Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakanmenjadi tiga, yaitu : kesengajan sebagai maksud (oopzet alS oogmerk),Kesengajan sebagai sadar kepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids ofnoodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akankemungkinan (dolus eventualis).

Kupang, aspek kemanfaataan dimana melalui Putusan Pengadilan NegeriKupang ini diharapbkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada korban,melainkan juga kepada terdakwa yaitu terdakwa belajar untuk tidak bersikap emosionaldan supaya terdakwa belajar untuk mengerti serta memahami orang lain termasukkorban, juga belajar untuk mengalah, serta asas moral yaitu supaya terdakwa belajarmengendalikan diri, bersikap sabar dan belajar tentang pentingnya arti sebuahhubungan (pacaran) yang lebih tinggi tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal30 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 6 Februari 2020 dengan nomor:7/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya

Zainoel Abidin; Bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani, Rohani,dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernur dan WakilGubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya hanya berwenangmembuat Kesepakatan Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi CalonBupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, KIPKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membuat KesepakatanBersama dengan Cabang Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) sesuai dengantingkatannya Kabupaten/Kota, sebagaimana instruksi yang terdapat padaangka 4 Surat Ikatan Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan dalampenyelenggaran pemriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasidengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDIHal 11 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMsesuai tingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalahKPU dan

IDI sesuai tingkatannya; 6.

HubunganKerja dan penetapan Uang Pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan ganti kerugian diperusahaan, sebab sangat berbeda denganlandasan hukum dalam tingkat Pengadilan PHIpada Pengadilan Negeri Medan yang mengacukepada UU No. 138 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan dengan adanya UndangUndang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003,maka seluruh Perselisihan WHubungan Industrialdan = akibat hukum yang ditimbulkan dariPerselisihan Hubungan Industrial tersebutmengacu kepada UndangUndang No. 13. tahun2003 yang tingkatannya

Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu :kesengajan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajan sebagai sadarkepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewusizijn)dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk).

Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu :kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai sadarkepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewusizijn)dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk).

kreditNomor : 56 tersebut pada intinya Tergugat mengesampingkan pasal1266 KUHPerdata dan dapat memutuskan secara sepihak perjanjiankredit tanpa harus ada persetujuan dari Penggugat;11.Menyatakan berdasarkan point 10 diatas maka para Tergugat telahmelanggar itikad baik sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338KUHPerdata dan juga salah satu asas hukum mengatakan bahwasuatu peraturan perundangundangan hanya dapat dikesampingkanoleh suatu peraturan perundangundangan lainnya yang samatingginya atau lebih tinggi tingkatannya

pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim, olehkarena itu alat bukti tersebut harus didukung dengan bukti lain dan akan dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotocopy surat pernyataan bersama)meskipun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya namun tidak ada bantahan dari pihakTermohon baik isi dan tanda tangannya dan pada dasarnya Termohon mengakui adanyasurat pernyataan bersama tersebut sehingga nilai kekuatan pembuktian yang semula sebagaibukti permulaan berubah tingkatannya

TLGitu alat bukti tersebut harus didukung dengan bukti lain dan akan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotocopy surat perjanjian) meskipunTermohon tidak dapat menunjukkan aslinya namun tidak ada bantahan dari pihakPemohon baik isi dan tanda tangannya dan pada dasarnya Pemohon mengakui adanya suratperjanjian tersebut sehingga nilai kekuatan pembuktian yang semula sebagai buktipermulaan berubah tingkatannya bernilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dansempurna

Istana Cipat Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakanyang demikian terbukti melangar dan bertentangan dengan ketentuanpasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi, Serikat Pekerja / Buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepadamitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidakpernah dilakukan oleh Pengurus Federasi Serikat

Dalam hal ini diberi batasan batasan, pertama, bahwaahli waris pengganti tidak boleh menerima bagian melebihi dari1/3. dari tirkah / harta peninggalan yang ada, kedua, tidakboleh melebihi dari hak yang semestinya diterima oleh orangtuanya, andaikan orang tua sendiri yang menerimabagianwarisan tersebut, ketiga, tidak boleh melebihi daripada hakahli waris yang tingkatannya sederajat ;Menimbang, bahwa disamping batasan batasan tersebut,dalam kasus perkara a quo posisi Terbanding sebagai ahli warispengganti

terbukti bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukanoleh Pemohon Banding merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku; bahwa Terbanding berpendapat bahwa penerapan jasa yang dikenakan PPN di dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak dapatberdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPN yang berlaku sebagai peraturan yanglebih tinggi tingkatannya

kejelasanpemahaman laporan penanganan administrasi pemilu, termasukberkonsultasi dengan Kemendagri dan KPU Pusat ;PKPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian PelanggaranAdministrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPUNomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 25 tahun2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum : Pasal 17 :KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN~ wajid menindaklanjutirekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya

." ; Pasal 18 : Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks12.13.14.meliputi kegiatan :a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimanarekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan ;b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihakuntuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporanPelanggaran Administrasi Pemilu. ; Pasal19:(1) Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 9 Juli 2020 yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 15Juli 2020 dengan nomor: 30/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isinya

dimana suatu sengketa atas suatu obyek tidak dapat lagi dibatalkan ataudianulir oleh putusan pengadilan yang sama tingkatannya, melainkan barudapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi; in casu (petitum angka 9)Yudex Factie membatalkan :3.1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Februari 2002 No.220/Pdt.G/2001/PN.Dps dan3.2 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Februari 2005 No.193/Pdt.G/2004/PN.Dps yang sudah Inkracht, telah dilakukan Eksekusi;4.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 8Juni 2020 yang telah terdaftar di kKepaniteraan Pengadilan Agama LabuanBajo pada tanggal 16 Juni 2020 dengan nomor: 21/SKKH/2020/PA.Lbj,yang isisnya sebagaimana

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada suratresmi dari Pemerintahan setempat dan suratsurat mana dikeluarkan sesualprosedur hukum pada tingkatannya serta diperkenankan oleh PeraturanPertanahan tentang kepemilikan tanah Penggugat maka dengan demikianwajar untuk dikabulkan putusan serta merta dan dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi, Atau Verzet.ll.

(dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanapabila Tergugat tidak memenuhi isi Putusan dalam Perkara aquo yangsudah berkekuatan Hukum tetap.Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada suratresmi dari Pemerintahan setempat dan suratsurat mana dikeluarkansesual prosedur hukum pada tingkatannya serta diperkenakan olehPeraturan Pertanahan tentang kepemilikan tanah Penggugat makadengan demikian wajar untuk dikabulkan putusan serta merta dan dapatdilaksanakan terlebin dahulu walaupun

Penggugat I (Hadi Prayogo) sebagai Kepala Bidang atau yang setingkat denganjabatan tersebut disertai tunjangantunjangan yang seharusnya diterima sesuaitingkatannya;Hal. 17 dari 32 hal.Put.Nomor 723 K/Pdt.Sus/2012.18d.3Penggugat II (Yan Montes FN) sebagai Kepala Bidang atau yang setingkatdengan jabatan tersebut disertai tunjangantunjangan yang seharusnya diterimasesuai tingkatannya;Penggugat II (Edwardsyah) sebagai Kepala Regional atau yang setingkatdengan jabatan tersebut disertai tunjangantunjangan

yang seharusnya diterimasesuai tingkatannya;Penggugat I (Wahyu Hidayat) sebagai Kepala Bidang atau yang setingkat denganjabatan tersebut disertai tunjangantunjangan yang seharusnya diterima sesuaitingkatannya;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan secara tunai kerugianyang dialami Para Penggugat sejak dihilangkannya sejumlah tunjangan yangmenjadi haknya selama 2 tahun ke belakang akibat demosi yangbertentangan dengan hukum tersebut, dengan total masingmasing sebesar:Kepada Penggugat I..

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 sampai saat ini belum pernah dicabut olehperaturan yang tingkatannya sama atau yang lebihtinggi. Adanya asas Peraturan yang lebih tinggimengalahkan Peraturan yang lebih rendah (Lex SuperiorDerogat Legi Priori ) hanya dapat diterapkan terhadapaturan yang bertentangan.

Istana Cipat26Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakan yang demikian terbukti melangar danbertentangan dengan ketentuan pasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja, yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasidan Konfederasi, Serikat Pekerja / Buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitrakerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidak pernah dilakukan olehPengurus Federasi Serikat