Fotokopi Kartu Keluarga No.6371032901081494 atas namaNoor Fadli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 20122017, diberikode P4.Bahwa selain bukti tertulis Pemohon dan pemohon II mengjukandua orang saksi masingmasing bernama :Saksi pertama, Muhammad Rizky bin Anang Ardiansyah, Tempat/TgBanjarmasin 16 November 1996 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanMahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kelayan Besar T.

Fotocopy dari Surat Keterengan Nomor 474/17122010472825M/DAFDUKtanggal 20122017 an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukupdan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.1);2.

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Pemohon II Nomor6301071811090015 tertanggal 20122017 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yangcocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 3;4.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 576.000, (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Bekasi pada hari Rabu tanggal 20122017 M. bertepatan dengantanggal 01 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami Dra. Hj.Siti Zurbaniyah, SH. MHI. sebagai Ketua Majelis, Dr.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3513-KW-20122017-0001 tanggal 20 Desember 2017,

Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXX atas nama kepalakeluarga yaitu Pemohon tanggal 20122017 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;B.Saksi: 1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggaldi Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Subulussalam.

PARA PENGGUGAT telah menggugat TERGUGAT sebagaiBupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi PARAPENGGUGAT tidak memasukkan subjek hukum orang yang menjabat sebagaiBupati Kabupaten Aceh Besar dalam periode jabatan 20122017, sehingga subjekhukum TERGUGAT tidak lengkap.Hal tersebut akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum Bupati sebagaiKepala Daerah Kabupaten Aceh Besar masa Periode 20122017, sehingga dengankurangnya memasukkan subjek hukum orang pada TERGUGAT, akanmenimbulkan kedudukan

ditinjau ulangterhadap KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR :PEG. 824/06/2015tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALASEKOLAH/TENAGA KEPENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN ACEH BESAR namun di tuntutannya hanya mempersoalkandengan ganti kerugian bukan tentang profesionalisme jabatan sebagai KepalaSekolah.PARA PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan tentang TERGUGAT namundidalam uraian gugatan, PARA PENGGUGAT seolaholah mengarah danmenyudutkan kepada Mukhlis Basyah Selaku Bupati Aceh Besar Periode 20122017

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/55/35.07.21.2004/2017tanggal 20122017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DesaParangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti Surat tersebutdan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;Bahwa

prinsip inidapat dijamin oleh Konstitusi yang menyatakan bahwa setiapwarga Negara bersama kedudukanya didepan hukum danpemerintahan sebagaimana dalam (Pasal 28 D ayat 3 UUDAzas Larangan sewenangwenan) nnn nnn nn nnn nnBahwa TERGUGAT telah bertindak sewenangwenang untukmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melihatfaktafakta dalam syarat pencalonan para PENGGUGAT yangsangat layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagaiCalon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai padaperiode tahun 20122017

TINGGISURABAYA, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilantingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara Terdakwa :Nama : SGUNARDI, SH Bin SAHLAN ;Tempat lahir : Situbondo ;Umur : 48 Tahun / 09 Maret 1967 ;Jenis kelamin : Laki Laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kampung Karang Malang, RT.01, Desa Kalianget,Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Anggota DPRD Situbondo (Ketua DPC PartaiDemokrat Periode 20122017

BIN SAHLAN selaku Ketua DPCPartai Demokrat masa bakti tahun 20122017 berdasarkan Surat KeputusanDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur No.26/SK/DPD.PD/DPC/V1V2012 tanggal 24 Juli 2012 pada kurun waktu antarahari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 23Oktober 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun 2012 bertempatdi Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten SitubondoJalan PB.

puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil AuditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JawaTimur Nomor : SR565/PW1 3/5/2014 tanggal 23 Mei 2014 ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa SUNARDI, SH Bin SAHLAN selaku Ketua DPCPartai Demokrat masa bakti tahun 20122017

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitumemberi uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) danRp2.798.300.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan jutatiga ratus ribu rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayaitu ASRUN selaku Walikota Kendari periode 20122017

Bahwa saat ASRUN menjabat Walikota Kendari periode 20122017 danFATMAWATY FAQIH menjabat sebagai Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, perusahaanTerdakwa beberapa kali mendapatkan proyek di lingkungan PemerintahKota (Pemkot) Kendari, dan ketika Walikota Kendari periode 20172022berganti kepada ADRIATMA DWI PUTRA yang merupakan anakASRUN, perusahaan Terdakwa juga masih dapat memperoleh proyek dilingkungan Pemkot Kendari.

DALAM PEKERJAAN MULTI YEARS PEMBANGUNAN GEDUNGKANTOR DPRD KOTA KENDARI TAHUN 20142017 danPEMBANGUNAN TAMBAT LABUH ZONA Ill TWT (TAMANWISATA TELUK) UJJUNG KENDARI BEACH TAHUN 20142017;Bahwa FATMAWATY FAQIH merupakan orang dekat dankepercayaan ASRUN yang menjabat Walikota Kendari selama 2(dua) periode 20072012 dan 20122017, FATMAWATY FAQIHPutusan No.44/Pid. Sus/TPK/2018/PN. Jkt.

Pst.Hal.25Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang total sebesarRp6.798.300.000,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapanjuta tiga ratus ribu rupiah) kepada ASRUN mengingat kekuasaan atauwewenangnya selaku Walikota Kendari periode 20122017 danADRIATMA DWI PUTRA selaku Walikota Kendari periode 20172022.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 13 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Bahwa saat ASRUN menjabat Walikota Kendari periode 20122017 danFATMAWATY FAQIH menjabat sebagai Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, perusahaanPutusan No.44/Pid. Sus/TPK/2018/PN.Jkt. Pst.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-20122017-0016 tercantum atas nama KHAYLA AZALEA AL KINDI yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 7 Januari 2017 diganti menjadi KHEYLA AZALIANA CHANISWARA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

(dua juta empatratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, dan Penggugat memintaagar Gaji/upah yang telah diterima Tergugat selama 6 Tahun (20122017) memperkerjakan Tergugat Ill s/d Tergugat VII, yaitu selama 72bulan x 2.450.000. = sebesar Rp. 176.400.000.

(tigajuta rupiah) perbulannya , dan Penggugat meminta agar Gaji/upahyang telah diterima Tergugat selama 6 Tahun (20122017)27.28.29.memperkerjakan Tergugat III s/d Tergugat VII, yaitu selama 72 bulan xRp. 3.000.000. = sebesar Rp. 216.000.000.

(duajuta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah)perbulannya , dan Penggugat meminta agar Gaji/upah yang telahditerima Tergugat Ill selama 6 Tahun (20122017) melakukanpengerjaan lahan milik Tergugat dan Tergugat II, yaitu selama 72 bulanx Rp. 2.254.640. = sebesar Rp. 162.334.080.

(duajuta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh rupaih)perbulannya , dan Penggugat meminta agar Gaji/upah yang telahditerima Tergugat IV selama 6 Tahun (20122017) melakukanpengerjaan lahan milik Tergugat Idan Tergugat Ill, yaitu selama 72bulan x Rp. 2.435.160. = sebesar Rp. 216.000.000.

(duajuta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)30.31.32.perbulannya , dan Penggugat meminta agar Gaji/upah yang telahditerima Tergugat selama 6 Tahun (20122017) melakukan pengerjaanlahan milik Tergugat dan Tergugat II, yaitu selama 72 bulan x Rp.2.254.740, = sebesar Rp. 162.341.280.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikahpada hari Rabu, 20122017. Sebagaimana tercantum dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 80/06/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Seluma Tanggal 20122017;2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul suamiistridan belum memiliki anak;Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Tas.

Bahwa arti dari definitif adalah masa tugas Penggugat bukan bersifatsementara dan dapat dikatakan bahwa masa tugas Penggugat sebagaiKepala Baitul Mal Aceh Singkil sesuai dengan Keputusan Bupati AcehSingkil, Nomor 349/2012, tanggal 27 Desember 2012 TentangPenunjukan/Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal KabupatenAceh Singkil Tahun Periode 20122017 adalah satu periode jabatan, sejakditetapbkannya Keputusan Penunjukan/penetapan tersebut pada tanggal 27Desember 2012 hingga 27 Desember 2017.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadapTergugat atas diterbitkannya obyek gugatan sebagaimana telah diuraikandiatas adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat diangkat oleh Bupati Aceh Singkil sebagai Kepala BaitulMal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012 2017 Berdasarkan KeputusanBupati Aceh Singkil, Nomor 349 ~~ Tahun 2012, TentangPenunjukan/Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal KabupatenAceh Singkil Tahun Periode 20122017 pada tanggal 27

Karena Penggugattelah diangkat oleh Bupati Aceh Singkil sebagai Kepala Baitul MalKabupaten Aceh Singkil Periode 2012 2017 Berdasarkan KeputusanBupati Aceh Singkil, Nomor 349 Tahun 2012, TentangPenunjukan/Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal KabupatenAceh Singkil Tahun Periode 20122017 pada tanggal 27 Desember2012.

/ataudirehabilitasi,2 022 ene n=Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut dapatdipahami bahwa hak untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) diperadilan tata usaha negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan,dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan yangdirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesualdengan asas point dinteretpoint d'action; Menimbang, bahwa penggugat adalah Kepala Baitul Mal Aceh SingkilPeriode 20122017

Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang menyatakan: 0 220022 2nn nn nn nen nn nen ene nnn ene eensHalaman 50 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNAGubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Baitul Mal Aceh SingkilPeriode 20122017

19942017):a.b.Uang pesangon: 9 x 2 x Rp3.355.750,00 = Rp60.403.500,00;Uang penghargaan: 8 x Rp3.355.750,00 = Rp26.846.000,00;masa kerja;Uang pengganti hak: 15% x Rp87.249.500,00 = Rp13.087.425,00;:= Rp100.336.925,00;Penggugat XCV: Masa kerja 23 tahun (19942017):a.b.Uang pesangon: 9 x 2 x Rp3.355.750,00 = Rp60.403.500,00;Uang penghargaan: 8 x Rp3.355.750,00 = Rp26.846.000,00;masa kerja;Uang pengganti hak: 15% x Rp87.249.500,00 = Rp13.087.425,00:= Rp100.336.925,00;Penggugat XCVI: Masa kerja 5 tahun (20122017

Nomor 1173 K/Pdt.SusPHI/2018Cc.a.b.Uang pengganti hak: 15% x Rp47.040.500,00 = Rp 7.056.075,00;= Rp54.096.575,00;Penggugat XCVII: Masa kerja 13 tahun (20042017);Uang pesangon: 9 x 2 x Rp3.355.750,00 = Rp60.403.500,00;Uang penghargaan: 5 x Rp3.355.750,00 = Rp16.778.750,00;masa kerja;a.b.Uang pengganti hak: 15% x Rp77.182.250,00 = Rp11.577.337,00:= Rp88.759.587,00;Penggugat XCVIII: Masa kerja 5 tahun (20122017);Uang pesangon: 6 x 2 x Rp3.355.750,00 = Rp40.269.000,00;Uang penghargaan: 2 x Rp3.355.750,00

Uang pengganti hak: 15% x Rp57.047.750,00 = Rp 8.557.162,00:= Rp65.604.912,00;Penggugat CLII: Masa kerja 5 tahun (20122017);a. Uang pesangon: 6 x 2 x Rp3.355.750,00 = Rp40.269.000,00;b. Uang penghargaan: 2 x Rp3.355.750,00 = Rp 6.771.500,00;masa kerja;c. Uang pengganti hak: 15% x Rp57.047.750,00 = Rp 7.056.075,00;= Rp54.096.575,00;Penggugat CLIII: Masa kerja 5 tahun (20122017);a. Uang pesangon: 6 x 2 x Rp3.355.750,00 = Rp40.269.000,00;b.