Ditemukan 2284 data
PT. Sinar Damai yang diwakili oleh: Eko Gunawan Ang ( Direktur)
Tergugat:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
625 — 456
,MPA, Jabatan, Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan Koordinasi PenanamanModal ;8. Ridhani Hanulari., S.H., M.H., Jabatan, PenyusunAbtraksi Hukum, Badan Koordinasi PenanamanModal ;Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUNJKT9. Detica Pakasih, S.H., M.H., Jabatan, AnalisBantuan Hukum, Badan Koordinasi PenanamanModal ;10.
118 — 48
untuk melakukanBahwa menurut saksi tidak dibenarkan pemberian dana hibah denganmenggunakan sistem fasilitator menurut Permendagri Nomor 32 tahun 2011dan Permendagri 39 tahun 2012 ; terdakwa membenarkan keterangan saksi.I GEDE SUYADNYA, SH, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi sejak tahun 2011 dimutasi ke Sekretariat DPRD sebagai KasubagProtokol sampai sekarang;Bahwa tugas Pokok dan fungsi saksi selaku staf di Sekretariat DPRD Kab.47Karangasem:e Menyusun rencana kegiatan subbagian
89 — 52
MALO WEA,SH, Nip : 197301292005011009, Jabatan : Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan Pemda Nagekeo berdasarkan SuratKuasa Khusus Tertanggal 15 Maret 2013, Nomor : 180 / HKNGK / 20 / 03 /2013, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawadibawah Register Nomor : W26.U.11 / 31 / HK.04.01 / Ill / 2013 padatanggal 25 Maret 2013; Pihak Tergugat VI diwakili oleh kuasa hukumnyayang bernama TITUS TULI, SH.
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.RANDA RAHDINATA bin KHAIRUDIN
2.MASNUR bin ABU BAKAR alm
129 — 24
Saksi DEDI AFRIDA PUTRA alias BIMBO bin DARKANAIN (alm),dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAPnya tersebut telah saksi baca, pahami dan tandatangani; Bahwa tugas saksi di Kantor KPU sebagai operator dataKhususnya data pemilin Namun dalam Pemilu 2019 ini semua staf subbagian teknis ditugaskan melaksanakan scan Ci, maka saksiditugaskan oleh ketua KPU untuk menjadi operator pleno tingkatKabupaten dan meminta data
133 — 73
SAKSI : SUKANTAe Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal KomisiPemilinan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat danPersonil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.1;e Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasikeamanan kantor Sekretariat KPU R.I;e Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan
134 — 65
MM:33Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Staf pada SubBagian Kekayaan Desa pada Bagian PemerintahanSetda Sidoarjo sejak Agustus 1996 s / d 31Desember 2008, sekarang di Sekretariat Bina MargaBahwa saksi pernah menghadiri rapat pada tanggal22 September 2006 membahas masalah, pelepasan TKDJanti, di PEMDA Sidoarjo, ;Bahwa rapat tersebut diadakan di Ruang DeltaWicaksana, yang dipimpin oleh Terdakwa Drs.
295 — 107
Republik Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir Lampirannya.1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga)lembar foto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat KomisiVIII, Kepala Subbagian
Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariatKomisi VIII.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011tanggal 24 Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasiAPBN Tahun 2012.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja
Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariatKomisi VIII.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VII/X/2011tanggal 24 Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasiAPBN Tahun 2012.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja
Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir Lampirannya.595).1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga)394lembar foto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat KomisiVIII, Kepala Subbagian
Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariatKomisi VIII.596).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN Tahun2012.597).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VUI/X/2011 tanggal 12Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil
119 — 21
Kejaksaan Negeri Cimahi danmembenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.Bahwa benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Keuanganpada Kantor Pertanahan Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : SK.221.2.2511tanggal 31 Juli 2006, adapun Uraian Tugas Urusan perencanaan dan Keuanganberdasarkan UU RI No.05 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian
Menyampaikan saransaran dan atau pertimbanganpertimbangan kepadaKepala Subbagian Tata Usaha tentang tindakan yang perlu diambil dalammenyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporanakuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiap bahan evaluasi;b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungandengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;c.
82 — 74
terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.Saksi FRANSISCO ARIES KAPITAN dalam persidangan memben keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berkut:Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan jabatan saksi yakni sebagai Kepala Sub BagianTata Usaha pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu TTU, sebelumnyabertugas sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan;Bahwa kapasitas saksi dalam paket pengadaan kapal ini adalah sebagai Kepala SubBagian
85 — 59
BIN H.AIDIL selaku Kepala Subbagian Pertanahanpada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab. PPU, sekaligus sebagai PPTK proyekpengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnyayang menggunakan APBD Kab.
SOFIA BALOE TOMBOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
252 — 231
., jabatan Kepala SubBagian Sengketa dan Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ;3. YOSEPH FLORIANUS NAPAL, MQM.,jabatan Kepala Sub Bagian Pengamanandan Penyelesaian Sengketa Aset padaBadan Pendapatan dan Aset DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ;4. YOULA Y. WANGANIA, SH., jabatan Stafpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ;5. FIDEON G. SIOKAIN, SH., jabatan Stafpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ;6.
87 — 13
,;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta (Periode:Januari 2013 s/d April 2014 sebagai Kasubbag TU Suku Dinas Tata AirKota Administrasi Jakarta Timur);Bahwa dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur TA.2013 s.d TA.2014 saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Suku Dinas PU Tata Air Kota AdministrasiJakarta Timur, diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi DK!
Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha.
Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat (3),sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK.Him. 196 dari 785 hlm.
PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Menyiapakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pekerjaan Umumyang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DK!
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
175 — 34
kegiatan belanja makanminum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan TahunAnggaran 2017 sejak dipanggil oleh pihak kejaksaan di bulanOktober 2018, sebelumnya Saksi hanya membaca dari mediamasa;Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengatur jadwal kegiatanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan adalah Saksisendiri selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol dibantu olehpara kepala sub bagian antara lain kepala sub bagian protokol,kepala sub bagian publikasi dan media elektronik dan kepala subbagian
Adapun tupoksi saksi selakuKasubag Umum yaitu :o Merencanakan kegiatan Subbagian Rumah Tangga danPerlengkapan berdasarkan rencana operasional subbagiantata usaha dan administrasi kepegawaian sebagai pedomanpelaksanaan tugas;Halaman 202 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dantanggung jawab masingmasing;Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada subbagianrumah tangga dan perlengkapan sesuai dengan tugas dantanggung jawab yang diberikan;Memeriksa
hasil kerja bawahan pada subbagian rumah tanggadan perlengkapan;Mengelola sarana dan prasarana kerumah tanggaan Bupati,Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan SekretariatDaerah;Menyiapkan transportasi, akomodasi dan konsumsi dalamkegiatan pertemuan dinas dan tamutamu kedinasan;Menyusun rencana tahunan barang unit (RTBU) dan RencanaKebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan SekretariatDaerah;Melaksanakan pendistribusian, pelaporan, pemeliharaanbarang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah
;Menyiapkan data keadaan barang milik daerah, datapenerimaan, pendistribusian dan penyimpanan barang milikdaerah;Mengelola barang habis pakai pada sekretariat daerah;Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagianrumah tangga dan perlengkapan;Melaporkan pelaksanaan kinerja pada subbagian rumah tanggadan perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatanmendatang, dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yangdiberikan atasan;Bahwa
Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian dilingkungan umumj.
100 — 59
kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan;Bahwa saksi pada tahun 2008 menjabat sebagai wakil kepala dinas dan pada tahun2009 karena ada perubahan struktur organisasi saksi menjabat sebagai Sekretarispada kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;Bahwa struktur organisasi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan padatahun 2008 :e Kepala Dinas;e Wakil Kepala Dinase Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi sub bagian keuangan, subbagian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ZILZALIANA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : KARDONO, SH
152 — 60
FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan PerkebunanKab.Bener Meriah.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal11 Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan PelantikanNomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr.
Terbanding/Terdakwa : BUNAYA PRIAMBUDI
195 — 160
YUSMITO, S.E. sebagai Kepala Subbagian dan Keuangan Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sampai dengan 4.29 disita dari YUSMITO berupa 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Dokumen Penawaran Gerobak Dagang Tahun anggaran 2019 dari PT Piramida Dimensi Milenia.
BUNAYA PRIAMBUDI, S.TP. sebagai Kelapa Subbagian Tata Usaha Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan disita dari BUNAYA PRIAMBUDI.
106 — 86
bahan kebijakan pemerintah daerah dibidangperbendaharaan;Pelaksanaan koordinasi terhadap tugas satuan kerja perangkat daerahbidang perbendaharaan;Pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerahbidang perbendaharaan;Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerahbidang perbendaharaan;Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangansesuai tugas dan fungsinya;e Sedangkan Tugas saksi adalah :Mengumpulkan bahanbahan dalam penyusunan program kerja pada subbagian
kelengkapan berkas seperti notadinas pencairan, SK Bupati tentang Belanja Bantuan Khusus, SKKepala SKPD Teknis tentang penunjukan PA, KPA, PPTK, SPP,SPM, Berita acara pembayaran;o Setelah diverifikasi oleh kasubag pembukuan dan verifikasi masukke sub bagian anggaran, untuk diverifikasi ulang terhadapkelengkapan berkas tersebut termasuk kode rekening belanja dantersedianya dana.o Setelah itu masuk ke sub bagian perbendaharaan oleh kasubagperbendaharaan diterbitkanlah SP2D setelah itu kembali ke subbagian
150 — 54
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBagian dan20.
131 — 59
adminitrasi keuangan melalui kasubbag anggaranmenerbitkan SPD.Bahwa kemudian SPD diserahkan kepada bendahara SKPD lalu bendaharaSKPD menerbitkan SPPTU (Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang) kemudian SPPTU diajukan kepada Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatanganioleh penandatangan SPM, lalu SPP & SPM diserahkan kepada BagianAdminitrasi Keuangan dalam hal ini Kepala Subagian Verifikasi untukdiverifikasi lalu diserahkan kepada Kepala Subbagian
FITHROTUR RAMADHANUL HASANAH Binti MASUD HASANUDDIN.Bahwa saksi Kepala Subbagian Anggaran Bagian Adminitrasi KeuanganSekretariat Daerah Kab Mukomuko, sejak tanggal 13 Januari Tahun 2014berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Januari 2014.Bahwa anggaran untuk dana Fasilitasi Kegiatan PKK Kab.
AFRIDINATA Bin SYARIFUDIN.Bahwa saksi selaku Kepala Subbagian Anggaran Bagian AdministrasiKeuangan Sekda Kab Mukomuko sejak Tahun 2010 berdasarkan KeputusanBupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Mei 2010.Bahwa terdapat Anggaran untuk dana Fasilitasi Kegiatan PKK Kab.Mukomuko Untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000, dan tahun 2014sebesar Rp.1.368.637.500,.Bahwa untuk Pencairan Anggaran, SKPD melalui Bendahara mengajukanSurat Permohonan usulan SPD yang ditujukan kepada Kepala BagianKeuangan Pemda Mukomuko
94 — 31
BdgBahwa terdakwa AGUS MAHMUDIN, SKM, MMbaik selaku Kepala SubBagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/19BKD/Kep/2010 tentang Alih Tugas /Alih Jabatan Struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasitanggal 11 Januari 2010 maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/717/Dinkes tentangPenetapan
Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian umum yangHIm 226 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN.
terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saudaraBeben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasa sebagai penyedia dalamkegiatan pengadaan mesin Incenerator yaitu adanya dokumen surat Undangankepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen;Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian