Ditemukan 1414 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 9 April 2015 — - Mukhlis Badawi, S.Sos - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
M E L A W A N :
- Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar - untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
98 — 50
98 — 50
pipadiwilayah PDAM Kota Makassar ;eBahwa yang berwenang memasang diwilayah saksiadalah Pak Idris ; 2 Saksi kedua Tergugat bernama : Frans Pakka, dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikuteBahwa saksi masuk di PDAM sejak tahun 1995 danawalnya ditempatkan di Makassar dengan jabatanterakhir Kepala Seksi Pengawasan Asset danKeuangan ;eBahwa tugas pokok saksi disamping sebagai Kepala seksiPengawasan Asset dan Keuangan juga bagian dariSatuan Pengawasan Internal kedua jabatan ini otomatis(Ex Oficio
diperiksa malam, tidak ada lagiyang diperiksa ; eBahwa kesimpulan dari SPI selesai besok, tanggal 6Agustus ; eBahwa ada rapat internal SPI untuk kesimpulanpemeriksaan pelanggaran pada tanggal 6 Agustus2014 ;eBahwa hasil pemeriksaan dari SPI, yaitu seksi SPImembuat berita acara diserahkan kepada Kabag SPI,Kabag SPI membuat laporan ; Bahwa saksi lupa isi laporan ;Bahwa benar seluruh anggota SPI bertandatangan KepalaBagian dan Kepala seksi ;eBahwa tidak ada surat tugas khusus SPI secaraadministrasi (Ex Oficio
Register : 11-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA AMBARAWA Nomor 803/Pdt.G/2014/PA.Amb Tanggal 12 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 0
9 — 0
Oleh karenanya Hakim karena Jabatanya (ex oficio) dapat menghukum kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Pengggat Rekonvensi sesuai dengan kepatutandan rasa keadilan untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,(tiga jutarupiah) ; Menimbang, bahwa kaitannya dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajibmemberikan segala sesuatu keperluan
Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2017 Tanggal 23 Februari 2017 — Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., M.M., vs. KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PALEMBANG,
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipersidangan, sangat jelas hubungan hukum= antara PemohonBanding/dahulu Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat,karena Walikota secara ex Officio melekat jabatan sebagai KetuaPembina Gerakan Pramuka Kota Palembang, sehingga Surat keputusan(dalam hal ini objek sengketa) merupakan Surat keputusan yang diterbitkan karena adanya sesuatu kekuasaan Tergugat yang telahmenimbulkan akibat hukum bagi pribadi (warga) atau dalam hal iniPemohon Banding/Tergugat sendiri;Bahwa apa yang di maksud dengan ex oficio
Putus : 09-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2677 K/Pdt/2009 Tanggal 9 Juni 2011 — CV. TOWER INDONESIA, dk vs. JAN MERKUS (Warga Negara Belanda),
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan : Hakimkarena jabatannya atau secara ex oficio wajib mencukupkan segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas bahwa putusan yang tidakcukup pertimbangan hukum adalah cacat yuridis, sehingga putusan yangdemikian harus dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
Register : 13-06-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 1363/Pdt.G/2016/PA.Jbg Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai jjin talak saturaj tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalamperkara ini atas kehendak Pemohon Konpensi sebagai suami TermohonKonpensi, maka sebelum sampai pada diktur amar putusan, majelishakim secara ex oficio memandang perlu untuk mempertimbangkan akibathukum dari putusnya perkawinan karena kehendak talak dari Pemohonkonpensi tersebut;Menimbang
Register : 07-05-2013 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 11-12-2013
Putusan PA PACITAN Nomor 629/Pdt.G/2013/PA.Pct Tanggal 19 Nopember 2012 — PEMOHON KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI
33 — 4
33 — 4
karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
Register : 06-10-2014 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2914/Pdt.G/2014/PA.Sda Tanggal 24 Agustus 2015 — PENGGUGAT & TERGUGAT
43 — 3
43 — 3
Islam,oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung Nomor 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka MajelisHakim secara ex oficio
Register : 10-07-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 31-10-2014
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1417/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 13 Nopember 2013 — PEMOHON
TERMOHON
66 — 25
66 — 25
Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadiatas kehendak Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf ( b) dan (c)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 KompilasiHukum Islam, maka Pemohon sebagai Ayah bertanggungjawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anakanaknya; walaupun Termohon dalamjawaban dan dupliknya tidak menuntut nafkah anak, mutah dan nafkah selama masa iddahakan tetapi secara ex oficio
Register : 11-05-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 1294_Pdt.G_2015_PA.Slw Tanggal 17 September 2015 —
9 — 4
9 — 4
Maka berdasarkan ketentuanPasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islammenyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib: Memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupauang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/T ergugatRekonvensi sebagaimana termuat
Register : 03-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA BANTAENG Nomor 157/Pdt.G/2015/PA Batg. Tanggal 27 Oktober 2015 — Pemohon âÃÂàTermohon
13 — 5
13 — 5
sesuai pula denganketentuan Pasal 70 ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, gunamengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddahdan mut'ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannyasecara ex Oficio
Register : 07-05-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PA PACITAN Nomor 695/Pdt.G/2013/PA.Pct. Tanggal 19 Nopember 2013 — PEMOHON dan TERMOHON
13 — 0
13 — 0
karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
Putus : 07-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1482 K/Pdt/2013 Tanggal 7 Nopember 2013 — NELMI ROSMAWATY Br. SIMANJUNTAK, dkk
vs
DEWI SUSANTY Br. HUTABARAT
dan
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, dk
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
HamonanganSilaen selaku Direktur telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2008,maka telah terjadi kelowongan Direksi, berdasarkan Pasal 94 UU No. 40 tahun2007 Direksi akan diangkat kembali oleh RUPS, sehingga Penggugat tidakdapat secara ex oficio selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haruma Karya Laju;Bahwa telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth. Untukmendiskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) Dewi Susanty BR.
Register : 28-09-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2166/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 17 April 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
30 — 13
30 — 13
ails 1) 44)baz) cli a 4tuArtinya : bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah duhul tanparidlonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut ah setaranafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;Sehingga secara ex oficio Majelis berpendapat bahwa adalah layak danberalasan hukum bila Pemohon diberikan beban muth'ah sebesar Rp1.000.000, x 12 = Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) sebagaimanadalam diktum putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohondalam konpensi
Register : 30-05-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.YK Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 17
85 — 17
,( lima juta rupiah) hal ini sebagaimana ketentuan pasal 149huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan nafkah Iddah selama 3bulan sejumlah Rp 12.000.000,(dua belas juta rupiah) ,maka denganmengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi telah membina rumahtangga selama sekitar 5tahun dan hanya rukun beberapa bulan ( sekitar 3 bulan ), maka denganmengingat ketentuan pasal 149 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam dan secaraEx Oficio
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Bjn Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 9
24 — 9
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 41 (c)Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis hakim secara ex oficio dapatmenentukanbesaran nafkah Iddah dan mutahyang
Register : 15-02-2010 — Putus : 22-07-2010 — Upload : 17-03-2013
Putusan PA BANTAENG Nomor 24/Pdt.G/2010/PA Btg. Tanggal 22 Juli 2010 — Pemohon VS Termohon
14 — 6
14 — 6
Dengan kata lain bahwameskipun tidak menuntut akan hakhaknya tersebut, Majelis Hakim secara ex oficio(tanpa diminta) akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.;Suatu hal yang perlu diketahui bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat didalamgugatannya seperti mutah. Nafkah iddah.
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2017 Tanggal 14 Februari 2017 — H. ALLAIDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. HALIM SUSANTO;
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian pertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untukdijadikan dasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasiini, Karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan
Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3238 K/Pdt/2012 Tanggal 30 Juli 2013 — Hajjah Kasinem, dkk vs. Ny. Lily Gunawan
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut pada halaman 21 alinea 3 dan halaman 22alinea 2, telah membuktikan bahwa tanah warisan milik Pemohon Kasasimempunyai Perbedaan Prinsip (berbeda luas tanah, batas tanah, letak, persildan blok) dengan tanah yang dibeli oleh Termohon Kasasi;7 Bahwa pertimbangan Judex Facti yang telah keliru tersebut selain bertentangandengan Yurisprudensi dan Peraturan Perundangundangan di atas juga sangatbertentangan dengan :aPasal 178 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:Hakim karenajJabatannya atau secara ex oficio
Register : 08-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 4236/Pdt.G/2014/PA Sby Tanggal 26 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 5
14 — 5
bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang akandiceraikan tidak menuntut untuk diberikan mutah sebagai pelipur lara atasperceraian yang diajukan oleh suami, namun karena mutah merupakan hakisteri yang akan diceraikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimmendasarkan kepada pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan denganpertimbangan Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih8 tahun sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, makapatut dan wajar apabila Majelis Hakim secara ex oficio
Putus : 24-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2017 Tanggal 24 Juli 2018 — LUMUK binti HAJI LALA, dkk VS Ahli Waris Almarhum ABDUL LATIF MAKKA, yaitu Hj. HERAWATY ALAM, dkk.
99 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan para penggugat juga kurang pihak seharusnya paraPenggugat juga melibatkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiTergugat dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Kebun BinatangKaruwasi Ujung Pandang secara ex oficio, Karena tanah obyek sengketadiporoleh oleh Tergugat H.