., MMTERTANGGAL O04 OKTOBER 2019, secara nyata telahmengabaikan hak asasi pribadi Penggugat dengan melakukanpembunuhan karakter dan karier Penggugat serta mengabaikanrencana aksi program percepatan reformasi birokrasi, yaknidiantaranya program sistem promosi PNS secara terbuka denganmelakukan pengisian jabatan yang lowong secara kompetitifdengan didasarkan pada sistem merit;Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan terhadapKEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR : 180.637.XTAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN

Rejang Lebongselama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B83/KASN/1/2020 perihal Rekomendasi atas Dugaan PelanggaranSistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebongtertanggal 7 Januari 2020, tergugat menerbitkan Keputusan BupatiRejang Lebong a quo dilatarbelakangi dari hasil kompetensisehingga tidak direkomendasikan untuk menduduki kembalijabatan Pimpinan Tinggi Pratama, belum melaporkan capaiankinerja triwulan ke3 Tahun 2019 sampai

dengan tanggal 25september 2019, realisasi penyerapan anggaran sampai dengantanggal 24 September 2019 masih rendah~= (28,45%),dipertimbangan untuk ditempatkan menjadi pelaksana pada DinasPemberdayaan Masyarakat Desa serta direkomedasikan untukmengikuti seleksi terbuka atau lelang jabatan Pimpinan TinggiPratama sesuai dengan Kompetensinya;Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B83/KASN/1/2020 perihal Rekomendasi atas Dugaan PelanggaranSistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasal 162Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, polakarier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karierPNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsipSistem Merit. Pasal 1 angka 24Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yangberdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secaraadil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakangpolitik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

,MM tanggal 30 Desember 2019(Sesuaidengan aslinya); Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B83/KASN/1/2020 Kepada Bupati Rejang Lebong (SelakuPejabat Pembina Kepegawaian) Hal Rekomendasi atasDugaan Pelanggaran Sistem Merit DilingkunganPemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 7 Januari2020 (Fotokopi sesual dengan fotokopi);Surat Kuasa Hukum Benny lIrawan,SE.,.MM Nomor :03/LBHNRD/UM/XII/2019 kepada Gubernur BengkuluPerihal Banding Administratif atas Keputusan BupatiRejang Lebong Nomor:SK.180.637

Putusan Nomor 48 K/TUN/2017a)Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan hasil akhir darifungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dalamPasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara yang menyatakan: "KASN berfungsimengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kodeperilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakandan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah";Berdasarkan Pasal 32 (1) huruf a UndangUndang Nomor 5Tahun 2014

Tindakan/keputusan para Penjabat Bupati/PenjabatWalikota tersebut mengakibatkan keresahan dan kerugianbagi para pegawai serta menimbulkan ketidakpastianpembinaan karier bagi para ASN yang bersangkutan;c) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa bertujuan untuk memastikanefektivitas penerapan merit sistem dalam kebijakan danpenyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan instansipemerintah pusat maupun di daerah sesuai dengan tugas,fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud

Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN;b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, danberfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif,efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Halaman 50 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017Cc)e)d.

Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaiankinerja".Berdasarkan Pasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan:"KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dankode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN pada Instansi Pemerintah;Berdasarkan Pasal 31 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014dinyatakan:(1) KASN bertugas:a. Menjaga netralitas Pegawai ASN;b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; danc.

Melakukan penelusuran data dan informasi terhadappelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan ManajemenASN pada Instansi Pemerintah;b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi PegawaiASN sebagai pemersatu bangsa;c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar sertakode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsasendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kodeetik dan kode perilaku Pegawai ASN; dane.

Natsir)n namun cerai adalah bahwa Tergugat merit zi ubungan dengan wanita idamanlain, Tergugat jarang berada di rumah, tidak pernah menghargai Penggugatdan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada tanggal 01 Mel2020. sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya Penggugat danTergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknyasuamiisteri;Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang diakui adalah; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikahpada tanggal

Menetapkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) buah gembok merit FINN wama putih stenlis- 1 (satu) buah kotak HP warn a coklat inerk Xiomi dengan No Imei: 869633026667921- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama hitam dengan No Imei: 869633026667921Dikembalikan kepada saksi korban Giani Binti Diono.- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam dengan no rangka MH328D30CBJ408223 No Mesin 28D-2408222 dalam keadaan hangus terbakar- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat merk FENGLI dengan

Titik Nyala C 37** 52 93Korosi Bilah ASTM D6. merit la Kelas 1Tembaha 130 Adapun pengecekan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Direktorat JendralMinyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis solar yangdipasarkan didalam negeri.Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut diatas bahwa BBM tersebut termasuk minyak solar yang offspec (tidak sesuaidengan standard yang ditetapkan dalam Surat

Titik Nyala C 37** 52 93Korosi Bilah ASTM D6. merit la Kelas 1Tembaha 130Keterangan :) Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkandidalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 /DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016;**) Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak MemenuhiSpesifikasi;halaman 20 dari 32 halaman Putusan nomor 106/Pid.Sus/2019/PN MtkMenimbang, bahwa dari keterangan SaksiSaksi, keterangan ParaTerdakwa, barang bukti dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah

Titik Nyala C 37** 52 93Korosi Bilah ASTM D6. merit la Kelas 1Tembaha 130 Keterangan : *) Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkandidalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 /DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016; **)Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak MemenuhiSpesifikasi;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkandalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya

Titik Nyala C 37** 52 93Korosi Bilah ASTM D6. merit la Kelas 1Tembaha 130 Keterangan : *)Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkandidalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 /DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016; **)Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak MemenuhiSpesifikasi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapatunsur kedua telah terpenuhi;halaman 27 dari 32 halaman Putusan nomor 106/Pid.Sus/2019/PN MtkAd. 3.

sani dilaeiadpemesaan ahs) BAVGPOL KOKO JATMIKG dan sake) BRGPOL LiceARDIANS YAH menemokan 2 dua bah heros ooklal yang berigkan daunlbahan yang diduga Narkotka Golongan dari dalam tas koper warm Nisethat TE cod A eater,Piven clare, Fer: Ee a aDipindai dengan CamScannerYANG Marfan tertaicwn di begat wettnh kane kendangan bert PeliPioenor Patra) AL AeBatre Trvedaiewea rrewrebi) Gaurd bahan yang diduge harkotke jeres ganjaeT HOHALL Leda meerysurryal isin enti peqahat yang terweracg. atten teetiabcary merit

PDT/2018/PT BJMFungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dilakukantidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamamenjadi Pejabat Fungsional adalah merupakan hal yang wajar dan hampirterjadi diseluruh Indonesia, hal tersebut terjadi sebagai konsekuensipemberlakuan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara yang merubah konsep pemindahan jabatan dari Sistem Senioritymenjadi Sistem Merit

;Menimbang, bahwa pada umumnya Sistem Merit tersebut belumsepenuhnya dipahami oleh Aparatur Sipil Negara (PNS), sehingga seolaholah kebijakan yang diambil oleh Tergugat selaku Kepala Daerah yangmemindahkan Pembanding/Para Penggugat dari jabatan Struktural (yangmenjadi puncak karirnya) kedalam jabatan Fungsional adalah merupakanperbuatan yang sewenangwenang tidaklah benar, oleh karena itu semuahalhal yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dantidak memiliki alasan hukum yang kuat

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) Bungkus bekas rokok merit Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,2631 Gram dari sisa pemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional yang sebeiumnya berupa 1 (satu) Bungkus bekas rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal

barang tersebut.Bahwa terdakwa pernah di penjara dengan hal yang sama;Bahwa terdakwa tidak memilik izin yang sah dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa menyesal;Bahwa benar bukti di persidangan.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksiyang meringankan, atau yang sering disebut saksi a de charge.Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa ;Halaman 11 dari 20 Putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN.Kwg 1 (satu) bungkus bekas rokok merit

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus bekas rokok merit Dunhill yang di dalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisi 3 (tiga) bungkus plastikbening berisikan Kristal wama putin dengan berat netto 0,2631 Gram dari sisapemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional yang sebeiumnya berupa 1(satu) Bungkus bekas rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu)bungkus plastik bening yang berisikan berisi 3 (tiga) bungkus plastik beningberisikan Kristal wama putih

rupiah) yang digunakan untuk pengadaan 3(tiga) unit sarana penangkapan ikan berupa Kapal Motor Nelayan besertaperalatannya, dengan nilai kontrak pekerjaan :Nilai kontrak : Ro2.147.332.000,00;Nilai fisik : Rp1.952.120.000,00;PPn 10% :Rp 195.212.000,00; Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkapanikan berupa Kapal Motor Nelayan beserta peralatannya mengacu Kepres 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/JasaPemerintah dengan menggunakan metode sistem nilai merit

Atmiadjimenjelaskan kepada Panitia Pengadaan, dalam pembuatan kapal banyakdibutuhkan kemampuan teknis bagi perusahaan yang mengikuti prosespengadaan, disarankan agar dalam pengadaan 3 (tiga) unit saranapenangkap ikan tersebut menggunakan metode Sistem Nilai (Merit PoinSystem) sebagaimana ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena harusmemperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingatHal 4 dari 55 hal. Put.

Atmiadjimenjelaskan kepada Panitia Pengadaan, dalam pembuatan kapal banyakdibutuhkan kemampuan teknis bagi perusahaan yang mengikuti prosespengadaan, disarankan agar dalam pengadaan 3 (tiga) unit saranapenangkap ikan tersebut menggunakan metode Sistem Nilai (Merit PoinSystem) sebagaimana ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah karena harusmemperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingatpenawaran harga sangat dipengaruhi oleh

Maruline Maju Utama telah ditetapbkan sebagai pemenanglelang dengan sistem Merit Point dengan harga penawaran sebesarRp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) (Khusus Kasko Kapal);Bahwa dengan telah ditetapkannya PT.

Maruline Maju Utama telah ditetapbkan sebagai pemenanglelang dengan sistem Merit Point dengan harga penawaran sebesarRp2.147.332.000,00 (dua milliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratustiga puluh dua ribu rupiah);Bahwa dengan telah ditetapkannya PT.

Adi Reka Tama memperoleh nilai tertinggi,adapun metode evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh PanitiaPengadaan Barang/Jasa adalah menggunakan Sistem Nilai atau Merit PointSystem ;Bahwa saksi tidak megetahui persis tentang pelaksanaan lelangtersebut, karena saksi ditunjuk menjadi PPTK dalam kegiatan tersebut ketikasudah mendekati akhir penyelesaian proyek, dimana proses lelang sudah lamaberlangsung ;Bahwa saksi hanya melanjutkan tugas PPTK sebelumnya, yaitumembantu Pengguna Anggaran dalam mengendalikan

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalahdalam rangka penerapan sistem merit dalam pembinaan ASN sebagaimanadiamanatkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.d). Bahwa masalah permutasian menyangkut Penggugat/Terbanding sehinggabermuara pada sengketa ini merupakan hasil proses panjang yangmelibatkan :1). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bukti T.27.2).

tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon,sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalildalil Pemohon harus dibuktikan alasanalasan yang padapekoknye bahwe lak) tangga Pemohondan Termohon dalam feehdaa nM i Sjak hlan Februari 2013antara Pemohon da : Ab, disebabkan: Termohon t 3 inya bahkanTermohon lebt Termohon ah anaknyaPemohon, be n.Termohonsekarang sugafi h tempat tinggal, yang hingga, rang lebih 5tahun 4 bulan Yamanya, wsMenimbang, @a eraian denganalasan telah terja Majelis Hakimmemandang perlu merit

Hukum Islam, namun kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohonjustru sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanyaPengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhirisengketa rumahtangga yang berkepanjangan dan untuk menghindari timbulnyamudharat yang lebih besar lagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibaratyang termuat dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:an al5sliia blaa bligl sigol Wate y Wlars 9625 loilgol uc Merit

subye huhu yang telah Odatwe melatuban suatetodax pdanea dan dapat dipertanggungiawatian merit Nuhun alas permuatanpidana yung tieh diakiasnnys tersatut,Meanmmiang, hatwa orang sehaga: gulyeb Mutum yang telan dinadapaan kedepan persdangan sebagai Terdakwe oleh Peruntul Umurn dalarn pertkars ini adalahDernere Terdakwa NOPIYANSYAH BIN HALIM Gan temyate Terdehwe telahmembenarkan dan mengahiw bahwe identitaanya sebagaimana dalam suratdakwaan Penuntut Umurn adalah benar identitas dirinya dan berdasarian

Malang atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKepanjen, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, merit/impart, menguasai atau menyediakan narkotika golongan Ibukan tanaman berupa sabusabu seberat 3,98 gram (tiga koma sembilan puluh delapangram)", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012, sekira pukul 08.00 Wib petugas Kepolisiandari

Memberi izin kepada PeMOhON (.........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteneeeeeeeeeeeeees ) untukmenjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon sans sans sana exwMne SEmARUOERIUOREAR MEA MERIT ) dihadapan sidang Pengadilan AgamaJakarta Timur;3.

Menandatangani surat pernyataan tanggung renteng bersamasama dengan anggota kelompok lain.Bahwa di Pegadaian Penilaian Kinerja dan Perilaku Pegawai/Pejabatdiatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 23/Kp.400.324/2003Tanggal 6 Januari 2003 tentang Prosedur dan Tata Cara PenilaianPrestasi Kerja Pegawai PERUM Pegadaian.Bahwa Penilaian Kinerja Karyawan ini akan berpengaruh kepadaJumlah Tunjangan Perusahaan yang dikenal dengan TunjanganPerusahaan Merit yang akan diterima karyawan untuk periodepenilaian

selanjutnya.Atau dirumuskan sebagai berikut :Tunjangan Perusahaan Merit = Tunjangan Dasar X Indeks PrestasiIndeks Prestasi = Besaran Nilai Akumulasi Penilaian Kinerja Karyawan.Bahwa untuk menjamin pengembalian dana kredit KRISTA pihakPerum Pegadaian mengadakan perjanjian dengan PT.

FokusPenyaluran KREASI, KRASIDA dan KRISTA ke lingkunganPasar.7) ketentuanketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Direksiterkait dengan pelaksanaan skim KRISTA tersebut.Bahwa dalam menyalurkan KRISTA secara besarbesaran Terdakwabersamasama dengan saksi WAWAN KURNIAWAN selaku AnalisKredit/Pegawai Fungsional KUMK Cabang Perum Pegadaian (CPP)Pungkur telah mengetahui bahwa dari setiap penyaluran programPegadaian terdapat keuntungan/feedback bagi terdakwa yaitu berupakeuntungan tidak langsung berupa Merit

selanjutnya.Atau dirumuskan sebagai berikut :Tunjangan Perusahaan Merit = Tunjangan Dasar X Indeks PrestasiHalaman 41 dari 83 halaman .

Melaksanakan Manajemen ASN berdasarkan Prinsipprinsip Sistem Merit.

. ; 22222222222 > Melaksanakan Managemen ASN Berdasarkan Prinsip Merit> Agar Saudara Bupati memerintahkan Tim Baperjakatmembuat Standart Operating Prosedure (SOP) Terkaitdengan promosi, Rotasi, Punismen dalam tugas kedinasanpada lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu.> Meminta kepada Saudara Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian dan atau pejabat yang berwenang agarmenjatuhkan hukuman disiplin kepada Kepala BadanKepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewusebagaimana dimaksud Pasal

Pendidikanterakhir SLTA dinaikkan Grade (kelas Jabatan) dari Grade 5 (lima)menjadi Grade 7 (tujuh) Menggantikan/ menempati Posisi Penggugat ; 2) Penggugat diberi Tugas Kepanitiaan Diklat Sangat sedikit biladibandingkan dengan Pegawai Sesama Golongan III maupun denganPegawai Golongan II dan Golongan I, hal tersebut dapat dilinat melaluiSIM Diklat Balai Diklat Keagaamaan Bandung ;Perbuatan tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 22 :Sistem Merit

Pasal 1 Angka 22 : Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASNyang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Secara adildan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,atau kondisi kecacatan ;"""Berdasarkan Pasal 1 Angka 22, jika berdasarkan kualifikasi makaPenggugat seharusnya Gread 7(tujuh) karena Pendidikan terakhirPenggugat adalah S 1, sesuai Surat Sekretaris Jenderal KementerianAgama Nomor : SJ

Undangundang no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,telah dengan jelas menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara harusprofesional, dikelola dengan sistem merit yang didasarkan pada aspek pendidikan, kompetensi danKINGIA Fannseseseen ee nneeseeneeeceemeeensnnseesseb. Tidak benar dan tidak brdasar, jika Penggugat menyatakan bahwaterjadi tindakan diskriminatif.

Selanjutnya, dengan dasar tersebut Tergugatmemerintahkan BKPP Kabupaten Katingan untuk memproses SK MutasiPenggugat (Bukti T7);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebutdihubungkan dengan ketentuan mengenai prosedur Mutasi yang diaturdalam Peraturan PerundangUndangan, Majelis Hakim menilai bahwa,Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak menerapkanSistem Merit dan juga tidak sesuai dengan mekanisme Mutasi karena tidakmelalui proses perencanaan mutasi PNS.

Terdapat kesalahan substansiSelanjutnya, Penjelasan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa : Yangdimaksud dengan kesalahan Substansi adalah, kesalahan dalam hal tidaksesuainya Materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuatdengan paksaan fisik atau psikis maupun dengan tipuan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketatidak memperhatikan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 162 Peraturan Pemerintah

No. 11/2017, yang mengatur bahwa :Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi danpromosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan denganmenerapkan prinsip Sistem Merit;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Merit adalah,kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan padakualifikasi,kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakanlatar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan