Casa Bella Indonesia) yang dibuat dinadapan NotarisLily Sulyanti Hudaimi, SH, Notaris di Jakarta, pada tanggal 23 Juli 2009yang antara lain menegaskan jangka waktu fasilitas kredit diperpanjangmenjadi 30 September 2009 (selanjutnya disebut "Akta NotariilPerubahan Perjanjian Kredit No. 02") (Lampiran 20);Bahwa berdasarkan Akta Notariil Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 danAkta Notaril Perubahan Perjanjian Kredit No. 02, maka jangka waktufasilitas kredit atas fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran

Fasilitas Kredit dalam bentuk Pinjaman Promes Berulang (DemandLoan) (PPB) dengan Sub Limit Letter of Credit (L/C), sebesarRp.15.000.000.000, (lima belas miliar Rupiah);14.Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2009 antara PemohonPKPU dan Termohon PKPU kembali sepakat untuk mengubah syaratsyarat dan ketentuanketentuan Akta Notariil Perubahan Perjanjian KreditNo. 01 dan Akta Notaril Perubahan Perjanjian Kredit No. 02, dalamperjanjian di bawah tangan sebagai berikut :a.

Isman Kadar atau pihak lain terafiliasi denganPemegang saham Debitor, maka pihak tersebut akan mewakafkannyasebagai jalan umum yang akan dituangkan dalam Akta Notaril.3.

Isman Kadar atau pihak lain terafiliasi denganPemegang saham Debitor, maka pihak tersebut akan mewakafkannyasebagai jalan umum yang akan dituangkan dalam Akta Notaril.7.

pengakuan dengankwalifikasi (Gekwalificerde Bekentenis) maka Penggugat masih perlu dibebani pembuktianlagi, karena bukti BPII bila dinubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Ri Reg.No.167 K/Sip/1959 tanggal 20 juni 1959, dianggap sebagai permulaan bukti tertulis;Menimbang, bahwa dari bukti BPI ,Majelis Hakim Tinggi menilainya sebagai buktisurat dibawah tangan (Onderhand) yang didaftarkan di kantor Notaris (Waarmerker)bukan suatu pengakuan hutang, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sama denganakta Notaril

Begitu pula dalam pembuatanaktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris,terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Jual Belitanah pekarangan sebagian berukuran 7 meter x 15 meter atau seluas 105 M2dari tanah Hak Milik Nomor 441K.Mojo, 442 K Mojo, 443 K Mojo yang terletakdi Jalan Mojo IIIA Kav No. 16 Surabaya sebagaimana Akta Notaril PerjanjianJual Beli pada hari Kamis tanggal 15 Desember 1994 yang dibuat dihadapanNotaris Mutia,S.H yang beralamat di Jalan Jagalan No. 115 FG Surabaya ;3.

Moerdiono bin SukajiSoekomihardjo yang telah meninggal dunia tanggal 7 Oktober 2011, Tergugattetap tidak mau menyerahkan sertipikat tanah yang dimaksud dalam perkaraini, dengan alasan dan/atau meminta kuasa Para Penggugat untuk membuatSurat Kuasa dalam bentuk Akta Notaril, yang dibuat dihadapan salah seorangNotaris dari Pengurus Daerah Jakarta Selatan;Setelah keinginan Tergugat dipenuhi dalam hal ini kepadanya diperlihatkanSurat Kuasa dalam bentuk Akta Notaris, Tergugat berjanji akan menyerahkanSertipikat

Bahwa permintaan Tergugat agar Kuasa dari Para Ahli Waris Drs.Moerdiono kepada Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners dibuatdalam bentuk Akta Notaril, yang dibuat dihadapan salah seorangNotaris dari Pengurus Daerah Jakarta Selatan, tidak ada dasarhukumnya, yaitu dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 1793KUHPerdata;13.2. Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengajukan jumlahHal. 4 dari 23 hal.

s/d Vdimaksud batal demi hukum, namun hal itu tidaklah membatalkanjual beli antara Penggugat dengan Tergugat VII berdasarkan bahwapembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi ;Menimbang, bahwa Tergugat VII membeli tanah milik Tergugat s/d V melalui perantara Penggugat berdasarkan surat kuasa yangdibuat secara notaril, maka Tergugat VII haruslah dianggapsebagai pembeli yang beriktkad baik, yang harus dilindungi secara24hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Tergugat s/

merugikan Tergugat VI ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkandalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim walaupun kuasa untukmenjual atas sebidang tanah milik Tergugat s/d V dimaksudbatal demi hukum, namun hal itu tidaklah membatalkan jual beliantara Penggugat dengan Tergugat VII berdasarkan bahwa pembeliyang beriktikad baik haruslah dilindungi ;Menimbang, bahwa Tergugat VII membeli tanah milik Tergugat s/d V melalui perantara Penggugat berdasarkan surat kuasa yangdibuat secara notaril

Surat Pernyataan secara notaril tertanggal 14 (empat belas)Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan Nomor Akta 02 padakantor Notaris Fitria Tresna Permata Sari, S.H., M.Kn;menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam gugatan inisehingga dapat menjadi suatu ketetapan dalam putusan ini serta untukdipatuhi, dijalankan, dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;8. Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dalam Rekovensi1.

No. 0329 /Pdt.G/2019 /PA.Jmb.dibawah tangan maupun secari notaril tertanggal 14 Februari 2019 dan untukselanjutnya minta penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapannnya membenarkanadanya perjanjian dan kesepakatan tersebut, namun Tergugat menyatakanTergugat menandatangani surat kesepakatan karena terpaksa dan tekanan dariPenggugat sehubungan dengan adanya laporan di Polda Jambi dengantuduhan zina dan KDRT, kemudian terhadap kesepakatan mana Tergugatminta dibatalkan, disamping itu

mobil adalah usaha milik orang tua Penggugat dan modalnyajuga dari orang tua Penggugat (halaman 4 replik Penggugat), juga dariketerangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang notabene adalah ibukandung Penggugat sendiri menyatakan bahwa hartaharta yang didalilkanPenggugat adalah milik orang tua Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari kedua belahpihak majelis berpendapat harta bersama yang didalilkan Penggugat bahkantelah dituangkan dalam akta baik dibawah tangan maupun secara notaril

bawaan darimasingmasing suami isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiahatau warisan adalah dibawah penguasan masingmasing sipenerima, parapihak tidak menentukan lain;Menimbang, bahwa ketika terjadi perceraian terhadap pembagianharta bersama pada prinsipnya menurut kaedah hukum harus dibagi duasebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kesepakatan pembagian harta antara Penggugatdan Tergugat yang kemudian dituangkan dalam akta baik dibawah tanganmaupun secari notaril

telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor345/Pdt.G/2019/PA.Tng, tanggal 30 Januari 2019, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada awal mulanya Penggugat ditawari dana Kredit/Pembiayaanuntuk pembelian Tanah oleh Pegawai Tergugat yang bernama Rahmaddan yang bersangkutan mendatangi langsung tempat usaha atau rumahpenggugat;Bahwa lalu kemudian tawaran tersebut berlanjut, dan Penggugat denganTergugat dibuatkan Perjanjian di bawah tangan tanpa ada akta notaril

. ;11.Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Akta Hibah dihadapanCamat Malalayang dan tidak pernah memberikan kuasa secara notaril untukmenandatangani akta pembagian warisan dihadapan Camat Malalayang danbahkan PARA PENGGUGAT sudah melakukan pencegahan di Kantor TERGUGATpada bulan Mei 2010, sehingga tindakan TERGUGAT sangat jelas melanggar PPNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: Pasal 37 angka (1) PP No. 24/1997:Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

Sebidang tanah pekarangan yang terletak di blok Alinayin Desa JelatKecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, seluas lebih kurang 552 M* yangdiuraikan dalam gambar situasi nomor 1566/1997 tanggal 20 Januari1997 tercantum atas nama IDHA FARIDA, demikian sebagaimanaternyata dalam sertifikat hak milik nomor : 116 Desa Jelat, yangditerbitkan oleh Kantor Pertananahan Kabupaten Ciamis tanggal21 Januari 1997;Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan aquo didasarkan ataskekuatan notaril akta yaitu Akta Perjanjian

Begitu pula dalam pembuatanaktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris,terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Bahwasannya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yangtertuang dalam Akta Notaril Perjanjian Kredit No. 710 tertanggal 24 Januari2014 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Dian Arianto, S.H, S.E, M.Kn.tentang Pasal 5 tentang Pengakuan Hutang Bahwa saudara mengakulberhutang kepada kami BPR Indobaru sejumlah uang yang ditariknya menurutrekeningrekening lainnya yang berkenaan dengan bunga, denda serta biayabiaya lainnya sehubungan dengan Perjanjian Ini.Pasal 8 tentang jaminanBahwa saudara selaku pengambil

Perlu di ingatkan bahwasannya yang tertuang dalam di dalamakta notaril Perjanjian Kredit No.710 tertanggal 24 Januari 2014 yang di buatDIANARIANTO SH.,SE., M.Kn terkait pasal 17 Poin 2 KETENTUANKETENTUANLAIN apabila setalah akad kredit ini pengambilan kredit tidak melakukankewajibannya/wanprestas!

Bahwa dalil gugatan No.1 dan 2 bahwasannya kepada Penggugatsesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Akta Notaril PerjanjianKredit No. 710 tertanggal 24 Januari 2014 yang dibuat di hadapan NotarisPPAT Dian Arianto, S.H, S.E, M.Kn. tentang Pasal 5 tentang PengakuanHutang Bahwa saudara mengakui berhutang kepada kami BPR Indobarusejumlah uang yang ditariknya menurut rekeningrekening lainnya yangberkenaan dengan bunga, denda serta biayabiaya lainnya sehubungandengan Perjanjian Ini.Pasal 8 tentang jaminan

Bahwa Penggugat selaku pengambil kredit sesuai Akta Notaril PerjanjianKredit No. 710 tertanggal 24 Januari 2014 menyerahkan jaminan berupasebidang tanah dengan SHGB No. 2761/Buliang atas nama Hasnawati Sinaga.2. Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 710 tertanggal 24 Januari 2014 dibuat olehDian Arianto SH SE Mkn merupakan Akta Perjanjian yang sah antara Penggugatdan Tergugat.Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 261/Pdt. G /2019/PN. Btm.3.

Nomor 662 PK/Pdt/2018dalam putusan Judex Juris;Bahwa belum terjadi jual beli antara penjual dengan pembeli karenaAkta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 2 Mei 2012 belummemindahkan hak kepemilikan penjual kepada pembeli antara lain karena: Bahwa kuasa menjual dari Ibu Siti Soepkandijah dan dari Ahli Waris Ir.Soerjanto adalah berupa akta dibawah tangan, tanggal 11 Desember2003 dicap Camat, seharusnya Kuasa Notaril (9 tahun lalu); Bahwa KTP yang ditunjukkan penjual yang mengaku Tergugat ditandatangani

2007, yang kemudian berlaku sampai dengantanggal 14 September 2009 dan kemudian diperpanjang lagi sampai dengantanggal 14 September 2011, Chandry Winarto Lianto selaku Penyewa bertindakatas nama sendiri dan bukan sebagai Direktur PT Rhema Cipta Karya Gemilang/Penggugat;3 Bahwa gugatan Penggugat error in persona i.c. dalam posita gugatan Penggugatpoin 2 (dua) mendalilkan "berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Rhema Cipta Karya Gemilang tanggal 27 Mei 2010, yang telahdinyatakan secara Notaril

dalam Akta Nomor 64., tanggal 27 Mei 2010,kedudukan Chandry Winarto Lianto adalah sebagai Direktur PT Rhema CiptaKarya Gemilang digantikan oleh Tan Suhendro dan berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham PT Rhema Cipta Karya Gemilang tanggal 22 Oktober 2010,yang juga telah dinyatakan secara Notaril dalam Akta Nomor 04., tanggal 26Oktober 2010", adalah dalil kepentingan internal Penggugat sendiri dan tidakterkait dengan hubungan hukum perjanjian sewa menyewa antara Tergugat danTurut Tergugat;B Gugatan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berulangkali melakukannegosiasi akan tetapi belum menghasilkan kesepakatan untukpenentuan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) secara notaril disebabkan oleh Pengangkatan SitaJaminan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas objek tanahdalam sengketa waris antara Tergugat dengan Hj.

tanggal 4 Agustus 2011, danlambatnya penyerahan berkasberkas yang diperlukan Penggugatserta adanya dualisme pengurusan dari pihak Tergugat;10.Bahwa kesepakatan atau Perjanjian di antara Penggugat denganTergugat, menurut hukum merupakan UndangUndang bagi parapihak yang membuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal1338 KUH Perdata, sehingga untuk memenuhi kewajibannyaPenggugat telah beberapa kali memperingatkan Tergugat untuk11segera dapat dilakukan Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli(PPJB) secara notaril

penduduk danpencatatan sipil dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasiAdministrasi Kependudukan, yang apabila dinubungkan dengan perkara a quoadalah kutipan akta kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kutipan aktakematian sebagaimana bukti P7 bukanlah termasuk informasi dan/ataudokumen elektronik yang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau yang menurutundangundang harus dibuat dalam bentuk akta notaril

Termohon Kasasi harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak teliti dalammempertimbangkan secara hukum, siapa sebenarnya yang secara yuridisharus menjadi para pihak dalam perkara ini, agar gugatan dinyatakan benardan sempurna serta tidak dipaksakan, karena berdasarkan fakta hukumternyata Termohon Kasasi memperoleh lahan dengan mengganti rugiSudianto Kurniawan, pada tanggal 23 Oktober 2003 secara sepihak, bukanakte otentik/notaril

D.J, juga secara sepihak, bukanotentik/notaril, akan tetapi ketika menjadi perkara, kedua subyek hukum(Sudianto Kurniawan dan Thalib M,DJ) tersebut tidak dijadikan subyekhukum dalam perkara ini oleh Termohon Kasasi, sehingga sangat nampakRekayasa yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkaraini, oleh karena ada hubungan hukum yang terputus, sehingga jelas pihakpihak yang terlibat tidak lengkap, tetapi kKenapa dibenarkan oleh Judex Facti,maka sudah jelas hal ini terobukti merupakan Rekayasa

perbuatan Tergugat Iladalah tindakan / perbuatan melanggar hukum/ melanggar hak Para Penggugat/ahli waris almarhum dengan sangat merugikan Para Penggugat/ahli warisalmarhum.Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat/ ahli waris almarhum dalamhal ini karena tidak bisa melakukan perbuatan hukum apapun atas objeksengketa (tidak bisa mensertifikatkan dan atau menjual) sehingga wajar danpatut jika Tergugat dan Tergugat II secara sendirisendiri atau bersamasamamembuat surat pernyataan secara tertulis dengan Notaril

tindakan/ perbuatan Terguat yang mengalihkan objeksengketa kepada Terguat Il adalah perbuatan melanggar hukum/ melanggarhak Para Penggugat.e Menyatakan bahwa segala surat yang timbul yang berkaitan dengan objeksengketa atas nama Tergugat Il atau orang lain atau siapa saja yangmemperoleh hak dari Terguat atau Terguat Il adalah tidak sah dan bataldemi hukum setidaknya tidak mengikat.e Menghukum Tergugat dan Tergugat Il baik secara sendirisendiri atausecara bersamasama membuat surat pernyataan dengan notaril

Penggugat menawarkan solusi untuk melunasi utang tersebutdengan cara mencicil setiap bulannya dengan batas waktu yang ditentukandan bersedia juga untuk menyepakati besaran jumlah uang yang harusdicicil yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Notaril sebagai bentuktanggung jawab dan komitmen dalam berbisnis dengan disertakan jaminanaset miliknya diserahkan Notaris.Bahwa Tergugat ternyata tidak bersedia untuk menjaminkan aset miliknyadan selanjutnya Tergugat hanya mau bayar cicilan apabila memiliki

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/Pat.G/2017/PN Bitartinya tidak bersedia dalam bentuk Perjanjian Notaril dan melakukanpembayaran cicilan setiap bulan secara terusmenerus sampai lunastanpa batas waktu yang tidak tentukan.