2010 No. 94/Kuta/2010seluas 1.223.250 m? terdaftar atas nama PT. Pengembangan PariwisataBali (Persero), sebatas luas 20.854 m?, yang tumpang tindih dengantanah yang dikuasai Penggugat;Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 774.

Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m dengan Gambar Situasi Nomor : 624/ 1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing sebatas dan seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat 420 m2;------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m dengan Gambar Situasi Nomor : 624/ 1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing sebatas dan seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat 420 m2 ; --------4.

AMIN tanggal 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 1177/Rempe/2009, tanggal 8 Desember 2009, Luas 23.656 M2, yang terletak di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sebatas 8 petak yang tumpang tindih dengan milik Para Penggugat; 3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1311 atas nama M.

AMIN tanggal 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 1177/Rempe/2009, tanggal 8 Desember 2009, Luas 23.656 M2, yang terletak di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sebatas 8 petak yang tumpang tindih dengan milik Para Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah); 5. Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

>Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:

2.1 Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih

Daya Inti Mineral, untuk selanjutnya diterbitkan oleh Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu angka 5 Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022, tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; dan

b.

Tidak mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan PT Daya Inti Mineral di Sistem Mineral One Map Indonesia (MOMI) dan Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kedua Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022, tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Menetapkan menurut hukum bahwa NI NENGAH ARDANI, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir tanggal 08 Agustus 1981 adalah sah anak ke 2 (dua) yang lahir dari pernikahan I NYOMAN TINDIH dengan istri bernama NI NENGAH ARCA ;3.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, setelah ditunjukkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar mengenai kelahiran NI NENGAH ARDANI, Jenis kelamin Perempuan yang lahir tanggal 08 Agustus 1981, anak ke 2 (dua) dari perkawinan I NYOMAN TINDIH dengan NI NENGAH ARCA dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran;4.

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dancatatan Sipil Kabupaten bangle, setelah ditunjukkan Salinan penetapanini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, agar mengenaikelahiran NI NENGAH ARDANT jenis kelamin Perempuan yang lahirtanggal 08 Agustus 1981 adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yanglahir dari perkawinan I NYOMAN TINDIH dengan NI NENGAHARCA dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan ;4.

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaiterurai di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannyamemohon agar kelahiran Pemohon dapat dicatatkan / didaftarkan dalam register yangbersangkutan di tahun yang berjalan ; Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil dalil permohonan tersebutPemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi : e Bahwa Pemohon Ni Nengah Ardani merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangansuami istri yang bernama I Nyoman Tindih

Menetapkan menurut hukum bahwa NI NENGAH ARDANI, Jenis kelaminPerempuan, yang lahir tanggal 08 Agustus 1981 adalah sah anak ke 2 (dua)yang lahir dari pernikahan I NYOMAN TINDIH dengan istri bernama NINENGAH ARCA ; 3.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil danKeluarga Berencana Kabupaten Bangli, setelah ditunjukkan salinan Penetapanini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar mengenai kelahiran NINENGAH ARDANI, Jenis kelamin Perempuan yang lahir tanggal 08Agustus 1981,anak ke 2 (dua) dari perkawinan I NYOMAN TINDIH dengan NI NENGAHARCA dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutanditahun yang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran; 4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI sepanjang seluas tanah yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (Pengganti), Desa Jake tanggal 27 November 2001 Surat Ukur No. 14/Jake/2001/ tanggal 6 November 2001, seluas 13.363 M2 atas nama BAIDAR;----------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI sepanjang seluas tanah yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (Pengganti), Desa Jake tanggal 27 November 2001 Surat Ukur No. 14/Jake/2001/ tanggal 6 November 2001, seluas 13.363 M2 atas nama BAIDAR;-----------------------------------------------------

SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29, 61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;3.

SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29, 61 Ha(dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;4.

P.16 Tahun 2013 tentangpedoman pinjam pakai kawasan hutanHalaman 75 dari 105 Halaman, Putusan Nomor : 30/G/2015/PTUNSMD .....Bahwa menurut Ahli, untuk menentukan bahwa sebuah ijin pertambangantumpang tindih dengan kawasan hutan yang tidak masuk jjinpertambangannya, yakni Kegiatan pertambangan jika dilakukandikawasan hutan bila tapi belum ada ijin pinjam pakai kawasan hutan ininamanya over lapping melanggar tumpang tindih/ tidak ada ijin;Bahwa menurut Ahli di dalam peta, tidak ada tanda khusus yangmenunjukkan

Sinar Kumala Naga mengakibatkanbeberapa area hutan Pendidikan dan Penelitian tersebut mengalami kerusakan;Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannyamendalilkan bahwa dalil Penggugat tentang terdapatnya tumpang tindih antara IjinOperasi Produksi PT.

Sinar Kumala Naga yang secara faktual menurut buktiT.Il.Intv 9 =mengalami tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan KelompokHutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli seluas 29, 61 Ha telahsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ?

Sinar Kumala Naga masukatau tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Pendidikan Muara Keill ;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim /egal/ issue dari sengketa a quotidak sekedar adanya fakta danau bekasi galian yang menunjukkan kerusakanhutan akibat bekas tambang oleh PT.

Sinar Kumala Naga yangmengalami tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok HutanPendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli hanya seluas 29, 61 Ha, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan faktafakta dalam pertimbanganhukum di atas maka inti persengketaan perkara a quo hanya pada area IUP atasnama PT.

Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pihak yang beritikad baik;Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Antapani Gambar Situasi Nomor 3476/1987 tanggal 2-5-1987 atas nama Perum Perumnas (Tergugat Rekonpensi) tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian sepanjang menyangkut Kohir/Letter C Nomor 816 atas nama NYI IMIK ALNASAN yang tumpang tindih

Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Kohir / Letter C 817;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi bukan pemilik objek a quo;Memerintahkan Turut Tergugat VI Konvensi untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Antapani Gambar Situasi Nomor 3476/1987 tanggal 2-5-1987 atas nama Perum Perumnas sepanjang yang menyangkut Kohir/ Letter C Nomor 816 atas nama NYI IMIK ALNASAN yang tumpang tindih

Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/117/SKT/PEM/DS/MK/VI/2022 tumpang tindih Sebagian dengan masing-masing objek-objek yang telah dibeli oleh PT Tanjung Alam Jaya, yaitu seluas 20.720 M2 ( dua pulu ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dari luasan 45.380 M2 (empat puluh lima tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) yang dibeli oleh Penggugat dengan rincian ;

a.

Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 107/SKT/MK/XI/1984 atas nama Taberani, seluas 9.900 M2 (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi)^;

b. Tumpang tindih dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 56/PEM/MK/SKT/06/2002 atas nama H. Mansur, seluas 10.820 M2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi);

5.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebatas tanah seluas 159 m yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 100/Kelurahan Pagesangan, diterbitkan tanggal 12 Maret 1979, Gambar Situasi Nomor : 318/1979, tanggal 26 Juni 1979, luas 774 m atas nama Sri Sukensi; 3.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebatas tanah seluas 159 m yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 100/Kelurahan Pagesangan, diterbitkan tanggal 12 Maret 1979, Gambar Situasi Nomor : 318/1979, tanggal 26 Juni 1979, luas 774 m atas nama Sri Sukensi; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 46/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, Luas 149.872 M2, atas nama PERSEROAN TERBATAS BANJAR GAWI MAKMUR, sepanjang yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 21 Mei 1990, Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985, Luas 9.996 M2, atas nama TJOA TJITRA BINTORO;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 46/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, Luas 149.872 M2, atas nama PERSEROAN TERBATAS BANJAR GAWI MAKMUR, sepanjang yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 21 Mei 1990, Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985, Luas 9.996 M2, atas nama TJOA TJITRA BINTORO;4.

atas namaPerseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, yang tumpang tindih dengantanah milik Penggugat setelah Penggugat menerima Surat Nomor:082/10063.72/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, perihal PenyelesaianProses Pemisahan bidang Hak Baru M 4644 Kelurahan Landasan UlinTengah.

yang memasang patok BPN juga saksibahwa pada saat memasang patok BPN tidak bersama petugas BPN,petugas BPN tidak ikut hanya saat pengukuran pengembalian batassaja bersama orang BPN, kemudian saksi dan pak Bambang membelipatok BPN dengan mantan pegawai BPN di sungai lulut, beberapa hariHalaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor: 14/G/2014/PTUN.BJM.kemudian saksi kembali ke lokasi SHM 1973 yang diukur danmemasang patok BPN tersebut ;bahwa saksi tidak tahu SHGB 46bahwa saksi mengetahui masalah tumpang tindih

; vide Pasal 1angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegaraMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai aspek substansi dan prosedur penerbitan objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur,Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspeksubstansi dengan isu hukum: apakah dalam penerbitan objek sengketa a quotelah terjadi tumpang tindih

, atas nama PERSEROAN TERBATASBANJAR GAWI MAKMUR serta mewajibkan kepada Tergugat untukmencabutnya sepanjang yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak MilikNomor 1973/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 21 Mei 1990, Gambar SituasiNomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985, Luas 9.996 M2, atas nama TJOATJITRA BINTORO;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yangterjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara

Mewajibkan Tergugat untuk mencabutSertipikat Hak Guna Bangunan No. 46/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 17Januari 2000, Surat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, Luas149.872 M*, atas nama PERSEROANTERBATAS BANJAR GAWI MAKMUR,sepanjang yang tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Nomor 1973/LandasanUlin Tengah, Tanggal 21 Mei 1990,Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal22 Juli 1985, Luas 9.996 M?, atas namaTJOA TJITRA BINTORO;4.

Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru milik Penggugat, sepanjang kepemilikan, penguasaan atas alas hak tanah dalam perkara a quo yang terdapat tumpang tindih dengan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu SHM No. 2326/1998 (sekarang SHM No. 7377), SHM No. 2295/1998 (sekarang SHM No. 7378), SHM No. 1909/1993 (sekarang SHM No. 6215), SHM No. 1910/1993 (sekarang SHM No. 6216) beserta dengan segala perubahan/pemecahan ukuran luas masing-masingnya

yang telah menduplikasi (tumpang tindih) dengan SHM No. 1089 (sekarang SHM No. 7447) atas nama Satrya Gunawan (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding);

4.

Menyatakan tidak sah menurut hukum atas masing-masing :

- SHM No. 2326/1998 (sekarang SHM No. 7377);

- SHM No. 2295/1998 (sekarang SHM No. 7378);

- SHM No. 1909 /1993 (sekarang SHM No. 6215);

- SHM No. 1910/1993 (sekarang SHM No. 6216);

dengan ukuran luasnya masing-masing sepanjang tumpang tindih dengan SHM No. 1089 (sekarang SHM No. 7447) atas nama Satrya Gunawan (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding

);

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat peralihan hak atas tanah dengan SHM No. 2326/1998 (sekarang SHM No. 7377), SHM No. 2295/1998 (sekarang SHM No. 7378), SHM No. 1909/1993 (sekarang SHM No. 6215), SHM No. 1910/1993 (sekarang SHM No. 6216) atau sepanjang peralihan hak tersebut terjadi di atas bidang-bidang tanah yang jelas-jelas telah tumpang tindih (duplikasi) dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kecuali peralihan tanah atas

/1993 (sekarang SHM No. 6216) atau

sepanjang luas bukti kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang jelas-jelas telah tumpang tindih (duplikasi) tersebut, kecuali di atas SHM 1660 atau perubahannya yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat/Pembanding;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pihak yang beritikad baik;Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Antapani Gambar Situasi Nomor 3476/1987 tanggal 2-5-1987 atas nama Perum Perumnas (Tergugat Rekonpensi) tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian sepanjang menyangkut Kohir/Letter C Nomor 816 atas nama NYI IMIK ALNASAN yang tumpang tindih

Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Kohir / Letter C 817;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi bukan pemilik objek a quo;Memerintahkan Turut Tergugat VI Konvensi untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Antapani Gambar Situasi Nomor 3476/1987 tanggal 2-5-1987 atas nama Perum Perumnas sepanjang yang menyangkut Kohir/ Letter C Nomor 816 atas nama NYI IMIK ALNASAN yang tumpang tindih

Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) pada area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Permohonan Pemohon; ---------------------------------------------------------------------------------------4.

SinarKumala Naga Nomor: 540/013/IUPOP/MBPBAT/VIV2009 KW KTN 2009 0130Ptanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan komaenam puluh satu hektar), yakni area yang tumpang tindih dengan area KawasanHutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara KaeliAnggana Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN.SMD (Bukti P4 = T9) ; Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, pihak Termohon telahmenyampaikan Tanggapan

SinarKumala Naga Nomor: 540/013/IUPOP/MBPBAT/VIV2009 KW KTN 2009 0130Ptanggal 14 Juli 2009 (vide Bukti P3) sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluhSembilan koma enam puluh satu hektar), yakni area yang tumpang tindih denganPutusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD 4area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) BaratMuara Kaeli Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan,apakah dari aspek subtansi Keputusan a quo bertentangan

Sinar Kumala Naga Nomor:540/013/IUPOP/MBPBAT/VI/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli 2009yang tumpang tindih seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluhsatu hektar) dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan danPenelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara,disimpulkan oleh Pengadilan penerbitannya telah melanggar hukum dari aspekprosedur dan subtansi pada Pasal 38 ayat (1), (2) dan (8) Undang Undan Nomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 8 ayat (

SINARKUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUPOP/MBPBAT/VI/2009 KW KTN 20090130P Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29, 61 Ha (dua puluh sembilankoma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan areaKawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) BaratMuara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara; 3.

Sinar Kumala Naga Nomor:540/013/IUPOP/MBPBAT/VI/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluhsatu hektar) pada area yang tumpang tindih dengan area Kawasan HutanKelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli,Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai PermohonanP@MONON);

telah terbit dan menjadi tumpang tindih dengan terbitnya SertifikatHak Milik No.769 dengan Surat ukur/ Gambar Situasi No.679/1991, denganluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat + 6.760 M?

Dalam Penundaan.Mengabulkan permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaanbeserta tindakan administrasi lainnya sebatas luas tanah yangbertumpang tindih terhadap:Sertifikat Hak Milik No. 769 dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo.679/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanahpenggugat + 6.760 m?

Dalam Pokok Perkara ;1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan Batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa :Sertifikat Hak Milik No. 769 dengan Surat ukur/ Gambar Situasi No.679/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanahPenggugat + 6.760 m?

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa :Sertifikat Hak Milik No. 769 dengan Surat ukur/ Gambar SituasiNo. 679/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanahPenggugat + 6.760 m? atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat HakMilik No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 678/1991 sebatasluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah penggugat + 1.246 m?

dengan AsasAsas Pemerintahan YangBaik karena terbit diatas SHM lain atau tumpang tindih ;3.

memberikan penilaiantentang kepastian overlap/tumpang tindih tersebut, karena di bawahotoritas Tergugat sendinri;19.

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 559 K/TUN/2014Vill. OVERLAP/TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT TERSEBUT MERUPAKANBUKT YANG SAH TELAH TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAPPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG PERTANAHANOLEH TERGUGAT;23.

OVERLAP/TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT TERSEBUT JUGAMERUPAKAN BUKTI YANG SAH TELAH TERJADINYA PELANGGARANTERHADAP ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEHTERGUGAT;24.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Manis Jaya, yang terbit pada Tanggal 16 Januari 1998, Surat Ukur Tanggal 5 Januari 1998, No. 10.25.04.15.00003, seluas 6.200 m2 (enam ribu dua ratus meter persegi) atas nama Surya Mihardja, sepanjang seluas bidang tanah yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Manis Jaya, yang terbit

pada Tanggal 2 Oktober 1995, Gambar Situasi Tanggal 17 Juli 1995 No. 3928, seluas 2.650 m2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama Hedja Sudickin;

Bahwa penerbitan objek sengketa a quo jelas sangat merugikanPenggugat selaku pemilik sah tanah tersebut karena luas kepemilikantanah Penggugat menjadi berkurang atau hilang serta Penggugatmengalami kesulitan untuk mengalinkan kepemilikan tanah tersebutkepada pihak lain karena adanya tumpang tindih kepemilikan di atassebagian tanah milik Penggugat.

Bahwa kondisi tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut pada waktu itumasih berupa sebagian tanah rawa yang kedalamannya mencapai sekitar 3 M(tiga meter) serta sebagian besar tanah tersebut telah ditimbun tumpukansampah atau limbah plastik dan dihuni oleh puluh pemulung serta berdiribangunan liar sebagai tempat lapak untuk usaha limbah dan tempat berteduhmereka, dan pada saat itu PENGGUGAT belum mengklaim pada TERGUGATIl INTERVENSI bahwa tanah miliknya overlapping/tumpang tindih dengan tanahmilik

, maka Majelis Hakimberpendapat Tergugat harus mengeluarkan bidang tanah Penggugat dari objeksengketa a quo yang terkena tumpang tindih yaitu seluas 2.650 m?

(enam ribu dua ratus meter persegi) atas nama SuryaMihardja, sepanjang seluas bidang tanah yang tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Nomor 5/Manis Jaya, yang terbit pada Tanggal 2 Oktober1995, Gambar Situasi Tanggal 17 Juli 1995 No. 3928, seluas 2.650 m? (duaribu enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama Hedja Sudickin;3.

(enamribu dua ratus meter persegi) atas nama Surya Mihardja, sepanjang seluasbidang tanah yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ManisJaya, yang terbit pada Tanggal 2 Oktober 1995, Gambar Situasi Tanggal 17Juli 1995 No. 3928, seluas 2.650 m? (dua ribu enam ratus lima puluh meterpersegi) atas nama Hedja Sudickin;4.