No 1155/Pdt.G/2021/PA.BaMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c)Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir

PutusanNomor 5053/Pdt.G/2020/PA.Clpsudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c)Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349yang artinya : Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalamtalak roj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masihtetap di dalam kekuasaan bekas suaminya

bahwa salah satu substansi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Undangundang PajakPenghasilan adalah jumlah yang dibayarkan tidak melebihi kewajaran,bahwa Terbanding, baik dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP057/WPJ.19/KP.0205/2009 tanggal 16 April 2009 maupun dalam KeputusanKeberatan Nomor : KEP391/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tidakmenentukan berapa jumlah pembayaran yang wajar walaupun Terbanding untukmelakukan pemeriksaan perpajakan yang mengandung unsur hubungan istimewa,mempunyai ketenuan

satu substansi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Undangundang PajakPenghasilan adalah jumlah yang dibayarkan tidak melebihi kewajaran,Menimbangbahwa Terbanding, baik dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP057/WPJ.19/KP.0205/2009 tanggal 16 April 2009 maupun dalam KeputusanKeberatan Nomor : KEP391/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tidakmenentukan berapa jumlah pembayaran yang wajar walaupun Terbanding untukmelakukan pemeriksaan perpajakan yang mengandung unsur hubungan istimewa,mempunyai ketenuan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketenuan perundangundangan yang berlaku dandalildalil syari ataupun kaidah fighiyah yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan gugatan Penggugat ;2.

No 1275/Pdt.G/2018/PA.BaMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al

54 Tahun 2007,dan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Para Pemohon melakukan pengangkatan anaksematamata untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik, baikperkembangan fisik maupun psychis, mental maupun spiritualnya, sertaperlindungan akidahnya dengan tidak memutuskan tali silaturrahmi(hubungan darah) antara anak dengan orang tua kandungnya, dan ParaPemohon sanggup untuk memberitahukan tentang asal usul anak setelahanak mencapai kematangan berfikir, maka telah sesuai ketenuan

untuk singkatnya, maka majeb cukup menunjuk segabsesuatunya sebagamana seengkapnya teh tertuang daBm berta acara pemerksaan perkaraini sebagai bagan yang tidak terpsahkan dengan putusan niTENTANG HUKUMNYAMenmbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya teh dirakan dimuka.MeNmbang, bahwa berdasarkan berta acara pemanggin (reas) bertanggal 7Oktx)ber 2011 dan tanggal 22 Nopember 2011 yang dbuat o&h Jurusta Pengadian AgamaWatampone, pemanggian terhadap tergugat teah diaksanakan sesuai dengan ketenUan

., dan saksi tersebut telahmemberi keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketenuan Pasal 175R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangansesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg sehingga hal tersebut dapatdinyatakan telah memenuhi syaratsyarat formil untuk menjadi saksi;Menimbang, bahwa sasisaksi yang diajukan oleh para Pemohontelah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan ataualami sendiri prinal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksisaksi nikahmahar

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan;

Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula10dengan ketenuan

Ketenuan tersebut sejalan sengan yurisprudensiMahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 tertanggal 1959 yangmengandung abstrak hukum bahwa apabila terjadi perceraian, makamasingmasing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagiandari harta bersama mereka;Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugatmasingmasing berhak % (setengah) bagian atas harta bersamatersebut ;Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersbut tidak dapatdilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannyadilakukan

bergaul setelah perkawinandilangsungkan, dengan demikian gugatan Pemohon Rekonpensipatut untuk dikabulkan sebagian dan untuk melaksanakankewajiban Termohon Rekonpensi tersebut , maka TermohonRekonpensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensipada saat ikrar talak diucapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan PemohonRekonpensi akan dikabulkan sebagian dan selebihnyadinyatakan ditolak;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan

1975, MbijelisHakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun usahatersebut tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidakpernah hadir dipersidangan, maka perkara ini patutdinyatakan tidak layak dimediasikan ;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon,Majelis Hakim = menilai bahwa yang dijadikan alasanpermohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tanggaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihanyang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi danalasan tersebut sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

No 5127/Pdt.G/2020/PA.ClpMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al

sebagai jaminan untuk mengusrus kredit pada Bank BRI Sorong, yangpengurusannya mensyaratkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undangundang nomor 1 tahun 1974disebutkan;1. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasannya;2. orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa dari ketenuan

No 58/Pdt.G/2018/MS.Tkndemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

Lmyang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media social lainnya,sebagaimana ketenuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat PermohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkan aktaHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN TjgPencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapanPengadilan Negeri oleh penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketenuan