Ditemukan 205088 data
82 — 36
Nama lengkap : Toni Sadewa Alias Toni Asri Jaya Alias Toni Bin Hadmis;Tempat lahir : Sungai Penuh (Kerinci); Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Juni 1978; Jenis kelamin : Laki-laki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kota Sungai Penuh RT 03 Kel. Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh Kab. KerinciA g a m a : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;
JMBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Toni Sadewa Alias Toni Asri Jaya Alias Toni BinHadmis;Tempat lahir : Sungai Penuh (Kerinci);Umur/tanggal lahir :39 Tahun / 6 Juni 1978;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kota Sungai Penuh RT 03 Kel.
Sungai Penuh Kec.Sungai Penuh Kab. KerinciAgama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN)berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober2017;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;3.
21 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PURIAYU LESTARI vs BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE, dkk
Tergugat:
DIDIK RACHMAT WAHYUDI
57 — 12
SUNGAI BUDI
Tergugat:
DIDIK RACHMAT WAHYUDI
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Suriansyah
79 — 17
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Suriansyah
149 — 83
JUMRIAH JURI BINTI BAHRAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,Berkedudukan di Jalan Kamboja No. 2 Kandangan. Dalam hal inimemberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 172/KP04/IX/2011, tertanggal 7 September 2011 kepada :Halaman dari 24 Putusan No. 20/G /2011/PTUN.BJM.1. MUKHLIS IRFANY, SH. : Kepala Seksi Sengketa, Konflik, danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu SungaiSelatan ;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 9 tanggal 5 Januari Tahun2011, Surat Ukur 01/HYG/2011 yang terletak di Jalan Tugu 2 Januari 1949 RT. 1 RW. 1Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Luas 334 m?,atas nama H. SUKRAN Bin MAYUNUS (Alm).3.
Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 9 Tahun2011, Surat Ukur No. 01/HYG/2011 yang diterbitkan oleh Tergugat yang terletak diJalan Tugu 2 Januari 1949 RT. 1 RW. 1 Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara,Kabupaten Hulu Sungai Selatan Luas 334 m?, atas nama H. SUKRAN Bin MAYUNUS(Alm).4.
Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, PropinsiKalimantan Selatan, atas nama Haji Sukran Bin Mayunus, tertanggal 5 Januari2011;T25: Foto copy sesuai dengan copynya gugatan Hairan Bin H.
Hulu Sungai Selatan tidak hadir ;Bahwa yang melakukan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat PaniteraPengganti dengan disaksikan oleh Majelis Hakim ;Bahwa saksi tidak diperbolehkan melihat warkah sertipikat atas nama H. SukranBin Mayunus di Kantor Pertanahan Kab.
100 — 25
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22) Lawan TOMMY LANTANG
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22)berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Makassar, selanjutnya disebutSGDAQA sess: cone acy enmenereeeeenennese cane SOeaRE Hint TERRE On one co one UGATPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar : Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassartentang penunjukkan Majelis Hakim ; Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan harisidang ; Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara yang
PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Putusan No. 05/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mks Hal 1Makassar dengan register No: 05/Pdt.SusPHl/2016/PN.Mks, tertanggal 19 Januari2016 telah mengajukan dalildalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah anggota Federasi Pertambangan dan Energi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (FPESBSI) di tingkat perusahaan yang bekerja diSPBU Sungai
Bahwa Tergugat merupakan pemilik perusahaan SPBU Gunung Sari74.902.09, SPBU Sungai Saddang 74.901.22 dan SPBU Hasanuddin74.901.10 ;Bahwa Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Penggugat sesuai pasal 1angka 15 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sejaktanggal 10 Agustus 2013 sampai adanya penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;.
Bahwa Tergugat melakukan penutupan perusahaan (lock out) secara sepihakdi SPBU Sungai Saddang 74.901.22 pada tanggal 26 Maret 2015 tanpa adapemberitahuan kepada Penggugat ataupun kepada Pengurus Serikat Buruh(ditingkat Perusahaan/federasi/Korwil) yang bertentangan pasal 148 UndangUndang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa Tergugat mengeluarkan rincian pesangon karena perusahaan tidakdapat mempekerjakan karyawannya yang bekerja di SPBU Sungai Saddang74.901.22 dengan
41 — 5
-Kepala Kejaksaan Negeri Sungai PenuhLawan- Danial Bin M. Lizin S
PUTUSANNomor 25 /Pdt.G/2014/PN.SPnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutusperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH, berdasarkan SuratKuasa Subsitusi Nomor : 1392/N.5.13/10/2014, Tanggal 13Oktober 2014, yang dalam hal ini diwakili oleh :1 DEDE SETIAWAN.
SH, Jabatan: Jaksa PengacaraNegara, Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai PenuhProv. Jambi;2 MURSYIDI. SH, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara,Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov.Jambi;3. M. ARSYAD. SH, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara,Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov.Jambi;4 MARIO NARDO S. SH, Jabatan: Jaksa PengacaraNegara, Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai PenuhProv. Jambi;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:DANIAL Bin M. LIZIN.
Penuh padatanggal 22 Oktober 2014 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2014/ PN.SPn, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:A DasarDasar Gugatan:1 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 46/PID.B/1988/PN/SPN Tanggal 23 November 1990 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht) yang dalam amar putusannya berbunyi :e Menyatakan Terdakwa DANIAL Bin M.
Jambi,diubah menjadi berdomisili di Desa Muak Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten KerinciPropinsi Jambi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1 Penggugat tidak mempunyai kualitas kedudukan untuk mengajukan gugatan inike Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
Penggugat mengakui bahwa dirinya adalahKepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pengacara Negara yang secarahukum sebagai penerima kuasa tidak dalam kedudukan sebagai pemilik. Olehkarena itu penggugat sendiri tidak memiliki hak atas keuangan negarasebagaimana dalam tuntutan penggugat.
86 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
EEN YUNIAWATI vs BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) CITARUM, dkk
382 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sukino bin Sagino; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
63 — 17
DARSON;KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( KPPT ) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;
I, Kelurahan Karang Jawa Muka, Kecamatan Padang Batung,Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS).Selanjutnya disebut sebagai... PENGGUGAT / PEMBANDING ;MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( KPPT )KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, Berkedudukan di JalanPangeran Antasari No. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Dengan ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa KhususTertanggal 28 Maret 2011, kepada : 1.
., Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Hulu Sungai Selatan ; 2.H. YUSTISIANSYAH, SH., Jabatan Plt. Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; 3. FITRI, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten HuluSungai Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai ....
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Sukarti
69 — 59
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Sukarti
136 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22), tersebut tidak dapat diterima;
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22) VS TOMMY LANTANG
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG74.901.22), diwakili oleh Muh. Ali Murad, selaku Direktur,berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Makassar,dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Ibrahim, BSc.,Karyawan PT.
Saddang 74.901.22 sejak tanggal 1 April 2010dengan jabatan sebagai operator SPBU;Bahwa Tergugat merupakan pemilik perusahaan SPBU Gunung Sari74.902.09, SPBU Sungai Saddang 74.901.22 dan SPBU Hasanuddin74.901.10;3.
Penggugat adalah salah satu pekerja/Operator di SPBU Sungai Saddang(74.901.22) Makassar Dari jumlah operator yang bekerja pada saat itusebanyak 12 (dua belas) orang;Dari 12 (dua belas) orang pekerja/operator, 9 (sembilan) orang sudahmenerima pesangon pada tanggal 21 Mei 2015 dan dibuatkan PersetujuanBersama Yang diketahui Oleh Kepala Dinas dan Mediator HubunganIndustrial Pemerintah Kota Makassar/Dinas Tenaga Kerja;5.
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG74.901.22), tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Halaman 14 dari 15 hal. Put.
SILVIANDAENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22), tersebut tidakdapat diterima;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 olehDr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr.
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
135 — 177
Penggugat:
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTASRUANG TERBUKA HIJAU DAN RUANGPUBLIKHalaman 10 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.G/2018/PN KdrDI SUNGAI BRANTASMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,Menimbang:a. bahwa Dihaturkan berdasarkan Pasal 12 PeraturanMenteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat NomcrO1/PRT/M/2C16 tentang Tata Cara PerizinanPengusahaan Sumber Daya Air dan PenggunaanSumber Daya Air, izin penggunaan sumber daya air padawilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintasprovinsi, dan wilayah sungai strategis nasional
lintas negara,wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasionaldiberikan oleh Menteri; Pemegang, Tertuang pada ; Izin sebagaimanadimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B, nomor ; 4 .
Adalah tidak benar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantasmenerbitkan surat palsu. sehingga dapat merugikan orang lain(Penggugat) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selakupengelola Sungai Brantas tidak pernah mengenal Penggugat dan belumpernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Teknik Pemanfaatan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air atas nama Penggugatartinya apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkanruang Sungai Brantas tanpa ijin adalah merupakan perbuatan pidanadan
Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Brantas telah menerbitkan suratnomor HK.03Am/212/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangRekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatanpembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sungai Brantas.2.
Tanggal 20 September2016Sekretaris Daerah atas nama Walikota Kediri membuat PermohonanRekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bantaran Sungai Kepada KepalaBalai Besar Wilayah Sungai Brantas dengan Nomor Surat:660/248/419.48/2016..
148 — 32
- TUREZA SATEPA- melawan- PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN- KEPALA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II SNVT PJPA WS. BARITO, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Bahwa bidang tanah yang dimiliki pemohon tersebut berada dalam lokasipembangunan Daerah lrigasi Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 217 Tahun 2015 Tanggal25 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Daerah IrigasiAmandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.3.
lrigasi Daerahlrigasi Amandit Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (T.II. 5) ; 2 ( dua ) lembar photo copy Berita Acara Kesepakatan yangdilakukan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 Nomor :311.1/63.06/100/VIII/2016 (T.II.6) ;Photo copy surat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sekretariat Daerah, Nomor : 590/149/Tapem tanggal 6 Pebruari2015 perihal Pemberitahuan Pengadaan Tanah Untuk Daerahlrigasi Amandit (T.II. 7) ;Photo copy surat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Sekretariat Daerah
Amandit Kabuopaten Hulu Sungai Selatan (T.Il. 14) ; Photo copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 30/Pdt.P/2016/PN.Kgn tanggal 14 Desember 2016 (T.II. 15) ;Photo copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenHulu Sungai Selatan Nomor : 025/KEP63.06/IV/2016 tanggal 04April 2016 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana PengadaanTanah Untuk Pembangunan Jaringan lrigasi Daerah lrigasi AmanditDi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Sekretariat (T.II.16); suratsurat bukti tersebut telah
Saksi TAFRINS YAH : Bahwa saksi adalah Asisten Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjelaskan masalah rapat tanggal 19 Januari 2017 dan rapat tanggal 30 Januari 2017. Bahwa rapat tanggal 19 Januari 2017 saksi yang ditugaskan olehPimpinan untuk memimpin rapat atau musyawarah tersebut danyang hadir wakt itu Camat Kandangan, Camat Sungai raya, CamatPadang Batung dan ada juga dari Balai Sungai.
Sungai Raya.
Tergugat:
5.Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Balai Wilayah Sungai Papua
6.Ketua Pokja Pemilihan 2SDA21
7.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai Dan Pantai I Balai Wilayah Sungai Papua
263 — 0
Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
Surat yang diterbitkan oleh Kepala SNVT, Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I, dan POKJA 2SDA21, Nomor:PB.03.01-PJSA/01 tertanggal 30 April 2021, Perihal Penyampaiaan Informasi Kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Papua;
3.
Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut: Surat yang diterbitkan oleh Kepala SNVT, Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I, dan POKJA 2SDA21, Nomor : PB.03.01-PJSA/01 tertanggal 30 April 2021, Perihal Penyampaiaan Informasi Kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Papua;
4.
TUNAS MANDIRI PAPUA
Tergugat:
5.Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Balai Wilayah Sungai Papua
6.Ketua Pokja Pemilihan 2SDA21
7.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai Dan Pantai I Balai Wilayah Sungai Papua
LIU KUI KHIM
Tergugat:
Kepala Desa Sungai Pangkalan II
Turut Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR DUA SUNGAI RAYA
51 — 21
Penggugat:
LIU KUI KHIM
Tergugat:
Kepala Desa Sungai Pangkalan II
Turut Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR DUA SUNGAI RAYAPdt.1.C.2 PENETAPANNomor 2/Pdt.G/2019/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Liu Kui Khim, berkedudukan di Sungai Pangkalan II RT. OO2RW. 003 DesaSungai Pangkalan Il Kecamatan Sungai RayaKabupatenBengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMASKUN SOPIAN, SH. beralamat di JI. Purnama Komp.Purnama Agung 5 No. FF.4 Kel.
Parit Tokaya, PontianakSelatan, Kota Pontianak Kalimantan Barat Indonesiaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal .............0.sebagai Penggugat ;Lawan:Kepala Desa Sungai Pangkalan li, bertempat tinggal di JI. RayaPangkalanIl, Desa Sungai Pangkalan Il, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat , sebagaiTergugat ;Kepala Sekolah Menengah Pertama Nomor Dua Sungai Raya, bertempattinggal di JI.
Raya Sungai Pangkalan II, Desa PangkalanIIKecamatan Sungai Raya Kabupaten BengkayangProvinsi KalimantanBarat, sebagai Turut Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para pihak;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayangpada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bek, telahmengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU
40 — 19
Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKUBalai Wilayah Sungai Provinsi Maluku;yang beralamat di JIn. Mr. Chr. Soplanit No. 4 RumahTiga Ambon, selanjutnya disebut : TERBNDING,semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019,Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.
Gugatan Kabur (Obscure libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelasatau Obscure libel karena :=" Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benaryakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.e Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukansebagi subjek hukum selaku
Tergugat, karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan InstitusiNegara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan mentri pekerjaan umum tentangOrganisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.e Bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Malukudibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahunHalama 11 dari
34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakuppekerjaan irigasl.Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu. sendirisebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapantahapanawal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasanlahan untuk pembangunan proyek irigasi.Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itutelah selesai dilaksanakan pada tahun 19981999, oleh KementrianPekerjaan Umum Propinsi Maluku .Bahwa apabila
Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah SungaiMaluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yangharus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasaan lahan bagipembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar,maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukanKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagaiTergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang
174 — 64
Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022 untuk seluruhnya.
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat.
Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt.
Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Tanjung Babolik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
WALI NAGARI SUNGAI AUA
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
81 — 29
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
18 — 3
RENGKI WULANDARI BIN JUNAIDI DESA PENANDINGAN KEC SUNGAI ROTAN KAB MUARA ENIM