, maka secara proporsional uang penggantikerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesarRp.331.057.675, (tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratusHalaman 54 dari 65, Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PTMDNtujuh puluh lima rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingmenolak keberatan baik dalam memori banding pembanding (terdakwa) maupunkeberatan pemohon bading

Putusan No. 59/PDT/201 7/PT.BTN.di hadapan Notaris /PPAT Desra Natasha WN, SH, Mkn (bukti P5 dan bukti P6) adalah merupakan produk hukum berupa suatu perjanjian yang harus tundukpada ketentuan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata/BWsehingga kedua produk hukum tersebut harus memenuhi 4 (empat) syaratdalam Pasal 1320 KUHPerdata/BW agar dapat dinyatakan sah menurut hukum,lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Bading dalampertimbangan hukumnya di bawah ini;Menimbang,

Nomor 336/PDT.BTH/2010/PN Bks yang amarnya Menerimapermohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan, Menguatkanputusan Pengadilan Negeri Bks tanggal 23 Maret 2011 Nomor 336/PDT.BTH/2010/PN.Bks, yang dimihonkan bading Tersebut, MenghukumPembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150,0000, (seratus lima puluh ribu rupiah).e Bahwa atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung tersebutPenggugat juga melakukan upaya kasasi ke

dan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwapertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar, sehingga diambil alihsebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, olehkarena itu putusan pengadilan negeri tersebut wajib untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah TahananNegara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat bading

kepada Penggugat segera danseketika ;Bahwa untuk mengindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, makauntuk menghindari perbuatan Tergugat II untuk mengalihkan tanah obyeksengketa kepada pihak ketiga maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Cibinonguntuk meletakan Sita Jaminan atas obyek sengketa (Conservatoir beslag);Bahwa oleh karena gugatan imi didasarkan pada bukti bukti yang sah danberkekuatan hukum maka putusan dalam perkara a quo dapat dialankan terlebihdahulu, walaupun adanya upaya hukum bading

Nyoman Winten selaku Kepala KantorAgraria Kabupaten Gianyar dan diketahui pula oleh Kepala DesaManukaya yakni Sang Nyoman Bading selaku pimpinan tertinggidari pemerintahan desa, yang menunjukkan bahwa benar tidakada masalah/keberatan dari pihak manapun terutama darimasyarakat Desa Manukaya atas penguasaan tanahtanah arealIstana Tampaksiring oleh Sekretariat Negara danhasilpemeriksaannya telah dituangkan dalam Berita AcaraInventarisasi Tanah Istana Presiden Tampakring tanggal 4Pebruari 1986 (vide

Nyoman Winten selaku Kepala KantorAgraria Kabupaten Gianyar dan diketahui pula oleh Kepala DesaManukaya yakni Sang Nyoman Bading selaku pimpinan tertinggidari pemerintahan desa, yang menunjukkan bahwa benar tidakada masalah/keberatan dari pihak manapun terutama darimasyarakat Desa Manukaya atas penguasaan tanahtanah arealIstana Tampaksiring oleh Sekretariat Negara danhasilpemeriksaannya telah dituangkan dalam Berita AcaraInventarisasi Tanah Istana Presiden Tampakring tanggal 4Pebruari 1986 sebagaimana

terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kontra memori bandingyang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut : bahwa judex factie tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktiandan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya; bahwa selengkapnya isi kontra memori Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam kontramemori bading tertanggal 29 September 2021 ;Halaman 68 dari 71

., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juli 2019 dan MemoriBanding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurnakepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa PenuntutUmum tidak mengajukan Memori Bading;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepadaPenasihat Hukum Terdakwa maupun

lima ribuRupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bandung tersebutPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal 24 Mei2011 dan tanggal 26 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding dihadapan WakilPanitera Pengadilan Tipikor Bandung dan permintaan banding tesebut pada tanggal 24 Mei2011 dan tanggal 30 Mei 2011 telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa danPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan/menyerahkan risalahmemori bading

mengajukan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2019, dengan demikian permohonan banding Pembanding semulaPenggugat tersebut telah memenuhi tenggang waktu, persyaratan dan tata carayang ditentukan sehingga secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajariberkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 461/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 17 Desember 2019, memori banding dan kontramemori bading

(Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Jaksa Penutut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan tindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Oktober 2019,permintaan bading mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8Oktober 2019 secara sempurna;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum sebagaiPembanding telah mengajukan memori bandingnya

2017 yangdibuat Juru Sita Pengganti Penggadilan Negeri Yogyakarta bahwa salinanKontra Memori banding dari kepada penasehat Hukum Terdakwa telahdiserahkan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam undang undang, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemohon bading

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensl ini mempunyai dan diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan buktibukti otentik yang lengkap makaadalah beralasan hukum dan karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk kiranya menetapkan Putusandalam perkara ini (Rekonvensi) dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupun TergugatRekonvensi menyatakan Verzet, Bading dan atau Kasasi.8.

PT Kemakmuran Inti Utama Tambang ( Penggugat );PT Kemakmuran Pertiwi Tambang ( Penggugat II);TERGUGAT/TERBANDING:Gubernur Maluku Utara (Tergugat 1);PT Wana Kencana Mineral (Tergugat II Intervensi );PT Mega Haltim Mineral ( Tergugat Intervensi II);PT Halmahera Sukses Mineral (Tergugat II Intervensi III);AMAR PUTUSAN:MENGADILIMenerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 09/G.TUN/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 yangdimohonkan bading

terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kontra memori bandingyang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut : bahwa judex factie tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktiandan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya; bahwa selengkapnya isi kontra memori Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam kontramemori bading tertanggal 29 September 2021 ;Halaman 68 dari 71

Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sertamerta walaupun ada bading, verzet maupun kasasi (uit vooerbaar bijvoorraad);9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalaimelaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewisjde);10.

sendiri (Yanos Septadi);bahwa benar yang ke7 orang itu yang diajukan pertama ;bahwa benar Majelis Hakim yang menangani ke7 orang itu sama, Penasehat Hukumnyajuga sama;bahwa saksi tidak tahu apakah Setyabudi Tejocahyono menerima uang dari kasus Terdakwasebagai TerdakwaTerdakwanya;bahwa perkara saksi sebagai Terdakwa dalam perkara bansos ttu sudah di putus pada bulanDesember 2012 ;bahwa benar bulan Maret 2013 Setyabudi Tejocahyono ditangkap KPK;bahwa benar pada saat penyuapan itu perkara saksi sedang bading

sendiri (Yanos Septadi);bahwa benar yang ke7 orang itu yang diajukan pertama ;bahwa benar Majelis Hakim yang menangani ke7 orang itu sama, Penasehat Hukumnyajugasama ;bahwa saksi tidak tahu apakah Setyabudi Tejocahyono menerima uang dari kasus Terdakwasebagai TerdakwaTerdakwanya;bahwa perkara saksi sebagai Terdakwa dalam perkara bansos itu sudah di putus pada bulanDesember 2012;bahwa benar bulan Maret 2013 Setyabudi Tejocahyono ditangkap KPK ;bahwa benar pada saat penyuapan itu perkara saksi sedang bading

sendiri (Yanos Septadi) ;bahwa benar yang ke7 orang itu yang diajukan pertama ;bahwa benar Majelis Hakim yang menangani ke7 orang itu sama, Penasehat Hukumnyajugasama ;bahwa saksi tidak tahu apakah Setyabudi Tejocahyono menerima uang dari kasus Terdakwasebagai TerdakwaTerdakwanya ;bahwa perkara saksi sebagai Terdakwa dalam perkara bansos itu sudah di putus pada bulanDesember 2012;bahwa benar bulan Maret 2013 Setyabudi Tejocahyono ditangkap KPK;bahwa benar pada saat penyuapan itu perkara saksi sedang bading

SetyabudiTejocahyono;bahwa benar saksi pernah bilang pada Toto Hutagalun rnenyebutkan uang itu dengan buku,dan setelah diterima, Toto Hutagalung bilang nanti saya sampaikan pada Walikota, TotoHutagalung tidak pernah melaporkan kepada saksi ;bhwa benar akhirnya di Pengadilan Negeri perkara bansos itu putus ;bahwa putusan PengadilanNegeri Bandung kalau tidak salal tahun penjara ;bahwa saksi tidak tahu apakah disepakati putusan sekian (satu tahun penjara , yangmengurus Toto Hutagalung;bahwa benar Jaksa Penuntut Umum bading

penyjaraselama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanMemerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Banksebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 sampaidengan Nomor : No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untukdijadikan bukti dalam perkara lain ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat bading

sahmeyakinkan bersalah atas tindak pidana PENGGELAPAN SECARABERSAMASAMA ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa fotocopy Surat Setoran Banksebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 sampaidengan Nomor : 719 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bading

sahmeyakinkan bersalah atas tindak pidana PENGGELAPAN SECARABERSAMASAMA ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa fotocopy Surat Setoran Banksebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 sampai denganNomor : 719 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bading

Bading/2019/PN Crk jo Nomor112/Pdt/G/2019/PN Ckr pada tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatoleh Dewi Trissetyawati, S.H., M.H.,.

perhitungan kerugian negara olehHal 39 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.40BPKP Propinsi Bengkulu namun terdakwa tetap menyerahkan pekerjaan tersebutseolaholah pekerjaan proyek drainase tersebut telah selesai dengan sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mejelisberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tindak pidanakorupsi pada pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan unsur melawanHukum Majelis Hakim Tingkat Bading