Utan Kab.Sumbawa, Termohon selalu. ikut campur dalam urusan kantor(pekerjaan) Pemohon sehingga pemohon merasa tidak nyaman dalambekerja; Bahwa, Perubahan sikap Termohon terhadap Pemohon mulaikelihatan semenjak akhir pemilihan legislative (Pileg) tahun 2019 yanglalu, dimana Pemohon kalah atau gagal masuk sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sumbawa untuk wilayahDapil 4 (empat); Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, puncak dariperselisihan tersebut dimana sehabis shalat isya Pemohon

Bahwa kegiatan satuan pada tanggal 17 April 2019 saat itu sedangapel siaga Pileg dan Pilpres kemudian Terdakwa ikut terlibat didalamnya.Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 30K/PM.III13/AD/VII/20194. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jjinyang sah dari komandan kesatuan berdasarkan pemberitahuan daripihak Jasrem 081/Dsj.5.

Bahwa kegiatan satuan pada tanggal 17 April 2019 saat itu sedangapel siaga Pileg dan Pilpres kemudian Terdakwa ikut terlibat didalamnya.4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari komandan kesatuan berdasarkan daftar absensikehadiran apel pagi maupun siang anggota Jasrem 081/Dsj.Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 30K/PM.III13/AD/VII/2019MenimbangMenimbangMenimbang5.

Bersama :- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22 atas biaya cetak spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK Kec.Turikale- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn 10% atas biaya cetak spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK Kec.Turikale- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22 atas biaya cetak spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS se Kec.Turikale.- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn 10% atas biaya cetak spanduk dan baliho Pileg

pembayaran PPn Pembelian spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS Se Kec.

Lau bersama :- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22 atas belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK Kec.

.- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn atas belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK Kec.Lau.- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22 atas belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS se Kec.Lau.- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS Se Kec.Lau.72. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI 4967 Unit Maccinibaji Maros dengan Nomor Rekening 4967-01-006388-53-9 , An

Pileg 2014 PPS se Kec.Cenrana- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS Se Kec.Cenrana.77. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI 4965 Unit Camba Maros dengan Nomor Rekening 4965-01-011577-53-1 , An.

Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediamandi Kabupaten Bantul; di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkansebagai berikut :e Bahwa Saksi adalah sebagai teman bisnis padi suami Penggugat danSaksi lebih akrab dengan Tergugat dan Tergugat menikah sudah lamatelah dikaruniai anak 3 orang.e Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidakrukun lagi, Penyebab Tergugat sering berselingkuh dengan wanita laindan pernah menikah sirri dengan WIL 2 dan Saksi tahu sudah 2 atau 3kali pada waktu ada pileg

DONIMETYUDIN pada pileg 2014, ternyata pada pileg tersebut sdr. DONIMETYUDIN gagal dan setelah kegagalan tersebut sdr.DONI METYUDINmengajak para team suksesnya untuk membuka lapangan usaha sesuaidengan bidang masingmasing termasuk diri Terdakwa pada saat ituTerdakwa mengatakan kalau Terdakwa mampu menjalankan usaha dibidang jual beli kayu dan pada saat itu sdr.

479.028.285 Dari pembuatan SPJ yang tidak benar tersebut sebesar Rp479.028.285,00(empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu dua ratusdelapan puluh lima rupiah) di atas telah dilakukan verifikasi berdasarkanbukti yang ada sehingga total kerugian Negara dan kegiatan pemilu legislatifTahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp366.944.519,00 (tiga ratus enampuluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilanbelas rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Pileg

Tahun 2013 A SPJ yang tidak sesuai ketentuan 479.028.285 B Pengurang Belanja Riil Belanja perjalanan dinas luar daerah ke 10.770.000KPPN Pileg yang dilaksanakan Belanja yang dilaksanakan berdasarkan 101.313.766bukti yang ada dan hasil konfirmasi Hal. 21 dari 144 hal.

No.791 K/Pid.Sus/2016Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp366.944.519,00 (tiga ratus enampuluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilanbelas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :No Uraian Pileg Tahun 2013A SPJ yang tidak sesuai ketentuan 479.028.285B Pengurang Belanja Riil Belanja perjalanan dinas luar 10.770.000daearah ke KPPN Pileg yangdilaksanakan Belanja yang dilaksanakan 101.313.766berdasarkan bukti yang ada danhasil konfirmasiC Jumlah Pengurang 112.083.766D=AC

No.791 K/Pid.Sus/2016202.203. 1204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217. 1218.219.220. 1221.222.223.Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran2013;1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaraan Pilwakot Tahun 2013;satu) berkas Dokumentasi Kegiatan;satu) berkas Buku Pedoman dan Bulletin;satu) berkas Nota Tahun 2013;satu) berkas Nota Tahun 2014;satu) berkas Rekap Faktur Tahun 2013;satu) berkas SuratSurat Pilwakot;satu) berkas Konsep SPJ Pilwakot;satu) berkas Kuitansi Pileg

No.791 K/Pid.Sus/2016203. 1 (satu) berkas Dokumentasi Kegiatan;204. 1 (satu) berkas Buku Pedoman dan Bulletin;205. 1 (satu) berkas Nota Tahun 2013;206. 1 (satu) berkas Nota Tahun 2014;207. 1 (satu) berkas Rekap Faktur Tahun 2013;208. 1 (satu) berkas SuratSurat Pilwakot;209. 1 (satu) berkas Konsep SPJ Pilwakot;210. 1 (satu) berkas Kuitansi Pileg;211. 1 (satu) berkas Kuitansi dan Faktur tahun 2013;212. 1 (satu) berkas Kuitansi dan Faktur Pilwakot;213. 1 (satu) berkas Konsep Pengeluaran tahun 2013;214

HARIBOWOSOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu setelahpelaksanaan Pileg, dan Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh JutaRupiah) serta Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) setelahpelaksanaan Pilpres /Wakil Presiden.b. Saksi ARIEF BUDIMAN,SS.SIP menerima dari saksi Drs. Ec.HARIBOWO SOEKOTJO sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus jutarupiah) akan tetapi atas saran dari saksi Drs. Muhammad Asfar, Msi dansaksi Dr. M.

No. 272 PK/PID.SUS/201 1350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu setelahpelaksanaan Pileg, dan Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh JutaRupiah) serta Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) setelahpelaksanaan Pilpres /Wakil Presiden.b. Saksi ARIEF BUDIMAN,SS.SIP menerima dari saksi Drs. Ec.HARIBOWO SOEKOTJO sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus jutarupiah) akan tetapi atas saran dari saksi Drs. Muhammad Asfar, Msi dansaksi Dr. M. Zaidun, SH.

Gubernurtentang Standar barang dan harga satuan barang TA 2004 Edisi I.2 (dua) map data /surat KPU Jawa TimurDaftar hadir karyawan / karyawati KPU Jatim.Tanda terimaformulir Pileg dari CV Sidoyoso.Tanda terima formulir Pilpres dari CV. Sidoyoso.Tanda terima formulir Pilpres Il dari CV.

Tanda terima formulir Pileg dari CV.Sidoyoso ;10. Tanda terima formulir Pilpres 1 dari CV.SidoyosoHal. 29 dari 45 hal. Put. No. 272 PK/PID.SUS/201 111. Tanda terima formulir Pilpres II dari CV.Sidoyoso12. Kebutuhan formulir Pemilinan Presidan ;13. Kebutuhan formulir Pemilinan Presiden Il;14. Laporan Penghapusan Surat Suara tahun 2004 ;15. Arsip Clear holder warna biru 2004 ;16. Arsip Clear holder warna merah 2004 ;17. Kumpulan keputusan warna pink ;18. Kumpulan keputusan warna biru ;19.

Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kie Raha mengalami sejumlahmasalah, diantaranya proses perkuliahan yang tidak maksimaldikarenakan ada Pilpres dan Pileg sehingga sempat ada pemberitahuanmahasiswa diliburkan, supaya mereka kembali ke kampung halamanmasingmasing dan juga karena kondisi keuangan kampus yang tidakstabil ;.

Sehingga olehTergugat memberikan surat panggilan kepada Penggugat untukmengetahui keterangan langsung dari Penggugat, namun Penggugattidak mengindahkan panggilan tersebut.Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 3 : Bahwapada tahun 2018, STKIP Kier Raha mengalami sejumlah masalah,diantaranya proses perkuliahan yang tidak maksimal dikarenakanada pilpres dan pileg sehingga sempat ada pemberitahuanmahasiswa diliburkan, supaya mereka kembali ke kampung halamanmasing masing dan juga kondisi keuangan

Sehingga olehHalaman 21 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2020/PN TteVi.Tergugat memberikan surat panggilan kepada Penggugat untukmengetahui keterangan langsung dari Penggugat, namun Penggugattidak mengindahkan panggilan tersebut.Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 3 : Bahwapada tahun 2018, STKIP Kier Raha mengalami sejumlah masalah,diantaranya proses perkuliahan yang tidak maksimal di karenakanada pilpres dan pileg sehingga sempat ada pemberitahuanmahasiswa di liburkan, supaya

gunamencarisolusi yangterbaik;Halaman 42 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2020/PN TteMenimbang, bahwa dalam dalil gugatan posita angka 2, angka 3, angka 4 ,angka 5 , angka 6, angka 7 dan angka 8, bahwa Penggugat telah melakukanpekerjaan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorangdosen, dikarenakan pada tahun 2018 STKIP Kie Raha mengalami sejumlahmasalah maka proses perkuliahan tidak maksimal dan juga kondisi keuangankampus yang tidak stabil, dikarenakan adanya pilpres dan pileg

pada pembanyarangaji dosen termasuk pembayaran angsuran cicilan kredit Penggugat di BankTabungan Negara (BTN) Cabang Ternate;Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat bahwaterkait dengan kondisi Keuangan kampus sudah diperkirakan oleh para Tergugatmengingat jumlah mahasiswa yang masuk pada setiap tahun sejak 2014 mulaiterjadi penurunan, sehingga berdampak pada pemasukan kampus, yang manasumber pemasukan berasal dari SPP mahasiswa, dalam rangka mendukungterselenggaranya pilpres dan pileg

Bahwa Perbuatan / Tindakan Tergugat yang Tidak MenggunakanDPT Pilpres & Pileg tahun 2019 sebagai dasar Acuan DPT Pilkades Tahulutahun 2019, telah melawan / melanggar Pasal 19 ayat (1) Perbub Tuban No34 Tahun 2016. Maka Perbuatan / Tindakan Tergugat adalah PerbuatanMelawan Hukum.28.

Perbuatan Tergugat dengan Memasukan NamaHak Pilih Ganda, Orang yang sudah Meninggal, Orang Sakit Jiwa dan AtauAnak dibawah Umur, adalah bagian dari upaya sistematis untukmenyamarkan Jumlah Hak Pilih yang diselundupkan / disisipkan dalam DPTdan ketika digantikan dengan Orang / Hak pilin baru agar tidak mencolokPerbedaan Jumlahnya yaitu hanya Tampak 5 (lima) Hak Pilih, dan denganTidak Menggunakan / menghapus /menghilangkan nama nama / Hak Pilihsebagai pendukung Calon 01 dari Daftar DPT Pilpres & Pileg

Mesakh,SE yaitu: Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp5.000.000,00tanggal 12 Juli 2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp1.500.000,00 tanggal31 Juli 2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp5.000.000,00 tanggal09 Agustus 2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Re2.000.000,00 tanggal02 September 2013.19) Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor01/KPU/KAB.018433959.V1I/2013 tanggal 25 Juni 2013 dariSekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan.20) Foto

Mesakh,SE yaitu:> Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp5.000.000,00tanggal 12 Juli 2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp1.500.000,00 tanggal31 Juli 2013;Hal. 13 dari 23 hal.

sebelumnya, kepada Penggugat juga pernah dituduh dandilaporkan kepada Panwaslu) Kabupaten Lombok Tengah melaluiSENTRAGAKKUMDU Kabupaten Lombok Tengah, dimana Penggugat dituduhtelah melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kampanye dandilaporkan teridikasi melanggar ketentuan pasal 86 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, namun setelah dilakukangelar perkara oleh Panwaslu / sentragakkumdu Kabupaten Lombok Tengahsebagaimana Berita Acara Gelar Perkara nomor : 02/PILEG

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 094/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internalpartai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik danPakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri lakartaPusat harus menyatakan dirinva tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini.5.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 094/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internalpartai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik danPakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri JakartaPusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini.5.

Bukti P3Berita Acara Gelar Perkara No. 02/PILEG/PANWASLULTH/X1/2013 tanggal 18 November 2013 9(Foto copysesuai foto copy); 4. Bukti P4Sertifikat Rekapiltulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan DalamPemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model D1DPRD Provinsi, Desa/Kelurahan Pengembur, KecamatanPujut, Kapupaten Lombok Tengah (Foto copy sesuai fotocopy); 5. Bukti P5Surat Pernyataan oleh Lalu Sawaludin, S.Ag.,(Foto copysesuai foto copy); 6.

Dan peroleh suara pada formulir tersebut konform sampai tingkatKabupaten;e Bahwa dari formulir DB1 dapat terlihat perolehan suara dari Penggugatlalu Sudiartawan dan juga dapat telinat perolehan suara Tergugat II Lalu AbdulHalik alias Mamik Alea: Bahwa total perolehan suara Penggugat pada Pileg tersebut sekabupaten adalah 14.629 suara. Dan untuk total se kabupaten perolehan suaraTergugat 2 adalah sejumlah 4722 suara.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 237/DPPPHPU/2014tanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internalpartai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etikdan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan NegeriSamarinda harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;5.

Nomor 61 K/Pat.SusParpol/2017partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etikdan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan NegeriSamarinda harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini;5.

internal partai berupa pelanggaran hakanggota partai yang satu terhadap anggota partai yang lain keMahkamah Partai dimana Tergugat telah mengajukan Permohonansengketanya tanggal 5 Agustus 2014 dan telah didaftarkan diMahkamah dengan register Nomor 237/DPPPHPU/2014, sedangkanPenggugat telah mengajukan Jawaban/bantahannya tanggal 15Agustus 2014;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 237/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, telah dapat menyelesaikanperselisihan internal partai terkait dengan Pileg

Nomor 61 K/Pat.SusParpol/2017re1.8.1.9.Mahkamah dengan register Nomor 237/DPPPHPU/2014, sedangkanPenggugat telah mengajukan jawaban/bantahannya tanggal 15Agustus 2014;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 237/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, telah dapat menyelesaikanperselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasarpelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrattersebut, sehingga Pengadilan Negeri Kuala Samarinda, harusmenyatakan dirinya tidak berwenang

wib lalu kotak suara tersebut langsung diserahkankepada KPU propinsi Sumatra Selatan dan diterima oleh AHMAD NAFI, dengandisaksikan oleh para terdakwa, komisioner KPU Kab/Kota lain di wilayahSumatra Selatan, anggota Panwaslu kota Lubuklinggau, Bawaslu PropinsiSumatra Selatan serta anggota kepolisian yang mengawal dari KotaLubuklinggau.Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 wib, KPU KotaLubuklinggau mendapat bagian untuk membacakan hasil rekapitulasipenghitungan suara hasil PILEG

diserahkan kepada KPU propinsi Sumatra Selatan danditerima oleh AHMAD NAFI, dengan disaksikan oleh para terdakwa, komisionerKPU Kab/Kota lain di wilayah Sumatra Selatan, anggota Panwaslu kotaLubuklinggau, Bawaslu Propinsi Sumatra Selatan serta anggota kepolisian yangmengawal dari Kota Lubuklinggau.him 11 dari 42 hlm Put.No.97/PID/2014/PT.PLG= Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 wib, KPU KotaLubuklinggau mendapat bagian untuk membacakan hasil rekapitulasipenghitungan suara hasil PILEG

wib lalu kotaksuara tersebut langsung diserahkan kepada KPU propinsi Sumatra Selatan danditerima oleh AHMAD NAFI, dengan disaksikan oleh para terdakwa, komisionerKPU Kab/Kota lain di wilayah Sumatra Selatan, anggota Panwaslu kotaLubuklinggau, Bawaslu Propinsi Sumatra Selatan serta anggota kepolisian yangmengawal dari Kota Lubuklinggau.Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 wib, KPU KotaLubuklinggau mendapat bagian untuk membacakan hasil rekapitulasipenghitungan suara hasil PILEG

Syaiful Ansori selaku Ketua PPK Pileg Tahun 2014 Kecamatan Tambelangan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Syaiful Ansoriselaku Ketua PPK Pileg Tahun 2014 Kecamatan Tambelangan;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Mei 2014Nomor : 4/Pid.S/2014/PN.Spg., yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa AHMAD al.

di dalam kamar tidur danpada saat ditemui Terdakwa mengatakan kalau dirinya tetap mengakuiadanya peminjaman uang tersebut dan berjanji akanmengembalikannya dan pernyataan tersebut sempat di rekam oleh anaksaksi dengan menggunakan HP yang nantinya akan dijadikan sebagaibukti bahwa Terdakwa memang benar benar telah menerima uang ;Bahwa benar sampai sekarang ini belum dikembalikan, dan selanjutnyasaksi merasa curiga dan lebihlebih setelah mendapatkan informasi darisuami saksi kalau dalam pencalonan pileg

Boyolali, dan akan dikembalikan setelahpelaksanaan Pileg selesai ; Bahwasetahu saksi jumlah uang yang dibutuhkan /diserahkan sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ; Bahwa saksi melihat kedatangan Terdakwa bersama suaminya danmelihat penyerahan uang dalam tas kresek yang menerima suaminya diruang tamu ; Bahwasaksi tidak mendengar percakapan antara Terdakwa dengan ibusaksi karena saksi berada di ruangan lain sambil ngobrol dengan ayahsaksi, tetapi saksi bisa melihat; Bahwa setelah penyerahan

Boyoalidari Partai Golkar ; Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyuruh dan meminta kepadaTerdakwa untuk mencarikan dana atau uang pinjaman kepada oranglain untuk keperluan pencalegkan diri saksi saat itu, karena Pileg selesaipada tanggal 9 April 2014 dan saksi kalah suara ; Bahwa pada sekitar bulan April 2014 saksi memang meminjam uangTerdakwa namun bukan untuk keperluan caleg ;Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN SktBahwa saksi dan Terdakwa sudah biasa saling bertukar menggunakanuang

HARUMSRI HARTINI, kejadian sekitar pukul 19.00 Wib di rumah saksi di JI.Bali 39 Kampung Baru Pasar Kliwon, Surakarta.Bahwa pada waktu itu seingat saksi, Terdakwa datang ke rumahsaksi bersama suaminya ;Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk keperluan kakaknyadigunakan untuk pencalonan DPRD dan uang tersebut akandikembalikan setelah proses pelaksanaan Pileg selesai, atau jadi.Namun setelah pelaksanaan Pileg selesai uang tersebut tidakdikembalikan kepada istri saksi ;Bahwa janjinya akan dikembalikan

HARUM SRIHARTINI) waktu datang ikut kampanye suami saksi ;Bahwa benar saksi tahu penyerahan uang tanggal 28 April 2014,menjelang Magriob Terdakwa datang kirakira 15 menit, bawa uangdibungkus kresek hitam ;Bahwa saat itu sudah selesai Pileg ;Bahwa benar suami saksi mendaftar Caleg tetapi kalah dalampemilihan ;Bahwa saksi ingat tanggal 29 April 2014 karena moment specialHaul Almarhum Bapak dan tanggal 30 April adalah Ulang Tahunsuami saksi ((JATI MARTONO) ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade

PutusanNo. 13/G/2014/PTUN.PLK13.14.15.Negara, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Model B.1DD, Nomor :261/LP/PILEG/BAWASLU/KT/VI/2014; Bahwa atas Laporan Sdr.

Juni 2014tersebut, kemudian BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah telah melimpahkanBerkas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada PANWASLU KabupatenBarito Timur, sebagaimana dalam Surat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah,Nomor : 262/DIVHPP/BAWASLU/KT/V1I/2014, tertanggal 2 Juni 2014; Bahwa kemudian jika melihat serta memperhatikan dengan seksama tanggalpenerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi PEMILU oleh BAWASLUProvinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Surat Model B.1DD, Nomor :261/LP/PILEG

Kalimantan Tengah TIDAKMELAKSANAKAN aturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BadanPengawas Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Tata CaraPelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, guna melakukan pengkajian atas Laporan Dugaan Pelanggaran; Bahwa kemudian BAWASLU sangat tidak professional dalam bekerja, hal initerlihat dalam redaksi Surat Model B.1DD, Penerimaan Laporan Nomor :261/LP/PILEG

13/G/2014/PTUN.PLK16.17.18.19,20.21.Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 14Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan PelanggaranPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa batas waktuLaporan Dugaan Pelanggaran adalah paling lambat7 (tujuh) harisejak terjadinya pelanqgaran;Bahwa kemudian dalam Surat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah, Model B.1DD, Penerimaan Laporan Nomor : 261/LP/PILEG

DOLVIE RICHARDSOMPOTAN, tertanggal 2 Juni 2014, menyatakan bahwa Laporan tersebut tidakmemenuhi syarat Formil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat(2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2012; Bahwa selain itu juga, dalam Surat Model B.1DD, Penerimaan Laporan, Nomor :261/LP/PILEG/BAWASLU/KT/VI/2014, pada kolom saksisaksi TIDAK ADAdicantumkan satu orangpun = saksi yang menyaksikan terjadinya dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT; Bahwa kenyataannya adalah

Nurul selaku bendahara Tergugat HI melaluipesan singkat menolak cicilan Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) dengan alasan sudah terlambat;Bahwa sementara itu jika munculnya Surat Keputusan Nomor073/SK/ DPP/C/VIUI/ 2014 dikaitkan atas sengketa internal PartaiPersatuan Pembangunan yang kalah dalam pemilihan legislative(pileg) tahun 2014, Penggugat menjelaskan bahwa PenggugatHal. 5 dari 24 hal, Put.

penggelembungan suara, dimana CalonLegislatif (Caleg) PPP DPRD Kota Cimahi Nomor Urut 3menggelembungkan hasil perhitungan suaranya sebanyak 270suara, sehingga melampaui jumlah suara Penggugat;Bahwa Penggugat pada tanggal 17 April 2014 saat mengetahuikejadian itu melaporkan kepada Pimpinan Tergugat III melaluipesan singkat sms dan disusul dengan mengirimkan surat resmiperihal surat permohonan audiensi dan mediasi berikut barangbukti;Bahwa Penggugat mengikuti semua tahapan rekapitulasipemilihan legislative (pileg

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusan Nomor 102/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadapKode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeriharus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;4.

memeriksa dan mengadiliperkara ini karena menjadi kKewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyiketentuan Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:Pasal 33 ayat (1) Partai Politik berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melaluiPengadilan Negeri;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusan Nomor 102/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg

wib lalu kotak suara tersebutlangsung diserahkan kepada KPU propinsi Sumatra Selatan dan diterima oleh AHMAD NAFI,dengan disaksikan oleh para terdakwa, komisioner KPU Kab/Kota lain di wilayah SumatraSelatan, anggota Panwaslu kota Lubuklinggau, Bawaslu Propinsi Sumatra Selatan serta anggotakepolisian yang mengawal dari Kota Lubuklinggau.Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 wib, KPU Kota Lubuklinggaumendapat bagian untuk membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil PILEG

lalu kotak suara tersebut langsung diserahkan kepada KPU propinsi Sumatra Selatan danditerima oleh AHMAD NAFI, dengan disaksikan oleh para terdakwa, komisioner KPU Kab/Kotalain di wilayah Sumatra Selatan, anggota Panwaslu kota Lubuklinggau, Bawaslu PropinsiSumatra Selatan serta anggota kepolisian yang mengawal dari Kota Lubuklinggau.Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 wib, KPU Kota Lubuklinggaumendapat bagian untuk membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil PILEG

lalu kotak suaratersebut langsung diserahkan kepada KPU propinsi Sumatra Selatan dan diterima oleh AHMADNAFI, dengan disaksikan oleh para terdakwa, komisioner KPU Kab/Kota lain di wilayah SumatraSelatan, anggota Panwaslu kota Lubuklinggau, Bawaslu Propinsi Sumatra Selatan serta anggotakepolisian yang mengawal dari Kota Lubuklinggau.> Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 wib, KPU Kota Lubuklinggaumendapat bagian untuk membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil PILEG

AidilFitiansyah hanya memperoleh suara sebesar 886 suara ;Atas keterangan saksi, para terdakwa mengatakan cukupSaksi Yossin Gumaiyarti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa dalam Pileg 2014 saksi ikut dalam Pokja sebagai bagian unum KPU yang bertugasmenyiapkan konsumsi dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Lubuklinggau padatanggal 20 April 2014 yang dilaksanakan digedung Bandiklat Kota Lubuklinggau ;Halaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/PN LlgBahwa saat rapat

esnik.n pe'rs.tisihaninternal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaranterhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut,sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinyatidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 5.

terhadap anggota partai yang lain keMahkamah Partai dimana TERGUGAT II telah mengajukan Permohonansengketanya tertanggal 26 Mei 2014, yang telah didaftarkan di MahkamahPnrtni rt.ngnn "ewsictizw Nemrr: 04/nPPPHP''1014,PENGGUGAT telah mengajukan Jawaban/bantahannya pada tanggal 13Agustus 2014 dengan membantah seluruh Permohonan TERGUGAT II;4.Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 03/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 03/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 belum dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan pileg 2014 atas dasar pelanggarant41hdop knch. fmktn intgritns Frtni ncrnrkmt, karenaPenggugat tidak pernah dipanggil atau tidak pernah mengetahui adanyaHal 29 dari 37 Putusan No.24/Pdt.G/2016/PN.JKT.PSTnarinnilan fezreahi ec.hinggn P.nggugnt dopt rn,.rnh4,In riirisecara baik; c.