Ditemukan 2030 data
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
65 — 39
(Soedarto, Op.
77 — 33
Jkt.Pst.Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan, agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukumpidana, Bandung hal 42) memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukandapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsidapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan PegawaiNegeri atau perorangan
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
163 — 38
Kedua, Bayu MediaPublishing, Malang, April 2005) dan unsur ini merupakan unsur batin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (Soedarto, Hukum danHukum Pidana, PT.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
149 — 46
Soedarto, SH ;Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
84 — 23
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum dan HukumPidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutip oleh R.Halaman 221 dari....... Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN PlkWIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arahdari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
86 — 25
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perobuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
81 — 94
Soedarto, SH. dalamHal 352 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.bukunya Hukum Pidana yang antara lain menyatakan : Bahwa ketentuan Pasal 3yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebutadalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.
69 — 13
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142); Halaman 230 dari 251 Putusan No : 26/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr Menimbang, bahwa walaupun merupakan unsur subyektif (bathin), kesalahandapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangterjadi yang menyertai perobuatan Terdakwa, serta dihubungkan dengan perilakuTerdakwa.
110 — 24
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
130 — 61
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
105 — 16
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
131 — 218
Soedarto, SH ;Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
H. SYAMSURI, S. Sos Alias SYAM Alias SURI Bin ACHMAD
138 — 30
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
110 — 38
Soedarto, SH ; Hukum danHakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalampertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkanHalaman 255 dari 293 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN PIkdiri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yangterjadi atau dinubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenanganyang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
100 — 41
Jabatan FungsionalAdalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur org anisasi,tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.Sehingga dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundangundanganyang dimaksud dengan Jabatan dalam ketentuan Pasal 3 hanya dipergunakanuntuk Pegawai Negeri, sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkusuatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.Sedangkan yang dimaksud kedudukan menurut Soedarto dapat diartikansebagai
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
168 — 119
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
118 — 25
Sedangkankedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku olehpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga395dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
64 — 34
ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya,tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasanpasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 43 tahun 1999, adalahkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang danhak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara.Sedangkan kedudukan menurut Soedarto
232 — 132
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
146 — 43
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.