Taufiq,S.E selaku Pemegang Kas;Surat Permintaan Pembayaran Pengsian Kas TA 2006 bulan Januari s/d Maret2006 ditandatangani oleh Drs.H.Tashan Burhanuddin,MS selaku AtasanLangsung Pemegang Kas dan Muhammad Taufiq,S.E selaku Pemegang Kas;Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 24 Mei 2006 ditandatangani oleh H.Tashan Burhanuddin,SE selaku atasan langsung pemegang kasMuhammad Taufiq,SE selaku Pemegang Kas;Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.011/P/tahun 2006 tanggal 26 April 2006mengenai Otorisasi

Permintaan Pembayaran Pengisian Kas TA 2006 bulan Januari s/d Maret2006 ditandatangani oleh Drs.H.Tashan Burhanuddin,MS selaku AtasanLangsung Pemegang Kas dan Muhammad Taufiq,S.E selaku Pemegang Kas;Lampiran Formulir SPP.BT atau SPP.PK Daftar Rincian Penggunaan AnggaranBelanja tanggal 24 Mei 2006 ditandatangani oleh ODrs.H.TashanBurhanuddin,MS selaku Atasan Langsung Pemegang Kas dan MuhammadTaufig,S.E selaku Pemegang Kas;Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.011/P/tahun 2006 tanggal 26 April 2006mengenai Otorisasi

Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Berita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunanRumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, PasarMartapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tentang pemberianpersetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah untukHal. 29 dari 49 hal. Put.

Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan JawaKecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanjalangsung tahun anggaran 2003 ;1 (satu) buah Bukti pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjaruntuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKOBL/3/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepadaPT Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : B5/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Hal. 32 dari 49 hal. Put.

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No.11 dan No.103 kepada PT.Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/201029.

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepadaPT Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : B5/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;Keputusan Bupati Nomor : 06 tahun 2003 tentang

No. 1315 K/Pid.Sus/201 1 1 (satu) lembar SPP Tahun 2006 No. 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11Agustus 2006;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU No. 1919/SP/2006 tanggal 8September 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah);1 (satu) lembar SPM No. 1919/BP/2005 tanggal 8 September 2005sebesar Rp. 1.500. 000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 1065/SKO/BL/2005 tanggal 3 Agustus 2005;1 (satu) lembar Pengantar Tagihan No.

Pengantar SPMU No. 0653/SP/2005 tanggal 15Agustus 2006 sebesar Rp. 1.879.000.000, (satu milyar delapan ratustujuh puluh sembilan juta rupiah);1 (satu) lembar PM No. 0653/SP/2005 tanggal 15 Agustus 2006 sebesarRp. 1.879.000, (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan jutarupiah);1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 1.879.000.000, tanggalkosong;SPP No. 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11 Agustus 2006;RASI DASK No. 60014/RASKDASKBANG.V/2006 tanggal 3 Juli 2006;1 (satu) lembar Surat Keterangan Otorisasi

No. 1315 K/Pid.Sus/201 11 (satu) lembar SPMU No.0653BP/2006 tanggal 15 Agustus 2006;1 (satu) lembar SPP Tahun 2006 No. 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11Agustus 2006;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU No. 1919/SP/2006 tanggal 8September 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah);1 (satu) lembar SPM No. 1919BP/2005 tanggal 8 September 2005sebesar Rp. 1.500. 000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 1065/SKO/BL/2005 tanggal

Pengantar SPMU No. 0653/SP/2005 tanggal 15Agustus 2006 sebesar Rp. 1.879.000.000, (satu milyar delapan ratustujuh puluh sembilan juta rupiah);1 (satu) lembar PM No. 0653/SP/2005 tanggal 15 Agustus 2006 sebesarRp. 1.879.000, (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan jutarupiah);1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 1.879.000.000, tanggalkosong;SPP No. 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11 Agustus 2006;RASK DASK No. 60014/RASKDASK/BANG.I/2006 tanggal 3 Juli 2006;1 (satu) lembar Surat Keterangan Otorisasi

JAHRI, Bupati MusiRawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/BT/TAHUN 2005tanggal 03 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar duapuluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) untuk keperluanbiaya pembinaan keuangan daerah, konsumsi harian, tamu, rapat,pemeliharaan bangunan tempat kerja, tempat tinggal, tower dan alatangkutan darat ;Hal. 20 dari 71 hal. Put.

JAHRI, Bupati MusiRawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 247/BT/TAHUN 2005tanggal 05 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahHal. 22 dari 71 hal. Put.

Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp.1.571.759.570, untuk keperluan biaya operasional, cetak/jilid, dan fotocopy dan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :247/35/2005 tanggal 05 September 2005 ; 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 274/BT/3000001 Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 September 2005, 1 (satu) lembarSurat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja TAHal. 26 dari 71 hal.

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 2461BT/Tahun2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp.1.022.316.500, untuk keperluan biaya pembinaan keuangan daerah,konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan, bangunan, tempat kerja,tempat tinggal, tower, dan alat angkutan darat dan lampiran SuratHal. 29 dari 71 hal. Put.

SYARIEF HIDAYAT, MM. selaku Sekretaris Daerahadalah Pengguna Anggaran, Bendahara Daerah, PPKD, (PejabatPengelola Keuangan Daerah) adalah pihak yang memiliki KewenanganSECARA MANDIRI TANPA MEMERLUKAN OTORISASI TERLEBIHDAHULU DARI BUPATI Musi Rawas untuk mendisposisikan pengeluaranuang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Medal Alamsari (PT.MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.55) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312.793.466.000.00. 56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312.793.466.000.00. 57) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Juli 2013

. 65) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.66) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00. 67) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 08 Mei 2014 sebesar AUD.19.829,697,52 equivalen Rp. 216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar foto copy rekening

Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.72) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00. 73) 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.105.000.000.000.00.74) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 90.842.000.000.00.75)

1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00. 76) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00. 77) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014. 78) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran devisa nomor: SPPD/002/ XII/2014 tanggal 24

Medal Alamsari dengan pihak ke tiga (Buku IX).269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa: 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri Tahun 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.b.

Bahwa pada dasarnya sesuai peraturan yang berlaku diKemhan dan TNI dana persekot dilakukan apabila otorisasi belumditerbitkan tetapi kegiatan harus segera berjalan, dalamperjalanannya otorisasi diterbitkan dengan demikian dana persekotdapat langsung diperhitungkan dengan menerbitkan NPBMperhitungan. NPBM perhitungan harus selesai sebelum tanggal 31Desember tahun bersangkutan.23.

Bahwa Saksi tidak pernah dikenalkan dengan rekanan khususTerdakwa serta menurut Saksi, Terdakwa telah memanfaatkanpenerbitan NPBM melampui otorisasi melalui pengadaan Herculesdan Terdakwa memanfaatkan kelebihan itu untuk kepentingan yangtidak dijelaskan kepadanya, hal itu diakuinya suatu perbuatan yangsalah/tidak benar karena NPBM melampui otorisasi.11.

Bahwa tidak benar jika rekening penampungan itu berfungsiuntuk menampung sisa dana yang tidak digunakan dan sebagairekening untuk membiayai kegiatan yang belum didukung dananamun harus segera dilaksanakan pembayarannya, sebab setiapkegiatan harus berdasarkan otorisasi yang diterima sedankan jikamelakukan suatu kegiatan diluar otorisasi yang diterima dapatdikatakan sebagai perbuatan pelanggaran.10.

Oleh sebab itu, bilapengeluaran telah sesuai otorisasi dan dokumen pendukung makasisa dana harus dilaporkan KPA, akan dipergunakan optimalisasi(increase) atau setor Kas Negara.11.

Medal Alamsari denganpihak ke tiga (Buku IX).269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa: 1 (satu)bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanandan Nota Pemindahbuku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu)bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanandan Nota Pemindahbuku Menteri Tahun 2011.Mohon barang bukti suratsurat dari poin 1 s/d 269 tetapdilekatkan dalam berkas perkara.b.

Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualansecara online dengan pembayaran melalui penyelenggara paymentgateway, yaitu. pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha(seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi(channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannyadilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online(payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.5.

Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (paymentgateway) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberianpembiayaan kepada para Pedagang online (Se//er Online) yangbekerjasama dengan Penyedia jasa;b. Pedagang online (Seller Online) atau calon PenerimaPembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggarauntuk pengadaan barang;c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggaramelakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untukmembiayai pengadaan barang;d.

Notaris IRMA BONITA,SH mendengar katakata terdakwa saksi SARTIKA SARISJAMHUDI als SANTI tergerak hatinya sehingga pada bulan Juni2013 dan bulan Juli 2013 secara berturutturut saksi SARTIKA SARISJAMHUDI als SANTI menyerahkan uang kepada terdakwa denganperincian sebagai berikut ;e Tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 105.000.000, dengancara setoran tunai ke rekening nomor 9130100451115 dariCIMB Niaga atas nama Laura Budiono (teman saudara Didihal 3 dari 21 hal Perkara No.227/PID/2015/PT.DKIyang mengurus otorisasi

IRMA BONITA, SH selanjutnya atas permintaanterdakwa saksi SARTIKA SARI SJUAMHUDI als SANTI padabulan Juni 2013 dan bulan Juli 2013 secara berturutturutsaksi SARTIKA SARI SJAMHUDI als SANTI menyerahkanuang kepada terdakwa dengan perincian sebagaiberikut : 2022222 252 22 nee neehal 7 dari 21 hal Perkara No.227/PID/2015/PT.DKITanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 105.000.000, dengancara setoran tunai ke rekening nomor 9130100451115 dariCIMB Niaga atas nama Laura Budiono (teman saudara Didiyang mengurus otorisasi

Rahmat Hermawan, AK Letkol Cku NRP. 1910020470166;2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kep/510/AI.N.65/X1I/2010 tanggal 14Desember 2010 beserta lampiran KOP ini, ditandatanganiKasum Panglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual Beli antara PanglimaTNI diwakili Kababek TNI dengan PT Mardhika Adhidarma.Nama barang Tactical Team TrainerB (T3B) Nomor KontrakKJB499/DN/PALKOMLEK/XII/2010/BABEK tanggal 20Hal. 37 dari 62 hal.

SuratSetoran Pajak NPWP 029327186042000 Nama WP MardhikaAdhidarma Jakarta Utara;1 (satu) lembar fotocopy Daftar Setoran PPh 22 & PPN bulanJuni 2011 ditandatangani Papekas TNI Wilayah Jakarta III Drs.Rahmat Hermawan, AK Letkol Cku NRP. 1910020470166;2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kop/023/AI.M.01/11/2011 tanggal 11Februari 2011 beserta lampiran Kop ini, ditandatangani KasumPanglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual

Jumlan pembayaranRp864.090.909,00 (delapan ratus enam puluh empat jutasembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kop/025/AI.M.03/11/2011 tanggal 14Februari 2011 beserta lampiran Kop ini, ditandatangani KasumPanglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual Beli antara PanglimaTNI diwakili Kababek TNI dengan PT Mardhika Adhidarma.Nama barang Allied Tactical Naval Positioning (ATNP

Mardhika Adhidarma JakartaUtara;2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kep/509/AI.M.64/XII/2010 tanggal 14Desember 2010 beserta lampiran Kop ini, ditandatanganiKasum Panglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual Beli antaraPanglima TNI diwakili Kababek TNI dengan PT MardhikaAdhidarma.

Jumlah pembayaranRp864.090.909,00 (delapan ratus enam puluh empat jutasembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kop/025/AI.M.03/11/2011 tanggal 14Februari 2011 beserta lampiran KOP ini, ditandatanganiKasum Panglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual Beli antaraPanglima TNI diwakili Kababek TNI dengan PT MardhikaAdhidarma.

Rokan Hulu dan Surat Keputusan Otorisasi belum dikeluarkanoleh terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., dan perubahan penyertaan modalPemda tersebut baru disetujui pada tanggal 1 Nopember 2005 sesuai PeraturanDaerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2005 yang menyebutkan bahwa danapenyertaan modal menjadi Rp. 9.150.000.000,.

Pasal 11 Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBNyang mengatur, belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkanpada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).b.

,selaku Bupati Rokan Hulu, MUZAWIR LS, SH meskipun mengetahui belum adaSurat Keputusan Otorisasi (SKO) tetap menyetujui diterbitkannya cek nomorZ1487827 di Bank Riau Pasir Pangaraian tanggal 21 Pebruari 2006 kepadaBUMD senilai Rp. 8.086.345.000, oleh Bendahara EDI JUSRO yangditandatangani oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dan mengetahui/menyetujuiMUZAWIR LS, SH., selaku atasan langsung Bendahara Plt.

Pasal 11 Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBNyang mengatur, belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkanpada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;b.

PALEM GUNUNG RAYA yaknidua ratus juta rupiah.e Terdakwa dalam melakukan Transaksi atas cek tersebut tidak adamelakukan Konfirmasi kepada saksi ARIF BUDIMAN selaku PihakTertarik (pemilik cek) dan kepada ABDILLAH selaku karyawansaksi ARIF BUDIMAN sebagai Mandor/Pelaksana Pengerjaan fisiklapangan, serta tidak ada meminta fotocopy kartu identitasnasabah/penarik saat melayani transaksi penarikan Cek tersebut.e Otorisasi Transaksi penarikan Cek CV.

PALEM GUNUNG RAYA,Nomor Cek : EAA 05 753321 sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 10.15 wibdilakukan oleh Terdakwa sebelum Saksi SRINOLA YANDIANA(jabatan Officer Operasional Dana dan jasa Bank BJB KantorCabang Pekanbaru) membubuhkan tanda tangan atau parafsebagai bukti persetujuan transaksi penarikan Cek, NAMUNsudah di otorisasi melalui sistem EBA (Equation BranchAutomation) dengan cara menginput user dan password.Halaman 7 dari 78 putusan Nomor 30/PID.SUS

FYAT MOTOR, Nomor Cek: CAA 01 154726 sebesar Rp. 70.800.000, (tujuh puluh jutadelapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017 pukul16.37 wib, dilakukan oleh Terdakwa sebelum Saksi SRINOLAYANDIANA (Officer Operasional Dana dan jasa Bank BJB Kantorcabang Pekanbaru) membubuhkan tanda tangan atau parafsebagai bukti persetujuan transaksi penarikan Cek, Namun sudahdi otorisasi melalui sistem EBA (Equation Branch Automation)dengan cara menginput user dan password.Transaksi ke 3, padatanggal 22 Juni

PALEM GUNUNG RAYA,Nomor Cek : EAA 05 753321 sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 10.15 wibdilakukan oleh Terdakwa sebelum Saksi SRINOLA YANDIANA(jabatan Officer Operasional Dana dan jasa Bank BJB KantorCabang Pekanbaru) membubuhkan tanda tangan atau parafsebagai bukti persetujuan transaksi penarikan Cek, NAMUNsudah di otorisasi melalui sistem EBA (Equation BranchAutomation) dengan cara menginput user dan password.Sehingga mengakibatkan transaksi berhasil

RIZKI PRATAMA dan meminta fotocopy kartuidentitas nasabah/penarik saat melayani transaksi penarikan Cektersebut, serta Terdakwa mengembalikan Cek tersebut kepadapemiliknya, sebagaimana yang diatur dalam Standar OperasionalProsedur (SOP) BJB Giro.e Otorisasi Transaksi penarikan Cek CV.

diberikan kepada saksi AL YUSRIHUSIN dan terkadang verifikasi sendiri oleh terdakwa JUMHAR NADIMIN karenamengetahui passwordnya, seharusnya sesuai dengan SOP cara/proses Remiceadalah ada permintaan kekurangan dana atau kelebihan dana dari prioritas yaknidengan cara pihak Bank Mandiri Prioritas mengirimkan Surat PermintaanKekurangan Dana ataupun Kelebihan Dana yang ditujukan Ke Bank Mandiri ImamBonjol selanjutnya Teller Koordinator membuat Kwitansi/slip/Nota dan ditandatangani selanjutnya untuk otorisasi

ditanda tangan oleh saksi FIRDAUS HAMAMIselaku Kepala Cabang, dapat dilakukan pada saat pengajuan maupundilakukannya transaksi (postingan), kemudian Nota tersebut diserahkan olehTeller Koordinator (Telko) kepada Teller untuk dilakukan posting ke rekeningperantara selanjutnya sesuai dengan kewenangannya dilakukan otorisasi olehTelko/Head Teller/Kepala Cabang (nominal jumlah uang sampai dengan Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kKewenangan Telko, sampai dengan Rp.500.000.000, (lima ratus juta

ARIS BinMASSA (Alm) dari Laboratorium Klinik UTAMA yang di otorisasi oleh Dr.Nugroho Indratjahja, SoPK didapatkan hasil pemeriksaan urine terdakwa ARILAls.

ARIS BinMASSA (Alm) dari Laboratorium Klinik UTAMA yang di otorisasi oleh Dr.Nugroho Indratjahja, SpPK didapatkan hasil pemeriksaan urine terdakwa ARILAls.

pipa kaca tersebut diatas adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Tdn Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikankristal putih adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh Terdakwakarena dititipkan sdra Ruslan pada Bulan Maret Tahun 2020; Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Laboratorium Klinik Utama yangdi otorisasi

memperkayadiri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan tersebut adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal8 Mei 2006 tentang Otorisasi

Menetapkan kebijakan PSSS.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dansesuai Keputusan Bupati Situlbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasiKONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000, (satumilyar rupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkanprogram kerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONIsebesar

No. 719 K/Pid.Sus/2010Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dansesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasiKONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan programkerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesarRp

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dansesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasiKONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan programkerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesarRp 1.000.000.000, (satu

No. 719 K/Pid.Sus/2010f. satu lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati SitubondoNomor 87 Tahun 2006 tentang otorisasi anggaran belanja daerahtahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.g.

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11) 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV ( DIPDA MURNI ), III dan IV ( DIPDA Perubahan

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12) Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13) 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYK-RHL-DAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYK-RHL-DAK / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Pembangunan

Teweh Tengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.58) Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19 Nopember 2003.59) Berita acara kemajuan fisik asli.60) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18 Nopember 2003. 61) Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 beserta lampirannya.62) SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003.

RHL DAK / XII / 2003 tanggal 22 Desember 2003.70) Berita acara kemajuan fisik pekerjaan.71) Berita acara penyerahan pertama pekerjaan No. 110 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.72) Berita acara pembayaran angsuran No. 111 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.73) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003.74) Surat keputusan otorisasi

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9 Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10 Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV( DIPDA MURNI ), I dan IV ( DIPDA Perubahan ) Proyek Rehabilitasi Hutan danLahan di Kec

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12 Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYKRHLDAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYKRHLDAK /X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan PembayaranBeban Tetap Anggaran Pembangunan Nomor

TewehTengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19Nopember 2003.Berita acara kemajuan fisik asli.Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18Nopember 2003.106162636465666768697071ta737475Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 besertalampirannya.SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003.Kwitansi Bank Pembangunan Kalteng.Bend. 2 asli (surat

kedua pekerjaan No. 112 / PYK RHL DAK / XII / 2003tanggal 22 Desember 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 113 / PYK RHL DAK/ XII / 2003 tanggal22 Desember 2003.Berita acara kemajuan fisik pekerjaan.Berita acara penyerahan pertama pekerjaan No. 110 / PYK RHL DAK/ XI/ 2003tanggal 21 Nopember 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 111 / PYK RHL DAK/ XI / 2003 tanggal21 Nopember 2003.Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09Desember 2003.Surat keputusan otorisasi

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian46,71 %.Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV( DIPDA MURNI ), I dan IV ( DIPDA Perubahan ) Proyek Rehabilitasi Hutan danLahan di Kec.

Terjemahan keterangan dari halaman website otorisasi pajak Singapurabahwa menurut angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 03/PJ.101/1996, Tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)disebutkan bahwa :Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yangsandi negara treaty partner.

Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman tiaptriwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitanSurat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. DirekturJenderal Anggaran disertai dengan tembusan Penetapan Pengadilanyang menjadi dasar permintaannya.9. Bahwa sesuai ketentuan hukum pada angka 2 di atas, pembayaran gantikerugian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut olehMenteri Keuangan in casu Turut Termohon, dilakukan di luar prosesperadilan.

Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atas beban bagian pembiayaan danperhitungan anggaran belanja negara rutin.(4)Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikankepada yang berhak.Pasal 3(1)Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut padapasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayarankepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui KetuaPengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan :1. Surat Keputusan Otorisasi;2.

Selanjutnya atas permintaantersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Walikota Palopo No. 555 / P / 205tentang Otorisasi Anggaran Belanja dan Publik Tahun Anggaran 2005 UntukPekerjaan Penimbunan Jalan Lingkar Timur di Jalan Yos Sudarso ke Utaradengan jumlah Rp 273.968.000,00 yang mendasari penerbitan SuratHal. 6 dari60 halaman Put. No.1440 K/PID.SUS/2010 Permintaan Pembayaran tanggal 13 September 2005 pada rekening BPDCabang Palopo No. 90003144 atas nama PT.

Amir Patha, selaku Pengguna Barang /Jasa menandatangani pula Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :109 / BAP /KPW.1 / XII /2005 tanggal 12 Desember 2005 yang menyatakanbobot pekerjaan telah mencapai 100% sehingga terbitlah Surat KeputusanWalikota Palopo No. 952 / P / 2005 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaAparatur dan Publik Tahun Anggaran 2005, tanggal 26 Desember 2005 yangmemberikan otorisasi untuk pengeluaran dana sebesar Rp 684.920.000,00kemudian Terdakwa Ir.

Amir Patha dengan menandatangani Berita Acara PembayaranUang Muka No. 07 / BERCA / KPW.1 / VIII / 2005 tanggal 24 Agustus 2005dan Kwitansi pembayaran uang muka, yaitu 20% sebesar Rp273.968.000,00 tanggal 08 September 2005, selanjutnya atas permintaantersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Walikota Palopo No. 555 / P / 205tentang Otorisasi Anggaran Belanja dan Publik Tahun Anggaran 2005 untukpekerjaan Penimbunan Jalan Lingkar Timur di Jalan Yos Sudarso ke Utaradengan jumlah Rp 273.968.000,00 yang

Amir Patha selaku Pengguna Barang /Jasa yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, menandatangani pulaBerita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 109 / BAP / KPW.1 / XII /2005tanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan bobot pekerjaan telahmencapai 100% sehingga terbitlah Surat Keputusan Walikota Palopo No.952 / P / 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Aparatur dan PublikTahun Anggaran 2005 tanggal 26 Desember 2005 yang memberikanotorisasi untuk pengeluaran dana sebesar Rp 684.920.000,00.

Asuransi Jasaraharja Putera UnitLayanan Palopo senilai Rp 68.492.000,00 dengan menandatangani BeritaAcara Pemeriksaan Pekerjaan No. 157 /BAP / KPW.1 / XII / 2005 tanggal 26Desember 2005, sehingga diterbitkanlah Surat Keputusan Walikota PalopoNo. 1003 / P / 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Aparatur dan PublikTahun Anggaran 2005 tanggal 31 Desember 2005 yang memberikanHal. 24 dari 60 halaman Put.

oleh Terdakwamelalui Kasir PT Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro sebesar Rp.13.825.000, (Tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) denganalasan untuk keperluan kantor dan pribadi.Bahwa berdasarkan hasil Audit Keuangan yang dilakukan saksi LUHUR ADJIEAnak Dari WASAN ADJI selaku Accounting Manager di PT NiagatamaRetailindo Pusat di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2011, diperoleh temuan hasilpemeriksaan di PT Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, ada penggunaandana yang tidak ada otorisasi

Namun dalampemberian keputusan kredit terhadap 305 (tiga ratus lima) keputusan kredit nilaiplafonnya diatas Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) tersebut tidak didasarkan suratizin dari Dewan Pengawas.9 Daftar nominatif kredit pensiun yang diotorisasi DireksiPD.BPR BUNGBULANG adalah sebagai berikut :DAFTAR NOMINATIF KREDIT PENSIUNAN YANG DIOTORISASI DIREKSI PD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG (DL)NO INO NAMJALA JOTORISASI OTORISASI DIRUT OTORISASI PLA SAL TUNSIM JUMPK A MA DIREKSI DIREKTUR FONDO GG PANLAHT

Adapun berkas yang diotorisasi olehterdakwa DEDI RUSTANDI S.Sos dengan saksi YUYAN TURYANA Amd kuranglebih sebanyak 304 (tiga ratus empat) buah berkas dengan plafonRp.3.018.000.000,, (tiga milyar delapan belas juta rupiah) sedangkan jumlah kredityang diotorisasi oleh terdakwa DEDI RUSTANDI S.Sos sendiri sebanyak 257 (duaratus lima puluh tujuh) buah berkas yang terdapat pada :243 berkas otorisasi permohonan kredit,148 berkas otorisasi SPK14 berkas bukti pembayaranaoe f17 berkas otorisasi setoran potongan

kredit.Dengan rincian sebagai berikutDAFTAR NOMINATIF KREDITPENSIUNAN YANG DIOTORISASIDIREKTUR UTAMA (DEDIRUSTANDI)PD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG (DL)sebesar NO NO NAM ALA OTORISASI DIREKTUR PLAFOND SAL TUN SIMPJUMPK A MATUTAMA KREDIT DO GGA ANA LAHKRE KAN NPER BUK PEJA DIT BUN WAJMO TI.

Namun dalampemberian keputusan kredit terhadap 305 (tiga ratus lima) keputusan kredit nilaiplafonnya diatas Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) tersebut tidak didasarkan suratizin dari Dewan Pengawas.9 Daftar nominatif kredit pensiun yang diotorisasi Direksi PD.BPR BUNGBULANGadalah sebagai berikut :DAFTAR NOMINATIF KREDITPENSIUNAN YANG DIOTORISASI DIREKSIPD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG (DL)NO INO NAMJALA JOTORISASI OTORISASI DIRUT OTORISASI PLA SAL TUNSIM JJUMPK A IMA DIREKSI DIREKTUR FONDO GG PANLAHT

Adapun berkas yang diotorisasi olehterdakwa DEDI RUSTANDI S.Sos sebanyak 304 berkas dengan plafon sebesarRp.3.018.000.000,, sedangkan jumlah kredit yang diotorisasi oleh terdakwa sebanyaksebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) buah berkas yang terdapat pada :243 berkas otorisasi permohonan kredit ;148 berkas otorisasi SPK ;14 berkas bukti pembayaran ;17 berkas otorisasi setoran potongan kredit ;Dengan rincian sebagai berikut : NO NO NA ALA OTORISASI DIREKTUR PLAFOND SAL TUNSIM JUMPK MA MA UTAMA

GIRIN memproses pencairan dana sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Karena syaratsyarat pencairantelah dipenuhi yaitu :Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK):Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Kelengkapan Dokumen Tagihan;SPP;SPM; Bahwa setelah SPM Nomor 3760/BT/R/2002 tanggal 13 September 2002diterbitkan, kemudian Bendahara Sdr.

GIRIN memproses pencairan dana sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Karena syaratsyarat pencairantelah dipenuhi yaitu:Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK):Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Kelengkapan Dokumen Tagihan;SPP;SPM: Bahwa setelah SPM Nomor 3760/BT/R/2002 tanggal 13 September 2002diterbitkan, kemudian Bendahara Sdr.

Ltd tanggal 21 Agustus 2004;Surat Kegiatan Otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana;Keputusan Bupati Fakfak Nomor 44 Tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahunanggaran 2002;Bukti Penyetoran Dana PT. Altamin Invesment Pty.

Surat Kegiatan Otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana;14. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 44 Tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahunanggaran 2002:15. Bukti Penyetoran Dana Altamin Invesment Pty.

Ltd tanggal 21 Agustus 2004;Surat Kegiatan Otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana;Keputusan Bupati Fakfak Nomor 44 Tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahun anggaran2002;Bukti Penyetoran Dana Altamin Invesment Pty.