120104001104051JUMLAH 3.235.711.158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratustiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa IR. Y.

Bin HUSHENDAR (Alm) selaku sekretans padaKoperasi Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten SubangPeriode 20052010 telah Memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi sebesar Rp. 4.647.751.440 (empat milyar enam ratusempat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratusempat puluh rupiah).Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat(2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Desember 2011 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 950/Pid/B/2010/PN.PBR tanggal2 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwadikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222(1) KUHAP) ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danPerubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIHal. 73 dari

Antoni Karim tidak terbukti melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalamdakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs.

Putusan Pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.Amb Pimair : melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:; Subsidair : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentukSubsidaritas maka sesuai tertio hukum

Pemerintah DaerahKabupaten Sumedang dalam Pengadaan Lahan untuk Relokasi dan Pembangunan PasarHewan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 440.358.945,00(empat ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empatpuluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil perhitungan yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR701/D6/01/2012 tanggal 1 Agustus 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak45Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

MenyatakanTerdakwa MIFTAHUDDIN, tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidanasehingga membebaskan terdakwaMIFTAHUDDINdaridakwaan Primair.2.Menyatakan Terdakwa MIFTAHUDDINtelah terbukti secara sah

CPCL/RDKK berprinsip ByName by Adrress artinya petani jelas dan alamat jelas.5) Memo General Manejer Kantor Regional Pt.Sang Hyang Seri (persero)No.44/MM/KR/VIII/2011 tentang tugas pokok penyusunan data programGP3K yaitu huruf c.melakukan verifikasi persetujuan lahan dan paket yangdinginkan para petani dilapangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

Menyatakan Terdakwa AHMAD RIJAL DALIMUNTE alias MUNTE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana diuraikan dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;2.

anggaran yang ada dalam proposal, yaitu nota tentangpembuatan tempat usaha, nota pembelian alatalat mesin dan notapembelian bahan baku kedele ;Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasilpemeriksaan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti Ssecara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum secara subsidaritas yaitu :Primatr :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang RI.

Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBY * Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telahmenimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.071.112.899,00 (sebelas milyar tujuhpuluh satu juta seratusdua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa DAHLAN ISKAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsisebagaimana telah

/TPK/2016/PN.Sby, beserta buktibukti, dan memperhatikanalasanalasan dalam memori banding dan tambahan memori banding dariTerdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori bading dari kedua pihaktersebut, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa didakwa dengan SuratDakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidaritas, yaitu:Primair:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1919 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangHal. 88 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair:Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1919sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

pelunasan (1812 Rp 258.278.629,002013)Sub Jumlah Rp 322.848 .286,00Sub Jumlah 2a + 2b Rp 2.475.170.195,003 Nilai netto pekerjaan yang dibayarkan dari Rp 21.200.370.805,004 Nilai harga pengadaan sesuai audit (setelah PPh Psl 22) Lamp 2b Rp 10.231 .072.889,00Sub Jumlah Rp 10.969.297.916,005 Pengeluaran lainlain (lamp 2c) Rp 431.642.500,00Kerugian Keuangan Negara Rp 10.537.655.416,00 Atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut .aonnnn= Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadiUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa WELSEEN M.

SITORUS, SKM, M.Kes tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasardakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah didakwa dengandakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana korupsiyang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN PRIMAIR : pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.DAKWAAN SUBSIDAIR : pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah

/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsipenyalahgunaan dana bantuan KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian NegaraPerumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN tahun 2008 disimpulkan telah terjadikerugian keuangan Negara sekurangkurangnya Rp 797.000.000, (tujuh ratus sembilanpuluh tujuh juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa Jiji Abdul Ajiz bin Udib, S.Pd. sebagaimana terurai di atasdiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Irigasi Kabupaten Tana Toraja TahunAnggaran 2008, namun tidak melaksanakan Pekerjaan Jasa KonsultasiPengawasan dengan sebagaimana mestinya sehingga terjadi kekuranganvolume pekerjaan, bertentangan dengan : Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan :bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilaksanakansebelum barang dan / atau jasa diterima dengan baik ;Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa I. SILMAN PONG MANDA, ST.MT yang bertindaksebagai Konsultan Pengawas dari CV. Adzti Citra Utama dan Terdakwa Il.Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 2525 K /Pid.Sus/2012LUTHER DUALEMBANG yang memposisikan dirinya sebagai yang mengurusadministrasi perusahaan CV.

KementrianPendidikan dan Kebudayaan R.I. sebesar Rp. 141.028.903,99(seratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu Sembilanratus tiga rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa LENTY ELS MOLIN, S.Pd merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat(1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSi. ATAUKEDUA : Bahwa ia Terdakwa LENTY ELS MOLIN, S.Pd dalam kapasitasnyaselaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.Lamala Kab. Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Olah Raga Kab.

sebesar Rp.20.995.000(Dua puluhjuta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; e Dikelola untuk kepentingan Pribadi dan Guru danmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.21.830.000(dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi JawaTengah Nomor : LHAI1900/PW11/5/2011 tanggal 25 April2011 ; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Utama Motor Bengkulusehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp228.253.154.58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tigaribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah); Atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor:

dengandakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 KUHP Subsidair melanggar Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal64 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi tersebut di atas tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2017Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana,sebagaimana dalam dakwakan Primair;2.

Dan Majelis Hakimmembuktikan pasal yang relevan pasal yang melawan dengan fakta hukumyakni pasal 2. ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahberdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut MajelisHakim Pengadilan

GBA 633.600.000,00Total Pembayaran kedistributor/ Sole Agent 2.566.248.741,00Jumlah Kerugian Keuangan 5.079.998.312,11 Negara (d) = (a)(b)(c)Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.