Ditemukan 622 data
75 — 48
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dan Yonif 115/MLNomor Sprin/179/IX/2009 tanggal 25 September 2009tentang pelaksanaan TMMD Imbangan ke 83 di Simeulue,Terdakwa berserta 39 (tiga puluh sembilan) anggotaYonif 115/ML pada hari Sabtu) tanggal 3 Oktober 2009sekira pukul 07.00 Wib berangkat ke Kab. Simeulue untukmelaksanakan TMMD Imbangan ke 83 di Simeulue.3.
Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2009 sampaidengan tanggal 14 Oktober 2009 seharusnya masih harusberdinas/berada di lokasi TMMD Imbangan ke 83 Kab.Simelue akan tetapi Terdakwa yang menjabat sebagaiDanton SSK TMMD Imbangan ke~ 83 Kab.
Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2009sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 seharusnya masihharus berdinas/berada di lokasi TMMD Imbangan ke 83Kab. Simelue akan tetapi Terdakwa yang menjabat sebagaiDanton SSK TMMD Imbangan ke~ 83 Kab.
Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dan Yonif115/ML Nomor Sprin/179/IX/2009 tanggal 25 September2009 tentang pelaksanaan IMMD Imbangan ke 83 diSimeulue, Terdakwa berserta 39 (tiga puluh sembilan)anggota Yonif 115/ML pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober2009 sekira pukul 07.00 Wib berangkat ke Kab. Simeulueuntuk melaksanakan TMMD Imbangan ke 83 di Simeulue.2.
153 — 56
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Yang Melakukan Tugas Dalam rangkaian Pengawasan sampai dengan Penyetoran Pajak bumi dan Bangunan ; -------------------------------------------67.
Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 977/749/HK/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan kepada Aparat Pemerintah Kabupaten Buleleng ; Tetap terlampir dalam berkas dan Dipergunakan dalam perkara lain ; -68. Uang Tunai sejumlah Rp.660.710.000,- ; ----------------------------------------- Dikembalikan kepada negara ; --------------------------------------------------------69.
Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.DpsPertambangan, Perhutanan dan Perkebunan Keputusan Bupati Buleleng Nomor :356 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 tentang Imbangan Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunan danPertambangan Kepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng YangMelakukan Tugas Dalam rangkaian Pengawasan sampai dengan PenyetoranPajak bumi dan Bangunan, selanjutnya Saksi NYOMAN PASTIKA, SE (terdakwayang penuntutannya dilakukan secara terpisah
Bahwa pembuatan dan penandatanganan Keputusan Bupati BulelengNomor : 356 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 tentang Imbangan PembagianBiaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunandan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng YangHal. 6 dari 97 hal.
Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.DpsMelakukan Tugas Dalam rangkaian Pengawasan sampai dengan Penyetoran Pajakbumi dan Bangunan dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 977/749/HK/2008tanggal 9 Desember 2008 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan dari Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangankepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang dijadikan sebagaidasar hukum pembayaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan SektorPertambangan, Perhutanan dan Perkebunan
pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besarkecilnya peranan masingmasing dalam melakukan kegiatan operasionalpemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)> Pasal 2 ayat (2) : nn nnn nn nn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nn ne nnn ncecnsbesarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaiberikut :a.
dalam buku register penomoran di bagian hukum Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Buleleng ; Bahwa pembuatan dan penandatanganan Keputusan Bupati BulelengNomor : 356 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 tentang Imbangan PembagianBiaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunandan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng YangMelakukan Tugas Dalam rangkaian Pengawasan sampai dengan Penyetoran PajakHal. 25 dari 97 hal.
70 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng mengubah prosentase pembagianBiaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perhutanan danPerkebunan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12 September2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan darisektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah DaerahKabupaten Buleleng yang melakukan tugas dalam rangkaian pengawasan
(Terdakwayang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak pernah mengkonsultasikan secaralangsung dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah maupun kepada Sekretaris Daerah,sehingga penomoran Keputusan Bupati Buleleng Nomor 977/749/HK/2008 tanggal 9Desember 2008 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan dari Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan kepada AparatPemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diberi kode TOL dalam buku registerpenomoran di bagian hukum
Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan kepada AparatPemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang dijadikan sebagai dasar hukumpembayaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan,Perhutanan dan Perkebunan di Kabupaten Buleleng, telah melanggar beberapa ketentuanperaturan perundangundangan yang ada ;Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan
Pajak Bumi dan Bangunan(PBB);e Pasal 2 ayat (2):Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:a Obyek Pajak sektor Pedesaan 10% (sepuluh per seratus) bagian DirektoratJenderal Pajak dan 90% (sembilan puluh per seratus) bagian Daerah;b Obyek Pajak sektor Perkotaan 20% (dua puluh per seratus) bagian DirektoratJenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) bagian Daerah;Hal. 5 dari 83 hal.
;e Pasal 2 ayat (1):Imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antaraDirektorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masingmasing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB);e Pasal 2 ayat (2) :Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :a Obyek Pajak sektor Pedesaan 10% (sepuluh per seratus) bagian DirektoratJenderal Pajak dan
32 — 6
yangdikehendaki bandar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) apabila bandarmenang maka para terdakwa mendapatkan hasil Rp. 10.000, (selupuhribu rupiah) tetapi sebaliknya bila bandar kalah maka para terdakwaharus membayar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada Bandar.Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan carabermain imbangan (mbanduli) yaitu mengimbangi taruhan lawan Bandarsaksi BINTARA ANGGA SAPUTRA, dengan hasil sesuai nominal taruhan(imbangan) yang dikehendaki Bandar, missal imbangan
yang tepat menebak angka dadu tersebutmaka akan mendapatkan keuntungan dari Bandar sesuai dengan uangtaruhan yang dipasang, sedangkan untuk pemain pengimbang misalimbangan yang dikehendaki bandar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)apabila bandar menang maka Para Terdakwa mendapatkan hasil Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah) tetapi sebaliknya bila bandar kalah makaPara Terdakwa harus membayar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)kepada Bandar.Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan carabermain imbangan
(mbanduli) yaitu mengimbangi taruhan lawan BandarSaksi BINTARA ANGGA SAPUTRA, dengan hasil sesuai nominaltaruhan (imbangan) yang dikehendaki Bandar, misal imbangan/uangtaruhan yang dikehendaki Bandar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)apabila Bandar menang atau menarik dari pemasang maka ParaTerdakwa akan mendapatkan hasil Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dansebaliknya apabila pemasang yang menang Para Terdakwa harusmembayar sebesar Rp 10.000, (seriou rupiah).Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II selalu membagi
Kowangan, Kec/Kab.Temanggung, berperan sebagai pemasang imbangan (mbanduli) yaitumengimbangi taruhan lawan Bandar Sdr.
BINTARA ANGGA SAPUTRA,dengan hasil sesuai nominal taruhan (imbangan) yang dikehendakibandar;Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok besarkecil tersebut tidak bisadipastikan pemenangnya hanya untung untungan saja ;Bahwa ruang tunggu Terminal Induk Temanggung yang digunakan untukbermain judi dadu kopyok (besar/kecil) dapat dengan mudah dikunjungioleh orang banyak, mudah dilihat, situasinya terang dan juga merupakantempat umum dan tempat tersebut sudah sering digunakan untukperjudian dadu kopyok (besar
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng mengubah prosentase pembagianBiaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perhutanan danPerkebunan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 356 Tahun 2005 tanggal 12 September2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan darisektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah DaerahKabupaten Buleleng Yang Melakukan Tugas Dalam rangkaian Pengawasan
(yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah), kemudian konsep yang sudahditandatangani tersebut oleh Terdakwa diambil untuk dimintakan nomor keBagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng ;Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 977/ 749/HK/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Imbangan Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perhutanan, Perkebunandan Pertambangan kepada Aparat Pemerintah Kabupaten Buleleng, BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng ;Bahwa pembuatan dan penandatanganan Keputusan Bupati Buleleng Nomor :356 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 tentang Imbangan Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunan danPertambangan Kepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Yang MelakukanTugas Dalam rangkaian Pengawasan sampai dengan Penyetoran Pajak bumi danBangunan dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 977/749/HK/2008 tanggal 09Desember 2008
;e Pasal 2 ayat (2):e besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :a Obyek Pajak sektor Pedesaan 10% (sepuluh per seratus) bagian DirektoratJenderal Pajak dan 90% (sembilan puluh per seratus ) bagian Daerah ;b Obyek Pajak sektor Perkotaan 20% (dua puluh per seratus) bagian DirektoratJenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) bagian Daerah ;Hal. 23 dari 82 hal. Put.
Pembagian Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan KepadaAparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Yang Melakukan Tugas Dalamrangkaian Pengawasan sampai dengan Penyetoran Pajak bumi dan Bangunan danKeputusan Bupati Buleleng Nomor : 977/749/HK/2008 tanggal 09 Desember 2008tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari SektorHal. 29 dari 82 hal.
78 — 50
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Yang Melakukan Tugas Dalam rangkaian Pengawasan sampai dengan Penyetoran Pajak bumi dan Bangunan ; -----67.
Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 977/749/HK/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan kepada Aparat Pemerintah Kabupaten Buleleng ; Tetap terlampir dalam berkas dan Dipergunakan dalam perkara lain ; -68. Uang Tunai sejumlah Rp.660.710.000,- ; ---- Dikembalikan kepada negara ; 69.
Putu Bagiada, MM pada tahun 2008,bersama Saksi NYOMAN PASTIKA, SE (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng mengubahprosentase pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan SektorPertambangan, Perhutanan dan Perkebunan Keputusan Bupati Buleleng Nomor :356 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 tentang Imbangan Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunan danPertambangan Kepada Aparat Pemerintah Daerah
Putu Bagiada, MM dan Saksi NYOMAN Pastika, SE(terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak pernahmengkonsultasikan secara langsung dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerahmaupun kepada Sekretaris Daerah, sehingga penomoran Keputusan BupatiBuleleng Nomor :977/749/HK/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Imbangan Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perhutanan, Perkebunan danPertambangan kepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tersebutdiberi kode TOL
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal12 September 2005 tentang Imbangan Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan,Perkebunan dan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah DaerahKabupaten Buleleng Yang Melakukan Tugas Dalam rangkaianPengawasan sampai dengan Penyetoran Pajak bumi danBangunan;67.
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal12 September 2005 tentang Imbangan Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan,Perkebunan dan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah DaerahKabupaten Buleleng Yang Melakukan Tugas Dalam rangkaianPengawasan sampai dengan Penyetoran Pajak bumi dan Bangunan ; 67.
Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 977/749/HK/2008tanggal 9 Desember 2008 tentang Imbangan Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perhutanan,Perkebunan dan Pertambangan kepada Aparat PemerintahKabupaten Buleleng ; Tetap terlampir dalam berkas dan Dipergunakan dalamperkara lain ; 68. Uang Tunai sejumlah Rp.660.710.000, ; Dikembalikan kepada negara ; 69.
20 — 2
Prijanto Adiwijoyo, umur 52 tahun, agama Islam,pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal diKampung Babakan Imbangan RT. 01 RW. 03 Desa CibulakanKecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sebagai"PEMOHON I;Hj.
Neng Eti Ernawati binti Nata Suryana Setiadi, umur 52 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggaldi Kampung Babakan Imbangan RT. 01 RW. 03 Desa CibulakanKecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sebagai "PEMOHONII;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Para Pemohon berdasarkan suratnya tanggal 17 Oktober2014
pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dan PemohonII berstatus Janda Mati;4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketntuan hukum Islam maupun perundangundangan yangberlaku dan sampai saat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;5 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal diKampung Babakan Imbangan
Arman Mol SH
Terdakwa:
SAFARUDIN Alias SAFAR BIN JAHUDIN
81 — 35
DANI RIMANDA melaksanakan operasi pekat imbangan diPelabuhan Murhum Kota Baubau. Kemudian melihat sekumpulan pemudasedang dudukduduk lalu dilakukan pemeriksaan badan dan menemukanlangsung terdakwa menyimpan senjata penikam jenis badik yang terbuat daribesi dengan ukuran panjang 40cm ujungnya runcing lebar sekitar 5cmsedangkan ganggang badik terbuat dari kayu dan di lilit dengan lakban hitamyang disimpan di pinggang kiri.
Wolio Kota Baubau terdakwatelah ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Kawasan PelabuhanBaubau yang sedang melaksanakan operasi pekat imbangan membawa 1(satu) bilah badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri.
Wolio Kota Baubau terdakwatelah ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan BaubauHalaman 5 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bauyang sedang melaksanakan operasi pekat imbangan membawa 1 (Satu) bilahbadik yang disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa ; Bahwa Terdakwa akan membawa badik tersebut ke rumah pamannya diKaledupa dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan penggunaanbadik tersebut ; Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut tidak ada izin dari pihak yangberwenang
Wolio Kota Baubau terdakwatelah ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Baubauyang sedang melaksanakan operasi pekat imbangan membawa 1 (Satu) bilahbadik yang disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa ; Bahwa Terdakwa akan membawa badik tersebut ke rumah pamannya diKaledupa dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan penggunaanbadik tersebut ; Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut tidak ada izin dari pihak yangberwenang ;Dengan demikian Terdakwa telah membawa senjata penikam
40 — 36
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Muhammad Fauzi Bin Riwayat Imbangan Alias Muhammad Fauzi Riwayat) terhadap Penggugat (Sarni Binti Wahab Buka Alias Sarni Wahab);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.500,00
25 — 8
semuakendaraan bermotor berhenti di depan Polsek Tapung Hilir, Dan melihat haltersebut terdakwa menjadi takut lalu terdakwa mengeluarkan dari dalamdompetnya bungkusan kertas yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering,dan pada saat terdakwa membuang bungkusan yang berisikan Narkotikajenis daun ganja kering tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksiHendra Junaidi, saksi Hendra Neri Tambunan dan saksi Eko Adi Saputra(Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) yang sedang melaksanakanRazia Imbangan
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Halaman 7 dari 27 Putusan No.72/Pid.B/2012/PNBKNBahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wibbertempat di Jalan Simpang Gelombang Kota Garo KM 9 tepatnyadidepan Polsek Tapung Hilir Desa Kota Garo Kecamatan Tapung HilirKabupaten Kampar, saksi Hendra Junaidi, saksi Hendra Neri Tambunandan saksi Eko Adi Saputra (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir)sedang melaksanakan Razia Imbangan secara serentak
Dan padasaat Razia Imbangan sedang berlangsung, tibatiba datang terdakwa denganberjalan kaki dari arah Simpang Gelombang menuju ketempatdilakukannya Razia Imbangan tersebut, Dan pada saat terdakwa sampaiditempat Razia Imbangan tersebut, terdakwa mengeluarkan dari dalamdompetnya bungkusan kertas yang berisi Narkotika jenis daun Ganjakering, dan pada saat terdakwa membuang bungkusan yang berisikanNarkotika jenis daun ganja kering tersebut, perbuatan terdakwa diketahuioleh saksi Hendra Junaidi, saksi
Hendra Neri Tambunan dan saksi Eko AdiSaputra (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) yang sedangmelaksanakan Razia Imbangan, dan para saksi meminta terdakwa untukmengambil dan membuka bungkusan yang dibuang oleh terdakwa tersebut,lalu terdakwa mengambil dan membuka bungkusan tersebut dengandisaksikan oleh saksi Hendra Junaidi, saksi Hendra Neri Tambunan dansaksi Eko Adi Saputra, Dan setelah dibuka oleh terdakwa bungkusantersebut berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang diperolehterdakwa
Terbanding/Tergugat : PT. Multi Karya Utama Abadi
Terbanding/Turut Tergugat I : Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi YPT
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Tb. Dhani Ramdhan, S.H.,MM.,M.Kn
100 — 47
., M.Kn Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada perdamaian tersebut ;
Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan imbangan yang sama;sengketa terjadi antara Pembandingsemula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sedangkan pihakPara Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat hanya sebagai pelengkapsaja gugatan, maka Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat harusdihukum tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sepakat untukberdamai, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepadaPembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secaratanggung renteng dengan imbangan
,M.M., M.Kn Turut Terbanding II semulaTurut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada perdamaian tersebut ; Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) secara tanggung renteng dengan imbangan yang sama;halaman 3 dari 5 halaman putusan nomor 21/PDT/2021/PT.BDG.Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, padahari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H.
28 — 20
Kemudian setelah Menimbang, bahwa berdasar Qe tersebut diatas,PengadilanTinggi sependapat dengan imBangan Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya bahwa Tee ukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pid gaimana didakwakan kepadanya dalamdakwaan alternative kedua i imbangan Hakim Tingkat Pertama diambilai pealin dan dijadikan seb rtimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini aN Pokat banding;Menim det dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama, a Pengadilan
Yanto
Terdakwa:
Janwarjon Warasi
51 — 4
Dansatgas Intelejen Imbangan Poso.
Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016Terdakwa berada di Nias Gunung sitoli Sesuai Surat ijin jalan Dan satgasIntelejen Imbangan Poso No. 002/SIIPosoA//2016 untuk melihat anakTerdakwa bernama Richard Yuda Maranata Warasi yang sedang dirawatdi RSUD Gunung sitoli karena sakit DBD.3.
Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016Terdakwa berada di Nias Gunung sitoli Sesuai Surat ijin jalan Dan satgasIntelejen Imbangan Poso No. 002/SIIPosoA//2016 untuk melihat anakTerdakwa bernama Richard Yuda Maranata Warasi yang sedang dirawatdi RSUD Gunungsitoli karena sakit DBD.3.
Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2016 s/d 8 Mei 2016 mendapatjin dari Dan Satgas Imbangan Poso No. 002/SII Poso/V/2016 tanggal 3Mei 2019 untuk menjenguk anaknya yang bernama Richard YudaMaranata Warasi yang sedang di rawat di RSUD Gunung Sitoli Niaskarena sakit BDB.3.
Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2016 s/d 8 Mei 2016mendapat ijin dari Dan Satgas Imbangan Poso No. 002/SII Poso/V/2016tanggal 3 Mei 2019 untuk menjenguk anaknya yang bernama RichardYuda Maranata Warasi yang sedang di rawat di RSUD Gunung Sitoli Niaskarena sakit BDB.3.
Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2016 s/d 8 Mei 2016mendapat ijin dari Dan Satgas Imbangan Poso No. 002/SII Poso/V/2016tanggal 3 Mei 2019 untuk menjenguk anaknya yang bernama RichardYuda Maranata Warasi yang sedang di rawat di RSUD Gunung Sitoli Niaskarena sakit BDB.2.