Undang Undanag yang mengatur tentangperedaran obat adalah UU No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan.Bahwa Jenis Usaha yang bisa menjual obat adalahToko Obat, Apotik, Pedagang Besar Farmasi (PBF),Balai Pengobatan (klinik).Bahwa Toko Obat hanya bisa menjual obat bebasdan obat terbatas.Bahwa Apotik bisa menjual obat bebas, obat bebasterbatas, obat keras, narkotika dan psikotropika.Bahwa penanggung jawab toko obat hanya asistenapoteker.Bahwa penanggungjawab apotik adalah seorangapoteker dibantu tenaga tekhnis

kefarmasian.Bahwa yang termasuk tenaga farmasi adalahApoteker, tenaga tekhnis kefarmasian, AsistenApoteker, PBF.Halaman 9 dari 21 halaman Putusan: No.32/Pid.B/2013/PN.LB.BS10e Bahwa barang bukti obatobatan berupa :Piroxicam 20.Neoropyron V.Histapan.Ampicilin.Irgapan 100.Irgapan 200.Voltadex 50.Captopril 25.Pil KB Andalan Laktasi.Mycoral 200.Divoltar.Dextamine.Merupakan obat keras atau obat berlabel K atau masuk daftar G danhanya boleh dijual oleh Apotik, sedangkan Toko Obat biasa tidak bolehmenjual

tersebut ditemukan dibawah tangga toko obat milikterdakwa, dan terdakwa selaku pemilik obat keras tersebut mengetahuibahwa jenis usahanya yaitu toko obat tidak boleh menjual obat kerasberlabel K tersebut dan hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebasterbatas, serta untuk menjual obat tersebut terdakwa juga mengatahuiyang boleh menjualnya hanya jenis usaha apotik dengan resep dokterdan pemesanannya dilakukan pada Pedagang Besar Farmasi dan selaludiawasi oleh tenaga farmasi seperti Apoteker, tenaga tekhnis

setidaknya disuatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Simalungun yang berhak dan berwenang untuk memeriksa danmengadili, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual menjual membeli menerima, menjadiperantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotikagolongan I dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 17.00wib terdakwa datang dari Lima Puluh ke kota Parapat untukmengikuti Bimbingan Tekhnis

dan terdakwa menginap di dalam kamarNo. 108 Hotel Inna Parapat yang disediakan oleh Panitia PelaksanaBimbingan Tekhnis DPRD Kab.

Simalungun atau setidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Simalungun yang berhak dan berwenang untukmemeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika golongan I bagidiri sendiri dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul17.00 wib terdakwa datang dari Lima Puluh ke kota Parapat untukmengikuti Bimbingan Tekhnis dan terdakwa menginap di dalam kamarNo. 108 Hotel Inna Parapat yang disediakan oleh Panitia PelaksanaBimbingan

Tekhnis DPRD Kab.

CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT dengan Progres fisik dilapangan telah mencapai 100 % dan sesuai dengan spesifikasi tekhnis yang ditentukan.20. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Nomor : 03/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.21. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatan PT. BUNGA TANJUNG RAYA Nomor : ..../ PT. BTR/Per. Prog/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan sdr.

JLN-JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.25. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 602/772.1/BAPHP-PNJ/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Penilaian/Penerimaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Mahogani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012.26. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012.27. 1 (satu) lembar Asli

Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012.28. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012.29. 1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon Mahogani

Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012.43. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012.44. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir.

Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012.60. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr.

Kegiatan PeningkatanJalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 ;26.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan BidangJalan dan Jembatan Tahun 2012 ;27.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PeningkatanJalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 ;28.1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan TA

ENCOKKURYASA, MM ;1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 621/144/BAPHPP.DED/ JJ/V1I/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan JalanPondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota DepokTahun Anggaran 2012 ;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan BidangJalan dan Jembatan Tahun 2012 ;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalandan Jembatan Tahun 2012.26.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012.27.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PeningkatanJalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012.28.1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan BidangJalan dan Jembatan TA. 2012

Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalandan Jembatan Tahun 2012.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012.1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir.

ENCOKKURYASA, MM.56.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor : 621/144/BAPHPP.DED/JJ/V1I/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan JalanPondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota DepokTahun Anggaran 2012.57.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012.58.1 (Satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.

Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila

tetap, namunapabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orangtersebut bisa datang ke TPS dengan membawa EKTP atau KTP elektronik,atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil;Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syaratsyarat pemilin karena saksisudah beberapa kali ikut dalam panitia setiap ada penyelenggaraan pemilu,Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Buldan saksi juga sering ikut dalam BIMTEK (bimbingan tekhnis

Tanaim alias Samsebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnyadengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukanpencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;Bahwa kepada seluruh anggota KPPS telah pernah dilakukan BIMTEK(bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dandiajarkan tentang prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturanhukum tentang pemilukada;Bahwa saksi bertugas sebagai ketua PPS sejak dari bulan Juli 2016 atau 8bulan

Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilihmencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwapemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluarTPS;Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturan hukum karena saksi sudah ikut dalam BIMTEK (bimbingan tekhnis)yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum);Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalampemilukada, maka sesorang harus terdaftar dalam

Tanaimalias Sam untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru;Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.BulBahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK(bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum)sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturan hukum tentang pemilukada;Bahwa saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan caraawalnya pemilin datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS

Masuara alias Irfan dan terdakwa memasukkansurat Suara kedalam kotak suara, kemudian terdakwa berjalan menuju kearahsaksi untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru, kemudian terdakwa keluarmelalui pintu keluar;Bahwa saksi menghafal wajahwajah para pemilih yang telah melakukanpencoblosan karena merupakan tugas dan tanggung jawab saksi, agar jangansampai ada orangorang yang memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;Bahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK(bimbingan tekhnis

tersebut dilaksanakan berdasarkan surat nomor650/2.2.1.pertam/VVDPKP2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat oleh terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pemasangan Lampu PeneranganJalan Umum (PJU) pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan perihal permohonan proses pengadaan langsungjasa konstruksi, yang mana berdasarkan surat tersebut dilampirkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis

untuk membuatkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS);Bahwa saksi Irwansyah Isnaini Muharam, S.T selaku Direksi tekhnis dalammenyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut hanya dengan menyesuaikanharga yang tertera di dalam kontrak;Bahwa yang berwenang menetapkan pelaksana kegiatan pemasangan lampuPenerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan setelah melalui mekanisme yang diatur olehperaturan

terkait pengadaan barang dan jasa;Bahwa meskipun penetapan pemenang adalah menjadi wewenang Pejabatpengadaan barang dan jasa, namun sebelum ditetapbkan sebagai pemenangpenyedia/ rekanan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang sesuaidengan peraturan pengadaan barang dan jasa tentang mekanisme pengadaanlangsung diantaranya yaitu melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaterhadap penawaran yang masuk, namun pada kenyataannya terdakwa yangtelah mengetahui saksi Harmoninoor meminjam CV.

tersebut dilaksanakan berdasarkan surat nomor650/2.2.1.pertam/VVDPKP2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat oleh terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pemasangan Lampu PeneranganJalan Umum (PJU) pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan perihal permohonan proses pengadaan langsungjasa konstruksi yang mana berdasarkan surat tersebut dilampirkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis

untuk membuatkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS);5alaman 15dari 34 Putusan Nomor 5/PID.GSUSTPK/2018/PT PLKBahwa saksi Irwansyah Isnaini Muharam, S.T. selaku Direksi tekhnis dalammenyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut hanya dengan menyesuaikanharga yang tertera di dalam kontrak;Bahwa yang berwenang menetapkan pelaksana kegiatan pemasangan lampuPenerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah saksi Lamriana Sinagaselaku

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati No.03 tahun 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan ADD, mengenaikewajiban penerima bantuan keuangan dalam hal ini Ds. SukakertaKec. Cilaku Kab. Cianjur adalah :a. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya danapabila ada perubahan harus berdasarkan musyawarah desa yangdituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatandisertai dengan alasan yang dapat doipertanggung jawabkan.b.

Melakukan Penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi(TD).Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan olehBulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional denganmenggunakan tekhnis kredit, Kemudian setelah adanya permiintaanuntuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog Menyalurkan BerasRaskin sesuai permintaan maka Negara dengan menggunakansumber anggaran dari APBN Membayar Subsidi Beras tersebutkepada Bulog.

RASADI SATRYABUDHI, ST menjabat SebagaiKepala Seksi Jasa konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Permukimanmempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi danmenetapkan langkah langkah tekhnis operasional untuk mengendalikanpelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam perwujudan bangunan Gedungyang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan surat tugasKepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab.

Melakukan Penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi ( TD ).Y Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan olehBulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional denganmenggunakan tekhnis kredit, Kemudian setelah adanya permiintaanHalaman 33 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDGuntuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog Menyalurkan BerasRaskin sesuai permintaan maka Negara dengan menggunakansumber anggaran dari APBN Membayar Subsidi Beras tersebutkepada Bulog.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700,00 (Satu milyar enam ratus empatHal.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu sudah mengetahui tidak pernah dibuat / disusun dan atau ditetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kKewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut namun telah memerintahkan kepada Pokja

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

dikabulkankarena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama SITI HUMAIRATUL ASRA adalah orang yang masihterkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hakperwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anakberusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalambuku Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata sertaperaturan perundangundangan lain yang

.;10. 2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kain Pengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 Potong Tanggal 10 November 2015.;11. 3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015.;12. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 Tanggal 18 Desember 2015 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan

dandokumendokumen tekhnis lainya;Tidak menetapkan nilai jaminan penawaran, karena sesuaiketentuan pasal 107 ayat (7) PP No.4 tahun 2015, tentangperubahan keempat PP No. 54 tahun 2010, tentangpengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pelaksanaan etendering tidak diperlukan jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barangtersebutmelalui user id Ketua Pokja IV;Melaksanakan proses tender mulai dari proses pendaftaran,pemasukan penawaran, evaluasi (Adm, tekhnis dan harga),melakukan pembuktian

kualifikasi, dan menetapkan pemenangtender dan menyampaikanya kepada PPK dan kemudianmembuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KepalaULP; Bahwa pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 30November 2015 Pokja IV melakukan evaluasi penawaran (adm,tekhnis dan harga) dari sembilan perusahaan yang memasukanpenawaran yaitu :CV.

Belanja Jasa Tekhnis Rp. 1.500.000. Belanja Cetak Rp. 4.445.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 3.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 10.582.000.

Menerima rancangan dokumen pengadaan dari PPK melaluiSekretariat ULP berupa, HPS, Spesifikasi Tekhnis dan dokumendokumen tekhnis lainya;3. Tidak menetapkan nilai jaminan penawaran, karena sesuaiketentuan pasal 107 ayat (7) PP No.4 tahun 2015, tentangHalaman 88 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.perubahan keempat PP No.54 tahun 2010, tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah, untuk pelaksanaan etendering tidakdiperlukan jaminan penawaran;4.

Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :Halaman 119 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.9.

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PendidikanKabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan:Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuanpendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Permendiknas Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29Januari 2009 tentang Petunjuk Tekhnis

pada saat tersebut terdakwa Fauzi,S.Pd.memberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2009, dansetelah memberi beberapa penjelasan lalu terdakwa Fauzi, S.Pd meminta danmengharuskan para kepala sekolah untuk menyerahkan/menyetorkan 10% (sepuluhpersen) dari DAK untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yang dicairkan/diterima oleh masingmasing sekolah kepada terdakwa Fauzi, S.Pd. selaku KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Merangin melalui saksi Mirzalina selaku Staf danAnggota Tim Tekhnis

pelaksanaan DAKbidang pendidikan tahun 2009, terdakwa selaku pimpinan/kepala Dinas pendidikanKab Merangin memiliki tugas utama sebagai berikut :Membentuk tim tekhnis yang terdiri dari unsur Subdin sarana pendidikan/subdin TK dan SD Dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai leading sector,dibantu oleh tenaga sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan bangunan(bila ada) atau tenaga ahli konstruksi, dan staf tekhnis yang kompeten untukmelakukan survey pemetaan sekolah (school mapping) dan kondisi sekolahterhadap

RONI GHUFRONI,BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai /15Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUSSOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

BungaTanjung Raya kalah berkaitan dengan dokumen tekhnis,maka oleh seksi dan tim anggota lelang melakukan evaluasiulang berkaitan dengan tekhnis saja, karena sebelumnya PTBunga Tanjung Raya sudah lulus pada tahap evaluasiadministrasi, pada dokumen tekhnis yang saya periksa yaitudokumen metodologi pelaksanaan pekerjaan ternyata PTBunga Tanjung Raya telah melampirkan metode pekerjaanpulau (pekerjaan pulau jalan), sehingga PT Bunga TanjungRaya saksi nyatakan lulus dalam evaluasi tekhnis kemudiansaksi

RONI GHUFRONI, BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr.ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima HasilPekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN,ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

DONNYRIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list ataublangko nampak kosong).1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST,29).30.31.32.33.225Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr.

RONI GHUFRONI,BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai /Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUSSOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

Surisno Sanggreng(Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian DampakLingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan Prasman Siahaan, ST (Staf Tekhnis) yangtelah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi SungaiNipah di Dusun I dan Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan KabupatenSerdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : Tekstur tanggul irigasi sungai Nipah sepanjang + 1700 meter dari arah jembatan irigasiDusun I kearah

mengakibatkan kerusakan pintu air(longsor). 29222 o nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnSaluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorongorong/outlet sepanjang +5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri jembatan irigasi diDusun I mengalami kerusakan, SPA disebelah utara bagian kanan dari jembatanbangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusan SOA tidak seperti semula tidakdibangun bangunan goronggorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara tekhnis

Surisno Sanggreng (TenagaAhli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian Dampak LingkunganKabupaten Serdang Bedagai) dan Prasman Siahaan, ST (staf Tekhnis) yang telahmelakukan pemeriksaan Fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipahdi Dusun I dan Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten SerdangBedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : Tekstur tanggul irigasi sungai Nipah sepanjang + 1700 meter dari arah jembatan irigasiDusun I kearah

2003, agarditambahkan nama CHANDRA supaya menjadi LILIANE CHANDRA ; danc. nama Anak ERIKO (lahir di Makassar pada tanggal 10 Maret 2005), sebagaitertulis dalam Akte Kelahiran Nomor. 239/UM/A/MKS/KCS/2005, agarditambahakan nama CHANDRA supaya menjadi ERIKO CHANDRA;Menimbang, bahwa sebelum meninjau isi (pokok) permohonan Pemohonuntuk formilnya Pengadilan memandang terhadap jenis dan sifat permohonanPemohon adalah jelas dan sesuai sebagaimana diatur menurut ketentuan Bukull Edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Buku Il Edisi 2007tentang Pedoman Tekhnis Adminitrasi dan Teknis Peradilan dan segalaketentuan dalam Peraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan denganperkara inl ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menetapkan Penambahan nama anakanak Pemohon dalam Akte Kelahiranatas nama :a.

Tanah Laut atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihari, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 445/100/RSUDHB/IV/2004 tanggal1 April 2004 tentang Petunjuk Tekhnis

Boejasin Pelaihari, Surat Keputusan Nomor : 355Tahun 2005 tanggal 5 Mei 2005 tentang Petunjuk Tekhnis PengaturanPembagian Jasa Pelayanan Peserta Askes Gakin pada RSUD H.

disebutkan dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan olehmereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 445/100/RSUDHB/IV/2004 tanggal1 April 2004 tentang Petunjuk Tekhnis

NEGARA ADE IWANA adalah orang yangmasih terkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hak perwalian akan berakhir dengansendirinya setelah anak berusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikanketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonanPemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan

dapat dijatunkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutHal 5 dari 10 hal, Penetapan No.275/Padt.P/2017/PA.LLGdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana

penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon