Ditemukan 1438 data
153 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;. bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbandingsebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575 tidak
56 — 19
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
76 — 43
Ad Hoc;Bahwa namun demikian untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil
UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor : 49/G/2011/PTUNPLG6624.25.26.21sHK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil
86 — 12
Jadi mestinya Penggugat harus sangat hatihatimenuduh selingkuh dengan alasan surat kaleng karena bisa dilaporkan telahPutusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Kray 11101112melakukan tindak pidana ke pihak berwajib oleh TergugatBahwa posita 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar, mengenai Penggugatjatuh miskin karena Penggugat masih mempunyai banyak harta dan masihmempunyai penghasil tetap sebagai karyawan pabrik gula Tasikmadu yang lebihdari cukup.
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
) adalah tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafaktadan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo adalahperkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil
146 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/20163) Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalamistiah unit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudiandiasumsikan oleh Terbanding (Pemeriksa) sebagai adanyapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding
133 — 165
Pemerintah memperhatikan Pembangunan Desa BesanaBahwa pada masa neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAThasil alam (Kayu penghasil lilin dan madu / hau oni) yang berada dimuarakali Noemetan (Tanah Noemetanpoin /sengketa) hasil dipanen oleh neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAT tanpa dikomplen olehneneknenek/orang tuaorang tua para TERGUGAT atau masyarakatumum.
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 99 PK/Pid.Sus/2015Bukti T4 ;Bahwa sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku maka pemberian insentif upah pungut IHH atau PSDH kepadaAparatur telah berlangsung setiap tahun di Departemen Kehutanandan di Daerah penghasil (Pemda Tingkat dan Il) Seluruh Indonesiasejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005.
SOTK) maka Pemohon Peninjauan Kembali ditetapbkan sebagaiKepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawaiberdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor821 .2/022/BKM/VI2004 tanggal 26 Juni 2004 ;Bukti T12 ;Bahwa tahun 2003 dan 2004 di Kabupaten Kepulauan Mentawaiterdapat 3 buah Izin Usaha Pengelolaan Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPPHK), 20 buah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan 5 buahizin pemungutan hasil hutan rotan sehingga Kabupaten KepulauanMentawai berperan sebagai Daerah Kabupaten penghasil
99 PK/Pid.Sus/2015Laporan Hasil Produksi sampai dengan wajib bayar melunasitunggakan PSDH dan atau DR ;Penertiban tersebut berdampak positif karena seluruh tunggakanPSDH dan DR dilunasi oleh wajib bayar, sehingga pada tahun 2003dan 2004 Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memungut danaPSDH ke kas Negara sebesar Rp49.172.340.750,00 (empat puluhsembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluhribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga Kabupaten KepulauanMentawai sebagai daerah penghasil
No. 99 PK/Pid.Sus/2015secara hukum tercantum dalam Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Mentawai TA. 2005 yang termasuk jenis dan hierarkhiperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu :a.Beratnya tugas dan tanggungjawab pengawasan, monitoring danevaluasi secara insentif terhadap pemungutan hasil hutan danpemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari danaReboisasi (DR) maka pemberian insentif upah pungut PSDH telahberlangsung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005didaerah penghasil seluruh
187 — 463
Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT .
selaku penghasil limbah tertanggal 6 Agustus 2012 dan buktiP9 berupa surat perjanjian jual beli limbah Non B3 pada PT.
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah industri penghasil
1.A LIM AL A BOI
2.JOHAN KING YAP
Tergugat:
NAWIR
107 — 15
ada langit;C.sang kebenaran sejati mengatakan dampak dari kapitalisme danpenghianatan terhadap Pancasila maka Indonesia tanpa satria PinandhitaSinisihan Wahyu di pastikan hancur berkeping keping, hanya pengakuansebagai langkah penyelamatan;D.Krisis ekonomi, krisis politik, krisis bencana alam, krisis moral, dan krisispangan yang akan terjadi di Indonesia merupakan buah dari kapitalismedan penghianatan terhadap pancasila;Subversif dalang kehancuran Indonesia dan peranan zionisme di negara negara penghasil
65 — 35
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
134 — 43
No. 820/Pdt.G/2018/PA.Bm.berdasarkan penghasil tergugat, beralasan menurut hukum apabila dilakukan pembagian untuk tergugat 2/3 sedangkan untuk penggugat1/3;ll DALAM REKONVENSI1.Bahwa halhal yang telah di uraikan dalam Konvensi akan teruraikembali dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya satu sama lain.Bahwa penggugat rekonvensi /tergugat konvensi dan tergugatrekonvensi/ penggugat konvensi memilik hutang bersama selamaperkawinan, hutang tersebut berupa pinjaman tergugat pada BankBNI Cabang Bima sebesar
bayangkan gaji/perolehantergugat setiap tahunnya;Bahwa terhadap harta pada anak panah ke 4 hal. 2, poin 1, poin 2,poin 3, poin 6, poin 7 dan poin 8 keseluruhannya di peroleh darihasil gaji, uang bonus dan hutang Bank tergugat secarakeselurunhannya yang di beli oleh tergugat kadang tanpasepengetahuan penggugat, sehingga tidak adil menurut hukum danmenurut tergugat jika di lakukan pembagian dua sama rata;Bahwa untuk lebih adilnya dan untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, maka berdasarkan penghasil
FARIDA HERYANI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA JAMBI
211 — 123
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Peraturan Perundangundangan tertentu dapat berisi asas lain sesualHalaman 16 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JBI17.18.19.20.dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan.Karena dalam Keputusan Objek Sengketa tidak disebutkan hakhakyang harus Penggugat perdapat dan tidak mempertimbangkankepentingan dari anak dan keluarga Penggugat yang masih perlumendapat penghasil
25 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2017Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan
116 — 55
PTKDP/ Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah turutandil menyebabkan kawasan hutan lebih kurang seluas 267.346hektar di Kabupaten Katingan, Barito Utara, dan Seruyan diProvinsi Kalimantan Tengah telah berubah fungsi menjadiperkebunan sawit.Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebutmenyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi)yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringan sertamusnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnyakarbondioksida
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SelamaPemohon Banding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai denganstandar internasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annualbenchmarking premium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuahperusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
89 — 21
(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Putusan Perkara No : 18/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn Halaman 17 dari 129 HalamanBahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwaktu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan
(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Bahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwakitu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan tersebut adalah berasal dari PemerintahPusat berupa Dana Bagi Hasil
Dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tidak ada penghasil tambang didaerahTebing Tinggi (tidak ada objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektorPertambangan di Kota Tebing Tinggi) sehingga tidak ada kegiatanpemungutan Pajak Bumi dan Bangunandari sektor Pertambangan di KotaTebing Tinggi baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupunoleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;c.
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena penyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawitdapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangka penyerahanKecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;ii Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Paiak (PKP) di kantorPelayanan Pajak Pemohon Banding Besar Satu sejak awal berdirinya KPP WajibPajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perpajakanmaka secara otomatis pelaporan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalahtersentralisasi.
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
DANG VAN AN
120 — 35
i api yang dahulu dikenal sebagai penghasil ikanterbesar di Indonesia dan sebagai catatan hingga tahun 2000 ronaperairan masih belum menunjukan adanya perbaikan/ perubahan ( masihkeruh ).Menimbang, bahwa dari alasanalasan sebagaimana terurai dalamparagraph di atas, Hakim Anggota Joko Supraptomo, A.pi,M.M. berpendapatdalam perkara ini hal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaanalternatif kKedua penuntut;Menimbang, bahwa walau pun terdapat perbedaan pendapatsebagaimana diuraikan di atas