Ditemukan 2029 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : makmur mansur mateus majene maskur majekur majer majeure majmur majrur majur
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
1119 — 339
  • sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 danketentuan turunannya tentang pengelolaan perbendaharaan; Bahwa Ahli berpendapat bahwa Perusahaan Sekuritas BUMNyang mengelola saham dari para anggota bursa PerusahaanSekuritas BUMN maka seluruh dana yang dikelola tersebutmerupakan uang negara, sesuai dengan UU Nomor 17 Pasal 2Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bahwa menurut Ahli, kKerugian negara adalah kekurangan asetatau kekayaan negara karena sesuatu perbuatan melanggar hukum,lalai, ataupun karena force majeur
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
696 — 239
  • Maksudnya, apakah mengacu pada good governmentgovernance atau good corporate governance.Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur. kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadiantara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yangseharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat jugaantara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
370 — 126
  • , di pergunakan buat apa saja bolehsepanjang masih di dalam koridor mendukung dalam pekerjaannya,namun tidak boleh di pergunakan untuk kebutuhan pribadi Manteritersebut, karena kata kunci dari dana operasional manteri tersebutadalah dukungan terhadap tugastugas pokok dan fungsi sebagaiseorang menteri.Ahli menerangkan terhadap keuangan negara seorang Manterimempunyai diskresi tersendiri, namun diskresi tersebut terjadi dalamhal terjadi keadaan yang luar biasa yang biasa di kenal juga denganforce majeur
    , jadi prinsipnya setiap kegiatan pemerintah mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari rakyat itu hanya bisa di langgar ketikaterjadi kondisi force majeur, contohnya seperti terjadi kasus bencanaalam, jadi diskresi di dalam tata kelola keuangan adalah penggunaandana dalam penanggulangan bencana alam tersebut.Halaman. 1143 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1144Ahli menerangkan dikresi yang terdapat di dalam peraturan menterikeuangan Nomor 03 pemahamannya adalah dimana seorang menteriatau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
427 — 94
  • , di pergunakan buat apa saja bolehsepanjang masih di dalam koridor mendukung dalam pekerjaannya,namun tidak boleh di pergunakan untuk kebutuhan pribadi Manteritersebut, karena kata kunci dari dana operasional manteri tersebutadalah dukungan terhadap tugastugas pokok dan fungsi sebagaiseorang menteri.Ahli menerangkan terhadap keuangan negara seorang Manterimempunyai diskresi tersendiri, namun diskresi tersebut terjadi dalamhal terjadi keadaan yang luar biasa yang biasa di kenal juga denganforce majeur
    , jadi prinsipnya setiap kegiatan pemerintah mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari rakyat itu hanya bisa di langgar ketikaterjadi kondisi force majeur, contohnya seperti terjadi kasus bencanaalam, jadi diskresi di dalam tata kelola keuangan adalah penggunaandana dalam penanggulangan bencana alam tersebut.Halaman. 1143 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1144Ahli menerangkan dikresi yang terdapat di dalam peraturan menterikeuangan Nomor 03 pemahamannya adalah dimana seorang menteriatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
288 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka setiap persoalanbaik itu timbul perselisihan atau dispute terhadap halhal yang diatur dalamperjanjian kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masatransisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa(force majeur), pengakhiran, perpajakan, masa berlakunya perjanjian dan lainlain yang diperlukan telah tertuang/dituangkan dengan jelas pasal demi pasaldalam perjanjian kerjasama incasu.Bahwa dalam persidangan tidak satu orangpun saksi yang menerangkanbahwa Terdakwa