Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp.3.140.621.827, (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh saturibu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ; Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp.3.140.621.827, Rp. 320.934.754, = Rp. 2.819.687.073, ) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat(1) Jo. pasal 18 Jo.

semuanyamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanadari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapatdipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagaiberikut :Dakwaan Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia

;Bahwa tidak terbukti unsur melawan hukum sebagai unsur pokok TindakPidana Korupsi yang didakwakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat(1) Jo, Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo.UndangUndang No.20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi ;Bahwa adapun perbuatanperbuatan lain yang didakwakan yang bukan dilakukanoleh Terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebuttidak dapat dibebankan kepada Terdakwa JACOB,SE.

satu juta seratus delapan puluh empat ribu delapan puluhrupiah) ;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan Faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan yang disusun secara Subsidairitas, berdasarkan dakwaan tersebut makaMajelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad. 1 Unsur

memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giatgiatnyauntuk memberantas korupsi;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa mengaku bersalah dan berjanjiperbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;tidakakan mengulangi 251Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukupadil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa JACOB,S.E..M.M.

Asulana tidakterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.2. Membebaskan Terdakwa Diswarti S.Pd., Binti (Alm) H. AsulanadariDakwaan Pertama Primair tersebut.3.

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabiladakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidairharus dipertimbangkan;Halaman 83 dari 146 halaman Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2017/PN.BglMenimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbuktibersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umumkepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhiunsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Menyatakan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBersamasama telah Melakukan Korupsi. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1

Majelis Hakim Tingkat Banding akanmenambah pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dede HutmanDjunaedi telah didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaanyang disusun secara kombinasi antara bentuk alternatif dan subsidairitasyakni terdiri dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR, SUBSIDAIR atauDAKWAAN KEDUA atau DAKWAAN KETIGA atau DAKWAAN KEEMPATdengan urutan sebagai berikut :DAKWAAN KESATU* Primair : Perouatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

.140/1/2012 tanggal 17 Januari 2012tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2012.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamaSama dengan SUNARYA tersebut berdasarkan Hasil Audit BPKP dalam28rangka Penghitungan Kerugian Negara dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April 2014, negara mengalami kerugian sebesarRp. 360.380.000, (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh riburupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Drs.

dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April2014 dan diperkuat dengan keterangan AHLI, Negaramengalami kerugian sebesar Rp. 360.380.000, (tiga ratusenam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah faktafaktahukum tersebut relevan dengan dakwaan jaksa penuntut umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :PRIMAIR Melanggar Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor 20 tahun 2001tentang Perubahan AtasUndang UndangRepublik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat 1KUHP ; 167 SUBSIDIAIR ; Melanggar Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor

Dengan uang yang peroleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA, MUGIONO, RETNO W ASTUTI, maka telah menambah jumlahharta kekayaan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNOW ASTUTI;Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentangperubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;KESATU SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa I.

., telahtidak terbukti bersalah secara sah menurut hukummelakukan tindak pidana Secara bersamasama melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapatmerugikan keuangan negara, sebagaimana diatur pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 71 dari 91 hal. Put.

Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.

169.718.181,00.Sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN)yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Bengkulu Nomor : SR2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November2014 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PenyusunanMaster Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013.oo Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV,sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPIdANA, oon nn nnn nnn n nn nn enn nnn nnn nn nnn en ne nnn nn nn en nnn secon ncomnnsancea=SUBSIDAIR :nee Bahwa terdakwa I. IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN yangmerupakan Direktur CV.

Bahwa judex facti Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalammenerapkan unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam surat putusan atas diriTerdakwa sudah diuraikan dengan sangat jelas dan terperinci mengenaihalhal yang menjadi pokok keberatan penasehat hukum terdakwa.

karena penerbitan 3.421buah sertifikat, yang mana terdapat 3.376 buah sertifikat pada KantorPertanahan Kabupaten Lebak merupakan sertifikat yang tidakmemenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag JawaBarat), sehingga perbuatan terdakwa bersamasama dengan DadiRahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah memperkaya dirisendiri terdakwa dan orang lain yaitu 3.376 petani penerima sertifikat diKabupaten Lebak.o= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang dilakukan perubahan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 171 halaman, Perkara No.03/Pid.Sus./2014/PT.BTIN.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dengan sangkaanPrimair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair pasal 3 UndangundangNomor: 31 tahun 1999 jo.

;Halaman 72 dari 89.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor: 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwaPenuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.

yang terletak di Dusun Ireng daya,Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan apakah berdasarkan fakta hukumtersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah dakwa oleh Jaksa/PenuntutUmum didakwa dengan surat dakwaan subsidairitas, maka MajelisHakim terlebih dahulu) mempertimbangkan dakwaan primairsebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JoPasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RINo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 65 ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan tindak pidana pencucianuang sebagaimana doatur dan diancam dalam Pasal 3 Undangundang RI Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pemberantasan

ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP;Subsidiair : Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP, yang apabila terbukti maka dakwaaan selanjutnya tidak perludibuktikan lagiMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 65 ayat (1) KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan

BRAHMANTORY bersama sama saksiRINO LANDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1),jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsidiairwana nanan naan Bahwa Terdakwa DRS.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana telahdiungkap di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsurunsur dari peraturan tindakpidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atauGSI GIRVAN A RR RRMenimbang, bahwa Terdakwa Drs BRAHMANTORY diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar surat Dakwaan yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR :Melanggar pasal 2 ayat (1) jo

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang R.!

(tiga ratus dua puluhempat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu.Perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABA Alias ARENS sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

halhal yang sudah termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 119Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :PRIMAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahmenjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

disusun secara Subsidairitas Alternatif, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair.Apabila unsurunsur pasal dalam Dakwaan Pertama Primair semuanya terpenuhi, makaDakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila belumterpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal dalamDakwaan Pertama Subsidair atau Dakwaan Kedua ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair, Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(delapan ratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapanratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat1 ke1 KUHP.

terpenuhi dan Majelis meyakini adanyakesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkaraini tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupunkarena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 1.593.859.158,(SatuMilyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima PuluhSembilan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Atas KerugianNegara / Daerah Pada Komisi Pemilihnan Umum (KPU) Kota Banjar dariInspektorat Kota Banjar Nomor 700/02/LHPPKKNDInspektorat tanggal 12Pebruari 2015.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidiair Bahwa ia TerdakwaNUR RIFAI, SH.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.Setiap orang;2.