lampirannya atas kredit yang telah disalurkanepada pihak Askrindo yang dilaksanakan selambatlambatnyanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya atas kredit yangYe disalurkan bulan sebelumnya;2) Selanjutnya pihak Askrindo akan menerbitkan Nota PenutupanPertanggungan (NPP) atas kredit yang dideklarasikan oleh KantorCabang Pegadaian dan dikirimkan kepada Kantor CabangPegadaian.3) Selanjutnya paling lambat 7 hari setelah diterimanya NotaPenutupan Pertanggungan (NPP), Kantor Cabang Pegadaian wajibmenyetorkan Imbal

Jasa Penjaminan (IJP) kepada pihak Askrindo;Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor: 153/PDT/2018/PT.BDG.QSelanjutnya pihak Askrindo akan menerbitkan SertifikatPenjaminan Kredit atas kredit yang telah dideklarasikan dandisetorkan Imbal Jasa Pinjaman (IJP) nya.Bahwa sifat penjaminan oleh ASKRINDO ini merupakansubrogasi/talangan, yang suatu saat harus diganti Kembali olehPegadaian.Bahwa besaran Pencairan Penjaminan kredit adalah sebesar 90%(sembilan puluh perseratus) dari JUMLAH KERUGIAN Pegadaianatau maksimum

Alyas, ST.Surat Edaran Bersama tetang rencana anggaran biaya (RAB).Buku kode etik dan standar audit.Proposal program bantuan imbal swadaya (BIS) laboraturium IPA.ApS BfProposal program dana bantuan imbal swadaya (BIS) ruangperpustakaan7.

Surat edaran bersama tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB)mengenai biaya personil.e Buku kode etik standar audit.e Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) laboratorium IPA.

Proposal program dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) ruangperpustakaan.e Laporan hasil perhitungan kerugian Negara /daerah atas dugaan tindakpidana korupsi kegiatan perencanaan teknis pembangunan saranapendidikan SLTA se Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2007 dan2008.KEBERATAN KE DUA PULUH DUABahwa dalam perkara ini yang didakwa adalah 4 (empat) orang yang dimanadalam perkara yang sama antara perkara yang satu dengan yang lainnya diSplizing.

tua kandung calon anakangkat yang bernama ANAK ANGKAT ~ adalah pasangan suamiisteribernama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG ANAKANGKAT;Menimbang, bahwa dari bukti P10, berupa fotokopi suratpernyataan penyerahan anak dari AYAH KANDUNG ANAK ANGKATdan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT kepada para Pemohon, telahterobukti para pemohon dalam pengangkatan anak ini telahmendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya, dengandemikian para pemohon dalam pengangkatan anak ini tidak adaunsurpaksaan, imbal

Tjipto pailit dengan segala akibat hukumnya ;Mengangkat Saudara Sugianto,S.H,M.Hum Hakim Niaga Pengadilan NegeriSurabaya sebagai Hakim Pengawas;Mengangkat Saudara PONTO TRI ANGGORO,S.H sebagai pengurus dan kuratoryang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah NomorAHU.AH.04.0368 tanggal 2 Maret 2011 yang beralamat di Kantor Bintaro BusinesCentre, Jalan R.C Veteran Nomor 11 Bintaro Jakarta Selatan;Menyatakan biaya kepailitan dan imbal jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudiansetalah

Tergugat akui pada waktu tergugat menjadi pengemudi jarangdirumah mengingat perusahaan baru banyak menangani banyak proyek,seperti bendungan Gajah Mungkur Wonogiri, Waduk Mrica di Banjarnegara,Waduk Wadaslintang di Prembun Kebumen, dan masih banyak lagi proyekkecil di Jawa Tengah, itupun dari perusahaan ada imbal baliknya uang jalandan lembur yang tidak sedikit.Mulai tanggal 20 juni 1990, tergugat ditugaskandi bagian penjualan, sebetulnya dari perusahaanpun sering semua karyawanbeserta keluarga diajak

berupa fotokopi akta kelahiran atas namaANAK ANGKAT, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat yangbernama ANAK ANGKAT adalah pasangan suami isteri bernama Suprianto danMarem;Menimbang, bahwa dari bukti P6, berupa fotokopi surat pernyataan penyerahananak dari Suprianto kepada para Pemohon, telah terbukti para pemohon dalampengangkatan anak ini telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuakandungnya, dengan demikian para pemohon dalam pengangkatan anak ini tidak adaunsur paksaan, imbal

Faskes/Rumah Sakit wajib memberikan imbal jasa yang berasaldari BPJS Kesehatan kepada para dokter dan paramedik sertasemua unsur di dalam Faskes sesuai dengan prinsip keadilan danprinsipprinsip syariah serta peraturan perundangundangan yangberlaku.Kelima : Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif1. Pemerintah wajib menghibahkan dana untuk menutupi negatifDJS;2.

Departemen Keuangan yang memberikan imbal jasapenjaminan dari Kredit/oembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin;Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan penjaminan KURBank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) Debitur tersebutdijaminkan kepada perusahaan penjamin PT Askrindo dan Perum Jamkrindodengan penjaminan sebesar 80 % dan atau 70 % dari Kredit;Bahwa ketentuan / proses pemberian Kredit

Depertemen Keuangan memberikan imbal jasapenjaminan dari Kredit/oembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin.Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan penjaminan KURBank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) Debitur tersebutdijaminkan kepada perusahaan penjamin PT Askrindo dan Perum Jamkrindodengan penjaminan sebesar 80 % dan atau 70 % dari kredit;Bahwa ketentuan/proses pemberian Kredit Usaha

berupa fotokopi akta kelahiran atas namaANAK ANGKAT, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat yangbernama ANAK ANGKAT adalah pasangan suami isteri bernama Suprianto danMarem;Menimbang, bahwa dari bukti P6, berupa fotokopi surat pernyataan penyerahananak dari Suprianto kepada para Pemohon, telah terbukti para pemohon dalampengangkatan anak ini telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuakandungnya, dengan demikian para pemohon dalam pengangkatan anak ini tidak adaunsur paksaan, imbal

fotokopi akta kelahiranatas nama ANAK ANGKAT, telah terbukti bahwa orang tua kandungcalon anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT adalah pasangansuami isteri bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT;Menimbang, bahwa dari bukti P5, berupa fotokopi suratpernyataan penyerahan anak dari Ahmad Choiri kepada paraPemohon, telah terbukti para pemohon dalam pengangkatan anak initelah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya,dengan demikian para pemohon dalam pengangkatan anak ini tidakada unsur paksaan, imbal

Dalam Perjanjian Kredit tidak ada diperjanjikan tentangpengembalian biayabiaya yang dibebankan kepada debitur(Termohon/dahulu Penggugat) termasuk biaya yangdibebankan untuk pembayaran imbal jasa penjaminan/premiasuransi kredit, apabila kredit dilunasi lebih cepat atau sebelumjatuh tempo jangka waktu kredit.Pada tanggal 27 Januari 2014, Hamida (Termohon/dahuluPenggugat di BPSK Kota Singkawang) yang dikuasakankepada M.

Imbal jasa penjaminan yang dibayarkan oleh debiturlangsung dibayarkan oleh Pemohon kepada LembagaPenjamin pada hari yang sama dan nilai yang sama untukditerbitkan Sertifikat Penjaminan.Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor : 10 tahun 1998tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi Bank adalahbadan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kreditdan

Karena menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi antara pekerjaandengan aktivitas seharihari adalah berbeda, yaitu pekerjaan adalahsuatu kegiatan yang rutin dilakukan oleh seseorang dan orang tersebutmempunyai tanggung jawab atas pekerjaan itu dan orang tersebutmendapat suatu imbal balik berupa upah atas pekerjaan tersebut.Sedangkan aktivitas seharihari yaitu suatu kegiatan yang biasadilakukan oleh orang tersebut dan orang tersebut tidak mendapat upahatas kegiatan tersebut ; Disamping itu Judex Facti Pengadilan

Bhakti Yuda Dirgantara sebagai imbal jasa/upah telahmembantu memasukan koper benih lobster ke dalam Bandara, sehinggabarang/koper tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Pihak Karantina;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor56/Per/MenKP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau PengeluaranLobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunuspelagicus spp) dari wilayah Negara Rl; Pasal 2 mengatur bahwaPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp

Bhakti Yuda Dirgantara sebagai imbal jasa/upah telahmembantu memasukan koper benih lobster ke dalam Bandara, sehinggabarang/koper tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Pihak Karantina; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor56/Per/MenKP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau PengeluaranLobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunuspelagicus spp) dari wilayah Negara RI; Pasal 2 mengatur bahwaPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp

DJUMAIYAH "Matur nuwun Buk, sepunten kulonganggu samen, sampean wes ngandani kulo, kulo timbal balik ten samean,kulo paringi barokah, kulo dongaaken seger waras diadoaken balak, diadohakenpenyakit, sedoyo sak keluargane, mugi mugi angsal rejeki sing ageng sing halallan barokah (Terima kasih Bu, saya sudah ganggu anda, anda sudahmemberitahu saya dan imbal baliknya saya beri do'a supaya barokah dandiberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit sekeluarga dan mendapat rejeki yanghalal dan barokah) dan

barokah, kulo dongaaken seger waras diadoaken balak, diadohakenpenyakit, sedoyo sak keluargane, mugi mugi angsal rejeki sing ageng singhalal lan barokah" (Terima kasin Bu, saya Sudah ganggu anda, anda sudahmemberitahu saya dan imbal baliknya saya beri doa supaya barokah dandiberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit sekeluarga dan mendapat rejekiyang halal dan barokah) dan Sdri.

DJUMAIYAH "Matur nuwun Buk, sepuntenkulo nganggu samen, sampean wes ngandani kulo, kulo timbal balik tensamean, kulo paringi barokah, kulo dongaaken seger waras diadoakenbalak, diadohaken penyakit, sedoyo sak keluargane, mugi mugi angsalrejeki sing ageng sing halal lan barokah" (Terima kasih Bu, saya sudahganggu anda, anda sudah memberitahu saya dan imbal baliknya sayaberi do'a Supaya barokah dan diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakitsekeluarga dan mendapat rejeki yang halal dan barokah) dan Sadri.DJUMAIYAH

Manager mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) yang meliputi;penerimaan karyawan, pelatinan dan pengembangan karyawan, systemremunerasi/imbal jasa, hubungan industial dan semua aspekaspekpengelolaan sumber daya manusia pada Tergugat;Surat Penunjukan (/etter of appointment) yang dibuat pada 7 Oktober 2013 secarahukum adalah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) danbukan merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hal ini akan kamiuraikan

Pada poin pertama surat a quo, TERGUGAT tidakkonsisten dengan sifat bentuk imbal jasa (kontrak)yang ditetapkan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaanpekerjaan aquo yaitu lumpsum (vide PERPRES 54Tahun 2010)2.

Asas bertindak cermat atau seksama (Zorgvuldigheidsbeginsel) , karena TERGUGAT tidak mempertimbangkansifat bentuk imbal jasa (kontrak) yang ditetapkanoleh TERGUGAT dalam pelaksanaan pekerjaan aquo yaitulumpsum (vide PERPRES 54 tahun 2011 ) ;3.

diperhatikan terkait jamterbang dari ahli yang diajukan, dan untuk itu ada standar76dari Menteri Keuangan ; Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan HPS (HargaPerkiraan Sendiri) barang / jasa, dengan mengacu pada UUKeuangan Negara dan Perpres, kemudian Unit LayananPengadaan (UPL) /atau Pejabat Pengadaan mengumukan nilaitotal HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ;(diperlihatkan bukti surat P3), berupa MHasil EvaluasiLelang, ada keterangan jenis kontrak LumpSum, Lump Sumdisini bukan imbal

K8901CR sekarang tidak tahu keberadaannya; Bahwa Terdakwa belum pernah membayar uang sewa mobil; Bahwa selain menyewa mobil Terdakwa juga mengajak saksiutnuk kerjasama dalam usaha plastik dengan meminta uangkepada saksi Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) denganperjanjian Terdakwa akan memberi imbal hasil sebanyakRp.400.000, (empat ratus ribu) perbulan; Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi mempunyai usahapabrik plastik; Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa, dan ditemui olehistrinya.

Kalaukita memberikan kepada anakanak jangan ada diharapkan imbal balikapalagi pakai kwitansi nanti apa kata anakanak kalau sudah mereka tauarti tanda tangan tersebut.Tidak benar ; karena pertama sebelum kami berangkat ke Kapuas kamisudah sepakat dengan anak kami Cecep untuk menjual rumah tersebutkarena tidak bisa bayar bank selama 5 (lima) bulan menunggak.

Dalam Perjanjian Kredit tidak ada diperjanjikan tentangpengembalian biayabiaya yang dibebankan kepada Debitur (TermohonKeberatan/dahulu Penggugat) termasuk biaya yang dibebankan untukpembayaran imbal jasa penjaminan/premi asuransi kredit, apabila kreditdilunasi lebih cepat atau sebelum jatuh tempo jangka waktu kredit.4.

Imbal jasa penjaminan yangdibayarkan oleh Debitur langsung dibayarkan oleh PemohonKeberatan (dahulu Tergugat) kepada Lembaga Penjamin padahari yang sama dan nilai yang sama untuk diterbitkan SertifikatPenjaminan.Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor : 10 tahun 1998 tanggal10 November 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 7 Tahun1992 tentang Perbankan yang berbunyi Bank adalah badan usaha yangmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannyakepada masyarakat

kan oleh undangundang untuk di laksanakan olehMajeli BPSK kota singkawang walau pun standart nominal tidak di rinci dan masihdalam batas yang wajar.8.Termohon keberatan(konsumen/dahulu) penggugat)di katagorikan sebagaikonsumen,sesuai dengan UndangUndang no 8 tahun 1999 tentang perlindungankonsumenkarena pemakai/pengguna jasa dari pihak pemohon keberatan(pelakuusaha/dahulu tergugat) yang merupaka lembaga ke uangan yang memberikanpinjaman dana(uang)kepada termohon keberatan dan masyarakat, dengan imbal