Berdasarkanfakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antaraPenggugat dengan Tergugat tidak disebabkan oleh kendala tekhnis ataugeografis, akan tetapi lebih pada adanya kerenggangan psikologis yangmenyebabkan keduanya tidak memiliki niat atau dorongan hati untuk bertemu,berkomunikasi, apalagi untuk hidup bersama, sehingga secara sengajaPenggugat dan Tergugat melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan;Menimbang, bahwa dalam rentang waktu perpisahan tersebut, pihakkeluarga

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Maha Putera Bintang tanggal 04 Mei2012 ;16) Fotokopi Dokumen Tekhnis CV. Maha Putera Bintang ;17) Fotokopi Dokumen Penawaran CV.

Bahwa, Tergugat III (Panitia Pilkades Kertonegoro) telah sengaja telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Perda KabupatenJember Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa pasal 29ayat (2) dan Peraturan Bupati Jember No. 78 tahun 2006 tentangPetunjuk Tekhnis Pemilihan Kades Kab. Jember; Peraturan tersebuttelah memberikan amanat: Tanggung jawab Panitia PemilihanKepala Desa adalah melaksanakan pemilihan Kepala Desasecara lancar dengan memakai azas jujur dan adil.

Olehkarenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriJember agar menyatakan secara hukum bahwa PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Kertonegoro Kecamatan JenggawahKabupaten Jember Hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 yangdiselenggarakan oleh Tergugat Ill bertentangan dengan PerdaKabupaten Jember Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desapasal 29 ayat (2) dan Peraturan Bupati Jember No. 78 tahun 2006tentang Petunjuk Tekhnis Pemilinan Kades Kab. Jember;10.

Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang dilaksanakan olehTergugat Ill (Panitia Pilkades Kertonegoro) pada hari Selasa tanggal 14Mei 2013 bertentangan dengan Perda Kabupaten Jember Nomor: 6tahun 2006 pasal 29 ayat (2) dan) dan Peraturan Bupati Jember No. 78tahun 2006 tentang Petunjuk Tekhnis Pemilinan Kades Kab. Jember; 3 Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.

SINURAT saksi mengenalnya sejak Kegiatan tersebutdan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili;Bahwa yang membuat Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 adalah PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) a.n. DARMAN, S.Sos.

(Syaratsyarat umum kontrak / Syaratsyarat Khususkontrak) DPA ( Daftar Pelaksanaan Anggaran ).Dokumen tersebut diserahkan ke ULP adalah dalam bentuk Hard Copy danSoft Copy.Bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis tersebut adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN. (Saat ini Sdr.

IWAN telahPensiun) terhadap Spesifikasi Tekhnis tersebut diketahui oleh KPA/PPK a.n.JULIANSYAH, S.Sos. yang membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalahStaf Tekhnis di Disnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, dan Sadr.SUSILO, terhadap HPS tersebut diketahui oleh KPA/PPK an.JULIANSYAH, S.Sos. Dasar / Pedoman pembuatan HPS (Harga PerkiraanSendiri) tersebut adalah perbandingan harga Pasar dan harga di lokasikegiatan/Kabupaten serta petunjuk dari PU tentang Harga Satuan. yangmembuat KAK.

(Kerangka Acuan Kerja) adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, terhadap KAK tersebut diketahuioleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos. Dasar / Pedoman pembuatanKAK. (Kerangka Acuan Kerja) Saksi tidak mengetahuinya;Bahwa yang membuat BOQ (Bill Of Quantity) adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, terhadap BOQ tersebutdiketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos.

RASIDIN SIREGAR, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau), menunjuk saksiJULIANSYAH, S.Sos BIN (Alm) ROSIDI selaku Kuasa Pengguna Anggarandan Terdakwa DARMAN, S.Sos Bin (Alm) Fadir Ibrahim selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) an.

No. 3087 K/PDT/2015 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht), mengaku bahwa tanahtanah obyeksengketa sebagai harta gono gini antara Wayan Kondra dengan Ni GustuAyu Made Agustini (Penggugat).Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terhadap gugatan Penggugattersebut adalah kekurangan subyek atau kurang lengkap, halmana sesuaiketentuan dalam hukum acara perdata, terhadap hartaharta bersamamerupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersamasuami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi

No. 3087 K / PDT / 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht), mengaku bahwa tanahtanah obyeksengketa sebagai harta gono gini antara Wayan Kondra dengan Ni GustuAyu Made Agustini (Penggugat).Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terhadap gugatan Penggugattersebut adalah kekurangan subyek atau kurang lengkap, halmana sesuaiketentuan dalam hukum acara perdata, terhadap hartaharta bersamamerupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersamasuami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi

No.3087 K/PDT/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),mengaku bahwa tanahtanah obyek sengketa sebagai harta gono gini antara Wayan Kondra dengan Ni Gustu Ayu Made Agustini (Penggugat).Dan sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata, terhadap hartahartabersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggungbersama suami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi Dan TekhnisPeradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah AgungRl, Jakarta 2008, hal. 101 103), begitu

No. 2152 K/Pdt/2009 Bahwa apabila benar perhitungan perlawanan diajukan dimulai darisaat tanggal disidangkan oleh Majelis Hakim, yakni tanggal 11 Oktober2007, sedangkan perlawanan telah diajukan sejak tanggal 3 September2007, maka jelas terlinat banwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah melanggar aturan yang telah ditetapbkan dalam pedoman tekhnisadministrasi dan tekhnis peradilan perdata umum, yang menetapkanjangka waktu mulai proses registrasi perkara sampai penetapan harisidang yang tidak lebih

ternyata Pemohon dan Pemohon II dan adalahpenduduk Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang KotaBukittinggi, yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan AgamaBukittinggi, maka pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatifPengadilan Agama Bukittingg;Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Itsbat Nikah (PengesahanPerkawinan) dalam rangka pelayanan persidangan terpadu yang dilakukankhusus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 makadipandang halhal yang berkaitan dengan tekhnis

Bahwa dengan demikian Judex Facti yang memeriksa danmengadil i perkara ini dalam memberikan PertimbanganHukum secara tekhnis beracara Hubungan Industrial kurangcermat, kurang teliti, serta keliru member ikanPertimbangan Hukum = yang berakibat Yuridis putusandalamperkara a quo telah cacat hukum dan tidak mempunyai akibathukum sama sekali, oleh karenanya putusan dalam perkara aquo haruslah dibatalkan demi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan dari PemohonKasasi kasasi tersebut Mahkamah Agung

Nomor 33 PK/Pid.Sus/201757)58)59)60)61)62)63)64)1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan PengembanganPermukiman, Lokasi: 1. JI Ampar GadingSembayat, 2. JI Dusun Baruampar Gading , 3 Jl Ampar GadingLubuk Kebur, 4. JI Talang SalingPetai Keriting, 5. Jl Bunga MasKejariKota AgungBundaran, 6.

Jl Simpang Tugu AMDSelingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BiuplanConsultant ;1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi:Jalan Rena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanahAbangPs Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PTCeremonapratama Total Engineering ;Map warna Hijau

Menetapkan agar barang bukti berupa :1) 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan PusatPemerintahan lokasi @Jalan Rumah DinasKantor BupatiKantorKelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas,@ Jalan Simpang EnamLubuk Kebur+Bundahan, @Jalan Desa NapalHal. 41 dari 78 hal. Put.

sekarangDepok, Jawa Barat dan juga mengetahui batasbatasnya (Novum P.7PK);Surat dari Tim Teknis Pengadaan Tanah Kelurahan Limo yang ditandatangani oleh Udin K. tertanggal 19 Februari 2008 perihal UndanganMusyawarah yang ditujukan kepada Rosita Silvia (Bukti Novum P.8 PK);Hasil Kesepakatan sementara dari pihak yang bertemu antara wargaWismamas dan disaksikan oleh pihak BPN dan ditanda tangani masingmasing yang hadir, dimana perihal undangan musyawarah yang ditujukankepada Rosita Silvia dari tim tekhnis

Sertifikat No. 254 Tahun 1985/ DesaLimo, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok dan jugamengetahui batasbatasnya (Vide Novum P.7PK), hal ini membuktikan kegiatanTergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi /Termohon Peninjauan Kembali dalam areatanah terperkara termasuk juga dalam area tanah Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan sah sebagai pemilik atas tanah tersebutdalam Sertifikat Hak Milik No.254/Limo tersebut;Bahwa demikian juga berdasarkan surat dari Tim Tekhnis

Pengadaan tanah KelurahanLimo Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor tanggal 9 Februari 2008 Perihal :Undangan musyawarah yang ditujukan kepada Rosita Silvia (bukti Novum P.8PK)dan Foto Copy Surat hasil kesepakatan sementara yang bertemu antara warga denganWismamas yang disaksikan oleh pihak BPN Kota Depok (Novum P.8aPK) bahwauntuk memenuhi undangan dari Tim Tekhnis Pengadaan tanah Kelurahan LimoKecamatan Sawangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diwakilkan kepada Tuti

Komitmen (PPK) ProgramKegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redistribusi TOL)dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan / Penggunaan danPemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten berdasarkan Surat keputusan KepalaKantor Wilayah BPN Propinsi Banten Nomor : 01I2008 tanggal08 Februari 2008, mempunyai tugas dan wewenang sebagaiberikut :DIKTUM KEEMPAT :1.2.3.Melakukan komitmen sehubungan dengan pelaksanaankegiatan yang dikelolanya ;Menyusun organisasi pelaksana tekhnis

,MH. selaku PPK danTerdakwa II FANI FAHLEVI, A.Ptnh Bin ABDUL GANI SABIselaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK)kegiatan Redistribusi TanahObjek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Bantentidak melakukan Identifikasi berupapenelitian danpengecekan ulang dengan mencocokan data yang diusulkandengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada di KanwilBPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi DadiRahmanhadi, SH.

Komitmen (PPK) Program Kegiatan RedistribusiTanah Objek Landreform (Redistribusi TOL) dan InventarisasiPenguasaan Pemilikan/Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah(IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBanten berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor WilayahBPN Propinsi Banten Nomor : 01l2008 tanggal 08Februari 2008, mempunyai tugas dan wewenang sebagaiberikut :DIKTUM KEEMPAT :1.23.Melakukan komitmen sehubungan dengan pelaksanaankegiatan yang dikelolanya ;Menyusun organisasi pelaksana tekhnis

tonggak pohon mahoni yangberada di kebun daerah lebih kecil dari lebar papan yang bisa dihasilkan sepertiyang dibawa oleh Terdakwa, dan jumlah pohon mahoni yang ada d ikebundaerah tidak bisa memenuhi jumlah seperti jumlah papan yang dibawa olehTerdakwa, sehingga jelas Terdakwa memperoleh kayu jenis mahoni darikawasan hutan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau ijin untukmengangkut/memiliki kKayu jenis mahoni tersebut dan berdasarkan PermenhutNomor: P.18/Menhut II/2007 tentang Petunjuk Tekhnis

pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengankeahlian dan pengetahuan dan ahli.dapat menunjukkan surattugas yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : 090/01/Hutbun/2014,tanggal 04 Pebruari 2014;Bahwa riwayat pendidikan ahli diantaranya pendidikan umum ahliadalah SD (Sekolah Dasar) tamat tahun 1993, SMP (SekolahMenengah Pertama) tamat tahun 1996, dan SMA (SekolahMenengah Atas) sedangkan untuk pendidikan ahli yaitu DiklatPolhut tahun 2009, Diklat Pengawas Tenaga Tekhnis

Pelabuhan Il (Persero) Cabang Panjang (Tergugat) dengan DPW APBMICabang Panjang tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan bongkar muatdi terminal curah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK)Pelabuhan Panjang Nomor : 026/APBMVLPG/VIV2012 dan NomorHK.566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012, dimana isi kesepakatan bersamatersebut intinya menyepakati 2 (dua) hal antara lain sebagaimana yang telahdisebutkan dalam poin 10 gugatan aquo.Bahwa Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani dan disetujui

Terbandingmeminta dengan hormatkepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untukberkenan memberikan putusan sebagai berikut:PRIMAIR:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan menolak Bandingpara Pembanding untuk seluruhnya; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 7Desember 2015; Menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor:025/APBMVLPG/VIV2012 dannomor: HK.566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis

Ttn.Bahwa riwayat pendidikan dan jabatan ahli adalah:Riwayat Pendidikan Formal:SD tamat tahun 1981.SMP tamat tahun 1984.SMA tamat tahun 1987.Sarjana Kedokteran Hewan Unsyiah tamat tahun 1992.Pasca Sarjana Magister Manajemen Unsyiah tamat tahun 2003.Riwayat Pendidikan Non Formal:Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yangdiperdagangkan pada tahun 2001 di Banda Aceh.Bimbingan Tekhnis Review Of Significant Trade CITES SpeciesAppendix II di Bogor tahun 2014.Riwayat Pekerjaan.Tahun 19992000

Aceh.Tahun 2000 Ajun Tekhnisi Bidang Konservasi Jenis di BKSDA Aceh.Tahun 2001 Tekhnis Bidang Konservasi Jenis/Pengendali EkosistemHutan Pertama Penata Muda Tingkat I/IIIb.Tahun 2008 Pengendali Ekosistem Hutan Muda Penata Ill/c.Tahun 2010 Pengendali Ekosistem Hutan Muda Penata Tingkat I/Illd.Tahun 2012 sampai dengan sekarang Pengendali Ekosistem HutanMadya Pembina IV/a.Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127 /Pid.BLH/2018/PN.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/jasamelakukan evaluasi administrasi dan tekhnis terhadapperusahaan yang memasukkan penawaran dan berdasarkanevaluasi yang dilakukan, peserta lelang atas nama CVDerestu.

KepalaDinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal yang juga selaku KuasaPengguna Anggaran membentuk beberapa kepanitiaan yang antaralain terdiri daria) Menunjuk Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), yakni PRIYANTO KUSNODO, SPi.b) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yangterdiri darie Ketua : KELIK HARYONO, SPIe Sekertaris : EDY PURNOVOe Anggota : DIANANTO HARRY S,Mdc) Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa,yang terdiri dari:e Ketua : SIRAT MARDANUS, SPIe Sekertaris : Dra.

Menimbang, bahwa ketika menandatangani Berita AcaraPemeriksaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut,seluruh Panitia Pemeriksa Kegiatan,Pejabat .............:068Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Plt.

Kepala Dinas Kelautan dan PertanianKota Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau telah terbuktitidak melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya maka Panitia Pemeriksa Kegiatan PengadaanBarang/Jasa, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPlt.

Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegalselaku KuasaPTC WIN, cesusne seme ov x nee Pengguna Anggaran telah terbukti melakukan penyalahgunaankewenangan ;Menimbang, bahwa karena Panitia Pemeriksa KegiatanPengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Plt.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a.b.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;>oQ =j.k..

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a.b.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi;" Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;>oQ =i:k..

Memeberikan bantuan tekhnis langsung kepada TPKK dan kelompokmengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran;g. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPKK dan kelompok secara berkalaatau sesuai kebutuhan;h. Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendamping distrikdan PJOK untuk dana operasional perencanaan;i. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendamping distrik danPJOK;j.

Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri SaksiYAFET JIKWA mencari orangorang yang mau ditunjuk menjadi TPKD diDistrik Kelila tanoa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yangdiatur dalam Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaan Dana UrusanHal. 29 dari 158 hal. Put.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a. Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal); Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.

MANARMAN masingmasing selaku Pengawas lapangan, maka IRSONJUNAIDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan HERI YANTO(DPO) Direktur CV.

MANARMAN selaku Pengawas Lapangan II (dua),adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan danmelaporkan kemajuan / perkembangan pekerjaan dilapangan kepada IRSONJUNAIDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)e Bahwa dana proyek penetrasi jalan Talang Rami TalangBeringin Penyabungan tahun 2011 sudah dicairkanseluruhnya (100 %), dengan 4 (empat) tahapan pencairan,yakni :5.

MANARMAN selakuPengawas Lapangan II (dua), adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanpekerjaan fisik di lapangan dan melaporkan kemajuan / perkembangan pekerjaan dilapangankepada IRSON JUNAIDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari tugas pokoknya tersebut paraterdakwa telah menyetujui dan menandatangani laporan administrasi guna pencairan danproyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami Talang Beringin Penyabungan tahun 2011di Kab.

Saksi Hon Syahri selaku ketua Tim PHO membuat berita acara, berupa:a) berita acara pemeriksaan tekhnis lapanganb) lampiran berita acara pemeriksaan tekhnis lapangan,c) berita acara pemeriksaan administratif dan prosedur;yang pada intinya menyatakan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami TalangBeringin Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab.

Utama dilarang menempatkan sertamengoperasikan mesin dan peralatan yang digunakan untukoperasi produksi didarat.Bahwa apabila PT Meitha Perkasa Utama tidak dapat melaksanakanseluruh ketentuan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, makaPemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan mencabut IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Meitha PerkasaUtama.Bahwa sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraNomor : 1072/30/DBM/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihalpertimbangan tekhnis

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan,sekalipun Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi telah memberikankesempatan kepada Penggugat/Terbanding/ Termohon kasasi selakuPemegang IUP untuk memperbaiki kelalaiannya dan ataumelaksanakan kewajibannya, sebagaimana Surat Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor : 1072/30/DBM/2011 tanggal 4 Oktober2011 perihal pertimbangan tekhnis ( Bukti T 4 ), dengan mencabutSurat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167 Tahun2012, tanggal 12

Meitha Perkasa Utama dilokasiWilayah Laut Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten BolaangMongondow Timur oleh Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi, telahdilakukan sesuai mekanisme dan prosedur perundangundangan yangberlaku sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalamPasal 151 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara dan juga sebagaimana Surat Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor : 1072/30/DBM/2011 tanggal 4 Oktober 2011perihal pertimbangan tekhnis