keseluruhan berkas perkara;e Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa;e Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depanpersidangan;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 April 2016 yangpada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa UDDY SAIFUDDIEN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulumempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan Terdakwasebagai berikut:Halhal yang memberatkan:e Bahwa terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam halPemberantasan Korupsi yang sedang giatgiatnya dilaksanakan.Halhal yang meringankan:e Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

HERI Bin ADANG tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor : 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa H. HERMAWAN HERIANTO Alias H. USMAN NULKARIMAlias HERI Bin H.

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,KETIGAPasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dakwaan KesatuPrimair yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, apakah Terdakwa H.

Menyatakan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 KUHP dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;2.

berlapis atau dakwaansubsidairitas, sehingga untuk mempertimbangkan surat dakwaan yang disusunsecara berlapis harus diidahului dengan mempertimbangkan dakwaan Primair,yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair danselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi sebalilknya jikadakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkanlebih lanjut dan demikian seterusnya;Menimbang, bahwa dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum adalahmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jopasal 64 KUHP yang memiliki unsurunsur sebagai berikut:1.

S.Si, MM bersalahmelakukan tindak pidana korupsi Turut Serta Secara Melawan Hukum MelakukanPerbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi YangDapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA, A.

Oleh karenaitulah kini dipertimbangkan, apakah dengan faktafakta juridis tersebut di atas, terdakwasudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sesuai dengan pasalpasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya,sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan DakwaanHalaman 95 dari 138 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dpssebagai berikut: Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo.

dengan saksi Imas Nurjanah selakuSekertaris UPK PNPM Mandiri Kec Panjalu, Negara dirugikan sebesarRp.2.551.791.406, (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratussembilan puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) atau setidak tidaknya sekitarsejumlah nilai tersebut, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit InvestigatifKec Panjalu Kab Ciamis, FMS RMC III Provinsi Jabar, tanggal 1315 Pebruari2012wana on nono Perbuatan Terdakwa NINING JUHARNINGSIH sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP .Subsidiair : Bahwa ia terdakwa NINING JUHARNINGSIH selaku Bendahara UnitPengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan Kec Panjalu Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Keputusan CamatPanjalu Nomor

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP .Subsidiair : Perbuatan Terdakwa NINING JUHARNINGSIH sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo.

Mahfudin Noor Als Udin telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 KUH Pidana;2.

Mahfudin Noor Bin Marhasan Arsyad tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaanPrimer : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RINomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor: 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Subsider : Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana

.; w Perbuatan Terdakwa Budianto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.

yangbenar menurut hukum, sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Indonesia :Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaandari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti bukti yang diperoleh selama dalampemeriksaan berkas perkara ini dipersidangan ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk DakwaanSubsidaritas yaitu : PRIMER : Perbuatan Terdakwa Budianto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa Budianto tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo.

Sukiman tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP;;Menyatakan Terdakwa M. Yaeni bin H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi 0 Pasal 55 ayat (1) ke 1jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 2 ayat(

1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;5.

Generator)2 = 65 MW (diasumsikan setengah dariGT 2.1 dan GT 2.2 sebesar 130 MW) atau 65.000 KW.45Jumlah produksi selama 309 hari adalah = 197.000 KW x 7.416 =1.460.952.000 KWH.e Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan/Annual Report yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalahsebesar Rp 1.374,00 per KWH.e Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisir adalah1.460.952.000 KWH x Rpi.374,00 per KWH =Rp2.007.348.048.000,00.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa SUPRA DEKANTO bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRA

masih kosong tahun 20102 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bendaharabulan Januari tahun 2010 s/d Juni tahun 2010Dikembalikan kepada Pemda Sarolagun Cq.Badan BPMPD Kab.Sarolangun.Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini agar memutuskan:1Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah13dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwan Primer;2 Menyatakan bahwa Terdakwa, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan subsidair Pasal 3 jo pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun

sembilan puluh sembilan jutalima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah)tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, apakahTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah berdasarkan Dakwaan dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa adapun susunan dakwaan diajukan Penuntut Umumkepada Terdakwa adalah sebagai berikut:Primair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;Subsidair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun 2001

SECARA BERSAMASAMA SEBAGAI SUATU PERBUATAN YANGDILANJUTKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanpertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat(2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada bentuk surat dakwaan PenuntutUmum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndangNomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palinglama 20 (dua puluhtahun) dan denda paling sedikit Ro 200.000.000,00 (duaratus jutarupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan,yaitu: pembayaran uang penggantiyang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa unsurunsur Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana disebut diatas, adalah sebagai berikut :1.

juta rupiah)dan selanjutnya Terdakwa Mangku Laba menyuruh saksi NI MADE134SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI membuat laporan pertanggungjawaban dankegiatan fiktif.Menimbang, bahwa bersasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelisberpendapat unsur dilakukan secara bersamasama terbukti terpenuhi padaperbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Menimbang.berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa seluruh unsur daridakwaan Subsidair pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ,oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal denganperbuatannya.

Menyatakan Terdakwa H.RUSDIANSYAH, terbukti bersalah melakukanTindak Pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaan Primair

ini;Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkanbukti atau faktafakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semuaunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentukDakwaan yaitu sebagai berikut :Primair : Perbuatan terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidair:Perbuatan terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia NomorNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik

Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telahmendakwa Terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa adapun bunyi

Menyatakan Terdakwa RISALASIH, S.P Bin (alm) JASWI, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsisecara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

436.596.200,Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Rp 4.475.296.200, Sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: SR43/PW28/5/2021 tanggal 29Februari 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan investasi jangka pendekoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bintan IntiSukses Tahun 2016 dan Tahun 2017.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3)UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P;SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa RISALASIH, S.P., Bin (Alm) JASWI selakuDirektur BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintanberdasarkan

persidangan.e Sebahagian kerugian Negara telah dikembalikan;e Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan anak yang masihbersekolahe Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatusebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwapidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adilserta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, baginegara serta rasa keadilan bagi diri TerdakwaMemeperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b,ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal64 ayat (1) KUH.P, serta pasalpasal dari undangundang yang bersangkutanlainnya ;MENGADILIHalaman 210 dari 231 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN.

IDRUS, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa ADI WIJAYA Bin H. M.

2017/PN Smr kerugian kKeuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyarempat ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tigaribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas yakni:Primair : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidiair : Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

No. 610 K/Pid.Sus/2015Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana, sesuai dengandakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;2.

No. 610 K/Pid.Sus/2015Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

belum dipulinkan/ belum dikembalikan keKas Daerah tersisa sebesar Rp. 271.950.000,00(Rp.499.955.000,00 dikurang Rp228.005.000,00) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh PenuntutUmum ke persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :e Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.

Apabila unsurunsur pasal dalamdakwaan Primair semuanya terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan, sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair

JUBAIR sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIRia Terdakwa ROBERTO, S.Sos Bin H. JUBAIRPelaksana/Penerima Kuasa dari Direktris CV.

Moeljatno, SH,AsasAsas Hukum Pidana; 2002, hlm.130131);Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifatmelawan hukum dari perbuatanperbuatan yang didakwakan walaupun dalamrumusan delikdelik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dalam perbuatan Terdakwa?

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana. ~~~ === === = 2 on nnn nn nn nnn nnn nn nn nn nnn nnnATAUDAKWAAN KEDUA:Bahwa ia terdakwa Ir.

dianggapsebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut:DAKWAAN KESATUMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidanaDAKWAAN KEDUAMelanggar Pasal 9 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a danhuruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST(selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket PekerjaanPengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Keputusan No. 02Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011) bersama dengan saksiHERMAN

apakah faktafaktahukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukanperbuatan Terdakwa terhadap unsurunsur dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusanini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini,menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelisdalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwadengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :Primair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun = 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Subsidair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jopasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan