Bawa Terdakwa pernah menghisap shabushabu sebanyak (satu)kali yaitu bulan Juli 2014 dan juga pernah menghisap ganja sebanyak (satu) kali pada bulan Agustus 2014 yang tujuannya hanyalah cobacoba.sehingga dari alasanalasan yang dikemukakan tersebut, Yudexfactieberkesimpulan Terdakwa belum layak dijatuhkan pidana tambahan pemecatandari dinas militer, karena mengkonsumsi Narkotika masih dalam taraf cobacoba.5.

Narkotikasejak tahun 2004 jauh sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI dan hal initelah diketahui oleh Yudexfactie di persidangan dan juga dikemukakan dalampertimbangannya, sebagaimana pada point b yang Oditur Militer garis bawahidi atas (baca Put hal. 17 point No. 4) yang menjelaskan Terdakwa melakukanperbuatan oleh karena pengaruh lingkungannya bersama temansepermainannya sebelum menjadi anggota TNI, sehingga sangatmengherankan apabila Yudexfactie memberikan pertimbangan Terdakwasebagai pengguna yang taraf

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Yudex factie tersebut adalahpertimbangan yang tidak tepat dan terkesan ingin mengaburkan faktapersidangan sehingga membentuk opini bahwa Terdakwa masih layakdipertahankan menjadi anggota Prajurit TNI karena baru satu kalimengkonsumsi Narkotika atau masih dalam taraf cobacoba, padahalsesungguhnya Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika yaitupada bulan Juli 2014 bersama SaksiII Sdr. M.

JayaMualimin, SpKJ, M.Kes terhadap CHIKO SAPUTRA Bin AWANG RIFADIN Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2017/PN Trgdengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah pemakaiobat jenis shabushabu dengan taraf ketergantungan sedang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian nomor76/Sp3.13030/2017 tanggal 28 Februari 2017 oleh Pimpinan CabangPegadaian KASTO, SE terhadap 1 (satu) garis dengan berat kotor 0,40 gramdan berat bersih 0,02 gram; Berdasarkan Laporan Pengujian

Jaya Mualimin, SpKu,M.Kes terhadap CHIKO SAPUTRA Bin AWANG RIFADIN dengankesimpulan hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah pemakai obat jenisshabushabu dengan taraf ketergantungan sedang; Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2017/PN Trg Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timurnomor : 455/ 0237/ NARKOBA/ Ill/ 2017 tanggal 8 Maret 2017 yangditandatangani oleh Penyelia Murniah, S.Si telah melakukan pemeriksaanskrining urin terhadap Chiko Saputra Bin Awang Rifadin

Jaya Mualimin, SpKJ, M.Kes terhadap CHIKO SAPUTRA Bin AWANGRIFADIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalahpemakai obat jenis shabushabu dengan taraf ketergantungan sedang;Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji klimis berdasarkan SuratKeterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur nomor :455/ 0237/ NARKOBA/ Ill/ 2017 tanggal 8 Maret 2017, menerangkan bahwatelah melakukan pemeriksaan skrining urin terhadap Chiko Saputra Bin AwangRifadin dengan hasil pemeriksaan

melaporkan pengrusakkan kuncigudang tersebut ke Polsek Kragan, tindakan PT.BankDanamon (Terlawan Il) tersebut jelas merugikan Pelawanselaku Debitur ;Bahwa semula Pelawan merasa tepat memilin badan usahaPT.Bank Danamon (Terlawan Il) sebagai tempat untukmenjadi nasabah dan mengajukan permohonan fasilitaskredit sebab yang Pelawan yakini bahwa maksud dan tujuanPelawan Il (PT.Bank Danamon) memberikan fasilitas kredititu tentu tidak sematamata untuk mencari untung belaka,namun juga dalam rangka meningkatkan taraf

Lebihlebih ketika usaha Pelawan mengalami penurunan, kalaupunHalaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Plw2013/PN Rbg.4.1.7toh ada keterlambatan pembayaran atau menunggak ataumengalami ketidaklancaran pembayaran angsuran,seharusnya Terlawan ll (PT.Bank Danamon) sadar untukturut merasakan dan toleransi dan memberikan dispensasiserta melakukan pembinaan dan memberikan kebijakandalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, lebihlebihPelawan juga masih memiliki kesanggupan untuk melunasipinaaman

Pelelangan itu bisa terjadi atau dilakukan dengan syarat denganaroma dugaan adanya rekayasa (by design) dan konspirasiuntuk mencari keuntungan yang membawa kerugian pada diriPelawan, disamping telah merampas hakhak Pelawan selakuDebitur juga telah membunuh ekonomi dan taraf hidup rakyatbanyak terutama Pelawan baik selaku Nasabah maupunDebitur karena faktanya Terlawan Il (PT.Bank Danamon) tidakmentaati dan melanggar amanat Undangundang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUndangundang

Pernyataan secara tertulis dari Penggugat tanggal 25 Maret 2013, tentangpencabutan gugatan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam pernyataannya secara tertulis karenaPenggugat tertanggal 25 Maret 2013 pada pokoknya berkeinginan mencabutgugatannya dalam perkara perdata No: 14/PDT.G/2013/PN.STB tersebut yangmasih dalam taraf pemanggilan para pihak dan tidak akan dilanjutkan ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesiaternyata perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR akan

JakartaHal 1 dari 2 Hal Penetapan No.650/Padt.G/2017/PN.JktSelSelatan tanggal 25 Januari 2018 dicoret dari Register perkara perdata di KepaniteraanPerdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dicabut , dan pemanggilan para pihaktelah dilaksanakan, maka oleh karenanya biayabiaya yang telah dikeluarkan haruslahdibebankan kepada Penggugat 722 2nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nenMenimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pencabutan Gugatan Penggugatdiajukan masih dalam taraf

Bahwa Pemohon untuk meningkatkan taraf kehidupannya pada pertengahantahun 2011 bekerja di kalimantan untuk meningkatkan taraf hidup rumahtangganya, selama Pemohon bekerja di Kalimantan Pemohon seringmendapatkan laporan bahwa Termohon terlibat asmara dengan orangtapakrejo kecamatan kesamben, kemudian Pemohon meminta tolong kepadakeluarganya yang ada di Blitar mengorek keterangan dan informasi, danternyata hal tersebut benar adanya kemudian Pemohon dan Termohon terlibatpertengkaran dan perselisihan

Kikrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dantelah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi Hakim harus dengan sungguhsungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehinggawajib diperlukan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses therapydan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:a. Program detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 bulanb. Program Primer lamanya 6 bulanc.

:Menimbang bahwa dalam Surat Edaran MA RI No.4 tahun 2010 sebelumHakim menjatuhkan Putusan/Penetapan Terdakwa di Rehabilitasi Medis atauRehabilitasi Sosial harus ada Surat Keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintahyang ditunjuk oleh Hakim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap diriTerdakwa berupa asseement untuk mengetahui kriteria tingkat kecanduanTerdakwa;Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernahmenunjuk Dokter Pemerintah dan ahli untuk memeriksa Terdakwa gunamengetahui taraf

PWL 612LD /03/KPS/KX/BNN/2015, dan baru kembalidalam kehidupan bermasyarakat pada bulan Januari 2016, sehingga Terdakwamasih dalam taraf penyembuhan, meskipun pada kenyataan setelah terdakwaselesai menjalankan rehabilitasi dan menjadi konselor adiksi Terdakwa tetapmenggunakan Narkotika jenis sabusabu untuk diri sendiri dari bulan Januarisampai tertangkap telah 3 kali menggunakan Narkotika jenis sabusabu;Hal. 18 dari 21 hal.

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi Hakim harus dengan sungguhsungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa , sehinggawajib diperlukan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses therapydan Rehabilitasi;Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan apakah Terdakwa wajib dilakukan Rehabilitasi Medis atauRehabilitasi Sosial sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam Surat Edaran MA RI No.4 tahun 2010 sebelumHakim menjatuhkan Putusan/Penetapan

Samsoeri Mertojoso Surabayadari hasil pemeriksaan psikiatrikpsikologi (intelegentia) didapatkan tandatanda/gejalagejala taraf kecerdasan di bawah ratarata normal (retardasimental ringan). Menurut Dr.

Retardasi mental sangat berat (IQ di bawah 20)Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, diikutipenyerahan Tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri TanjungPerak serta sampai pada saat agenda pemeriksaan saksisaksi dipersidangan tidak ada gejala atau tandatanda taraf kecerdasan di bawahratarata normal (retardasi mental ringan) yang mana Terdakwa meresponsemua perkataan dan pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Jaksa/PenuntutUmum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan logis disertaidengan

2001hal.116, Malingering, didefinisikan sebagai kesengajaan atau berpurapura membuat gejala atau disabilitas, baik fisik maupun psikologis, yangdimotivasikan oleh stres eksternal atau insentif (kode Z76.5 dari ICD10).Motif yang berkaitan dengan stres eksternal tersebut dapat berupapenghindaran diri dari tuntutan hukuman kriminal, untuk memperoleh obatterlarang, menghindari wajib militer atau tugas militer yang berbahaya, danupaya untuk memperoleh keuntungan karena sakit atau mendapatkanperbaikan taraf

dipanggil secara patut;Telah, membaca surat tertanggal 09 Oktober 2019 dari KuasaPenggugat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan PencabutanPenggugat tertanggal 8 Oktober 2019 isinya mencabut Gugatannyatertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sidoarjo dibawah daftar Regester Perkara No 250/Pdt.G/2019/PN.Sda;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksanperkara No. 250/Pdt.G/2019/PN.Sda, masih dalam taraf

Nila memiliki taraf intelegensi yang tergolong dibawah ratarata berdasar usia(8090, skala Wechler). Dengan kemampuan yang dimilikinya ini, Nila tidakakan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugastugas yang besifatsederhana.b. Verbalisasi Nila terlihat datar, lancar, namun masih ada komunikasi timbal balikyang nyata.c. Dari segi kepribadian Nila mempunyai depresi karena situasi yang menimpanyasaat ini.

Nila memiliki taraf intelegensi yang tergolong dibawah ratarata berdasar usia(8090, skala Wechler). Dengan kemampuan yang dimilikinya ini, Nila tidakakan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugastugas yang besifatsederhana.e. Verbalisasi Nila terlihat datar, lancar, namun masih ada komunikasi timbal balikyang nyata.f. Dari segi kepribadian Nila mempunyai depresi karena situasi yang menimpanyasaat ini.

Pelawan, yang pada pokoknya menyatakan mencabutGugatan Penggugat Nomor : 38/Pdt.Plw/2019/PN Sit, dengan alasan karena telahterjadi perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan Penyita ( PT Situbondo RefinereIndustri), sebagaimana Surat Perdamaian tertanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal O1Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perlawanan pihak ke tiga (Denden Verzet)Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan GugatanPerlawanan masih dalam taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanyakehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikianpenyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanyahal. 6 dari 9 hal.

., tertanggal 30 Juli 2018 dan diterima oleh MajelisHakim tanggal 06 Agustus 2018;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Kuasa Penggugattelah mengajukan permohonan pencabutan dan terhadap pihak Tergugatmasih dalam taraf panggil memanggil, maka pencabutan perkara Nomor363/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkandengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan dicabut;Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mohon pencabutan perkara,maka segala biaya perkara yang

Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan keluarga, denganseijin pihak Tergugat, pihak Penggugat pada tahun 2015 telah bisabekerja sebagai TKW di Hongkong, dan secara periodik selalumengirimkan uang kepada pihak Tergugat agar digunakan untukpenghidupan keluarga dan ditabung untuk masa depan keluarganya;5.

dilangsungkan, antara pihakPenggugat dan Tergugat telah menjalani dan membangun kehidupanrumah tangganya dengan rukun damai dan bahagia dengan baikbakda dukul, menumpang di rumah orang tua pihak Penggugatselama 2 tahun, kKemudian menempati rumah sendiri hingga sampaisekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang ; Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan pihak Penggugatberstatus perawan dengan pendidikan terakir SLTA, sedang pihakTergugat berstatus jejaka dengan pendidikan terakir SLTA; Bahwa guna meningkatkan taraf

danAdministrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yangtimbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkaraoleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelum pihaklawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawaban makapencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam taraf

Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah tidak ada keinginanuntuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga,b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikancontoh yang baik untuk keluarga,C. Tergugat tidak terouka dalam hal keuangan;6.

Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah tidak ada keinginanuntuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga,b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikancontoh yang baik untuk keluarga,C. Tergugat tidak terobuka dalam hal keuangan;2.

dari bukti P1 dan P3 yang menerangkanbahwa Pemohon dan orang tuanya adalah beragama Islam, dan berdasarkanketentuan tersebut maka mengenai asalusul seseorang dan pengesahansebagai anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukankewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR menyatakan bahwaHakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi daritergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf

pemeriksaan,termasuk dalam taraf banding dan kasasi ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang,maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Boyolali tidakberwenang, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amarpenetapan ini ;Mengingat pasal 134 HIR, pasal 49 dari Undangundang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta

tujuan yang suci dan mulia, yakni untukmenciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimanadimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanmenjadi tidak bisa dicapai ;nonoeee Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

mengatasi permasalahanyang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkaradi pedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkaraoleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelumpihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawabanmaka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihaklawan;halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.SdaMenimbang, bahwa perkara ini masih dalam taraf