Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2008 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor : 181 / PID.B / 2008 / PN SMP
Tanggal 15 September 2008 — IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN
92 — 9
  • denganPekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp.12.027.273,18, ; bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut sejumlah Rp15.009.000 (lima belas juta sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telahterbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum denganDakwaan Alternatif , yaitu :Pertama : melanggar pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55Ayat ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;AtauKedua : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1KUHP jo.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm.
Tanggal 7 Oktober 2014 — - ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI - ROBIN RAHMADI Bin (Alm) SURADI - SUPARNI Binti (Alm) SANREDJA
46 — 9
  • Bahwa perbuatan terdakwa dengan demikian mengakibatkan kerugianNegara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kuranglebih sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RIZAL RAMDHANI, SH
Terbanding/Terdakwa : TOMMY ENJERI Bin Alm HALIMI
97 — 82
  • PERK : PDS . 01/0.3.21Ft.1/04/2019 tanggal 9 Oktober 2019Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.4.Menyatakan terdakwa TOMMY ENJERI Bin (Alm) HALIMI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2016 — Putus : 26-11-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 26 Nopember 2016 — -GUNTUR AS Bin MUKMIN A; -HERMANSYAH Als UCOK Bin H. MUHAMMAD HASAN;
66 — 44
  • . =: 123.258.500,00Potongan pajak : Rp. 12.886.116,00PPN Rp. 11.205.318,00PPh Pasal 22 Rp. 1.680.798,00Rp. 110.372.384,00Nilai fisik pekerjaan Rp. 0,00Jumlah kerugian keuangan negara Rp. 110.372.384,00Perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwaHERMANSYAH Als UCOK Bin HMUHAMMAD HASAN merupakan perbuatanpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwaHERMANSYAH Als UCOK Bin HMUHAMMAD HASAN bersamasama denganIr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-01-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 116/Pid.Sus/2011/PN.SBY
Tanggal 27 Januari 2011 —
55 — 15
  • hukum haruslahdidasarkan pada alat bukti yang sah sesuai yang dikehendaki dalam pasal 184KUHAP sehingga Penentuan ada tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukumtidak dapat hanya ditentukan atau disimpulkan atas dasar penafsiran ataupendapat karena hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 184 KUHAP makaPendapat demikian tidak dapat diterima untuk menyatakan seseorang terbutkibersalah melakukan suatu Tindak Pidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan :Primer : Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 U.U No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan U.U No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas U.U No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsider: Pasal 3 jo.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 27-01-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 9/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 15 Maret 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUS ROBANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. SUWARDI
91 — 37
  • ) 27.758.000,1JUMLAH 3.235.711.158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa TengahNomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlahRp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribuseratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-01-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 55/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO
37 — 27
  • TIDAK TERBUKTIsecarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah menjadi dengan Undang Undang RI No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1e Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana, dalam dakwaan PRIMAIR ;2. Membebaskan Terdakwa (1) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI,ST.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-06-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 10/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 10 Juli 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : RD. ANDRI FIRMANSYAH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. TIO ACHRIYAT BIN ZAINOEN HASAN Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING SH
133 — 65
  • Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan dariDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana tersebut di atas.. Menyatakan Terdakwa Drs.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 09-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 12/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Terdakwa : TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
Terbanding/Penuntut Umum : SARWOTO, SH., MH
67 — 39
  • Menyatakan terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan secara bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TinHal.30 Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2013 — Upload : 03-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2013 — ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY
98 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktafakta tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali perludipertimbangkan untuk menentukan apakah unsur Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dari Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kesatu dapatterpenuhi.Prof. Indriyanto Seno Adji SH. MH, didalam bukunya berjudul Korupsi KebijakanAparatur Negara & Hukum Pidana, penerbit CV. Diadit Media, Jakarta 2007, halaman166, mengutip pendapat Th. W.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 4 Januari 2016 — ANENG RUSKANDI Bin APIN
67 — 29
  • penyalahgunaan dana SPP yaitu sebesar Rp.250.106.200, (dua ratuslima puluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah).Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara persidangan seluruhnya dianggap turut termuat danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan suratdakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu :Primair :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsider:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-12-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 32/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 8 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : zainurarifin syah, sh
Pembanding/Terdakwa : ARDI MUKHLIS, ST, M.Si Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDI MUKHLIS, ST, M.Si Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
46 — 30
  • MT(Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit) sebagaimana diatur dan diancampidana pasal pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP(dalam dakwaan pertama primair);2.
Pengadilan PA BINJAI Perdata Agama Perceraian
Register : 09-01-2014 — Putus : 07-03-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PA BINJAI Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.Bji
Tanggal 7 Maret 2014 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
35 — 6
  • 863204parlisttextpardplainf1fs22lang1033langfe1033langnp1033langfenp1033insrsid803947charrsid8869464 hichafldbchaf0lochfl 1.tabpardqj fi36011900ri0s1360slmultl1widctlpartlhyphtx4050tqr tx900tlhyphtx9720aspalphaaspnum faautols67adjustrightrino1in900itap0Opararsid4222030 f1fs22insrsid8 03947 charrsid8869464Menyatakanf1fs22lang1044 langfel1033langnp1044insrsid8 869464charrsid88 69464Terdakwa dr FENNO TREES TAHALELE, M.Ph telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke 1KUHPidana. flfs22lang1044langfel1033langnp1044insrsid8869464 tab1fs22insrsid88 69464 charrsid8 869464parlisttextpardplainf1fs22lang1044langfel1033langnp1044langfenp1033insrsid8869464charrsid8869464 hichafldbchaf0lochfl2.tab f1lfs22lang1044langfel1033langnp1044insrsid8869464charrsid8869464Menjatuhkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2010 — Upload : 31-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2042 K/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2010 — RAMLI AZIS, SH. bin AZIS USMAN
56 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S2762/PW.01/5/2008 tanggal 18 Juni 2008 adalah sebesarRp. 104.386.000, (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam riburupiah) atau setidaktidakn ya berkisar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (83) Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP Jo.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 44/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 9 Juli 2015 — Nama : Drs. PARJITO. M.P ; Tempat lahir : Blora ; Umur/tanggal lahir : 50 tahun/23 Oktober 1963 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl. Gambuta III/G-15 RT.002.RW.007, Kel.Karang Besuki, Kec. Sukun, Kota Malang ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : PNS/Dosen DPK (mantan Pembantu Rektor I Univ. Kanjuruhan) ; Pendidikan : S-1 Sosial Ekonomi Pertanian ;
64 — 57
  • PARJITO, M.P telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaanPrimair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Juni 2017 — HAZAIRIN, S.H., Bin H. ZAIDAN HASAN
98 — 39
  • Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makaterdakwa harus tetap ditahan dan terdakwa dalam hal ini ditahan maka sudahsewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidanayang akan dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena di Peradilan Tingkat BandingTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yanguntuk Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat Pasal
    2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor : 8Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturanperaturan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILIHalaman 95 dari 96 Hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 Oktober 2014 — PRIHARTONO,S.Kom Alias ANTON Bin (Alm) H. SYAMSUDDIN
85 — 12
  • SYAMSUDDINdidakwadengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pida na sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 (1) ke1 KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 Mei 2015 — NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI
101 — 48
  • .: PDS 01 /Denpa/ 01 /2015 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasarmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMANSUCIATI dari Dakwaan Primair tersebut ;2 Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; IR. Hery Purwanto, MSEE
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2010lain atau suatu korporasi, judex facti berpendapatunsur tersebut tidak terbukti mamun judex facti tetapmembuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang seharusnya judex facti tidak perlumembuktikan lagi.Bahwa Dakwaan kami disusun dengan dakwaan kombinasimelanggarPERTAMAPRIMAIR :Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.SUBSIDIAIR.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 10/PID/TPK/2012/PTTK
Tanggal 1 Nopember 2012 — JOSE THAMRIN bin UJANG RUPI
65 — 24
  • Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR3031/PW08/5/201 1perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran Beras Raskin di KampungSukajadi sejak Mei tahun 2007 sampai dengan Agustus tahun 2010, tertanggal06 Oktober 2011 maka dari Audit Investigasi yang dilakukan disimpulkan bahwa :telah ditemukan Kerugian Negara Sebesar Rp. 276.563.847, ( Dua ratus tujuhpuluh enam juta lima ratus enam puluh tiga delapan ratus empat puluh tujuhrupiah )Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal
    2 ayat(1) Jo pasal 18 huruf a,o UU No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah denganUU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64ayat 1 KUHP.SUBSIDAIR :Halaman 25 dari 79 hal, Tipikor No. 10/Pid.