• Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON menginginkan agarTERMOHON melaksanakan RUPSLB untuk membahas LaporanKeuangan dari Tahun 2008 s/d 2015;5. Bahwa PARA PEMOHON telah memperingatkan TERMOHON untuksegera melaksanakan RUPSLB sebagaimana Surat tanggal 02Desember 2015 dan Surat tanggal 18 Januari 2016;6. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 25Januari 2016.

  Namun demikian, pada RUPSLB tersebut sebagianbesar pemegang saham TERMOHON dengan para pengurusTERMOHON telah mengatur jalannya RUPSLB sehingga usulanPARA PEMOHON agar TERMOHON membuat Laporan Keuangantidak mendapatkan tanggapan di dalam RUPSLB tersebut Adapunusulan PARA PEMOHON agar TERMOHON membuat LaporanKeuangan sejak tahun 2008 s/d tahun 2015 adalah dicatatsebagaimana Notulen Rapat;7.

  Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunijuk sendiriNotaris untuk mencapat RUPSLB;3. Menunjuk PARA PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;4. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;5.

  DanTermohon pada tanggal 19 Januari 2016 (Bukti T4) telahmengirimkan undangan RUPSLB Perseroan yang diadakan padatanggal 25 Januari 2016. Didalam RUPSLB tersebut Termohonsudah menjelaskan halhal sebagai berikut:"Bahva sebagai Direktur saya MENOLAK permintaan Sdr. BahasiliPapan dan Sdr. Gunarko Papan perihal permintaan laporankeuangan PERSEROAN tahun 2008 s/d 2014, karena Pemohonsebagai ahli waris Bapak Aim.

  PBB , laporan keuangan;Bahwa hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Kedua masih membicarakan hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Pertama, karena dalam Rapat UmumPemegang Saham Biasa (RUPSLB) Pertama tidak ada realisasi;Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Ketiga terjadi keributan yang dilakukan oleh Gunarko Papan(Pemohon Il), Karena Para Pemohon tidak mau menyetor uang untukpembayaran PBB dan biaya pengurusan perpanjangan SHGB atasnama PT,

• dituangkan didalam akte RUPSLB PT.

  Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal22 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28Desember 2013 yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan.c Drs.

  Hotel DanauToba International agar di Tolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLByang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baruberdasarkan Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 Nopember2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 Nopember 2013jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 jo AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 jo Akte BeritaAcara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, yaitu :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b

  ;PAGE 1021Bahwa berkaitan dengan RUPSLB PT. HDTI yang diprakarsai Penggugat yangmenghasilkan beberapa Akta yaitu : Akta Berita Acara RUPSLB Nomor: 20tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLBNomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor :07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal21 Desember 2013 jo.

  Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 07 tanggal03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal 21Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 139 tanggal 28Desember 2013, yang kesemuanya dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris diMedan adalah TIDAK SAH.

• DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.

  Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.

  Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

  ., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.

  Tuan Thomas pada RUPSLB PT.

• Reff : 052Und/RUPSLB/DirLHW/X/07(RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007) dengan tanggal surat undangan 11Oktober 2007 dimana alasan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 31Oktoberadalah "Untuk memenuhi permintaan Dewan Komisaris dalam suratnyaNomor 029/RUPSLB/CIUAKA/X/07, tertanggal 05 Oktober 2007, sertamemenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Jo UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dan agenda RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 adalah pemberhentian seluruh Anggota Direksidan Komisaris, dan

  Bahwa RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 tersebut kemudian dihadirioleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga SaudaraDoddy Radjasa Waluyo, Sarjana Hukum selaku Notaris di Jakarta yangturut hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 ;9. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani daftar hadir RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 karena dalam pelaksanaannya bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar PT.

  Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI termasuk dengan Para Tergugatlainnya (Tergugat dan Tergugat VII) tidak memiliki hak dan kewenangandalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena ituHal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/201010adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VI(termasuk Tergugat dan Tergugat VII) digugat dan dimintapertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

  Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang TidakLengkap ;Bahwa Tergugat VII termasuk dengan Para Tergugat lainnya (Tergugat s/dTergugat VI) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yangdidalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu adalah tidak berdasarkanhukum apabila Tergugat VII (termasuk Tergugat dan Tergugat VI) digugatdan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

  Segalasesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawabdari RUPSLB itu sendiri.

• Karena itu, tindakan tersebut seharusnyadidahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuanpelepasan sahamdi hadapan RUPSLB Termohon, sebelum Termohonmembuat dan menandatangani akta pengikatan jual belisaham tanggal15 Juli 2009. Karena itu jika persetujuan RUPSLB Termohon tidakdijadikan sebagai landasan hukum terhadap tindakan penjualan saham,lalu apa landasan hukum yang digunakan oleh Termohon di dalammelakukan pengikatan penjualan saham tersebut?

  Asasasas inisemestinya menjadi pilar di dalam transaksi mengalinkan saham danmenentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yang ditunjukoleh RUPSLB tersebut.

  ;(b) Mengapatransaksi tersebut sudah dilakukan tanggal 7 September2009, sementara RUPSLB untuk mendapatpersetujuan penjualanZCB tersebut dilaksanakan tanggal 15 Oktober 20097;(c) Mengapa tidak ada jaminan atas pembayaran ZCB tersebut olehMarshal Enterprise Ltd. ("MEL") kepada Termohon;(d) Apakah penerbitan ZCB saat itu sudah mendapatkan persetujuanRUPSLB dan Mengapa ZCB diterbitkan sebelum adanyapersetujuan RUPSLB?

  Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

  Pada RUPSLB tanggal 21September2010, Berita Acara Rapat sesuaiAkta Nomor 20 tanggal 21Juni2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris diJakarta (BUKTI P.13);b. Pada RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009, Berita Acara Rapat sesuai AktaHal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 217 PkK/Padt/201443.44.VIIL.Nomor 32 tanggal 5 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, S.H, Notaris diJakarta (BUKTIP.14).c.

• Gresik Migas sudah tidak diketahui lagi;Bahwa dengan akan dilaksankannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan mewakiliKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma terbatas dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehingga dapatmengawal proses pemindahan saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dnarma pada RUPSLB PT Gresik Migas.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gresik menetapkanden1.2.gan amarnya yang berbunyi

  sebagai berikut;Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Menetapkan pengalihan/pembelian saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dharma tersebut sebanyak 1.500 lembar saham (1.85%)dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah) dan Saham 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nominalseluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam RUPSLB PT GresikMigas, sehingga saham PT Gresik Migas menjadi 100%

  kepemilikannyaoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan amanatPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha MilikDaerah;Menetapkan bahwa Pemohon mewakili Pengurus Koperasi PegawaiRepublik Indonesia Karya Dharma terbatas dalam Rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Gresik Migas;Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan inikepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2019/

  Gresik Migas)Nomor 43 tanggal 29 Nopember 2007, diberi tanda P 3;4. 1 (satu) foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda P 4;5. 1 (satu) foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P 5;6. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor 050/1.339/437.56/I/2019 yangdikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Gresik, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tandaP

  ribu rupiah) atau senilaiRp. 8.130.000.000, (delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkanKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma selaku pemegang/pemilik saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengannilai nominal sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) (Vide bukti P 3);Menimbang, bahwa berdasarkan undangan Rapat Umum PemegangHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2019/PNGsk.Saham Luar Biasa (RUPSLB

• MULTICON INDRAJAYATERMINAL yang dilakukan dalam suatu RUPSLB yang melawan hukumkarena melanggar ketentuan tata cara pelaksanaan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL karena tidak mengikutsertakan /menghadirkan / mengundang PENGGUGAT dalam RUPSLB tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (2) dan angka (3) AnggaranDasar PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPTdan melanggar perjanjian kredit antara PT.

  Apabila menurut Penggugat hasil keputusan RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal dapat mengakibatkan Penggugat mengalamikerugian finansial yang sangat besar, adalah kesalahan dari pihakPenggugat sendiri yang tidak ikut hadir dalam RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal pada tanggal 23 Mei 2014 karena sebagai salahHalaman 23.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sahkarena pada tanggal 23 Mei 2014 secara diamdiam telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

  Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.Bahwa TERGUGAT Ill selaku Notaris tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutTERGUGAT 1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalampelaksanaan RUPSLB PT.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL secara diamdiam telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

• Agricon (RUPSLB 28 September 2001), Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001 danTentang Surat Peryataan Alm H. Mustafa Madjidi tertanggal 25 April 2002 ;22.

  Agriconmengirimkan Surat Undangan RUPSLB denganNomor : 068/PS/VI/ O09dj tertanggal 10 Juni 2009, yangpada pokoknya dalam Surat Undangan tersebut untukmenghadiri RUPSLB tanggal 25 Juni 2009, pembahasanmengenai permohonan usulan surat dari Pemegang Sahamtertanggal 8 Juni 2009 tersebut tentang penggantian danpengangkatan susunan Direksi PT.

  Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 diadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB ) PT.

  Agricon dan Pemanggilan untukmenghadiri RUPSLB tersebut telah dilakukandalam tenggang waktu lebih dari 14 harisejak diterbitkannya surat Nomor070/PS/VII/09 dj i tertanggal 17 Juli 2009tentang Undangan RUPSLB tertanggal 6 Agustus2009, selain itu RUPSLB tanggal 6 Agustus2009 juga telah dihadiri oleh seluruhPemegang Saham PT.

  Bahwa dengan dituangkannya RUPSLB PT.Agricon tanggal 06 Agustus 2009 dalamberita acara RUPSLB yang ditandatangani olehHaerul Bestari Bengardi dan ChristcianoTandramihardja serta selanjutnya dituangkanSL100dalam Akta pernyataan keputusan Rapat PT.Agricon No 03 tanggal 7 Agustus 2009sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 4Undang Undang No 40 Tahun 2007, maupunkemudian pemberitahuan RUPSLB tersebut telahditerima oleh Mentri HUKUM dan HAM RI,melalui Surat No AHUAHA.01.10/12966 Tanggal13 Agustus 2009

• Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkanpenetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;6. Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamTERMOHON yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;7.

  Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepadaKementrian Hukum dan HAM RI;8.

  Surat PEMOHON danHalaman 18 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg28.Surat Il PEMOHON, dimana Surat Permohonan tersebut ditandatanganioleh Direksi PEMOHON yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22Oktober 2018;Bahwa sikap Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON belum dapatmemenuhi permintaan PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB,didasarkan atas fakta dan dan dasar hukum sebagai berikut:a.

  Sehingga langkah RUPSLB yang diambil di tengahproses PKPU yang sedang dilalui oleh PEMOHON tanpa persetujuantertulis Tim Pengurus PKPU tersebut adalah SUATU PERBUATANYANG MELAWAN HUKUM;29.

  (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa); Bahwa pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham harus sesuai ps 79 ayat (2) UU PT; Bahwa Pasal 79 UU PT ada ketentuan RUPSLB yang dilakukanpemegang saham hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan Komisarisatas permohonan pemegang saham diminta untuk dilakukanHalaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krgpemanggilan RUPSLB, pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 haridan apabila tidak memanggil para pemegang saham

• >

  MENGADILI SENDIRI :

  • Menyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur terhadap terdakwa Drs.IBRAHIM HASAN (Almarhum);
  • Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Negara;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

  • Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;
  • Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir
  • Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;

• Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
• Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. Andalas Merapi Timber ;

Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs. ;

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

ACHYARMAN, MM Pgl ACHYAR (berkas terpisah),hasil RUPSLB tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi saksiFIRDAN JAYA LESMANA selaku direktur PT. AMT, saksi Drs. HAMZAHselaku Komisaris Utama, saksi MARZUKI KAMARUDIN selaku Komisaris,saksi RIZAL VITO selaku komisaris dan saksi SRI REZEKI RINI ASTUTIselaku pemilik saham, karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh parapemegang saham yang sah dari PT.

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganHal.8 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ; Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. AndalasMerapi Timber ;Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs.

• DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham dalam perseroan ;Bahwa dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG,ternyata Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SB PERTIWI danDIAH BUDI DARMAWATI turut hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya untuk keputusan RUPSLB PT. DTGoOo oa FF W PPtersebut;Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009Bahwa walaupun TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDIDARMAWATI tidak hadir secara fisik dalam RUPSLB PT.

  DTG oleh BUDI SANTOSO SAROYOserta telah memberikan persetujuan untuk Keputusan RUPSLB PT. DTG ;Bahwa dengan hadirnya Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SBPERTMWI dan DIAH BUD! DARMAWATI dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya terhadap Keputusan RUPSLB PT. DTG,maka kedua Penggugat tersebut tidak mempunyai kKedudukan hukum untukmengajukan Gugatan terhadap RUPSLB PT. DTG yang dituangkan dalamAkta Risalah Rapat PT.

  No. 2967 K/Pdt/2009TRIDASA WULAN SB PERTMI dan DIAH BUDI DARMAWATI tidak hadirsecara fisik dalam RUPSLB PT. DTG tersebut, namun keduanyamemberikan Surat Kuasa untuk hadir dalam RUPSLB PT.

  No. 2967 K/Pdt/2009I/DTG/02, perihal Undangan RUPSLB PT.

  , pengumuman surat kabar bukanlahsebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan RUPSLB PT.

• Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH.

  pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,.

  Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010.

  tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

  , sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah).

• JindoKodeco Heavy Industry yang berkedudukan' di Jakarta,berikut penyesuaian dengan UU No. 40/2007, pada halternyata penerbitan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008didasarkan pada pelaksanaan RUPSLB yang tidak sesuai dantidak =memenuhi' prosedur sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar perseroan dan UU No. 40/2007, yaitua. Dalam Risalah RUPSLB PT.

  Jindo Kodeco Heavy Industry,sehingga patut diduga risalah RUPSLB tanggal /7Oktober 2008 tentang keputusan RUPSLB PT. JindoKodeco Heavy Industry adalah patut diragukankebenarannya atau mengandung cacathukum; 202 re ree rc ree ee eee ee ee eee eee eeBahwa keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuanpasal 25 anggaran dasar perseroan yang dibuatberdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yangdibuat dan ditandatangani di hadapan RiniSoemintapoera, SH.

  Notaris di Kabupaten Bogor, patutdiragukan karena mengandung cacat hukum danharusdinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sepatutnyauntuk dicabut; Mengingat RUPSLB jo.

  Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.18dan dalam RUPSLB PT.

  Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan a quo, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku; Bahwa dengan adanya fakta diragukan kebenaran dari RUPSLBatau cacat hukumnya keputusan RUPSLB PT.

• Menyatakan RUPSLB Tergugat I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat I tertanggal 21 September 2012 ; 5.

  pemegang saham".Pelaksanaan RUPSLB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (2) anggaran dasar PT.

  .RUPSLB 21 SEPTEMBER 2012: PEMANGGILAN RUPSLB DILAKUKANTANPA MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.24.25.Bahwa setelah RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012, selanjutnya padatanggal21 September 2012 TERGUGAT mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin olehTERGUGAT X sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT.

  Tindak Lanjut RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012Hasil RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 kemudian dicatat dalamHalaman 45 dari 275 hal.

  melalui organ Dewan Komisaris melakukan pemanggilankepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB di HarianPelita" pada tanggal 24 Agustus 2012.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan RUPSLB PTBara Prima Mandiri (in casu Tergugat l) sebagai berikut :21.1. RUPSLB PT Bara Prima Mandiri (in casu Tergugat ) tanggal 24Halaman 116 dari 275 hal.

  berdasarkan hasil RUPSLB Tanggal 21September 2012.

• , perubahan dan perbaikanhanya sah dan mengikat apabila mendapat persetujuan tertulis darikedua belah pihak;Bahwa RUPSLB tertanggal 12 Desember 2005 dengan agendapenambahan modal telah terbukti dalam persidangan telah mendapatpenolakan dari Pemohon Peninjauan Kembali, namun oleh pengurusperseroan dari pihak Mawoko Sukinata Cs tetap memaksakan untukmelanjutkan RUPSLB dengan agenda Penambahan modal perseroan,sehingga keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut telahmelanggar Pasal 3 Akta Persetujuan

  tanggal 24 Maret 1992, akibatnyakeputusan RUPSLB menjadi cacat hukum atau tidak sah, sebab tidakmendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 kemudian menjadi AktaKeputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 yang dibuatdihadapan Gede Purwaka, S.H.

  Wilayah kerja Notaris Gede Purwaka adalah di TangerangPropinsi Banten, sementara kedudukan perseroan ada di Jakarta;Bahwa Majelis Hakim Agung dalam membuat pertimbangan hukumsemestinya tahu dan jeli bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dan Akta Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 tidakdapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwapermohonan audit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 110 ayat (2) joPasal 138 ayat

  Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 yang tidaksah dan cacat hukum tetapi tetap dipaksanakan untuk dibuatkan AktaPernyataan Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 agarseakanakan RUPSLB sudah benar atau sah, maka hal tersebutsebenarnya sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada MajelisHakim Agung bahwa telah terjadi terjadi penyimpangan oleh pengurusperseroan, dengan alasan sebagai berikut:RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 mendadak diadakan setelahPemohon Peninjauan Kembali mengetahui

  Putusan Nomor 745 PK/Pdt/20116.7.6.8.RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 semua pemegangsaham yang tergabung dalam kelompoknya Mawoko Sukinatamenyatakan setuju tanoa menyampaikan pendapat secara kritis; Ada indikasi yang kuat bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dengan agenda penambahan modal sebagai bentuk konpsirasi daripihak Mawoko Sukinata dan kelompoknya untuk mengecilkansaham Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara memaksakandiri menambah modal dengan atau tanpa persetujuan PemohonPeninjauan Kembali

• THE SUNG SENG sudah tidak loyal dan tidakmentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. YUSRI telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012.6.

• Arafura Permata Nusantara sebanyak 25.500 lembar saham; Siam International Fishery Company Limited sebanyak 24.500 lembarsaham;Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Pemohon telah menerbitkan danmengirimkan Undangan RUPSLB yang ditujukan kepada Para Termohon.Dalam Undangan tersebut RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 19 Maret2012 dengan agenda sebagai berikut: To solve PT. Indo Thai Fishery Values account payable and accountreceivable to third party; To sell the assets belong to PT.

  ;Adapun yang menjadi alasan agenda RUPSLB tersebut oleh karena selamakurun waktu tahun 2007 sampai dengan saat ini PT. ITFV dalam melakukankegiatan usahanya selain menggunakan sumber dana dari saham yangditempatkan dari masingmasing pemegang saham, PI.ITFV jugamenggunakan sumber dana (pinjaman) dari pihak ketiga, dan olehkarenanya PT.

  Bahwa oleh karena dalam RUPSLB tanggal 19 Maret 2012, Para Termohonselaku Pemegang Saham ITFV tidak ada yang hadir dalam RUPSLBtersebut, maka RUPSLB dinyatakan tidak memenuhi kuorum kehadiran;4. Oleh karena pada RUPSLB pertama tidak memenuhi kuorum, maka DireksiPT.ITFV kembali menerbitkan dan mengirimkan undangan RUPS yangkedua tertanggal 21 Maret 2012, untuk hadir dalam RUPSLB kedua padatanggal 29 Maret 2012 dengan agenda rapat yang sama seperti agendaRUPSLB yang pertama;5.

  Walaupun telah diundang untuk kedua kalinya, pada RUPSLB tanggal 29Maret 2012, Para Termohon tidak juga menghadiri rapat, maka dengandemikian rapat tersebut kembali tidak mencapai kuorum;6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, serta mempertimbangkanadanya penyelesaian kewajiban PT.

  ITFV/Pemohon Kasasi yang harus segeradiselesaikan kepada pihak ketiga, maka Pemohon memerlukaninsttumen berupa Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalamPasal 86 avat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, guna menetapkan Kuor'um RUPSLB;e.

• 07 November 2013;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPSLB PT.

  Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT.

  Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:Halaman 15 dari 103

  HDTI dan UUPT dalam prosesPelaksanaan RUPS/RUPSLB, Penggugat sudahdipanggil melalui surat tercatat dan atau SuratKhabar untuk mengahadiri undangan RUPSLB (videBukti T.Il.Intv5 dan Bukti T.ll.Intv6), akan tetapiPenggugat sebagai Pemegang Saham tidakmenghadiri RUPSLB atau mengirim kuasanya(artinya Penggugat tidak memberikan haknya)selama RUPSLB PT.

  HDTI yangpelaksanaan RUPSLB PT.

• Prima Jaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri dengan korum paling sedikit dihadiri oleh 40% dari saham yang ada dan sah dengan agenda sebagai berikut :A.

  Hal-hal lain yang diusulkan oleh para Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).3. Menetapkan rapat umum pemegang saham tersebut diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan Penetapan ini diputuskan, dengan tenggang waktu Pemberitahuan / Undangan kepada para Pemegang Saham lainnya paling sedikit 7 (tujuh) hari, tidak termasuk hari, tanggal pemberitahuan/undangan dan tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).4.

  PMJ).Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tersebut diatas akan diadakanpada :1 Hari/tanggal : Senin, 17 Desember 2007.2 Waktu : 09.30 Wib s/d. selesai.3 Tempat : JLTanjung Duren Barat III/50, JakartaBarat 11470.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut diatas para pemegang saham lainnya yaitu Bpk.Tan Sardiono pemilik 30%saham serta selaku Komisaris Utama PT. Prima Jaya Mandiri dan PT. PratamaMulti Graha pemilik 30% saham PT.

  Prima Jaya Mandiri No.37, yaitu :Pasal 19 ayat 1.Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).Pasal 19 ayat 2.Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas permintaan tertulis, dari 1 (satu)Pemegang Saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

  Prima Jaya Mandiri.26 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon berkehendak untuk memintaizin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar diperkenankan mengadakanRapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  Prima Jaya Mandiri tertanggal 31 Juli 2007 (BuktiP2)Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, kamis 09 Agustus 2007(Bukti P10) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, Kamis 09 Agustus 2007 (BuktiP10A) ;Foto copy Surat Undangan Rapat PT. Prima Jaya Mandiri tanggal04 September 2007 (Bukti P11) ;Foto copy Bukti Pengiriman surat kepada Bpk.

  PrimaJaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

• Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

  Menetapkan mata acara RUPSLB sesuai dengan permohonan pemegangsaham sebagai berikut :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

  Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.6. Menetapkan ketua rapat RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau Anggaran Dasar perseroan.7. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk menghadiri panggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sandipala Arthaputra;8. Menyatakan bahwa RUPSLB PT.

  Sandipala Arthaputra (Bukri TI1).2 Bahwa permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  SandipalaArthaputra ;Bukti T 2 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDireksi PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 29 Januari 2013 ;Bukti T 3 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDewan Komisaris PT.