WarisDEUTZYNEFOLINA TONGGEMBIO yaitu JOOTJE MAX SONDAKH,RACHEL VALLERY SONDAKH dan ABIGAIL JEANNE SONDAKH. 2 (Dua) lembar fotocopy surat dengan nomor 003/JMS/II/2016 perihalTanggapan Atas Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa yang ditujukan kepada Yth CHRISTOPHER CORRY ROBBAtertanggal Jakarta 04 Februari 2016 yang ditantandatangani oleh ahliwaris DEUTZYNEFOLINA TONGGEMBIO yaitu JOOTJE MAXSONDAKH, RACHEL VALLERY SONDAKH dan ABIGAIL JEANNESONDAKH. 2 (Dua) lembar foto coppy panggilan RUPSLB

Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14 Tanggal 09 Mei2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarindaadalah tidak sah dan batal demi hukum atas dasar asas kepatutan danHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Smr12.13.14.keadilan tersebut mohon~ dibandingkan pula putusanputusanhakim/pengadilan yang memiliki nilai "Landmark Decision", diantaranyasebagai berikut: Putusan Nomor:45/PDT/2014/PTR tanggal 16 September2014, yang dalam salah satu amarnya menyatakan (RUPSLB)tertanggal

Bahwa Penggugat selaku Pemegang Saham sebanyak 2.500 (dua ribu limaratus) lembar saham tidak hadir dalam RUPS PT Mempawah Permai Lestarioleh karenanya seluruh keputusan keputusan yang timbul pada saat RUPSLB PT Mempawah Permai Lestari tertanggal 25 April 2016 dianggap tidaksah dan batal demi hukum;20.

Bertentangan dengan Asas KecermatanTergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahanbahan atau datadata yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilankeputusan, dan tidak memperhatikan faktafakta riil obyektif (kKelengkapanpersyaratan) dalam menentukan sikap untuk menerbitkan Surat Tergugat(objek sengketa), terutama keabsahan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

Adapun berdasarkan Putusan yangdikeluarkan dalam perkara No. 312/2013 terdapat fakta tetap bahwa isiamar/diktum putusan tersebut adalah sebagai berikut (kutipan):1.2.Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;menyatakan Terlawan I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, danTERLAWAN XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;menyatakan RUPSLB Terlawan tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Terlawan IX dan Terlawan Xiv sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum.

Shana Tova Anugerah Nomor 276, tanggal 30 Juli 2012 dan AktaPerjanjian Pengalihan Saham Nomor 278, tanggal 30 Juli 2012 salingterkaitkan dan/atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan AktaPerjanjian Nomor 277, tanggal 30 Juli 2012, maka PENGGUGAT jugamemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utaramembatalkan Akta Notaris RUPSLB Nomor : 276, tertanggal 30 Juli 2012dan Akta Perjanjian Pengalihan Saham, Nomor : 278, tertanggal 30 Juli2012, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario

Bahwa kedudukan Termohon Kasasi sebagai pemegang saham dariPemohon Kasasi sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang Perseroan Terbatas, karena nama Termohon Kasasi adadalam RUPSLB Pemohon Kasasi tanggal 27 Juni 2007 (bukti T10)yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hakasasi Manusia (bukti T12) dan ada dalam daftar pemegang saham(bukti T29).

ANDALAN BUMI SEMESTA, selainitu tidak ada RUPS/RUPSLB PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahankesalahanHal 8 dari22 hal Put Nomor 172/PDT/2016/PT.DKIsebagaimana yang didalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakanTergugat dalam kapasitasnya sebagai Direkrtur pada PT.

2222 n on nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn neeDAKWAAN :Kesatu :Bahwa ia terdakwa BENNY I MANUHUA sebagai Direktur Utama PT.Percetakan dan Penerbitan Sulawesi yang diangkat berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 Agustus 2004, pada bulanJanuari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam Tahun 2006 bertempat di Jalan H.

dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus duapuluhlimarupiah).Perbuatan terdakwa BENNY MANUHUA sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 39 ayat (1) hurub b Undang Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2000.DanKedua :Bahwa ia terdakwa BENNY MANUHUA sebagai Direktur Utama PT.Percetakan dan Penerbitan Sulawesi yang diangkat berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;(ii) Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;(ili) Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan/menjual

sejumlah Rp4.066.758.000,00 2016 penyertaan modal sejumlah Rp1.433.242.000,00= 2017 penyertaan modal sejumlah Rp2.100.000.000,00 2018 penyertaan modal sejumlah Rp2.000.000.000,00TOTAL Rp9.600.000.000,00Bahwa sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, tanggal15 Juli 2015, pembagian komposisi penyertaan modal adalah sebagai berikut: Pemkab Serang sejumlah 60%; Pemprov Jawa Barat sejumlah 15%; Pemprov Banten sejumlah 25%;Kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB

sejumlah Rp4.066.758.000,00 2016 penyertaan modal sejumlah Rp1.433.242.000,00 2017 penyertaan modal sejumlah Rp2.100.000.000,00 2018 penyertaan modal sejumlah Rp2.000.000.000,00TOTAL Rp9.600.000.000,00Bahwa sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, tanggal15 Juli 2015, pembagian komposisi penyertaan modal adalah sebagai berikut: Pemkab Serang sejumlah 60%; Pemprov Jawa Barat sejumlah 15%; Pemprov Banten sejumlah 25%;Kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB

disebutkanPT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang mendapattambahan penyertaan modal sejumlah Rp9.600.000.000,00 (Sembilan miliarenam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: s/d Tahun 2015 Penyertaan Modal sejumlahRp4.066.758.000,00 2016 Penyertaan Modal sejumlah Rp1.433.242.000,00 2017 Penyertaan Modal sejumlah Rp2.100.000.000,00 2018 Penyertaan Modal sejumlah Rp2.000.000.000,00TOTAL Rp9.600.000.000,00Kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB

KabupatenSerang Tahun buku 2016; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengawasanpersetujuan Dewan Kominsari terhadap laporan keuanganan kinerjaserta penetapan pembagian dividen PD PK Ciomas KabupatenSerang Tahun buku 2015; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang PerubahanPendirian PT LKM; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahanpersetujuan Dewan Pengawas terhadap Rencana Kerja AnggranTahunan (RKAT) Tahun 2016 PD PK Ciomas Kabupaten Serang; BA Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Serang Tahun buku 2016; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengawasan persetujuan Dewan Kominsari terhadap laporankeuanganan kinerja serta penetapan pembagian dividen PD PKCiomas Kabupaten Serang Tahun buku 2015; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPerubahan Pendirian PT LKM; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Persetujuan Dewan Pengawas Terhadap RencanaKerja Anggran Tahunan (RKAT) Tahun 2016 PD PK CiomasKabupaten Serang; BA Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Selanjutnya terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminanfidusia berupa mesin mesin adalah tidak melalui persetujan dari para PemegangSaham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT. SARIYUNIKA JAYA. Terhadap haltersebut, maka Pemberian Kredit oleh Terlawan kepada Terlawan II dan Terlawan IIIadalah batal demi hukum;J.

Selanjutnyaterhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tidak melalui persetujuan dan paraPemegang Saham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT.SARIYUNIKA JAYA.

Luswati (Teh Siang alias Liong Hoeng Jan).Selanjutnya terhadap pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tidak melalui persetujuan dari para PemegangSaham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT. SARIYUNIKA JAYA.

Luswati (Teh Siang alias Liong HoengJan), pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusia berupa mesinmesinadalah tidak melalui persetujuan dan para Pemegang Saham, yaitu RUPSmaupun RUPSLB PT.

Sartyunika Jaya danterhadap penjaminannya dalam pemberian fasilitas kredit oleh Terlawan kepadaTerlawan Il dan Terlawan Ill tidak melalui persetujuan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) maupun RUPSLB PT. Sariyunika Jaya dimana Pelawanmerupakan salah satu pemegang saham sekaligus Komisaris dari PT.

Somasi Ill No. 044/S/VVASIA/2010 tanggal 17 Juni 2010.Berdasarkan keputusan RUPSLB PMJ No. 02/PMJ/PSAHAM/12,tertanggal 3 April 2012 Tergugat Konpensi / Tergugat Intervensi Il /Penggugat Rekonpensi memberikan persetujuan kepada Direksi PT PuloMas Jaya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian BOT atastanah seluas 2,1 Hektar, dilanjutkan dengan Kesepakatan Perdamaiansebagaimana Akta No. 02 tanggal 04 April 2012 yang antara lainmemuat:a.

Keputusan RUPSLB PMJ Akta No. O07 tanggal 1 Nop 2011,memutuskan antara lain untuk melakukan perdamaian dengan KWCIdan RUPSLB JAKPRO tanggal 7 Desember 2011 tentang penyelesaianpermasalahan dengan KWCPM dan Keputusan RUPSLB No.02/PMJ/PSAHAM/12 tanggal 3 April 2012 untuk memberikanpersetujuan kepada Direksi PT PULO MAS JAYA untuk membuat danmenandatangani Perjanjian BOT atas tanah seluas 2,1 Hektar.Halaman 47 dari 113 halaman perkara Nomor 24/PDT/2017/PT.DKI 19.

Mandala Jayakarta (RUPSLB) tertanggal 05 Oktober 2020 yang hasilnya telah disahkan melalui Akta Nomor 22, Tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dihadapan notaris Indra Tjahja Rinanto, SH, (Turut Tergugat I) adalah tidak sah dan batal demi hukum. 5.

Menyatakan, bahwa Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022 bertempat di Jl. Kancil No. 39, Andounohu, Kota Kendari yang hasilnya telah disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Tergugat II, Ill, IV dan V:1)2)RUPSLB atas dasar 10.000.000 saham yang telahdijual (Akta No. 40) ;Bahwa pada tgl. 21 Mei 2003, Tergugat /I danTergugat IV (sebagai kuasa dari Tergugat (/l//),datang menghadap Tergugat V dan mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PusakamegahBuminusantara (Penggugat I/!), dengan acara sbb :a. Laporan Pertanggungjawaban Direksi ;b. Persetujuan Pemberhentian Direksi dan DewanKomisaris ;c. Persetujuan Pengangkatan Direksi dan DewanKomisaris Baru ;d.

patutdidapatnya sebagai pemilik dan pengurus~ dariPenggugat Il ;Akta No. 40 merugikan.Bahwa akibat dari Akta No. 40, tanggal 21 Mei 2003tersebut, Direksi dan Komisaris Penggugat II yangdiangkat berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanRapat No. 177, tanggal 27 Januari 2003, dihadapanNotaris Yulianti Muljadi, notaris pengganti dariLinda Herawati, SH, tersingkir dan dirugikan dalampemilikan, permodalan dan = menjalankan kegiatanpengelolaan dalam perusahaan (Penggugat II) ;Penetapan PN Jakarta Selatan No. 125.RUPSLB

/. 21 Mei 2003, yang dituangkandalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 40 yang dibuatoleh Theresia Lusianti Siti Rahayu, SH (Tergugat V)didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 125/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel ;Bahwa penetapan Pengadilan Negeri JakartaHal. 10 dari 51 hal. Put. No. 69PK/Pdt/2010Selatan No. 125/Pdt. P/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 21Mei 2003, yang dijadikan dasar oleh Tergugat Vuntuk membuat Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPara Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

mekanisme RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa sepengetahuan serta persetujuan dariPENGGUGAT, termasuk PENGGUGAT tidak dilibatkan dalam menentukan fee Akuntan PublikIndependen tersebut diatas, yang pada kenyataannya TERGUGAT baru memberitahukansecara tidak sengaja kepada PENGGUGAT ketika PENGGUGAT menanyakan kondisikeuangan perusahaan yang menurut TERGUGAT selalu merugi dalam 3 (tiga) tahun terakhiryaitu dalam tahun 2008, 2009 dan 2010 saat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB

melanggar hak subyektif Penggugat ) ; Untuk itu adalah wajar apabila Tergugat dihukumuntuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000, (limabelas milyard rupiah) ;Bahwa adanya tindakan Tergugat yang melawan hukum serta bertentangankewajibannya sebagai penjamin hutang tetapi tidak mau tanda tangan guna perpanjangankredit, demikian menimbulkan kekawatiran bagi kelangsungan perusahaan, sehingga Tergugatterpaksa harus diberhentikan sebagai Komisaris Perseroan sebagaimana risalan RUPSLB

memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksadan Pemutus perkara aquo untuk sudilah kiranya berkenan mengambil Putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :DALAM KONPENSI :TENTANG EKSEPSI :Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2425DALAM REKONPENSI :Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;MENYATAKAN sita jaminan adalah sah dan berharga ;MENYATAKAN RUPSLB

M E N G A D I L IDALAM KONPENSI:Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi dari para Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum; Membatalkan hasil keputusan RUPSLB yang tercantum pada Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH

Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikatpekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.Bahwa oleh karena Penggugat adalah Direksi yakni Direktur PTIndosurya Semesta Abadi/Tergugat yang diangkat berdasarkan RUPSLB Indosurya Semesta Abadi sebagaimana dibuktikan di atas, yangberdasarkan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang mewakiliperseroan baik didalammaupun diluar pengadilan maka sesuai denganPasal 1 angka

yangtunduk pada UndangUndang No. 43 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan karena Direktur diangkat dan diberhentikan oleh ParaPemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Sahamdalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam perkara aquoberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Indosurya Semesta Abadi Nomor 25 Tertanggal26 Januari 2018 (vide T1a).Bahwa oleh karena Penggugat adalah Direksi yakni Direktur PTindosurya Semesta Abadi/Tergugat yang diangkat berdasarkan RUPSLB

No. 1099 K/Pid.SUS/2009 Untuk Pengurusan ljin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), yang menyerahkanadalah saudara BUANG ASRORI, SH atas perintah Asistenpemerintahan Saudari Hj. ARI PINTARTI, SH.

DEWA MADE ALIT BSsebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) ;Untuk Pengurusan ljin Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), yangmenyerahkan adalah terdakwa atas perintan Asistenpemerintahan saksi Hj. ARI PINTARTI, SH., M.Si. ;Untuk Pengurusan Penggantian Pengurus PT.

DEWA MADE ALIT BS sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) ;o Untuk Pengurusan ljin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), yang menyerahkanadalah terdakwa atas perintah Asisten pemerintahan saksi HJ. ARIPINTARTI, SH., M.Si. ;o Untuk Pengurusan Penggantian Pengurus PT. PBS (PelayaranBanyuwangi Sejati) sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah),yang menyerahkan adalah saksi KATIMAN, SH. dan terdakwa kepadaNotaris ABDUL MALIK, SH.

MAAGeneral Assurance aquo Tergugat II telah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (Bukti T.II2);Adapun isi dari keputusan RUPSLB vide Bukti T.II2 tersebut adalah:(1) Memberikan persetujuan untuk membubarkan Perseroan terhitungsejak tanggal rapat tersebut sehubungan dengan dicabutnya ljin UsahaPerseroan dibidang Asuransi Kerugian oleh Dewan Komisioner OtoritasJasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Salinan Keputusantertanggal 3 September 2015 (tiga September tahun dua ribu limabelas