Ditemukan 634 data
71 — 12
LapanganHidayat Jorong Grastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten PasamanBarat atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah ukum Pengadilan Negeri PasamanBamengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp. 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus riburupiah) dan (satu) unit HP Merit Sony Ericson K 770 I No. IMEI 352384023264379 warna coklatyang sama sekali atau Stbagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik korban YUBDI Bin H.Usman Pgl.
22 — 3
Panti dan kemudian berhenti sejenak karenacapek dan selanjutnya terdakwa istirahat di warung kosong di depan rumahsaksi kortan SAINI dan melihat 1 (satu) unit sepeda pancai merit PHOENIXwama Hijau dklepan rumah dalam keadaan tidak tericunci, selanjutnya munculniat terdakwa mengambil sepeda tersebut, kemudian setelah situi amanterdakwa memasuki halaman rumah saksi korban SAINI dan kemudianmengambil sepeda tersebut dan menuntunnya kemudian setelah sampaidipinggir jalan terdakwa menaikinya dan berian
PONTI LUKWINANTI,SH
Terdakwa:
YANA MAULANA BIN EMAN SUHERMAN
31 — 9
sesampainya di Terminal Kalideres JakartaBarat, kKemudian terdakwa mengajak dua orang wanita tetersebut keSemanan Rt. 002/Rw. 007 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres,Jakarta Barat, dengan alasan terdakwa akan menyeken foto saksi NIKENOKTATIARA yang ada di HP milik saksi NIKEN OKTATIARA.Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2018 sekira jam 12.00wib di Semanan Rt. 002/Rw. 007 Kelurahan Semanan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat, terdakwa meminta saksi NIKEN OKTATIARAuntuk memberikan HP merit
1.H EDY SUPRIADI
2.RITA WARSIHAYATI
3.URIP PERMANA SIDIK
4.SYARIPUDIN MARZUKI
Tergugat:
BUPATI BEKASI
72 — 39
BupatiBekasi, Komisi Aparatur Sipil Negara kemudian mengeluarkanHalaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.BDG.surat Nomor B509/KASN/2/2017 Hal Rekomendasi ataspelanggaran Sistem Merit, (yang merekomendasikan kepadaBupati Bekasi yang pada saat itu telan kembali aktif dari cutiPikada in casu Tergugat) sebagai Pejabat PembinaKepegawaian, AQ ar :n nnn nnn n nen en ene nn nee n en enenennMeninjau kembali 2 (dua) Keputusan Plt.
Tergugat telah mendapatkan Rekomendasi KASN untuk menetapkanObjek Sengketa yakni Rekomendasi Nomor: B509/KASN/2/2017,Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.BDG.tertanggal 16 Pebruari 2017 perihal Rekomendasi atas PelanggaranSistem Merit, menyatakan ;a.
> Pertama, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B509/KASN/2/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Rekomendasiatas pelanggaran Sistem Merit (Bukti T15);Pada pokoknya menyatakan :a. Bahwa rekomendari KASN paragraf 3 Halaman 1 ..................
;Pasal 100, berbuny :Ayat (1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerahdilaksanakan berdasarkan sistem merit. ;3.
(KASN)No. 8.509/KSN/2/2017 tertanggal 16 Pebruari 2017Hal : Rekomendasi atas Pelanggaran Sisten Merit. (Buktisesuai dengan aslinya).;ene nen neenne nee17 Bukti T16 : Fotocopy Berita Acara Baperjakat No. 821.2/530BKPPD/2017 tertanggal 17 Fepbruari 2017 + Lampiran.(Bukti Sesuai dengan aslinya) ;18 Bukti T17 : Fotocopy Surat Bupati Bekasi No. 800/522BKPPD,tanggal 17 Pebruari 2017 ditujukan kepada Menteri DalamNegeri up.
107 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 6 April 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan program retensi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak termasuk merit increase tahun 2020;3) Memerintahkan Tergugat memanggil dan menyerahkan surat keterangan kerja (paklaring) kepada Penggugat;4) Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat penalti atau ganti rugi sisa kontrak (ikatan dinas
31 — 20
deals wcieanl tid aaa mninh valinehciaadiaianlaniain dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yangpentin sietePemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu mji terhadapermohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasanjkaphya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil permohonan Pemohon a quo j an tudabts datuha Wabie Holden akan monirbena ih eebukti P serte 2 (dua) orang sakel yang diajukan Pemohon di persidangan, Merit
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 508 K/TUN/2016UndangUndang ini adalah adalah agar ASN dapat menjalankantugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan manajemen ASNyang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antarakualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalamrekrutmen, pengangkatan dan penempatan, dan promosi padajabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalandengan tata kelola pemerintahan yang baik.Bahwa hal yang menjadi dasar penguatan filosofi di atas dikuatkanoleh
Pasal 1 angka 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yangmenyatakan: ssistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASNyang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secadaradil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,umum atau kondisi kecacatan..Bahwa berlandaskan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 makaPemohon Kasasi melalui Surat Pengumuman Nomor75219/A.A3/KP/2015 tentang Pelaksanaan Talent Mapping JabatanAdministrasi
SYUKRI, SH.
Terdakwa:
FIRMANTORIS GULTOM Anak dari MARTUA GULTOM
25 — 12
sani dilaeiadpemesaan ahs) BAVGPOL KOKO JATMIKG dan sake) BRGPOL LiceARDIANS YAH menemokan 2 dua bah heros ooklal yang berigkan daunlbahan yang diduga Narkotka Golongan dari dalam tas koper warm Nisethat TE cod A eater,Piven clare, Fer: Ee a aDipindai dengan CamScannerYANG Marfan tertaicwn di begat wettnh kane kendangan bert PeliPioenor Patra) AL AeBatre Trvedaiewea rrewrebi) Gaurd bahan yang diduge harkotke jeres ganjaeT HOHALL Leda meerysurryal isin enti peqahat yang terweracg. atten teetiabcary merit
NASEN S Pd
Tergugat:
BUPATI BEKASI
107 — 59
BupatiBekasi, Komisi Aparatur Sipil Negara kemudian mengeluarkansurat Nomor B509/KASN/2/2017 Hal Rekomendasi ataspelanggaran Sistem Merit, (yang merekomendasikan kepadaBupati Bekasi yang pada saat itu telah kembali aktif dari cutiPilkadain casu Tergugat) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian,agar : Meninjau kembali 2 (dua) Keputusan Plt. Bupati Bekasi,yaitu.
Tergugat telah mendapatkan Rekomendasi KASN untuk menetapkanObjek Sengketa yakni Rekomendasi Nomor: B509/KASN/2/2017,tertanggal 16 Pebruari 2017 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit, menyatakan ;a.
Dalammenetapkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan kepada 4 (empat) surat, sebagai berikut :> Pertama, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B509/KASN/2/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas pelanggaran Sistem Merit (Bukti T15); Pada pokoknya menyatakan :a. Bahwa rekomendari KASN paragraf 3 Halaman 1 ..................
;ditemukan adanya pelanggaran Sistem Merit terkaitMutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebutsebagaimana diatur UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta pemberhentiandari jabatan sebagaiman diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;Oleh karena itu KASN menyampaikan rekomendasi kepadasaudara Bupati Bekasi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaiansebagaimana tercantum
Pasal 100, berbunyi:Ayat (1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerahdilaksanakan berdasarkan sistem merit.3.
13 — 2
Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Merit Eka Sri Muliati, Amd. Keb binti Gunawan) ;3.
59 — 20
Seed . ink mambayar seluruh biayaPeshara ini dan jka Majlis berpondapat tan, mohen putiesam yang seadll eihadap gugaian maupun jawaban pana1 Mets Hakim memandang per untuk Taka GURL merit aegala hal ited: yang tesla tercantumacarasidang yang dianggap telah termuat don tik terpishkan dalam kn = fn sebagai rnpertara sun Psa 548 can Peratran Maaman Aging RepIndomesh Nemar 1 Tahun 2076, maka Majein Hakimmnerintahkan kepada para plhak untuk menempuh proses mediasi danSante, f Ketus Majels meneringkan
Terbanding/Tergugat : BUPATI WAKATOBI
107 — 59
Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Komisi Aparatur Sipil NegaraHalaman 3 dari 27 halaman putusan Nomor 31/PDT/2021/PT KDI13.14.15.16.mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan langsung kepada Tergugatselaku Pejabat Pembina Kepegawaian, perihal atas Pengaduan DugaanSistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, yang padapokok Rekomendasi tersebut disebutkan bahwa mengembalikan ASN(Penggugat) yang diberhentikan dari jabatannya ke jabatan semula atau kejabatan lain yang setara karena prosedur
Penggugat mengadukan SuratKeputusan Bupati Wakatobi Nomor : 636 Tahun 2018 ke Komisi AparaturSipil Negara, oleh karena surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugatdan Banding Administrasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tidakHalaman 4 dari 27 halaman putusan Nomor 31/PDT/2021/PT KDI19.20.21.22.ditanggapi;Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Komisi Aparatur Sipil Negaramengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan langsung kepada Tergugatselaku Pejabat Pembina Kepegawaian, perihal atas Pengaduan DugaanSistem Merit
(Bukti P14):Bahwa Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 448 Tahun 2019 tanggal 8Agustus 2019 tersebut, diterbitkan oleh Tergugat dengan memperhatikanSurat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B 2040/KASN/6/2019tanggal 26 Juni 2019 tentang Rekomendasi atas Pengaduan DugaanPelanggaran Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobitersebut, sesungguhnya hanya akal akalan belaka atau setengah hati olehkarena Tergugat memang sengaja menghancurkan karier Penggugat karenaterbukti Surat
149 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 48 K/TUN/2017a)Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan hasil akhir darifungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dalamPasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara yang menyatakan: "KASN berfungsimengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kodeperilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakandan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah";Berdasarkan Pasal 32 (1) huruf a UndangUndang Nomor 5Tahun 2014
Tindakan/keputusan para Penjabat Bupati/PenjabatWalikota tersebut mengakibatkan keresahan dan kerugianbagi para pegawai serta menimbulkan ketidakpastianpembinaan karier bagi para ASN yang bersangkutan;c) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa bertujuan untuk memastikanefektivitas penerapan merit sistem dalam kebijakan danpenyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan instansipemerintah pusat maupun di daerah sesuai dengan tugas,fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud
Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN;b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, danberfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif,efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Halaman 50 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017Cc)e)d.
Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaiankinerja".Berdasarkan Pasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan:"KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dankode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN pada Instansi Pemerintah;Berdasarkan Pasal 31 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014dinyatakan:(1) KASN bertugas:a. Menjaga netralitas Pegawai ASN;b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; danc.
Melakukan penelusuran data dan informasi terhadappelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan ManajemenASN pada Instansi Pemerintah;b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi PegawaiASN sebagai pemersatu bangsa;c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar sertakode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsasendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kodeetik dan kode perilaku Pegawai ASN; dane.
16 — 0
sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaperceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga yangberkepanjangan dan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besarlagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibarat yang termuat dalamKitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:alol.g oolY IVasls gSlyy loci plalljgz Wig rasaUsLace Lis acolal ice alslalia blaa blagl wigel IVa 96 >j;llabacsloiMgol cp Merit
227 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 583 K/TUN/2020sebagai Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yangmemiliki fungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepadaAnggota Korps ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaransistem merit dan mengalami masalanh Hukum dalam melaksanakantugasnya;bahwa in casu Penggugat/Pemohon Kasasi menggunakan KuasaInsidentil atas dasar hubungan pekerjaan bukan hubungan keluargasedarah, hal ini dapat dibenarkan sebagaimana dibenarkannyaOrganisasi Serikat pekerja/ouruh
139 — 62
Bahwa segala hakhak yang diterima PENGGUGAT berasal dariTERGUGAT,namun = secara administrasi pembayarannya = melaluiPT.Baramutiara prima,bahkan sampai kenaikan Gaji atas KinerjaPENGGUGAT (Merit Increase) yang menentukan adalah TERGUGAT ,namunpembayaranya secara Administrasi melalui PT.Baramutiara Prima,mengingatTERGUGAT dan PT.Baramutiara prima tergabung dalam Gunung SewuGroup (Holding Company)Bahwa tertanggal 7 Desember 2012, PENGGUGAT diangkat sebagaiPresiden Direktur di PT.Baramutira prima,dimana
Foto copy Merit Increase Tahun 2013 (kenaikan gaji) (Bukti P8 sesuai denganasli);9. Foto copy Merit Increase Tahun 2014 (kenaikan gaji) (Bukti P9 sesuai denganasli);Hal, 20 Putusan No. 326/Pdt. SusPHI. G/2018/PN.JKT.PST40.Foto copy Terjemahan Merit Increase Tahun 2013 (Bukti P10 sesuai dengan~asii);41.Foto copy Terjemahan Merit Increase Tahun 2014 (Bukti P11 sesuai denganasli);42.Foto copy Gugatan No.154/Pdt.Sus/PHI/2017/PN.Jkt.Pst (bukti P12 fotocopy);43.
352 — 8
Bangka Tengah tersebutadalah 2 (dua) unit alat berat Exavator PC merk Komatzu wama kuningdan 1 (satu) unit alat berat Exavator PC merit Hitachi wama orange.Bahwa operator dari 1 (sab) unit alat berat Exavator pc merk Komatzuwama kuning lamnya adalah Saksi Bambang Surianto Alias Alim BinJunaidi;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;4.
Sqllanggal 26 Marel 2015 sokira 11 30 WIB di JI To lb Kel Oul KecPangkaian Baru Kab Bangka Tengah lersebul saya Sedan berada dilokosl penanibangan lanah urug dl JI Ta ib Kel Dul Kec Pangkaian BaruKab Bangka Tengah lersebul sedang mongoporasikan alat beral berupaexavator/PC Saksi menerangkan bahwa Alal be rat exavalor/PC yangsaya operasikan (opera ton) adalah merit KOMATSU model PC200wama kuning tanpa izin; Bahwa Alat beral exavator/PC adalah merk KOMATSU model PC200wama kuning lanpa no sen yang saya
302 — 174
., MMTERTANGGAL O04 OKTOBER 2019, secara nyata telahmengabaikan hak asasi pribadi Penggugat dengan melakukanpembunuhan karakter dan karier Penggugat serta mengabaikanrencana aksi program percepatan reformasi birokrasi, yaknidiantaranya program sistem promosi PNS secara terbuka denganmelakukan pengisian jabatan yang lowong secara kompetitifdengan didasarkan pada sistem merit;Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan terhadapKEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR : 180.637.XTAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN
Rejang Lebongselama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B83/KASN/1/2020 perihal Rekomendasi atas Dugaan PelanggaranSistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebongtertanggal 7 Januari 2020, tergugat menerbitkan Keputusan BupatiRejang Lebong a quo dilatarbelakangi dari hasil kompetensisehingga tidak direkomendasikan untuk menduduki kembalijabatan Pimpinan Tinggi Pratama, belum melaporkan capaiankinerja triwulan ke3 Tahun 2019 sampai
dengan tanggal 25september 2019, realisasi penyerapan anggaran sampai dengantanggal 24 September 2019 masih rendah~= (28,45%),dipertimbangan untuk ditempatkan menjadi pelaksana pada DinasPemberdayaan Masyarakat Desa serta direkomedasikan untukmengikuti seleksi terbuka atau lelang jabatan Pimpinan TinggiPratama sesuai dengan Kompetensinya;Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B83/KASN/1/2020 perihal Rekomendasi atas Dugaan PelanggaranSistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasal 162Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, polakarier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karierPNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsipSistem Merit. Pasal 1 angka 24Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yangberdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secaraadil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakangpolitik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
,MM tanggal 30 Desember 2019(Sesuaidengan aslinya); Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B83/KASN/1/2020 Kepada Bupati Rejang Lebong (SelakuPejabat Pembina Kepegawaian) Hal Rekomendasi atasDugaan Pelanggaran Sistem Merit DilingkunganPemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 7 Januari2020 (Fotokopi sesual dengan fotokopi);Surat Kuasa Hukum Benny lIrawan,SE.,.MM Nomor :03/LBHNRD/UM/XII/2019 kepada Gubernur BengkuluPerihal Banding Administratif atas Keputusan BupatiRejang Lebong Nomor:SK.180.637
89 — 13
Pasien datang pucat sekali, nafas 1 : 1 dan selang 5 merit pasienmeninggal dunia;3. Terdapat luka robek pada lipatan paPa panjang lebih kurang 20 cm,dalam lebih kurang 3 cm ;4.
Pasien datang pucat sekali, nafas 1 : 1 dan selang 5 merit pasienmeninggal dunia;3. Terdapat luka robek pada lipatan paha panjang lebih kurang 20 cm,dalam lebih kurang 3 cm ;4.
77 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
lowongan jabatan Pimpinan Tinggi agar diumumkansecara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalul papan pengumuman,dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media online/internet)";Hal ini karena tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan rekruitmenatau yang dikenal dengan lelang jabatan yang dilakukan Tergugat tidakdilakukan secara terbuka jabatanjabatan mana yang lowong untukdidaftar dan diisi oleh peserta lelang jabatan, Adil dan Kompetitif sertamengabaikan prinsipprinsip dalam sistim merit
Penggugat dengan melakukan pembunuhan karakter dan karierPara Penggugat; Disamping itu dalam proses lelang jabatan danrekruitmen yang dilakukan Tergugat tidak dilakukan secara terbukasebagaimana yang diatur dan diisyaratkan dalam Permenpan & RBNomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan PimpinanTinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, tetapi lelangjabatan dan rekruitmen yang dilakukan Tergugat terkesan tertutup dandiskriminasi serta mengabaikan prinsipprinsip dalam sistem merit
Surat Keputusan Nomor: 821.22.332015tanggal 12 Februari 2015 tersebut telah menyalahgunakan kewenanganyang ada padanya dengan bertindak sewenangwenang denganmemberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab,alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan mendudukkan ParaPenggugat dalam jabatan nonstruktural masingmasing sebagai wakilketua dan anggota KP3S yang tidak jelas dasar hukumnya, sertaHalaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2016mengabaikan prinsipprinsip sistem merit
Hj.NORMA BAKIR, MSi, dan diangkat kembali dalam jabatan baru, adalahdidasarkan pada Hasil Seleksi Jabatan Secara Terbuka yang berkompetisi.dengan menggunakan sistim merit berbasis kompetensi, kwalifikasi, dankinerja sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara; Karena itu Keputusan Tergugat Nomor:821.29.32.2015 tanggal 12 Februari 2015 semata mata berdasarkan HasilSeleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dimaksudkan untuk menemukanAparatur Sipil Negara yang