Ditemukan 1397 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
141 — 66
  • Walaupun sistem hukumpidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapatdipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena sistemKitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna(opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahulhukum (teori fiksi hukum (rechtfictie)) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN MANADO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 9 April 2020 — - ROLANDO FELIX JOANNES NGENGET, S.H., DK
263 — 0
  • Pertanggungjawaban pembayaran narasumber berupa: kwitansi pembayaran dan daftar pembayaran jasa narasumber sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik 3 (tiga) lembar;e. Pertanggungjawaban belanja ATK berupa : kwitansi pembayaran, nota toko, nota pesanan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang 5 (lima) lembar;f.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK Alm
101 — 44
  • Rejang Lebong;Bahwa harga pasaran sudah termasuk informasi publik;Bahwa yang meminta pelatinan ke pabrik adalah PT. Fast TechnologiIndonesia;Bahwa yang meminta surat dukungan adalah 3 (tiga) perusahaan kepadasaksi;Bahwa PT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 131/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 September 2012 — AGUS LASMONO, CS VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAMRI, CS
121 — 38
  • menyelesaikan permasalahanmengenai uang pensiun tersebut kepada PARA PENGGUGAT, namun SuratKedua TERGUGAT V tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dariTERGUGAT dan TERGUGAT II; (Bukti P 171)50.Bahwa karena tetap tidak mendapat penjelasan dari TERGUGAT danTERGUGAT Il, PARA PENGGUGAT kembali mengadukan permasalahanmengenai uang pensiun ini kepada Komisi Informasi Pusat R. sebagaiLembaga Independent yang mandiri yang berfungsi menjalankan amanah dariUndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
    Publik;Page 6151.Bahwa atas pengaduan PARA PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 13Desember 2010 Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Nomor : 019/XIl/KIPRLS/2010, Perihal : Panggilan Mediasi, yang isinya memberitahukankepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat hadir dalampertemuan mediasi pada tanggal 23 Desember 2010 bertempat di RuangMediasi Komisi Informasi Pusat sehubungan dengan adanya masalah SengketaInformasi Publik No.024/XI/KIPPSM/2010 tentang Uang Pensiun; (Bukti P 172)52.Bahwa dalam
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
135 — 69
  • Rejang Lebong;Hal 101 dari 250 Hal Putusan Nomor : 33/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl28.Bahwa harga pasaran sudah termasuk informasi publik;Bahwa yang meminta pelatinan ke pabrik adalah PT. Fast TechnologiIndonesia;Bahwa yang meminta surat dukungan adalah 3 (tiga) perusahaan kepadasaksi;Bahwa PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
101 — 64
  • Rejang Lebong;Bahwa harga pasaran sudah termasuk informasi publik;Bahwa yang meminta pelatinan ke pabrik adalah PT. Fast TechnologiIndonesia;Bahwa yang meminta surat dukungan adalah 3 (tiga) perusahaan kepadasaksi;Bahwa PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
99 — 50
  • Rejang Lebong;Hal 92 dari 225 Hal Putusan Nomor Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl28.Bahwa harga pasaran sudah termasuk informasi publik;Bahwa yang meminta pelatinan ke pabrik adalah PT. Fast TechnologiIndonesia;Bahwa yang meminta surat dukungan adalah 3 (tiga) perusahaan kepadasaksi;Bahwa PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
78 — 25
  • Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
490 — 952
  • Kemudian ketiga orang tersebut berkatakepada saksi Pak mohon jin Karena putusan FX Yohan Yap sudah dibacakan,maka berdasarkan SE1144 keterobukaan untuk publik dan informasi publik,maka kami mohon karena untuk melakukan upaya hukum kami memerlukanpertimbanganpertimbangan putusan tersebut.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2915 — 1528
  • Tentang : Cipta Kerja
  • pembinaan teknisdan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalamPeraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 99Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98dilakukan melalui:a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan;dan/ataub. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaandan hasil Usaha Perkebunan.Dalam hal tertentu, pengawasan dapat dilakukanmelalui pemeriksaan terhadap proses dan HasilPerkebunan.Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan informasi
    publik yang diumumkan dandapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.(4) Pemantauan...SK No 050658 A(4)(5)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 158 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dilakukan dengan. mengamatidan memeriksa kesesuaian laporan denganpelaksanaan di lapangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.31.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
632 — 438
  • Direktur (BUMD) PD SumberDaya di Tempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 8 Oktober2014 yang ditandatangani oleh MATHUR HUSYAIRI No.
    Direktur (BUMD) PD SumberDaya di Tempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 8 Oktober2014 yang ditandatangani oleh MATHUR WHUSYAIRI No.
    Direktur (BUMD) PD Sumber Daya diTempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 8 Oktober 2014 yangditandatangani oleh MATHUR HUSYAIRI No.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
422 — 2300
  • Berdasarkan Perjanjian HibahNomor 900/01899/BPKAD/2013 dan Nomor 04/PPM.A.RH/BB.A/IX/2013 tanggal 13Mei 2013 1244.21/05/2013 03734/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LembagaPemantau Informasi Publik untuk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 210/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor022/B/LPIPAII/2013 tanggal 13 Maret 2013 1245.21/05/2013 03735/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada PimpinanWilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sums el untukbiay a Kegiatan.
    Berdasarkan Perjanjian HibahNomor 900/01 899/BPKAD/2013 dan Nomor 04/PPM.A.RH/BB.A/IX/2013 tanggal 13Mei 2013 1244.21/05/2013 03734/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LembagaPemantau Informasi Publik untuk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 210/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor022/B/LPIPAII/2013 tanggal 13 Maret 2013 1245.21/05/2013 03735/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada PimpinanWilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sums el untukbiay a Kegiatan.
    Berdasarkan Perjanjian HibahNomor 900/01899/BPKAD/2013 dan Nomor 04/PPM.A.RH/BB.A/IX/2013 tanggal 13Mei 2013 1244.21/05/2013 03734/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LembagaPemantau Informasi Publik untuk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 210/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor022/B/LPIP/II/2013 tanggal 13 Maret 2013 1245.21/05/2013 03735/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada PimpinanWilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sums el untukbiay a Kegiatan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
357 — 278
  • Direktur (BUMD) PD SumberDaya di Tempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 8 Oktober2014 yang ditandatangani oleh MATHUR WHUSYAIRI No.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS EKO PURNOMO, S.H.,M.Hum
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. I NYOMAN GDE ANTARA, M.Eng. IPU
193 — 157
  • Pelayanan Informasi Publik, Nomor : P-HM-001-Rev.00, tanggal 3 September 2018
p. Peliputan dan Dokumentasi Keggiatan, Nomor : P-HM-002-Rev.00, tanggal 3 sSeptember 2018
q. Publikasi Kegiatan, Nomor : P-HM-003-Rev.00, tanggal 3 September 2018
r. Survey Kepuasan Masyarakat Nomor : P-HM-004-Rev.00. tanggal 3 September 2018
s. Penerbitan Nota Kesepahaman/MoU, Nomor : P-KS-001, tanggal 3 September 2018
t.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS EKO PURNOMO, S.H.,M.Hum
Terdakwa:
Dr. NYOMAN PUTRA SASTRA, ST.,MT
85 — 40
  • Mahasiswa Pindah kuliah dari Luar UNUD, Nomor : P-PD-005, tanggal 3 September 2018;
    k. Mutasi mahasiswa Pindah kuliah Keluar dari UNUD, Nomor : P-PD-006, tanggal 3 September 2018;
    l. Mutasi Mahasiswa, Nomor : P-PD-007, tanggal 3 September 2018;
    m. Pelayanan legalisir Ijazah, nomor : P-PD-008, tanggal 3 September 2018;
    n. Pelayanan Pencetakan Ijazah, nomor ; P-PD-009, tanggal 3 September 2018;
    o. Pelayanan Informasi
    Publik, Nomor : P-HM-001-Rev.00, tanggal 3 September 2018;
    p. Peliputan dan Dokumentasi Keggiatan, Nomor : P-HM-002-Rev.00, tanggal 3 sSeptember 2018;
    q. Publikasi Kegiatan, Nomor : P-HM-003-Rev.00, tanggal 3 September 2018;
    r. Survey Kepuasan Masyarakat Nomor : P-HM-004-Rev.00. tanggal 3 September 2018;
    s. Penerbitan Nota Kesepahaman/MoU, Nomor : P-KS-001, tanggal 3 September 2018;
    t. Surat Survey Nomor P-KS
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS EKO PURNOMO, S.H.,M.Hum
Terdakwa:
1.I KETUT BUDIARTAWAN, S.Kom, M.Si.
2.I MADE YUSNANTARA
101 — 69
  • mahasiswa Pindah kuliah Keluar dari UNUD, Nomor : P-PD-006, tanggal 3 September 2018;

    l. Mutasi Mahasiswa, Nomor : P-PD-007, tanggal 3 September 2018;

    m. Pelayanan legalisir Ijazah, nomor : P-PD-008, tanggal 3 September 2018;

    n. Pelayanan Pencetakan Ijazah, nomor ; P-PD-009, tanggal 3 September 2018;

    o. Pelayanan Informasi

    Publik, Nomor : P-HM-001-Rev.00, tanggal 3 September 2018;

    p. Peliputan dan Dokumentasi Keggiatan, Nomor : P-HM-002-Rev.00, tanggal 3 sSeptember 2018;

    q. Publikasi Kegiatan, Nomor : P-HM-003-Rev.00, tanggal 3 September 2018

    r. Survey Kepuasan Masyarakat Nomor : P-HM-004-Rev.00. tanggal 3 September 2018;

    s.