Ditemukan 1463 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subiantie subtanail subtantini sustantin sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-04-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 2 Agustus 2012 — Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Ir. Rendi Lamadjido, MBA,DKK
61 — 27
  • Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek dan Pasal 17 PPNomor 23 Tahun 1993, Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek sehinggasecara hukum tidak ada alasan hukum kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan pencatatan perubahan alamat tersebut;Tergugat berkeberatan dengan dalildalil hukum Penggugat pada angka 3, yaknibahwa dalam melaksanakan pencatatan Perubahan alamat tersebut, Tergugat tergesadan tidak didahului prosesproses hukum sebagaimana diatur dalam UU Merek antaralain Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 K/PID/2016
Tanggal 20 Februari 2017 — YUSNI ORIENT; DK.
75 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim dalam membuatkeputusan harus benarbenar melalui proses peradilan yang jujur dan dalampertimbangannya harus didasarkan pada keadilan subtantif bukan hanyakeadilan normatif, selain daripada itu hakim dalam membuat putusannya harusdengan mempertimbangkan semua komponenkomponen yang ada danterungkap dalam persidangan;Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah keliru dan sangatlah tidak pantas jikamenghukum Pemohon (dahulu Pembanding/Terdakwa II.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 236/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
1.HASAN BIN ALM DAUD
2.RUSLAN BIN IBRAHIM
88 — 10
  • Ahli YONATHAN AGUNG PAHLEVI, telah disumpah yang menerangkan padapokoknya :Bahwa Ahli mengerti Ahli diperiksa sebagai Ahli sehubungan dalam perkaratindak pidana kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalampasal 102 huruf a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006;Bahwa Ahli bersedia disumpah dan Ahli telah mengucap sumpah;Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 125/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.Moh. Nashih, S.Pd.
2.Dra. Ita Sadrini
Tergugat:
Ketua Tim Seleksi Jawa tengah Empat Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Kota
118 — 41
  • Tahun 2018 TentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum Pepublik Indonesia Nomor7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menjawabpermasalahan hukum terkait eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan, tentangsiapakah yang berkualitas untuk didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo,Menimbang, bahwa maka dengan starting point tersebut melalui judicialactivism dapat memperluas makna tidak hanya pada keadilan subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — 1. I WAYAN SAMA, DKK. VS 1. KETUT KARMA WIJAYA, DK. DAN 1. FRANGKI TJAHJADIKARTA, DKK.
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan Perda Provinsi Bali tersebutadalah tidak benar dan keliru dalam menerapkan hukum baik darisegi formil maupun subtantif, di mana Majelis Agung dalammemeriksa dan memutuskan perkara a quo telah bertindak beratsebelah, yaitu telah memberi nilai lebih dan memihak kepada ParaTermohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/ParaTermohon Kasasi), sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalammenerapkan hukum (i.c.
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Khusus Anak
Register : 22-01-2015 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK
Tanggal 6 Februari 2015 — Terdakwa Anak, JPU : Ahmad Ashar, SH., MH.
77 — 21
  • suatu aturan tidak lagi sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakatpencari keadilan, sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Hakim danHakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakimbukan hanya menjadi corong UndangUndang tetapi juga harus mengedepan nilainilaikeadilan subtantif
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 26/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KETUA BPD DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
67 — 42
  • tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Putusan Nomor 26/G/2018/PTUN.MTRHalaman 59Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 65/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 Desember 2013 — MARIO OESTERT lawan JOHN HAMENDA Cs
168 — 66
  • Bukti P2,3,6 s/d 18,25 s/d 28 dan 30 s/d 34 telahdicocokkan sama aslinya, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagaibukti dalam perkara ini;Menimbang, mengenai bukti P1 berupa foto copi dari foto copi, namunkarena bukti tersebut secara subtantif sama dengan bukti P2 dan P3, demikianjuga dengan bukti P21,22,23,24 berupa foto copi dari foto copi namun secarasubtantif sama dengan BT.II,III,IV,V,VI.5,6,7 dan 8 maka bukti P1 dan buktiP21 s/d 24 dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 12/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
149 — 211
  • Menimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabatHalaman 50 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUNPGPtata usaha negara telah menerapkan dasar hukum yang tepat dan benar untukterbitnya suatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yangmenjadi alasan terbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikantidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 15-08-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 55/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 28 Januari 2013 — Ny. Hj. LEONI AUGUSTI, S.H.,MKn., binti HUSNI DJAMALUDDIN Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR, dkk
57 — 32
  • UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakmenjelaskan ...38menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahamidari doktrin maupun yurisprudensi; Menimbang, bahwa secara subtantif kepentingan adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yangmenjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-07-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT FATMA NUSA MULIA dalam hal ini diwakili oleh Ir ERIYANTO MUSA
Tergugat:
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PT. ARSHY CITRA KAMATO dalam hal ini diwakili oleh SUGIMAN
2.PT. TIGA PILAR SEJATI dalam hal ini diwakili oleh ALFHAINI RIZKA
176 — 48
  • dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugatbutir ketiga, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo.Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 64 dari 74Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 02-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Tanggal 2 Nopember 2015 — I. AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H, DKK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
196 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka untuk menegakkan keadilan subtantif yakni demitegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfatan (kemashlahatan)untuk mencari solusi terbaik keluar dari konflik PPP yang dapatmeruntuhkan PPP.
    karena substasi persoalanberkaitan dengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dankosntitusi, sifat perkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdatayang hanya mengikat pihakpihak yang bersengketa saja, sedangkanperkara yang ditangani Mahkamah Partai a quo adalah berdemisi hukumtata negara yang bersifat dinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang berseketa saja (erga omnes), maka ultra petita itu dapatditerapbkan dalam hukum yang bersifat dinamis untuk menegakkankebenaran subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 16-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2021 — PT MANGGALA PUTRA PERKASA >< PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT ; Direktorat Merek
613 — 284
  • Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Merek Tergugatbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan merupakan halHal 30 dari 64 hal.Put.No.15/Pdt.SusMerek/2021/PN.Jkt.Pstyang keliru, Karena pada saat pemeriksaan subtantif, merek POLO milikTergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku di bidang merek sehingga merek POLO milik Tergugat layakterdaftar.19.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 02-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 295/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 5 September 2018 — Pembanding/Tergugat III : Ichwan Muhammad, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat I : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat VI : Faizal Fahri, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat IV : Wahyudi Saputra, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat II : Boy Edy Sopyan, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat V : Abi Rizal, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Intervensi I : Justina Tri Rusmiati
Terba
40 — 28
  • sesuaidengan SP2HP tanggal 23 Oktober 2015 prosesnya mengandungunsur kejahatan, ini menunjukan sangat bahwa apa yang menjadi alasan penggugat penuh dengan rekayasa dan menilai sendiri apa yangmenjadi ranah pidana yang tidak bisa disimpulkan sendiri.Olehkarenanya apa yang menjadi alasan serta dalil Penggugat sangat tidakberalasan oleh karenanya dapat di tolak;Bahwa dalil Penggugat pada point 25,26 dan 27 halaman 8, sangattidak beralasan dan apa yang disampaikan Penggugat berputarpersoalan yang tidak subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 01-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 29 September 2015 — Sheraton International, LLC, CS >< 1. PT Graha Tunas Mekar, 2. Direktorat Merek
326 — 208
  • tersebut.10 Adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil penggugat bahwa merek REGIS @ THE PEAK ATSUDIRMAN milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merekmerek REGIS milik Penggugat.Tentang Itikad Tidak Baik11 Bahwa tentang niat untuk membonceng/Itikad tidak baik yang di dalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak relevankarena merek REGIS @ THE PEAK ATSUDIRMAN milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesprosespemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Perusakan
Register : 04-04-2013 — Putus : 14-06-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 124 / Pid.B / 2013 / PN.Bks
Tanggal 14 Juni 2013 — MUIS, Amd Alias IS Bin KAMIRIN
48 — 19
  • Sekiranya Majelis Hakim meyakini Dakwaan Saudara PenuntutUmum tidak mempunyai dasar hukum atau kabur/tidak jelas dan janganterkecoh untuk diajukan kepersidangan dan Mohon Dikabulkan Eksepsi inidan kami menuntut keadilan Formil Dengan alasan sebagai berikut, dalamkeadilan formal atau keadilan hukum acara, Majelis hakim harusmemberikan perlakukan yang sama kepada pihak berlainan dalam Keadilansubtantif, tidak boleh memperlakukan sama, melainkan harus sesuaidengan bagian yang wajar dan patut, Keadilan Subtantif
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-04-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 06-K/PM I- 06/AD/I/2014
Tanggal 8 April 2014 — Kopka Bambang Supriyanto NRP 3910685250971
80 — 21
  • undang undang baik pidana penjaranya maupundendanya ,untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
HENDRA RIKA Bin ZAKARIA
82 — 18
  • Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Selainitu juga berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dan contractdrafting.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 08-10-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 208/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 22 Juni 2016 —
57 — 12
  • Tergugat I, sehinggaTergugat Il dapat dikatagorikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baiksebagaimana dalam Yurisprudensi 1816 K/PDT/1989, tanggal 22 Oktober 1992dikarenakan tindakan Tergugat II tidak meneliti hak dan status tentang tanahtersebut dan mau menerima pengalihan dari Tergugat atas dasar terikat hutangpada pihak lain dengan kuasa untuk menjual dari Tergugat I, olen karenanyatindakan Tergugat Il tidak secara hatihati (ceroboh) dalam pembelian objeksengketa sehingga telah melanggar hak subtantif
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
222 — 164
  • sedangkan kepentingan Penggugat yangdirugikan sebagai akibat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 dan9 pada pokoknya telah menyatakan Bahwa Tergugat mengeluarkan objeksengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, halmana Penggugatmenggantungkan nasib Penggugat bekerja keras sebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat diperlakukan tidakadil dan sewenangwenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugattidak didasari pada prosedur hukum yang subtantif