• YANDINATA BINA YASA denganTNI AL kurang lebihnya sudah sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyarrupiah) ;Bahwa pada Januari 2010 diadakan RUPS di Bogor yang dihadiri YAN SUTOMOARIANSYAH (Direktur PT.

  YANDINATA BINA YASA), saksi YANAPRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (Pemegang Saham),HARIADI (Notaris), saksi TRESSYE, saksi DESIRA, saksi SUMIARSIH, saksiATIKAH, saksi dan saksi EZRIN, dalam RUPS tersebut disetujui dan dituangkandalam BA RUPS dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh 7 orang pemegangsaham serta di sahkan oleh notaris bahwa saksi memiliki saham sebesar 31% danmenjabat sebagai Direktur Utama PT.

  YANDINATA BINA YASA sehingga disetujui oleh YAN SUTOMO ARIANSYAH, YAN APRIANSYAH Als SIMON,dan ANANG;Hal 19 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.SelBahwa hasil RUPS mengangkat saksi korban sebagai Direktur PT. YANDINATABINA YASA dilakukan di Restoran Giligili di JIn.

  YANDINATA BINA YASA yang jadi dasar dibuatnya Akta No. tanggal 01Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris ROHANA FREITA, SH tetapisaksi menandatangani Notulen RUPS PT.

  YANDINATA BINAYASA), saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (PemegangSaham), HARIADI (Notaris), saksi TRESSYE, saksi DESIRA, saksi SUMIARSIH,saksi ATIKAH, saksi dan saksi EZRIN, yang mana dalam RUPS tersebut disetujui dandituangkan dalam BA RUPS dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh 7 orangpemegang saham serta di sahkan oleh notaris yang isinya menyatakan bahwa saksikorban memiliki saham sebesar 31% dan menjabat sebagai Direktur Utama PT.YANDINATA BINA YASA dan surat tersebut sudah

• Atas dasar tersebut, pemegang sahamberniat untuk membeli saham PT WIGO (dimana pada saat itu kepemilikan sahamSkyPharm sebesar 10% di Pemohon Banding) dan menawarkan kepada para pemegangsaham untuk menambah modal ditempatkan serta modal disetor untuk tujuan pembelianPT WIGO (bukti terlampir P 1);Bahwa tanggal 4 Agustus 2005, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Pemohon Banding mengenai rencana peningkatan modal ditempatkan (penerbitansaham baru) yang akan diambil dan disetor oleh SkyPharm.

  Pelaksanaan dan butirbutiryang tertuang dalam RUPS tersebut, tergantung dengan peraturanperaturan yangberlaku, antara lain: persetujuan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)serta pendaftaran/pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM;Bahwa selanjutnya, tanggal 7 Agustus 2005, diadakan perjanjian jual beli saham PTWIGO antara Zuellig Pharma Holdings, Ltd. dengan Pemohon Banding.

  (buktiterlampir P5);bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 17 ayat (2) diterangkan bahwa "Pendaftaranhanya dapat dilakukan setelah Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri";bahwa berikut ini adalah tataurutan Perubahan Anggaran Dasar, dalam hal iniPerubahan Kepemilikan Saham (berdasarkan Undang Undang Nomor Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas):1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);2 Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);3 Pembuatan Akta Notaris;4 Pelaporan Perubahan AD ke Menteri Hukum

  berdasarkan faktafakta sebagaimana telah dijelaskan di atas,terdapat cukup bukti yang meyakinkan adanya hubungan istimewaHalaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/B/PK/PJK/20111616antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding denganZuellig Pharma Holdings Ltd baik karena adanya penyertaan modallangsung ataupun tidak langsung paling rendah 25% ataupun karenapenguasaan yang sama dengan alasan:Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2005 Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding mengadakan RUPS

  Bahwaperjanjian jual beli saham PT Wigo Distribusi Farmasi yang dimiliki olehZuellig Pharma Holdings Ltd hanya berselang 3 (tiga) hari (4 Agustus2005 s.d.7 Agustus 2005) dari RUPS. Bahwa hal tersebut menunjukkanbahwa dalam RUPS tersebut juga dibahas mengenai adanya keinginanuntuk membeli saham PT WIGO Distribusi Farmasi.

• Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 87 ayat (1) juncto Pasal125 ayat (7) sjuncto Pasal 126 ayat (2) juncto Pasal 127 ayat (2) yang kamikutip sebagai berikut:Pasal 87 ayat 1 UUPT:Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat;Yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasilkesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakilidalam RUPS;Pasal 125 ayat 7 UUPT

  :Dalam hal pengambilalihnan saham dilakukan langsung dari pemegangsaham, ketentuan dalam Pasal 125 ayat 5 dan ayat 6 tidak berlaku;Pengambilalinan saham dalam perseroan langsung dari pemegang sahamperseroan dilakukan secara langsung melalui perundingan dan kesepakatanoleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengantetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih;Pasal 126 ayat 2 UUPT:Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenaipengambilalihnan berhak

  Padahal jelas di dalam suratEdaran tersebut disebutkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah sepakat untuk melakukan pengalihan saham, dan telahsetuju untuk menandatangani untuk menjual saham perseroan sebesar24.153.906 saham kepada Pembanding IV/Tergugat IV;Dan berdasarkan ketentuan perundangundangan, UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 91 yang berbunyi:"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang sahamdengan

  hak suara = menyetujui secara tertulis dengan,menandatangani usul yang bersangkutan":Berdasarkan ketentuan bahwa suatu perseroan terbatas dapatmengambil keputusan di luar RUPS.

  Nomor 3219 K/Pdt/2016disetujui usulan sirkuler tersebut secara bulat atau 100% (seratuspersen) oleh seluruh pemegang saham;Adapun keputusan sirkuler hasilnya mengikat para pemegang saham,atau dengan kata lain keputusan yang diambil secara sirkuler memilikikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS dengan carabertemu fisik:Jadi jelas bahwa bukti yang diajukan oleh T I.II.IV3 berupa suratEdaran Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti RapatPemegang Saham Luar Biasa PT.

• antara Penggugat dan Tergugat I, yakni17terjadi sejak tahun 2006, dimana pada tanggal 29 Desember2006 Penggugat telah melakukan tindak pidana MenempatkanKeterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik sebagaimana Pasal266 (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MARI No. 1522K/Pid/2009 tertanggal O02 Pebruari 2010;Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat telahmengundang Tergugat I selaku pemegang saham ~~ untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

  Pada RUPS LB yang pertama Tergugat Itelah tidak hadir karena pada saat yang bersamaan TergugatI sedang menghadiri undangan rapat dari PT.

  Yamaha Motor,untuk itu Tergugat I meminta agar RUPS LB diundur, NamunPenggugat tetap melaksanakan RUPS LB pertama dan tidakmenghiraukan permintaan Tergugat I.Karena ketidakhadiran Tergugat I, maka RUPS LB pertamatidak memenuhi kuorom dan dibatalkan, selanjutnyaPenggugat mengundang kembali Tergugat I untuk mengadakanRUPS LB II (kedua) pada tanggal 29 Desember 2006.

  Namunkarena Tergugat I telah =merencanakan berlibur ke LuarNegeri dan baru kembali' ke Indonesia pada tanggal 3Januari 2007, maka Tergugat I melalui suratnyaNo.21/SPCS/XI1I/2006 tanggal 22 Desember 2006 memintapelaksanaan RUPS LB diundur sampai dengan tanggal 8Januari 2007. Namun Penggugat tidak mengindahkannya danpada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat tetapmelaksanakan RUPS LB II. Dan hasil RUPS LB II yang dibuatsendiri oleh Penggugat dibawa ke hadapan Notaris Drs. AgusS.

  Padahal mana senyatanyaTergugat I telah tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Karenanya kemudian Tergugat I melaporkan tindak pidanayang dilakukan oleh Penggugat tersebut kepada pihakkepolisian dan kemudian diproses sampai dengan PutusanMARI No.1522K/Pid/2009 tertanggal 02 Pebruai 2010 yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana*Menempatkan Keterangan palsu) Ke Dalam Akta Autentiksebagaimana Pasal 266 (1) MKUHP, berikut selengkapnya

• Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; 10.11.Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;Menyatakan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.

  GusherTarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan olehkarena itu tidak sah dan batal demi hukum ; Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentangpemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkansebagian atau seluruh aset perseroan kepada bank tidaksah dan batal demi hukum ; ~~Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentangkehadiran Penggugat II DENY MARDANI dengan surat kuasadibawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sahdan batal demi hukum ; ~~~~~Menyatakan perbuatan

  Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikutsemua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demiMenghukum PARA TERGUGAT untuk mengumumkan dalam suratkabar harian di Tarakan dan di daerah Kalimantan Timurlainnya, bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasaPT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawahpimpinan HENDRIK HAKIM, berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hukum ; ~~Menyatakan bahwa susunan pengurus dan pengawas PT.

  GusherTarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai AktaNo. 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan bataldemi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ketangan pengurus sebelumnya menurut ketentuan AnggaranDasar Perseroan sesuai Akta No. 58 tanggal 8 Juni 2000telah diubah dengan Akta No. 49 tanggal 14 SeptemberPOO ge ee I BEMenetapkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan Drs.

  Gusher Tarakan telah mengajukan permohonan eksekusiatas Putusan Kasasi tersebut karena sebelumnya, yaitu pada tahun2007 antara Terdakwa dan GUSTI SYAIFUDDIN, SH. dengan saksiSTEVEN HAKIM anak dari HENDRIK HAKIM dan saksi HENDRIK HAKIManak dari ANG SONG SIONGMO telah terjadi sengketa keperdataanmengenai penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.

untuk dapat mengambil keputusan secara sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah saham yang telah diterbitkan oleh PT Bhakti Ksatrya Utama dan disetujui oleh lebih dari ²/₃ (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bhakti Ksatrya Utama.

untuk dapat mengambil keputusan secara sah jika dihadiri oleh lebih dari (setengah) jumlah saham yang telah diterbitkan oleh PT Bhakti Ksatrya Utama dan disetujui oleh lebih dari (setengah) jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

• Pergantian direksidibahas pada RUPS luarbiasa; Bahwa pergantian organ perseroan dituangkan dalam suatu BeritaAcara RUPS luarbiasa dan harus diberitahukan kepada Menteri danMenterilah yang akan memasukkan ke dalam daftar Perseroan; Bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, setiap perjanjianatau persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku bagipara pihak sebagai undangundang.

  Apabila pergantian terjadisebelum akhir tahun buku, maka pertanggungjawaban direksi lamaHalaman 68 dari 119 Putusan Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smnsampai dengan batas waktu pergantian tersebut dan tetap dilakukan didalam RUPS. Direksi baru akan bertanggung jawab setelah pergantiantersebut. Mengenai RUPS tahunan, direksi baru seharusnya memintakepada direksi lama untuk melakukan pertanggungjawaban. Padapraktiknya, sering terjadi direksi lama tidak ikutmempertanggungjawabkan.

  Namun terkadang dikarenakan beberapa alasan, direksibaru mau mempertanggungjawabkan, namun pertanggungjawabansebenarnya tetap pada direksi lama; Bahwa direksi tersebut tidak mendapatkan pembebasan dan pelepasantanggung jawab, artinya tanggung jawab tetap melekat pada direksitersebut; Bahwa RUPS tidak harus boleh diselenggarakan secara fisik dan bolehpula secara sirkuler dimana keputusan RUPS ditulis dan disampaikankepada pemegang saham, lalu pemegang saham yang setuju akanmenandatangani dan RUPS

  tersebut dianggap sah, termasuk pulaapabila RUPS dilakukan dengan teleconference juga dianggap sah.; Bahwa seluruh pemegang saham haruslah menandatangani laporanpertanggungjawaban tersebut.

  Artinya, belum ada pertanggungjawaban;Bahwa ahli mendapatkan data mengenai perjanjian kerja sama,pembatalan kerja sama, jual beli saham, RUPS, surat kesepakatanbersama.

• BANGUN PERSADA TATA MAKMUR sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

  BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

  HBV APPLIANCES INTERNATIONAL sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. HBV APPLIANCES INTERNATIONAL sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

  INFINITI SOLUSINDO INDONESIA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. INFINITI SOLUSINDO INDONESIA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

  SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

• RUPS, yang diatur pada Pasal 8 sampai Pasal 10,b. Direksi, yang diatur pada Pasal 11 sampai Pasal 13, danc. Komisaris, yang diatur pada Pasal 14 sampai Pasal 16;4. Bahwa menurut Pasal 20, bagian II (dua romawi), Akta PendirianPerseroan tersebut di atas, Tergugat adalah berkedudukan sebagaiDirektur, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Komisaris;5.

  Adi Pramana Daksa yang menjalankan usahabidang jasa Access Education telah diberhentikan oleh Tergugat,sedangkan mekanisme hukum yang benar untuk memberhentikanTergugat sebagai Direktur adalah melalui Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), sesuai ketentuan Undangundang No. 40Tahun 2007 tenang Perseroan Terbatas, vide Pasal 105 ayat (1) dan ayat(2), dan Pasal 9 ayat (5) Akta Pendirian Perseroan, yang menyebutkan: Pasal 105, Ayat (1):Anggota Direksi/Direksi dapat diberhentikan sewaktuwkatuberdasarkan

  keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;Pasal 105, ayatAyat (2):Keputusan untuk memberhentikan Direksi/anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.Pasal 9, ayat (5) Akta Pendirian:Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur.7.

  Bahwa pada kenyataannya sebelum~ keluarnya SuratPemberitahuan Tergugat tertanggal 8 Juli 2021, selama ini tidak pernahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda untukmengambil keputusan memberhentikan Penggugat dari jabatan DirekturPT. Adi Pramana Daksa yang menyelenggaran usaha jasa AccessEducation, apalagi sampai memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk melakukan pembelaan diri;8.

  UndangUndang No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat UUPT),ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun2007 Tentang Peseroan Terbatas;Untuk lebih jelasnya Tergugat kutip ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat(2) UUPT,sebagai berikut:Ayat (1): Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karenatindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanyang wajar sebagai akibat keputusan RUPS

• ., M.Kn. yang berkedudukan di Demak, yaitu;a.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Singa Braga (PT. SB) No. 2 tanggal 06 Agustus 2018.b..Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Indo Bangun Investama (PT. IBI) No. 3 tanggal 06 Agustus 2018.c.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (PT.

  SB CON) No. 4 tanggal 07 Agustus 2018.d.Akta Kuasa No. 5 tanggal 07 Agustus 2018.e.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) No. 1 tanggal 03 September 2018.f.Akta Kuasa No. 2 tanggal 03 September 2018.g.Akta Kuasa No. 3 tanggal 03 September 2018.5.

• anggarandasar ditetapkan oleh RUPS; dan Pasal 102 UUPT mengatur: 2) Pasal 102 ayat (1) UUPT berbunyi: Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a) Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub) Menjaminkan jaminan utang kekayaan Perseroan;Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persern) jumlahkekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baikyang berkaitan satu sama lain maupun tidak; h.Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum

  Apabila Akta No. 109 tanggal 30 November 2010 yang dibuatdihadapan Tergugat Ill yang menurut Tergugat Ill merupakan aktaperubahan atau pembaharuan akta PT BANTAR GADUNG (PenggugatI), seharusnya menerangkan bagaimana perubahan tersebut terjadi,antara lain adanya RUPS PT BANTAR GADUNG (Penggugat ) yangmenyetujui perubahan tersebut. Namun demikian tidak pernah dijumpaiadanya RUPS PT BANTAR GADUNG (Penggugat ) tentangperubahan nama PT BANTAR GADUNG menjadi PT.

  SUNGGI sebagai Komisaris memiliki dasar tindakana quo adalah sesuai menurut Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40Tahun 2007, yaitu terdapat keadaan tertenu sehingga oleh RUPS PT.Bantar Gadung diberi kewenangan untuk jangka waktu tertentu; Halaman 65 dari 149 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.BgrBahwa oleh karena tidak ternyata di dalam mengajukan gugatan a quoNy. MARTYA M. SUNGGI selaku Komisaris dijelaskan bertindak atasdasar keadaan tertentu yang telah diputuskan dalam RUPS PT.

  Bantar Gadung mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang dihadiri lebih dari 2/3 dari pemiliksaham PT. Bantar Gadung sepakat memutuskan sebagaimana tertulisdalam Pernyataan Keputusan Rapat PT.

  Bantar Gadung sendiri tidak pernah mengubah nama apalagidibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 142 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I7 telah dilaksanakan RUPS PTBantar Gadung Tahun 2009 dengan hasil kesepakatan salah satunya adalah membahas Hak Guna Usaha (HGU) yang akan berakhir pada bulan Desember2012 yang kemudian dilanjutkan dengan adanya RUPS pada tanggal 22 September2010 juga dengan hasil keputusan salah satunya menyatakan akan diadakanperubahan nama dari

• tegas .Bahwa tidak benar penggugat baru menjabat sebagai direksi di perusahaanTergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, melainkan Penggugattelah menjadi direksi sejak perusahaan ini didirikan yaitu sejak tahun 2006 danselama kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kewajibansebagai mana seorang direksi yang baik dengan benar.Bahwa berkaitan dengan gaji dan tunjangan sebagai direksi, sejak tahun 2006sampai denagn tahun 2012, tidak pernah ada satupun Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

  ) yang memutuskan nilai gaji dan tunjangan tersebut, paraprmegang saham pun tidak pernah mendelegasikan kepada komisaris untukmenetapkan besaran gaji maupun tunjangan direksi.Penggugat pun tidak pernah meminta diadakan RUPS berkaitan dengan besaran gajidan tunjangannya.4Bahwa sikap diam Penggugat selama kurun waktu tersebut berkaitan dengan gajidan tunjangannya tentunya menimbulkan keanehan, mengapa selama ini diamdan baru sekarang menuntutnya?!

  Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensimemutuskan untuk menonaktifkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensisebagai direksi dan meminta komisaris perusahaan untuk mengadakan RUPS padatanggal 8 Februari 2013 dengan agenda untuk meminta pertanggungjawabanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan meminta PenggugatKonvensi /Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dokumendokumenperusahaan serta sertifikatsertifikat tanah tersebut di atas.

  , bahwa berdasarkan ketentuan dalam point 1 sampai 3tersebut di atas maka masalah gaji Penggugat tidak terikat oleh upah yang terdapatdalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, surat bukti berupafotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, tidak mempunyai nilaipembuktian dan haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Direktur perusahaantidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

• No. 17 K/TUN/2009permasalahan dalam perkara ini, adalah perbuatan tidak logis dan jelasjuga merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasarkarena Direksi hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme RapatUmum Luar Biasa (RUPS) dan juga bertentangan dengan kepatutankarena bagaimana mungkin Surat Keputusan telah diterbitkan sebelumSurat Pemberitahuannya ;Dasar GugatanBahwa yang merupakan objek gugatan Penggugat adalah KeputusanDireksi PT.

  No. 17 K/TUN/200915.16.17.18.19.mekanisme Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) dan juga bertentangandengan kepatutan karena bagaimana mungkin Surat Keputusan telahditerbitkan sebelum Surat Pemberitahuannya ;Bahwa Pasal 28 UU Serikat Pekerja yang berbunyi :Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus , menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja

  Dok & Perkapalan Kodja Bahari(Persero) mempunyai sebagian tugas pemerintahan, sehinggaPemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding) dikategorikan ataudipersamakan sebagai pejabat publik atau pejabat Tata UsahaNegara, padahal Pemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding)adalah bertindak sebagai RUPS dalam menerbitkan SK091/SK/I/DKB/2007 (objek gugatan) dalam rangka pengembanganusaha ;Bahwakekeliruan Majelis Hakim memberlakukan kedudukanPemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding) selaku pejabateksekutif (Pejabat

  Dok &Perkapalan Kodja Bahari (Pemohon Kasasi) selaku RUPS dan Sar.GATOT GARDJITO selaku Direktur Utama PT. Kodja Terramarin(anak perusahaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari / TermohonKasasl) ;Bahwa hubungan hukum antara Direktur Utama PT. Dok &Perkapalan Kodja Bahari (Pemohon Kasasi) selaku RUPS denganSdr. GATOT GARDJITO (Termohon Kasasi) selaku Direktur UtamaPT. Kodja Terramarin (anak perusahaan PT. Dok & Perkapalan KodjaBahari) "MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA karenatundukHal. 28 dari 33 hal.

  Kodja Terramarin, merupakan kewenangan RUPS selaku organHal. 29 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009tertinggi di PT. Kodja Terramarin, karena pengembangan usahamerupakan tugas Pemohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalamPasal 79 ayat 1 dan Pasal 82 UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, pasal 16 UndangUndang No. 19 Tahun2003 tentang BUMN ;4.

• maupun di luar pengadilan.Pasal 11 UU BUMN:"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas.Penjelasan Pasal 11 UU BUMN:"Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroanterbatas, semua ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segalaperaturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.Pasal 13 UU BUMNOrgan Persero adalah RUPS

  Direksi. dan Komisaris.Pasal 14 ayat (1) UU BUMN:Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh sahamPersero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegangsaham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidakseluruh sahamnya dimiliki oleh negara.h.

  Berdasarkan UndangUndang BUMN, organ PT Pelindo 1 sebagai BUMN Persero terdiridari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, danDireksi. Menteri BUMN adalah organ RUPS PT Pelindo ,mengingat 100% saham PT Pelindo dimiliki oleh Negara.Sedangkan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PTPelindo 1 untuk kepentingan dan tujuan PT Pelindo serta yangberwenang mewakili PT Pelindo di dalam dan di luar pengadilanadalah Direksi PT Pelindo ;j.

  tentang Perseroan Terbatas (UUPT"), antara lain sebagai berikut:Pasal 92 ayat (1)"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Penjelasan Pasal 92 ayat (1):"Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroanyang, antara lain meliputi pengurusan seharihari dari Perseroan.Pasal 98 ayat (1)"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.Halama 11 dari 35 Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN KisPasal 75 ayat (1):"RUPS

  Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terdapat perbedaanantara tugas dan wewenang antara Direksi dengan RUPS/PemegangSaham yang masingmasing tidak dapat dicampuradukan satu samalain.Pengurusan perusahaan, dalam hal ini termasuk tindakan pengurusankekayaan perusahaan. sepenuhnya merupakan tanggung jawabDireksi.

• RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat;Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang diberikankewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain, dalam hal ini BODdan BOC.

  RUPS merupakan sebuah forum pertemuan pemegangsaham yang berfungsi mengambil keputusankeputusan yangdipersyaratkan melalui RUPS, sebagai contoh perubahan anggarandasar, penggabungan, peleburan, pengambilalinan dan pemisahan dariperseroan.

  Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badanhukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatanhukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yangmemenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89UUPT yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari

  Selainkewajiban tersebut, terdapat kewajibankewajiban yang spesifik terkaitpemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan,meskipun RUPS dengan pemanggilan oleh komisaris memiliki mataacara yang lebih terbatas daripada RUPS dengan pemanggilan olehdireksi.

  Namun, jika pengalihan tersebutharus melalui perubahan anggaran dasr dan dimintakan persetujuanmenteri, maka pengajua izin tersebut haruslah dilakukan sebelumpengalihan dapat dinyatakan efektif;Bahwa RUPS yang merupakan organ tertinggi dari perseroan terdiri dariRUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangHalaman 90 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN SdwSaham Luar Biasa (RUPSLB).

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
  3. Menyatakan:

  • Berita Acara RUPS PT. Senyiur Sukses Peratama Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
  • Berita Acara RUPS PT.

  Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);

• Berita Acara RUPS PT. Senyiur Sukses Peratama Nomor 21, Tanggal 20-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
• Berita Acara RUPS PT. Senyiur Sukses Peratama Nomor 9, Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
• Berita Acara RUPS PT.

  Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);

• Berita Acara RUPS PT. Senyiur Sukses Peratama Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);

Adalah cacat dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan:

• Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH.

  Menyatakan demi hukum seluruh Berita Acara RUPS dan Akta-akta Notariil lainnya beserta turunannya yang dibuat, dihasilkan dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat dan tidak sah serta batal demi hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

  7. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen hukum dan/atau Surat-surat penting lainnya yang ada dalam penguasaan Para Tergugat yang ada kaitannya dengan PT.

• Tata Murdaya Bersama kepada salahseorang rekan bisnisnya yang bernama NG PAULO (dalam berkasterpisah) berupa 18 (delapan belas) unit chasis 40 feet dan 1 (satu) unitPrime Over BP 8816 D tanpa melalui persetujuan RUPS PT. TataMurdaya Bersama.

  Tata Murdaya Bersamaseharusnya menjual aset Perusahaan melalui Persetujuan RUPS akan tetapiTerdakwa melakukannya tanpa adanya persetujuan sehingga perusahaandirugikan senilai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);Perbuatan Terdakwa YONG TONI Bin YONG CHING SIANGsebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa YONG TONY Bin YONG CHING SIANG padatanggal 20 Agustus 2010 atau setidaktidaknya pada waktu dalam tahun2010, bertempat di Komplek PT.

  Tata Murdaya Bersama kepada salah seorang rekanbisnisnya yang bernama NG PAULO (dalam berkas terpisah) berupa 18(delapan belas) unit chasis 40 feet 1 (satu) unit Prime Over BP 8816 D tanpamelalui persetujuan RUPS PT. Tata Murdaya Bersama.

  No. 1248 K/PID/2016pemilik saham dan juga tidak melalui keputusan rapat umumpemegang saham (RUPS); Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan YONG TONYbahwa chasis dan primeover dijual dengan total sehargaRp1.099.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan jutarupiah) dan YONG TONY mengakui uang dari penjualan tersebuttidak pernah disetorkan kepada PIT.

• Bahwa Penggugat dalam Konvensi telah melanggar ketentuanundangundang terhadap tTergugat dalam Konvensi dalampemberhentiannya menurut Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa, dimana Tergugat dalam Konvensi tidak pernah diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS sesuai dengan pasal105 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan

  alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS..

  Pasal 1365KUHPerdata, dimana Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernahdiberi kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS sesualdengan pasal 105 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagaiberikut :Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor. 228/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Utr.PT.

  MULTICO MILLENIUM PERSADA(3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.(4) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.19.Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi telahmenderita kerugian baik secara materiil maupun immaterial.Penggugat dalam Rekonvensi

  Tergugatdalam hal ini tidak pernah diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS. Dan Penggugat dalam hal ini belummenyelesaikan kewajiban daripada Penggugat kepada Tergugatterkait upah dan uang pesangon selama Tergugat bekerja padaperusahaan Penggugat.

• Bahwa perpanjangan tugas Penggugat sebagai Direktur pemasaran bukanatas dasar RUPS BPD DIY sebagaimana dalam keputusan Menteri dalamnegeri Nomor : 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas,akan tetapi berdasarkan konsideran SK Gubernur DIY Nomor70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007 perpanjangan ketugasan itu sendiriatas dasar Surat Dewan Pengawas BPD DIY Nomor 024/DP/IV/2007 dantidak pernah disebutkan adanya RUPS dimaksud;Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2, 3, 4 dan 5), makaPara

  (selanjutnya disebut Bukti P9);10.Fotokopi Risalah RUPS BPD DIY tanggal 27 April 2007 (selanjutnya disebutBukti P10);11.Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 584/326/BAKD tanggal 17 Mei2010 perihal pembayaran jasa pengabdian & penghargaan, yang ditujukankepada Direksi BPD DIY (selanjutnya disebut Bukti P11);Halaman 57 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pat.G/2019/PN Yyk12.

  , dan RUPS yang akan memberikan calonnya kepada BankIndonesia untuk mengikuti fit & proper test, yang mana pihak BankIndonesia akan menentukan lulus tidaknya calon yang diajukan tersebut; Bahwa syaratsyarat atau kriteria seseorang bisa diangkat sebagaianggota Direksi Bank Knususnya Bank BPD DIY yaitu:a).

  ;Bahwa yang mencalonkan seseorang untuk menjadi seorang DireksiBank BPD DIY yaitu ditetapkan oleh Pemegang saham pada DewanKomisaris, kemudian Dewan Komisaris melakukan pertimbangan pertimbangan dan dari dasar pertimbanganpertimbangan tersebutDewan Komisaris mengusulkan kepada pemegang saham, secaradokumentasi, Dewan Komisaris menyampaikan surat kepadapemegang saham dan diputusan dalam RUPS;Bahwa sebelum tahun 2007, ketika RUPS melakukan keputusan makaakan minta persetujuan ke Bank Indonesia dan

  Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(selanjutnya disebut Bank BPD DIY), mulai menjabat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 49 tahun 2003tertanggal 12 April 2003 atas Usul Rapat Umum Pemegang saham BankPembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RUPS BPDDIY ) diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejaktanggal 12 April 2003 sampai dengan September 2007.

• Bahwa karenanya tindakan tergugat maupun tergugat Il sudahmelakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan UndangUndangnomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 105yaitu dalam hal tata cara penghentian seorang Direktur, yang isinya:Ayat (1) Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya:Ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan

  untuk membela diri dalam RUPS:10.

  Bahwa mengacu pada isi pasal tersebut, tindakan penghentianpenggugat sudah merupakan pelanggaran, karena klien kamidiberhentikan bukan melalui RUPS dan tidak pernah dilakukan RUPSserta tidak pernah diberi kKesempatan terhadap klien kami untukmembela diri dalam RUPS, dimana padahal jabatan penggugat masihberjalan selama 3 (tiga) bulan dan masih sangat panjang jangka waktuatau masa jabatan yaitu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuangdalam Akta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham,dibuat