untuk menyayangi, merawat, memelihara dan mendidikanak tersebut selayaknya seperti anak kandung dari Para Pemohon sendiri ditambah lagiPara Pemohon belum mempunyai anak;Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menyatakan sanggup untukmenyekolahkan, mendidik, membiayai, membina anak tersebut sehingga anak tersebutmenjadi orang yang berguna untuk kehidupannya di kemudian hari;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan Para Pemohon perihalpengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum adatnya

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Termohon hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.

adat/warisannya sehinggaPenggugat melalui kKuasa hukumnya membuat surat permohonaninformasi tentang kebenaran sertipikat Hak Milik Nomor ; 08/DesaMaduma Tahun 2016 dan mohon informasi terkait dengan asal usulterbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut, dengan nomor surat04.01/PBHISU/I/2017 tanggal 17 Januari 2018 ditujukan KepadaKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir namun akantetapi sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada balasan atassurat tersebut;Bahwa untuk mempertahankan tanah adatnya

Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 11 dan angka 13Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengenai frasa pengertiantanah ulayat adalah bidang tanah............. kemudian pada angka13 menyebutkan tanah adat adalah tanah milik persukuan..........menimbulkan keraguan yang mengakibatkan kerugian ParaPemohon disebabkan Para Pemohon dalam hal ini berpendapatsesuai dengan adatnya bahwa tanah ulayat merupakanpembagian dari Tanah Adat (satu kesatuan), yang

Putusan Nomor 13 P/HUM/20182)Asas kepemilikan bersama yaitu kepemilikan, pengelolaandan pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentinganbersama persukuan/masyarakat adatnya;Pasal di atas menggambarkan bahwa kepemilikan,pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dilakukan demidan untuk kepentingan bersama persukuan/masyarakatadatnya dan bukan untuk kepentingan nasional ataupunpembangunan daerah yang disebutkan pada Pasal 16 ayat(1) tanpa ada penjelasan terkait kepentingan nasionalataupun pembangunan

Ulayat di Provinsi yang termasuk dalam KawasanHutan;Bahwa terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, terbukti tidakmencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan,karena senyatanya: Bahwa pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannyamenyebutkan:Asas kepemilikan bersama yaitu kepemilikan, pengelolaan danpemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentingan bersamapersukuan/masyarakat adatnya

;Pasal di atas menggambarkan bahwa kepemilikan, pengelolaan danpemanfaatan tanah ulayat dilakukan demi dan untuk kepentinganbersama persukuan/masyarakat adatnya dan bukan ~~ untukkepentingan nasional ataupun pembangunan daerah yang disebutkanpada Pasal 16 ayat (1) terdapat pertentangan yang tidakmencerminkan Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasanantara Pasal 2 ayat (4) dengan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 10 ayat(1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan

BahkanHal 11 dari 14antara anak Pemohon dan Pemohon II sudah melakukan selariandan proses adatnya pun sudah selesai; Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya anakPemohon Il samasama beragama islam, tidak ada hubunganmahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukumyang berlaku; Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya bersatatus jejaka dan mereka sudah mampu mengerjakanpekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dan siapbertanggung jawab terhadap urusan rumah

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

dantidak mau balik lagi Kerumah suaminya dan waktu Penggugat di rumahTergugat tidak pernah berusaha untuk mencarinya ;Bahwa benar telah ada surat kesepakatan bersama untuk berpisah yangdibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan juga disodokan kepada saksi danuntuk ditanda tangani ;Bahwa orang tua penggugat masih ada akan tetapi sejak kecil Penggugatikut sama saksi karena saksi yang mengasuhnya ;Bahwa banar dengan adanya persoalan Penggugat dengan Tergugattersebut sudah dilaporkan kepada pihak Desa Kelian Adatnya

Jika harus membayar 2 antang berartiRp.400.000, x 2 atau dapat dibayar dengan uang tunal sebesarRp.800.000, (Rupiah: delapan ratus ribu rupiah) dan kepada WanitaIdaman Lain Tergugat, juga harus membayar denda adat kepadaPenggugat berupa 1 antang atau bisa diganti dengan nilai uang tunaisebesar Rp.400.000, (Rupiah: empat ratus ribu rupiah) sehinggatotal uang pembayaran denda adatnya yang diterima oleh Penggugatseluruhnya berjumlah Rp.1.200.000, (Rupiah: satu juta dua ratusribu).

Sesampainya di KampungSimpang Raya Penggugat langsung melakukan acara aturan adatdikampung sendiri yaitu dengan menyorong sebuah piring ke KepalaAdat Kampung Simpang Raya guna menjamin perselingkuhan ini,yang sudah diselesaikan dengan baik tidak akan terjadi kembali.Istilah adatnya disebut Meninyau (acara semacam jaminan) yaitumembuat perjanjian adat bila ternyata tetap terjadi atau terulangkembali perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, makaTergugat harus siap menerima risiko adat yang disebut

Saksi HALOMOAN SIANTURI, dibawah janji menurut agama Kristen padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu marga Sianturi, akan tetapi tidak adaikatan tali darah yang dekat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami ister, karena mereka melangsungkanPerkawinan dan menerima Pemberkatan di Gereja Katolik Sidikalang, KecamatanSidikalang, Kabupaten Dairi pada tanggal 28 April 2000 ; Bahwa saksi menghadiri ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan pesta adatnya

Saksi BUDIMAN SIANTURI, dibawah janji menurut agama Kristen pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat satu marga Sianturi, akan tetapitidak ada hubungan keluarga ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena mereka melangsungkanPerkawinan dan menerima Pemberkatan di Gereja Katolik Sidikalang, KecamatanSidikalang, Kabupaten Dairi pada tanggal 28 April 2000 ; Bahwa saksi menghadiri ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan pesta adatnya

Apa Suku para Penggugat yang sebenarnya dan siapa MamakAdatnya sekarang, kalau para Penggugat bersuku Sikumbang tentu adaDatuknya, sebab Para Tergugat Bersuku Sikumbang Mamak Adatnya adalahEngku DT.

Sebenarnya kalau orang Minang yang beradat tidak bisamenghilangkan fakta/kenyataan yang telah ada, kenapa para Penggugatmembuat Sukunya Sikumbang, siapa Marnak Adatnya/Datuknya, sedangkanEngkunya/Ninik Mamaknya yang bernama Sarin (Gelar Sutan Kayo) Almarhum,adalah bersuku Sikumbang Anak Buah Datuk Tambijo, kenapa para Penggugatsebagai kemenakankemenakan dari Sarin Sutan Kayo beserta cucucucunyaatau para Penggugat sekarang ini tidak mengakui Sukunya Sikumbang Datuk1617Tambijo, dari itu para Penggugat

ditolakgugatannya;Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaksesuai apa yang menjadi posita gugatannya, kerena menurut kamigugatan penggugat tidaklah tepat mengajukan gugatan terhadapTergugat mengenai penerbitan Sertifikat HGU Nomor U.11/LT Tahun1986 an Tergugat IV tersebut, karena yang menerbitkan Sertifikat HGUNomor U.11/LT Tahun 1986 an Tergugat IV tersebut adalah berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 09/HGU/1981 yang padaTahun 1986 sudah dilepas hak milik adatnya

Bahwa masyarakat adat tidak harus atau selalu ada Ketua Adatnya sebagaiciri atau karakter. Tapi dapat juga diartikan atau dicirikan sebagai suatumasyarakat (kKumpulan dari banyak individu) yang dalam kehidupannyaseharihari masin cenderung mempertahankan tata cara lama terutamadalam kehidupan sosialnya. Apalagi mereka berada dalam satu wilayahpemukiman yang sama;2.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbanganbahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenaldengan pepatah adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adatyang sesuai dengan syariah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlquran.

Ataspernyataan XXXXXX tersebut lalu saksi menayakan kepada Tergugat dan Tergugatmengakui;Bahwa Tergugat diusir dan malam itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumahPenggugat sampai sekarang;Bahwa Pertama dan kedua Tergugat melakukan di Ranomeeto tetapi telahdiselesaikan secara adat lalu Tergugat membayar adat sebanyak Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan Tergugat diproses secara hukum;Bahwa saksi tidak ikut karena proses adatnya dilakukan di Ranomeeto.e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

yang terletak di Jalan Soa Siu Belakang Ruko PasifikPermai, Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, yang diperoleh hak adatnya dariOndoafi Besar Kayu Pulo sejak tahun 1964, dan diperkuat dengan Surat PernyataanPelepasan Tanah Adat oleh Kepala Suku Chaay/Saiba, tanggal 6 Juni 2013. Dan tanahtersebut seluas 10x8 M2 telah didirikan bangunan permanen oleh Sdr. H. MuhammadHamado Adam, yang saat ini telah masuk dan menjadi bagian dari Sertipikat Hak MilikNo. 00645/Kel.

Sedangkan bagi masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalamhukum adatnya masingmasing. Tidak ada ketentuan yang mengaturmenyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaanini berlangsung sampai Indonesia merdeka;Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhirakhir ini munculsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinankarena undangundang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebihmenyerupai pengaturan dasar hukum keluarga.

bapaknya ikut menyertaiproses kelahiran di Puskesmas; Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Pemohon pacaran; Bahwa saksi kenal dengan Oris Paulus Funay sejak dia seringbermain ke rumah saksi; Bahwa sebelum menikah Para Pemohon tinggal bersama saksikurang lebih selama 1 (Satu) tahun dan tidur dalam satu kamar; Bahwa Sekarang anak Para Pemohon sudah berumur 6 (enam)tahun; Bahwa Pada waktu anak saksi Dadila Akila Thon hamil, tidaklangsung dinikahkan dengan Oris Paulus Funay karena masih mengurusproses adatnya

menganut agama Hindu karena masihbanyak dalam masyarakat Hindu di Bali dijumpai perkawinan mereka hanyadilaksanakan menurut hukum agama tanpa dicatat di Kantor Catatan Sipil;Menimbang, bahwa dampak sosial yang akan timbul akibat dari perkawinanyang dilakukan menurut hukum agama yang dianggap tidak sah jika tidakdicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah menyangkutanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga status dari si wanita akantidak pasti di dalam lingkungan hukum adatnya