bungkus plastik bening ukuran sedang yang didugaberisi Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja yang ditemukan dalam sakucelana yang dipakai oleh terdakwa tersebut adalah benar berupanarkotika golongan dalam bentuk Tanaman ( Positif MengandungGanja) sesuai hasil pemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R. diJayapura Nomor :PM. 01.05.1101.11.17.4215 tanggal 30 Nopember2017 yang ditanda tangani oleh Doris Elsye Samallo, S.Farm, AptHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Japsebagai Deputi Menejer tekhnis

diduga : Narkotika jenis Ganjadengan berat keseluruhan seberat 17,55 (Tujun Belas Koma Lima PuluhLima) Gram dan disisihkan 2,00 (Dua) gram untuk balai BPOM Jayapuradalam rangka pemeriksaan/penelitian, sehingga sisa barang bukti setelahdisisihkan seberat 15,55 (Lima Belas Koma Lima Puluh Lima) gram;Hasil pemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R.l di JayapuraNomor:PM. 01.05.1101.11.17.4215 tanggal 30 Nopember 2017, yangditanda tangani oleh Doris Elsye Samallo, S.Farm, Apt sebagai DeputiMenejer tekhnis

seberat 17,55 (Tujuh Belas Koma Lima PuluhLima) Gram dan disisinkan 2,00 (Dua) gram untuk balai BPOM JayapuraHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Japdalam rangka pemeriksaan/ penelitian, sehingga sisa barang bukti setelahdisisihkan seberat 15,55 (Lima Belas Koma Lima Puluh Lima) gram; Hasil pemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R.l di JayapuraNomor:PM. 01.05.1101.11.17.4215 tanggal 30 Nopember 2017, yangditanda tangani oleh Doris Elsye Samallo, S.Farm, Apt sebagai DeputiMenejer tekhnis

diduga : Narkotika jenis Ganjadengan berat keseluruhan seberat 17,55 (Tujun Belas Koma Lima PuluhLima) Gram dan disisihkan 2,00 (Dua) gram untuk balai BPOM Jayapuradalam rangka pemeriksaan/ penelitian, sehingga sisa barang bukti setelahdisisihkan seberat 15,55 (Lima Belas Koma Lima Puluh Lima) gram;Hasil pemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R. di JayapuraNomor:PM. 01.05.1101.11.17.4215 tanggal 30 Nopember 2017, yangditanda tangani oleh Doris Elsye Samallo, S.Farm, Apt sebagai DeputiMenejer tekhnis

Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapura ;48. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura No. 60 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 602.1/156Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsung danPenunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD KabupatenJayapura ;48.3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 TentangPerubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura No. 60Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SIMONPATABANG, MM sebagai Ketua Panitia, SYUKUR, SE sebagai Anggota, MARNIBUOMONA sebagai Anggota, PIETER NOYA sebagai Anggota dan GERITH KERE,SE sebagai Anggota. 222222 nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nne neeBahwa terdakwa juga telah mengangkat saksi LINA SURJANI, SH sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan berdasarkan Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 TentangPerubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 60 Tahun2008 Tentang

Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Tahun AnggaranBahwa saksi Drs.

saeinnminnnnnnnBahwa perbuatan terdakwa yang telah seolaholah mengangkat danmembentuk Panitia Pelelangan Umum yang berdasarkan Surat Keputusan Terdakwaselaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsungdan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapurahanyalah untuk melengkapi perbuatan Terdakwa.Dan selanjutnya perbuatan terdakwa mengangkat saksi LINA SURJANI, SHsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaanprogram dan pola acara LPP TVRI.b.

No.11/PID/TPK/2016/PT.DKI4242e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaanprogram dan pola acara LPP TVRI.b.

No.11/PID/TPK/2016/PT.DKI6868h HPS disusun dengan memperhatikan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wayjar ;e Bahwa saksi YULKASMIR tidak menetapkan rencanapengadaan berupa Spesifikasi tekhnis karena menurutsaksi YULKASMIR mengenai spesifikasi tekhnis sudahtercantum dan termuat dalam lampiran surat DirekturProgram dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Okttober 2012 perihal PermohonanPaket Program Siap Siar Periode November 2012 yakniKAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimanatercantum dalam Serita Acara pemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 November 2014 dalam tenggangwaktu 14 (empat betas) hari. hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasidan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaan perkaratersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) di bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang.undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadiwewenang Pengadilan Agama

Andi Evan Gunadi, SEsebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantuPPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi tekniskegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksiDedih Sapjah S.T, M.Sc;Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasiteknis kegiatan saksi Dedin Sapjah S.T, M.Sc. tidak melakukan tugasnyadengan bekerjasama dengan saksi Ir.

Darusman, MT yang selain selaku PPKjuga selaku anggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justrusekira tanggal 13 September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. menghubungiTerdakwa Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnis dan RencanaAnggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk penunjangpenelaahan RKAKL APBNP dan permintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.tersebut beberapa hari kemudian dipenuhi oleh Terdakwa Franchisca Anggeladengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis

dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)pengadaan Solar Cell System kepada saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc;Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dariTerdakwa Franchisca Anggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.melakukan verifikasi harga dengan membandingkan dengan harga pengadaansolar cell pada tahun 2011 yang pernah dilaksanakan oleh Terdakwa FranchiscaAnggela dan berdasarkan teoriteori dari internet hingga terbentuklan

HPS danSpesifikasi Tekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS:Hal. 7 dari 87 hal.

Grand Mentara Mulya (milik Terdakwa)untuk persiapan pembuatan Spesifikasi tekhnis dalam rangka penyusunan RABguna bahan telaahan HPS;Bahwa hasil spesifikasi teknis dan RAB tersebut Dedih Sapjah melakukanverifikasi harga dengan membandingkan harga pengadaan Solar Cell tahun2011 yang pernah Terdakwa laksanakan.

Administrasisuratsurat dan dokumen anak pemohon juga agar di kemudian hari tidak terjadihalhal yang menyulitkan anak pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohonmengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura;Menimbang, bahwa sebelum meninjau seluruh isi/materi (pokok) perkarapermohonan Pemohon terlebih dahulu akan ditinjau syarat formilnya permohonanPemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa jenis dan sifat permohonan Pemohon telah sesuaidengan petunjuk Buku il Edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Buku II Edisi 2007 tentangPedoman Tekhnis Adminitrasi dan Teknis Peradilan dan segala ketentuan dalamPeraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya; 2.

Bahwa tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadapTerdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillahdilaksanakan oleh anggota BNN Prov.

Kepri terhadap seluruh anggota LanudRaja Haji Fisabilillah untuk pelaksanaan Test Narkotikatermasuk didalamnya Terdakwa (Koptu Iwanto).Bahwa tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadap anggotaTNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillah dilaksanakan olehHal.12 dari 34 hal. Putusan Nomor 49K/PM.I03/AU/V/2019anggota BNN Prov.

Bahwa tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadapTerdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillahdilaksanakan oleh anggota BNN Prov. Kepri yaitu setelah ApelPagi seluruh anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah dikumpulkandi Lapangan Apel dan mengisi absensi.4.

Bahwa benar tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadapTerdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillahdilaksanakan oleh anggota BNN Prov. Kepri yaitu setelahApel Pagi seluruh anggota Lanud Raja Haji Fisabilillahdikumpulkan di Lapangan Apel selanjutnya Terdakwa dananggota Lanud Raja Haji Fisabilillah satu) persatuHal.19 dari 34 hal.

Bahwa benar tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadapTerdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillahdilaksanakan oleh anggota BNN Prov.

Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.

Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila

.- 1 (satu) potong korek api, 1 ( satu ) lembar stiker call center Bank BRI dengan nomor 081224352222 warna biru bertuliskan call center tekhnis dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) buah handphone nokia type 2600 warna biru dikembalikan kepada yangberhake 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0106 1067 1225 dikembalikankepada saksi RUDIDEARMAe 1 (satu) potong korek api, 1 (Satu) lembar stiker call center Bank BRI dengannomor 081224352222 warna biru bertuliskan call center tekhnis dirampas untukdimusnahkan4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan.5.

melarikan dirikemudian para terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Batujajar untukpenyelidikan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagaiberikut:e 1 (satu) buah handphone nokia type 2600 warna biru dikembalikan kepada yangberhake 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0106 1067 1225 dikembalikankepada saksi RUDIDEARMAe 1 (satu) potong korek api, 1 (Satu) lembar stiker call center Bank BRI dengannomor 081224352222 warna biru bertuliskan call center tekhnis

dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan ParaTerdakwa dari dalam tahanan maka adalah tepat dan berdasarkan hukum jika ParaTerdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupae 1 (satu) buah handphone nokia type 2600 warna biru ;e 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0106 1067 1225 dikembalikankepada saksi RUDIDEARMAe 1 (satu) potong korek api, 1 (Satu) lembar stiker call center Bank BRI dengannomor 081224352222 warna biru bertuliskan call center tekhnis

Memerintahkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) buah handphone Nokia Type 2600 warna biru dikembalikan kepadayang berhake 1 (satu ) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0106 1067 1225dikembalikan kepada saksi RUDI DEARMA.e 1 (satu) potong korek api, 1 ( satu ) lembar stiker call center Bank BRI dengannomor 081224352222 warna biru bertuliskan call center tekhnis dirampas untukdimusnahkan;6.

Undang Undanag yang mengatur tentangperedaran obat adalah UU No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan.Bahwa Jenis Usaha yang bisa menjual obat adalahToko Obat, Apotik, Pedagang Besar Farmasi (PBF),Balai Pengobatan (klinik).Bahwa Toko Obat hanya bisa menjual obat bebasdan obat terbatas.Bahwa Apotik bisa menjual obat bebas, obat bebasterbatas, obat keras, narkotika dan psikotropika.Bahwa penanggung jawab toko obat hanya asistenapoteker.Bahwa penanggungjawab apotik adalah seorangapoteker dibantu tenaga tekhnis

kefarmasian.Bahwa yang termasuk tenaga farmasi adalahApoteker, tenaga tekhnis kefarmasian, AsistenApoteker, PBF.Halaman 9 dari 21 halaman Putusan: No.32/Pid.B/2013/PN.LB.BS10e Bahwa barang bukti obatobatan berupa :Piroxicam 20.Neoropyron V.Histapan.Ampicilin.Irgapan 100.Irgapan 200.Voltadex 50.Captopril 25.Pil KB Andalan Laktasi.Mycoral 200.Divoltar.Dextamine.Merupakan obat keras atau obat berlabel K atau masuk daftar G danhanya boleh dijual oleh Apotik, sedangkan Toko Obat biasa tidak bolehmenjual

tersebut ditemukan dibawah tangga toko obat milikterdakwa, dan terdakwa selaku pemilik obat keras tersebut mengetahuibahwa jenis usahanya yaitu toko obat tidak boleh menjual obat kerasberlabel K tersebut dan hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebasterbatas, serta untuk menjual obat tersebut terdakwa juga mengatahuiyang boleh menjualnya hanya jenis usaha apotik dengan resep dokterdan pemesanannya dilakukan pada Pedagang Besar Farmasi dan selaludiawasi oleh tenaga farmasi seperti Apoteker, tenaga tekhnis

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati No.03 tahun 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan ADD, mengenaikewajiban penerima bantuan keuangan dalam hal ini Ds. SukakertaKec. Cilaku Kab. Cianjur adalah :a. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya danapabila ada perubahan harus berdasarkan musyawarah desa yangdituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatandisertai dengan alasan yang dapat doipertanggung jawabkan.b.

Melakukan Penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi(TD).Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan olehBulog secara menyelurun dengan Stok Beras Nasional denganmenggunakan tekhnis kredit, kKemudian setelah adanya permiintaanuntuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog Menyalurkan BerasRaskin sesuai permintaan maka Negara dengan menggunakansumber anggaran dari APBN Membayar Subsidi Beras tersebutkepada Bulog.

RASADI SATRYABUDHI, ST menjabat SebagaiKepala Seksi Jasa konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Permukimanmempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi danmenetapkan langkah langkah tekhnis operasional untuk mengendalikanpelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam perwujudan bangunan Gedungyang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan surat tugasKepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab.

Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan olehBulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional denganmenggunakan tekhnis kredit, kemudian setelah adanya permiintaanuntuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog Menyalurkan BerasRaskin sesuai permintaan maka Negara dengan menggunakansumber anggaran dari APBN Membayar Subsidi Beras tersebutkepada Bulog.

RASADI SATRYABUDHI, ST menjabat SebagaiKepala Seksi Jasa konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Permukimanmempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi danmenetapkan langkah langkah tekhnis operasional untuk mengendalikanpelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam perwujudan bangunan GedungHalaman 49 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDGyang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan surat tugasKepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab.

setidaknya disuatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Simalungun yang berhak dan berwenang untuk memeriksa danmengadili, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual menjual membeli menerima, menjadiperantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotikagolongan I dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 17.00wib terdakwa datang dari Lima Puluh ke kota Parapat untukmengikuti Bimbingan Tekhnis

dan terdakwa menginap di dalam kamarNo. 108 Hotel Inna Parapat yang disediakan oleh Panitia PelaksanaBimbingan Tekhnis DPRD Kab.

Simalungun atau setidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Simalungun yang berhak dan berwenang untukmemeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika golongan I bagidiri sendiri dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul17.00 wib terdakwa datang dari Lima Puluh ke kota Parapat untukmengikuti Bimbingan Tekhnis dan terdakwa menginap di dalam kamarNo. 108 Hotel Inna Parapat yang disediakan oleh Panitia PelaksanaBimbingan

Tekhnis DPRD Kab.

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati No.03 tahun 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan ADD, mengenaikewajiban penerima bantuan keuangan dalam hal ini Ds. SukakertaKec. Cilaku Kab. Cianjur adalah :a. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya danapabila ada perubahan harus berdasarkan musyawarah desa yangdituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatandisertai dengan alasan yang dapat doipertanggung jawabkan.b.

Melakukan Penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi(TD).Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan olehBulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional denganmenggunakan tekhnis kredit, Kemudian setelah adanya permiintaanuntuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog Menyalurkan BerasRaskin sesuai permintaan maka Negara dengan menggunakansumber anggaran dari APBN Membayar Subsidi Beras tersebutkepada Bulog.

RASADI SATRYABUDHI, ST menjabat SebagaiKepala Seksi Jasa konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Permukimanmempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi danmenetapkan langkah langkah tekhnis operasional untuk mengendalikanpelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam perwujudan bangunan Gedungyang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan surat tugasKepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab.

Melakukan Penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi ( TD ).Y Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan olehBulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional denganmenggunakan tekhnis kredit, Kemudian setelah adanya permiintaanHalaman 33 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDGuntuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog Menyalurkan BerasRaskin sesuai permintaan maka Negara dengan menggunakansumber anggaran dari APBN Membayar Subsidi Beras tersebutkepada Bulog.

setidak tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu ditahun 2009, bertempat pada Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Aceh Jaya atau setidak tidaknya di suatu tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atausetidak tidaknya di suatu tempatlainnya yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang undangNomor 8 tahun 1981 (KUHAP), Pengadilan Negeri Calang yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secarasendiri sendiri atau bersama sama dengan saksi Ali AmranSP,MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Tim PemeriksaBarang dalam kenyataanya telah sepakat atau setidaktidaknya telah bekerja sama untuk menyatakan bahwapekerjaan di lapangan telah selesai seratus persen danselanjutnya menandatangani seluruh dokumen persyaratanyang dibutuhkan guna pencairan dana, yang kenyataannyapekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan fakta di lapanganbaik yang dikerjakan secara swakelola ataupun kontraktualbelum selesai seluruhnya sebagaimana yang telahditentukan dalam Surat Perjanjian

pekerjaan pembersihan tersebut dilaksanakan terhadaplahan seluas 50 Ha dengan perhitungan perhektarnyamenghabiskan dana sebesar Rp 4.000.000, (empat jutarupiah), selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebutDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jayamembuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Kelompok BPTHMT Setia Bakti dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:524.1/590/SPK PROD.PET/DPP/2009 tanggal 1 Mei 2009 yangdibuat dan ditandatangani olehTerdakwa....... terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pekerjaan Penanaman Rumput.Bahwa terhadap pekerjaan penanaman rumputdianggarkan dana sebesar Rp 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) untuk lahan seluas 50 Ha denganrincian Rp 50 x 500.000 anakan rumput, yangpelaksanaannya dilakukan dengan pola padat karya16berdasarkan Surat Peranjian Kerjasama Nomor:524.1/713/SPK PROD.PET.DPP/2009 tanggal 10 Juli 2009 yangditandatangani oleh saksi Ali Amran SP,MM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Bidang Produksi Peternakandengan Amni selaku Ketua Kelompok

hari dan waktu ditahun 2009, bertempat pada Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Aceh Jaya atau setidak tidaknya di suatu tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atausetidak tidaknya di suatu tempat lainnya yang berdasarkanpasal 84 ayat (2) Undangundang Nomor 8 tahun 1981(KUHAP), Pengadilan Negeri Calang yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya, secara sendiri sendiri atau2Sbersama sama dengan saksi.............Ali Amran SP.MM.....Ali Amran SP,MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

tetap, namunapabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orangtersebut bisa datang ke TPS dengan membawa EKTP atau KTP elektronik,atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil;Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syaratsyarat pemilin karena saksisudah beberapa kali ikut dalam panitia setiap ada penyelenggaraan pemilu,Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Buldan saksi juga sering ikut dalam BIMTEK (bimbingan tekhnis

Tanaim alias Samsebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnyadengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukanpencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;Bahwa kepada seluruh anggota KPPS telah pernah dilakukan BIMTEK(bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dandiajarkan tentang prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturanhukum tentang pemilukada;Bahwa saksi bertugas sebagai ketua PPS sejak dari bulan Juli 2016 atau 8bulan

Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilihmencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwapemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluarTPS;Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturan hukum karena saksi sudah ikut dalam BIMTEK (bimbingan tekhnis)yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum);Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalampemilukada, maka sesorang harus terdaftar dalam

Tanaimalias Sam untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru;Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.BulBahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK(bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum)sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturan hukum tentang pemilukada;Bahwa saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan caraawalnya pemilin datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS

Masuara alias Irfan dan terdakwa memasukkansurat Suara kedalam kotak suara, kemudian terdakwa berjalan menuju kearahsaksi untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru, kemudian terdakwa keluarmelalui pintu keluar;Bahwa saksi menghafal wajahwajah para pemilih yang telah melakukanpencoblosan karena merupakan tugas dan tanggung jawab saksi, agar jangansampai ada orangorang yang memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;Bahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK(bimbingan tekhnis

dikabulkankarena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama SITI HUMAIRATUL ASRA adalah orang yang masihterkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hakperwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anakberusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalambuku Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata sertaperaturan perundangundangan lain yang

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700,00 (Satu milyar enam ratus empatHal.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu sudah mengetahui tidak pernah dibuat / disusun dan atau ditetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kKewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut namun telah memerintahkan kepada Pokja

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

tersebut dilaksanakan berdasarkan surat nomor650/2.2.1.pertam/VVDPKP2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat oleh terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pemasangan Lampu PeneranganJalan Umum (PJU) pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan perihal permohonan proses pengadaan langsungjasa konstruksi, yang mana berdasarkan surat tersebut dilampirkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis

untuk membuatkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS);Bahwa saksi Irwansyah Isnaini Muharam, S.T selaku Direksi tekhnis dalammenyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut hanya dengan menyesuaikanharga yang tertera di dalam kontrak;Bahwa yang berwenang menetapkan pelaksana kegiatan pemasangan lampuPenerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan setelah melalui mekanisme yang diatur olehperaturan

terkait pengadaan barang dan jasa;Bahwa meskipun penetapan pemenang adalah menjadi wewenang Pejabatpengadaan barang dan jasa, namun sebelum ditetapbkan sebagai pemenangpenyedia/ rekanan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang sesuaidengan peraturan pengadaan barang dan jasa tentang mekanisme pengadaanlangsung diantaranya yaitu melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaterhadap penawaran yang masuk, namun pada kenyataannya terdakwa yangtelah mengetahui saksi Harmoninoor meminjam CV.

tersebut dilaksanakan berdasarkan surat nomor650/2.2.1.pertam/VVDPKP2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat oleh terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pemasangan Lampu PeneranganJalan Umum (PJU) pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan perihal permohonan proses pengadaan langsungjasa konstruksi yang mana berdasarkan surat tersebut dilampirkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis

untuk membuatkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS);5alaman 15dari 34 Putusan Nomor 5/PID.GSUSTPK/2018/PT PLKBahwa saksi Irwansyah Isnaini Muharam, S.T. selaku Direksi tekhnis dalammenyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut hanya dengan menyesuaikanharga yang tertera di dalam kontrak;Bahwa yang berwenang menetapkan pelaksana kegiatan pemasangan lampuPenerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah saksi Lamriana Sinagaselaku

.;10. 2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kain Pengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 Potong Tanggal 10 November 2015.;11. 3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015.;12. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 Tanggal 18 Desember 2015 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan

dandokumendokumen tekhnis lainya;Tidak menetapkan nilai jaminan penawaran, karena sesuaiketentuan pasal 107 ayat (7) PP No.4 tahun 2015, tentangperubahan keempat PP No. 54 tahun 2010, tentangpengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pelaksanaan etendering tidak diperlukan jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barangtersebutmelalui user id Ketua Pokja IV;Melaksanakan proses tender mulai dari proses pendaftaran,pemasukan penawaran, evaluasi (Adm, tekhnis dan harga),melakukan pembuktian

kualifikasi, dan menetapkan pemenangtender dan menyampaikanya kepada PPK dan kemudianmembuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KepalaULP; Bahwa pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 30November 2015 Pokja IV melakukan evaluasi penawaran (adm,tekhnis dan harga) dari sembilan perusahaan yang memasukanpenawaran yaitu :CV.

Belanja Jasa Tekhnis Rp. 1.500.000. Belanja Cetak Rp. 4.445.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 3.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 10.582.000.

Menerima rancangan dokumen pengadaan dari PPK melaluiSekretariat ULP berupa, HPS, Spesifikasi Tekhnis dan dokumendokumen tekhnis lainya;3. Tidak menetapkan nilai jaminan penawaran, karena sesuaiketentuan pasal 107 ayat (7) PP No.4 tahun 2015, tentangHalaman 88 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.perubahan keempat PP No.54 tahun 2010, tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah, untuk pelaksanaan etendering tidakdiperlukan jaminan penawaran;4.

Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :Halaman 119 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.9.