Ditemukan 1872 data
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa Penggugat baru mengetahui terdapat tanah yang diklaim sebagaimilik Tergugat II bertumpang tindin dengan tanah milik Penggugat setelahmengetahui adanya gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor768/Desa Simpang Baru milik Penggugat oleh Tergugat II, hal mana saatPenggugat mengetahui adanya gugatan tersebut saat itu telah berprosespada tingkat banding di PT TUN Kota Medan;Bahwa apabila mengacu pada pernyataan/dalil yang dikemukakan TergugatIl pada gugatannya di PTUN Kota Pekanbaru, Tergugat
II sendiri ternyatabaru mengetahui adanya tumpang tindin dengan tanah milik Penggugatseluas + 1.246 m?
6 Juli 2012 yang dikeluarkan KantorPertanahan Kota Pekanbaru hal manderita acara tersebut dibuat berdasarkanpermohonan pengukuran ulang dari Penggugat dan pada waktu pengukuranulang lapangan dilaksanakan dan diperoleh data yang berdasarkan penunjukkandari Tergugat II sendiri yang setelah dituangkan dalam peta bidang hasilnyaterdapat tumpang tindih dengan tanah milik PenggugatBahwa selain itu, bilamana dicermati gugatan Tergugat II di PTUN KotaPekanbaru tersebut mendalilkan telah terjadi tumpang tindin
Pertama, dandari faktafakta yang ditemukan, tidak adanya kesesuaian antara bukti P1, P2 dengan letak, luas, batas tank Pemohon Kasasi;Bahwa apa yang dikemukakan dalam SEMA Nomor 7 tahun 2001 di atassejalan den gan putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 k/PDT/1984 yangmenegaskan hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objekgugatan (luas dan letak, batas tanah terperkara secara defenitif );Bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak menjelaskanberapa luas lahannya yang bertumpang tindin
29 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan SuratKeputusan Tergugat adalah tumpang tindihn dengan wilayah KP milikPenggugat, seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap SuratKeputusan Bupati Kotabaru No. 545/61/KP/D.PE Kode Wilayah KTB 01NORP 96 tertanggal 10 Desember 2001;GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)bahwa harus ditolak gugatan Penggugat karena tidak jelas atau kaburkarena Penggugat tidak menjelaskan pada titik koordinat berapa wilayahKuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah didalilkantumpang tindin
Arutmin Indonesia (bukti P3) dengan wilayahpenambangan yang didapat Tergugat Il Intervensi/Terbanding IlIntervensi berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/105EX/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi(TB.04 DESPR 189) tertanggal 28 Juni 2006 yang diberikan kepada PT.Radhitya Bara Moya untuk wilayah seluas 60,2 (enam puluh koma dua)Hektar yang terletak di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, KalimantanSelatan (obyek gugatan), dan dihubungkan dengan bukti P6 adalahtumpang tindin
Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa sampai saatgugatan diajukan, Dirjen Pertambangan Umum belum menetapkan ralatberupa keputusan baru tentang perubahan titik koordinat Batas WilayahKP/KK/PKPB untuk menggantikan SK Dirjen 95, sehingga berdasarkanperaturanperaturan tersebut diatas, maka secara hukum peta bataswilayah yang dimiliki Penggugat terdapat cacat yuridis;Judex Facti (Pengadilan Tinggi TUN Jakarta) telah menjatuhkanPutusan lebih dari yang digugat;Bahwa QUOD NON terjadi tumpang tindin
EKA RAHAYU, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD DAIM Bin MARZUKI
86 — 28
Pada saatitu Terdakwa melihat anak Terdakwa memakai baju warna hijau celana tidurwarna kuning dan pada saat itu anak Terdakwa tidur telentang kemudianTerdakwa bernafsu dan Terdakwa langsung melepas celana biru dan celanaHalaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Tat.dalam Terdakwa sampai ke lutut, kemudian Terdakwa langsung membukacelana kuning dan celana dalam anak Terdakwa tersebut sampai lutut.Kemudian kaki anak Terdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anakTerdakwa Terdakwa tindin
Kemudian kaki anakTerdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anak Terdakwa tersebutTerdakwa tindin dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminTerdakwa kedalam vagina atau alat kelamin anak Terdakwa dan Terdakwamenggoyanggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke alatkelamin anak Terdakwa pelanpelan kurang lebih sekitar 15 (lima belas)Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Tot.menit dan pada saat itu air mani langsung Terdakwa keluarkan di dalamvagina anak Terdakwa tersebut
Kemudian kaki anakTerdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anak Terdakwa tersebutTerdakwa tindin dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminTerdakwa kedalam vagina atau alat kelamin anak Terdakwa dan Terdakwamenggoyanggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke alatkelamin anak Terdakwa pelanpelan kurang lebih sekitar 15 (lima belas)menit dan pada saat itu air mani langsung Terdakwa keluarkan di dalamvagina anak Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepadaanak Terdakwa, Kalau
394 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Onvankelijk Verklaara);Tentang Kewenangan Mengadili (Competentie Absolute);Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannyakhususnya yang ditujukan kepada Tergugat V posita angka (26, 28 dan 30)pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V telah menerbitkan sertipikatpada Tahun 1978 atas nama Tergugat II di atas bidang tanah sertipikatsertipikat milik Para Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/Ciangsana,dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Ciangsana) sehingga terjadi adanyatumpang tindin
Sehingga quad non Tergugat V dalam menerbitkansertipikatsertipikat jnlitis telah terjadi tumpang tindin (overlap) antaraHal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 2269 K/Pdt/2015sertipikat yang satu dan sertipikat lainnya dimungkinkan atau diduga terjadiadanya 2 (dua) kali penunjukan batas di atas bidang tanah yang lokasinyasama sehingga terjadi adanya kesalahan penunjukan batas yang sudahbarang tentu mutlak menjadi tanggung jawab pemiliknya atau kuasanyayang syah.
101 K/TUN/2010 Tertanggal 19 Mei 2011,jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 11 Agustus 2010, jo Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor41/G/2009/PT.TUNBDG tanggal 23 Desember 2009;Selanjutnya, gugatan Para Penggugat telah membuat kerancuan dankeruwetan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum apabilaPengadilan Negeri Cibinong sampai mengabulkan gugatan Para Penggugatquod non yang jelas Turut Tergugat tolak, maka hal tersebut akanmengakibatkan tumpang tindin
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
SoetjiptoNotosudiro (Almarhum) ataupun Para Penggugat selaku ahli warisnyayakni tanah Hak Milik Nomor 371 telah tumpang tindin dengan 3 (tiga)Sertipikat lain (atau disebut objekobjek sengketa), yakni:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2411/Tinjomoyo tercatat atas nama SitiAssiah,b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Tinjomoyo tercatat atas namaHanna Dyah Sri Lestari;c.
Dengan demikian penerbitan atas objekobjeksengketa oleh Tergugat jelas telah menimbulkan ketidakpastianhukum atas Sertipikat Hak Milik Para Penggugat karena menjaditumpang tindin kepemilikan hak atas tanah dan sertipikat ganda.Karena sebelum objekobjek sengketa tersebut diterbitkan olehTergugat, objek hak atas tanah dimaksud telah terdaftar dalamSertipikat Hak Milik Para Penggugat;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampelaksanaan
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
terletak di sebelahselatan adalah tumpang tindin dengan objek sengketa kelima, keenamdan ketujuh berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3999/Kel. Srimulya,tanggal 22 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 1319/Srimulya/2017, tanggal14 Maret 2018, Luas 2.816 m? (dua ribu delapan ratus enam belas meterpersegi), atas nama Fitriani, Sertipikat Hak Milik Nomor4000/Kel.Srimulya, tanggal 26 Maret 2018, Surat Ukur Nomor1314/Srimulya/2017, tanggal 15 Maret 2018, Luas 2.917 m?
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jlani sekarang Jalan Desa,Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)karena telah menguasai tanah milik Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat secara tidak sah/melawan hukum;Menyatakan sertifikat hak milik para termohon kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak sah secara hukum karena tumpang tindin denganHalaman 6 dari 10 hal. Put.
79 — 27
BIN24k3Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak cermat dalam meneliti buktibuktidan tidak memeriksa kebenaran keterangan saksisaksi yang diajukan olehTERBANDING semula PENGGUGAT, yang sama sekali tidak obyektif ;k3Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwaterdapat tumpang tindin antara SHM No.985 Gambar Situasi No.1942 tanggal17 Pebruari 1994 dengan SHM No.155 Gambar Situasi No.1812 tahun 1975telah ternyata bahwa Judex Factie sama sekali tidak mencermati gambarSituasi yang
79 — 22
Thalib ; Yang keberadaannya ternyata tumpang tindin atau berada di atas tanahsertipikat milik Para Penggugat sebagaimana keterangan yang tertuang dalamHalaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUNBDG16.17.Berita Acara Pengukuran Nomor : 65/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 danBerita Acara Pengukuran Nomor : 66/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 ; Bahwa setelah diketahui ada tumpang tindih sertipikatsertipikat tersebut,Para Penggugat meminta penjelasan resmi kepada Tergugat atas keberadaan: Sertipikat
124 — 68
Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUNPbr104,432 Ha yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan pada SuratKeterangan Ganti Rugi sebagaimana diuraikan di atas, yang tidaktumpang tindin dengan Sdr. Yusni Yunus Dkk dan saat ini termuatCidalam: 222222 222 non non non en ee nnn nn nee nnn nee nen cen nee1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997, yang telahdibatalkan sebagaian seluas 51.700 M? dan telah dipisahkan seluas:382.564 M?
tidak melindungikepentingan hukum terkait hak keperdataan Penggugat terhadap sisatanah seluas 104,432 Ha berdasarkan pada SKGRSKGR sebagaimanadiuraikan diatas dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226,Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail,Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66,1736 Ha; dan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas38,2564 Ha, yang tidak tumpang tindin
Guna Bangunan milik Penggugat; Pertimbangan Majelis Hakim di atas menguatkan pula pertimbanganMajelis Hakim PTUN pada Putusan No. 35/G/2009/PTUNPbr tanggal21 Januari 2010 halaman 47 menyebutkan bahwa: Menimbang, bahwa dari buktibukti dan uraian pertimbangan hukumdiatas Majelis Hakim mendapat fakta alasan yang dimaksud oleh ParaPenggugat intinya penerbitan Sertifikat Obyek sengketa tidak cermatkarena sertifikat hak milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing TinggiOkura atas nama para Penggugat tumpang tindin
79 — 38
hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016,telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang dihadiri jugaoleh Penggugat, Tergugat, dengan hasil :1.Benar tanah / lokasi objek sengketa yang terletak di RT.IV, RT.VII,Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten TanahBumbu.Benar tanah sengketa tersebut tumpang tindih antara tanah hakmilik Penggugat dengan milik Tergugat yang sekarang telahmenjadi jalan hauolingBenar tanah sengketa bersambitan dengan tanah SaksiHj.Wati, tapi bukan tumpang tindin
dengan Hj Wati seperti yangdinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hal58, dan saksi Hj Wati telah membuat pernyataan bahwatanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah objek sengketamilik Penggugat, hal ini telah dijelaskan oleh saksi ZAINALARIFIN hal 54, karena Penggugat membeli Tanah objek sengketatersebut dari Asnan.Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa :Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT.BJMMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis
Wati menyatakan tidak terjaditumpang tindin kepemilikan dengan pihak manapun, hal ini sudah dinyatakansebelumnya di dalam Agenda Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada hariKamis tanggal 20 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, pihak Penggugatdan pihak Tergugat.Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT.BJMDari bukti ini memang terbukti, bahwa tanah objek sengketa yang terletak+ KM 19, di daerah Sungai Tahi Wasi RT.IV, RT VII, Desa Sebamban Baru,Kecamatan Sungai Loban, di Kabupaten
ZAILAN
23 — 19
kedua) permohonan,Pemohon meminta Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaikipenulisan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor1704LT290120130951 tanggal 29 Januari 2013 yang tertulis ZAILANYUSUF sedangkan yang seharusnya tertulis ZAILAN maka berdasarkanpertimbanganpertinbangan di atas hakim berpendapat bahwa alasanpemohon untuk dapat mengajukan perubahan nama tidak berasalan hukum,selain itu demi terwujudnya asas kehatihatian dan asas kebermanfaatanserta menghindari adanya tumpang tindin
Pembanding/Penggugat II : LENY MATOKE
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas c.q. Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur c.q. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri c.q. Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah Republik Indonesia
144 — 73
Vide bukti T.2; T.3 dan T.7Adapun tumpang tindin tanah yang menjadi sengketa berdasarkanplooting BPKH wilayah VI sebagaimana dalam Bukti T.8 dapatdigambarkan sebagai berikut (mohon judex factie tingkat keduabandingkan dengan Bukti T.*);uUi ae 2 HM 252 / Tondkygei. S U.no 135 / tdag a.Sy An. Or.NY. La L.54.940MHM 251 / TongkeynaS U.no 137/ tongkeinaAn.
Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbanganya adalah kelirudan bertentangan dengan hukum, sebab quad non membenarkan alashak dari PARA TERBANDING/ dahulu PARA TERGUGAT yakni bukti T.2dan T.7, sebagaimana pertimbangan putusan halaman 11 paragarafkedua, maka seharusnya Gugatan Tidak Ditolak Seluruhnya, melainkantuntutan ganti rugi dan pengosongan ditolak hanya pada bagian tanahyang terjadi tumpang tindin dengan bukti T.2, dan T.7 sesuai dengansurat bukti T.8, sedangkan pada bagian yang dibangun
jalan pada SHM251/ Tongkeina milik dari PARA PEMBANDING/ Dahulu PENGGUGATyang tidak masuk tumpang tindin dengan produk T.2; T.7 j.o T.8haruslah dipertimbangkan dan atau diterima tuntutan ganti ruginya,Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No.01/PDT/2021/PT MNDDengan demikian dalam hal ini judex factie tingkat pertama tidakmemberi pertimbangan yang cukup serta tidak menilai berdasarkanfakta persidangan sebagaimana bukti T.8 yakni gambar dibawah ini: = >= HM 252 / Tondkeyqa = = S U.no 135 / tdag s =
96 — 48
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu Bertentangan denganasas asas umum pemerintahan yang baik :Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHM 602/Kranggan telahmelanggar asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu antara lain:1) Asas Kecermatan :0 20 2no nono nn mene nc anneBahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan SHM 602 /Kranggan sehingga penerbitan sertipikat tersebut menjaditumpang tindin dengan lokasi SHM 517/Kranggan MilikPENGGUGAT sehingga tidak menimbulkan suatu kepastianHukum dan
Terbanding/Penuntut Umum : Dwi Budi Setiari, S.H.
29 — 23
dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin
142 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
objeksengketa a quo didasarkan pada hasil pengukuran ulang atas SertipikatHak Milik Nomor 01232 yang tertuang dalam Surat Keterangan HasilPengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 01232 yang cacat hukum:; Bahwa selain itu, seharusnya Tergugat selaku Instansi Pemerintah yangmenjalankan fungsi dan pengawasan dalam bidang pertanahan tidakmenerbitkan suatu produk hukum dalam bentuk sertipikat objek sengketayang telah secara nyata diketahui oleh Tergugat bahwa di atas bidangtanah tersebut masih terdapat tumpang tindin
100 — 108
Padahal fakta dilapangan hanyaHal 7 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLgsebagaian tanah HPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGBNo.100 dan eks HGB 101.
Dengan demikian dalilPenggugat terjadi tumpang tindin HGB No.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidakterbukti, karena HPL No.91 dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukantanah yang sudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.6.
191 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2770 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai dan memiliki tanahobjek perkara serta mendirikan bangunan permanen di atas tanah objekperkara tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugatsebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan penunjukan batas tanah oleh Tergugat II terhadap tanah hakmilik Tergugat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugatadalah perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkarakepada
Terbanding/Penuntut Umum : Dwi Budi Setiari, S.H.
25 — 17
dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin
Terbanding/Penuntut Umum : Dwi Budi Setiari, S.H.
30 — 18
dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin