dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaiHalaman 5 of 11 halaman,Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

PEMERINTAH RI ; BERNUR/PEMERINTAH DAERAH KH IBUKOTAJAKARTA RAYA cq.DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA,berkedudukan diKomplek DinasDinas Tekhnis Jati Baru, Jalan Taman Jatibaru No.1Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ELVERI, SH,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2007,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT 1;2. NOOR binti SAYID ACHMAD SALIM ALATAS,3. RAGUAN binti SAYID ACHMAD SALIM ALATAS,4. MUHAMAD bin SAYID ACHMAD SALIM ALATAS,5.

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD AjjappanngeSoppeng tahun 2011 yang memiliki tugas pokok /kewenangan bertanggungjawab = atas pelaksanaankegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011,yang antara lain disamping mempersiapkanperencanaan pengadaan

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelolaproyek kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) yang dananya bersumber dari DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) RSUD AjappanggeKab.Soppeng tahun Anggaran 2011 nomor:1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengan nilaianggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyarenam ratus empat puluh delapan

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD AjjappanngeSoppeng tahun 2011 yang memiliki tugas pokok /kewenangan bertanggungjawab ataspelaksanaankegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011,yang antara lain disamping mempersiapkanperencanaan pengadaan

Kes selaku Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppengdan atau selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) telah menyalahgunakan jabatannya yaitumenyerahkan dokumen penawaran PT. Guna EraManufaktur (GEM) yang memuat harga sebesar Rp.596.871.000,00Mea ees(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta DelapanRatus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.3

Sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan RTH Ex Kantor DinasCiptada sesuai dengan dokumen pelelangan, spek tekhnis danrancangan tekhnis kegiatan;2.

BUMI RIAU LESTARI).Bahwa setelah Saksi menerima dokumen keuangan dan tekhnis dari HERAFITRI YULIA yang telah dinyatakan lengkap, maka Saksi selaku PPKSKPDselanjutnya menyerahkan dokumen keuangan dan tekhnis kepadaSUGENG HARYANTO selaku Pelaksana Verifikasi dan Pembuat SPMBidang Tata Ruang, Sekretariat dan UPT Air Minum pada Dinas CIPTADAProv. Riau untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Dokumen Penawaran Tekhnis terdiri dari :a. Metode Pelaksanaan;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;c. Daftar Personil Inti;d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama minimalyang dibutuhkan;e. Spesifikasi Tekhnis;3. Dokumen Kualifikasi;Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran Tekhnis, yang menguploaddan menyerahkan Dokumen Tekhnis adalah OKI OKTARI selaku KomisarisPT. BUMI RIAU LESTARI. Adapun Dokumen Penawaran Tekhnis yang telahdi upload oleh OKI OKTARI di LPSE Prov. Riau dimaksud adalah :a.

dengan PPK dan PPTK tidak memilikiGambar, dan Spesifikasi Tekhnis serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Halaman 193 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

BUMI RIAU LESTARI pada saat Evaluasi Tekhnis gugur,namun dengan mempertimbangkan CV Personil dapat dilihat untuk tahunpengalaman dari tahun diterbitkannya Surat Sertifikat Keahlian (SKA)karena Pokja berasumsi bahwa untuk menerbitkan SKA personil yangbersangkutan harus memiliki persyaratan pengalaman pekerjaan dan hal inididukung oleh perintah pak DWI AGUS SUMARNO selaku Kepala DinasCipta;Bahwa secara tekhnis CV Personil yang ditawarkan oleh PT.

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklame di Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah) Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V; Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL HARIS, SH 2.

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp.144.027.000, (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh riburupiah).eBahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yangberlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Rayatelah dinyatakan fisik 100% atas permintaan Terdakwa kepada saksiIr.Efredi Damri melalui PPTK Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untukmengajukan permintaan pembayaran sehingga pembayaran pekerjaanjuga dinyatakan 100%.eBahwa pada kenyataan dilapangan dari Pekerjaan

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu14dalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Dengandemikian pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dimaksudkualitasnya menurun dan telah rusak, dan kelengkapan administrasi yangdibuat oleh terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaranbersamasama ldfil,ST selaku PPTK (pejabat pelaksana tekhnis kegiatan)kepada Ir.Efredi Damri selaku pengguna anggaran dijadikan dasar untukmencairkan dana kegiatan tersebut.eBahwa berdasarkan hasil laporan independen cek fisik pelaksanaanpekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana 2009 yangdilakukan

Pengawasan yang lemah dari Pengguna Anggaran,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas TekhnisPU dan Konsultan Pengaws dalam mengawasipelaksanaan pekerjaan.Atas hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengakui kekurangantersebut dan pihak Kontraktor bertanggung jawab untuk menambahkekurangan tersebut .54BPK RI menyarankan Walikota Bengkulu agar memerintahkanKepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkankekurangan pekerjaan sebesar Rp. 32.344.519,11.

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

Selanjutnya TerdakwaMUHAMAD SIDIK dan Saksi HART NATALIS mengikuti proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga sampai denganPembuktian Kualifikasi, hingga akhirnya PT.

Barito Utara TA. 2016 tidak adamenentukan Tenaga Tekhnis yang harus ditunjuk sebagai pihakyang melaksanakan paket tersebut dilapangan dikarenakan halHalaman 64 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIktersebut sudah masuk di Tekhnis Pelaksanaan yang ditentukanlebih lanjut oleh SAYUDI selaku PPK.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.c.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya TenagaTekhnis yang melaksanakan pekerjaan dilapangan berbedadengan Tenaga Tekhnis yang ditawarkan PT.

penetapan.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima.Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0053/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang

Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KotaBekasi Nomor:14.910/29/KepSatpol Pp Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan Pengguna Anggaran, Asisten Penanggung JawabKegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk), PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), Pelaksana Administrasi,Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong PrajaKota Bekasi Tahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.

Kegiatan (Pptk), PelaksanaAdministrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiTahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.

Kegiatan (Pptk), Pelaksana42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiTahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Nomor:910/06.KepSatpol Pp/lii/2014 Tanggal 10 Maret 2014 TentangPenunjukkan Pengguna Anggaran, AsistenPenanggung Jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk),Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), Pelaksana Administrasi,Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong PrajaKota Bekasi Tahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;10.

Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiNomor 910/29/KepSatpol Pp Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan PenggunaAnggaran, Asisten Penanggung Jawab Kegiatan Pejabat PembuatKomitmen (Ppk), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk),Pelaksana Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;14. Fotocopy Identitas Drs.

Bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, tidak terlepas dariperan Tenaga Tekhnis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis).Pengertian dan jenisjenisGanis dan Wasganis yang diatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 58/MenhutII/2008 danPeraturan Menteri KehutananNomor: P.20/MenhutII/2010.

Bahwa untuk menjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkan KartuTenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah :Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR)adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatanpengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutantanaman.

Bahwa Ahli Pernah mengikuti Diklat Pengujian pada 1999 di Madiun,dan ada Sertifikat, dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatinanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola WHutan Produksi Lestari(GANISPHPL) pada setiap Pergantian kartu Ganis yaitu dalam wajktu 3tahun sekali yang terakhir pada tahun 2018 di Surakarta. Bahwa jenis Kelas Hutan yang berada di dalam petak 373. RPHGebang BKPH Wonogiri alamat Desa / Kel. Pondok sari , Kec.Nguntoronadi , Kab.

UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas) Pendidikan wilayahSukaraja meliputi :a. Kec Sukarajab. Kec Air Priukanc. Kec Lubuk Sandid. (Kepala UPTD Saksi sendiri)2. UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas) Pendidikan Wilayah Tais.3. UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas)Pendidikan Wilayah Talo4. UPTD(Unit Pelaksana Tekhnis Dinas) Pendidikan Wilayah SA danSAM.Bahwa kepala UPTD Talo pendidikan wilayah talo adalah sdr.SAHARDIN,S.Pd.

UPTD(Unit Pelaksana Tekhnis Dinas)Pendidikan Wilayah Taloyang menjabat sebagai kepala UPTD adalah sdr SAHARDIN.4.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah Sukaraja danmembawahi Kec Sukaraja, Kec Air Priukan, Kec Lubuk Sandi danselaku Kepala UPTD adalah Sdr. AMIIN, M.Pd;2. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah Taismembawahi, Seluma Timur, Seluma Utara, Seluma Selatan,Seluma Barat dan Seluma Kota (selaku Kepala UPTD Saksisendiri );3. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah Talomembawahi Kec Talo, Kec Ulu Talo, Kec Ilir Talo dan Kec TaloKecil Selaku Kepala UPTD Sdr. SAHARDIN, S.Pd;4.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah SA dan SAM,selaku kepala UPTD Sdr.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan wilayah SA danSAM, selaku kepala UPTD Sdr.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon I telah mengajukan alat bukti Pl dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagaie Bahwa Program Persertifikatan Tanah Proyek Nasional Agraria (PRONA)merupakan program Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesiaberdasarkan surat Deputi Hak tanah dan pendaftaran tanah BPN RI Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Prona yangdipakai untuk kegiatan tahun 2008 dan tahun 2009, yang tujuannya untukmemberi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yangsederhana, mudah, cepat, dan murah

APBN) yang sudah dianggarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN wiliayah kabupaten Bangli tahunanggaran 2008 dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000, (dua ratusSembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000, (seribu) bidang sertifikat dantahun anggaran 2009 dengan biaya sebesar Rp. 290.000.000, (dua ratussembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000, (seribu) bidang sertifikat, semuadana pada 2 (dua) tahun anggaran tersebut diperuntukan untuk kegiatanyang sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Tekhnis

Kintamani atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya yang dilakukan terdakwa dengan caracara dan rangkaianperbuatan antara lain sebagai berikut :Bahwa Program Persertifikatan Tanah Proyek Nasional Agraria (PRONA)merupakan program Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesiaberdasarkan surat Deputi Hak tanah dan pendaftaran tanah BPN RI Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Prona yangdipakai untuk kegiatan tahun

Sehingga uang yang diterima oleh terdakwasebesar Rp. 336.678.000, (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratustujuh puluh delapan ribu rupiah) dari 8 (delapan) Desa yang sebelumnyatelah dijanjikan dan telah diberikan tabel biaya dari terdakwa untukkegiatan prona tahun 2008 dan tahun 2009, adalah telah bertentangandengan Surat Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesia Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Pronatahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 ; e Bahwa terdakwa

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala , Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondodengan Nomor

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dialildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo denganNomor 474/19

sebanyak 1 (satu) bungkus plastikbening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabushabu seberat0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutupkertas koran dan tanpa disisihkan.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADANPOM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.91.12.14.54tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULAN MEGA,S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis

No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 11 dari 18 hal.Narkotika jenis shabushabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakanberat kotor ditimbang beserta penutup kertas koran dan tanpa disisihkan.e Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, olehBADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRIWULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis Drs.

shabu sebanyak (satu) bungkus plastik bening kecilyang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabushabu seberat 0,34 (nolkoma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutup kertaskoran dan tanpa disisihkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut,oleh BADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRIWULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis

Nias BaratTA.2010 sebagaimana Spesifikasi Tekhnis (Kwalitas dan Kwantitas)yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / ContrackChange Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1Add. / PPTKBid.CK.b / PU,tanggal 25 Oktober 2010. Sehingga perbuatan terdakwa SAYAAROGULO selaku Kuasa Direktur UD.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP dengan mengatakan Karena SK belumdiganti secara administrasi maka sebagai Direksi Pekerjaan harusmenandatangani dokumen tersebut dan kemudian menyarankan agarterdakwa SAYAARO GULO membuat Surat Pernyataan pekerjaan telahselesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh saksi FARISMANHAREFA selaku Direksi Tekhnis Lapangan dan terdakwa SAYAAROGULO selaku rekanan. Atas dasar keterangan saksi Drs.

Selanjutnya dokumen tersebut dibawaterdakwa SAYAARO GULO kepada saksi FARISMAN HAREFA selakuDireksi Tekhnis Lapangan untuk ditanda tangani namun saksi selakuDireksi Tekhnis tidak mau menandatanganinya karena TIDAK pernah22memeriksa fisik proyek baik dari segi KWALITAS maupunKWANTITAS dan tidak memiliki pengalaman untuk melakukanpemeriksaan fisik dilapangan.

ATOZISOCHI DAELI,M.SP. selaku Pengguna Anggaran sehingga dengan terpaksa saksiselaku Direksi Tekhnis Lapangan menandatangani dokumen tersebut danpada saat itu juga saksi Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakankepada saksi FARISMAN HAREFA bahwa Apabila dikemudian hariada masalah maka saksi Drs.

Nias Barat danmengatakan bahwa Saya tidak dapat menandatangani Berita AcaraKemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidakmengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dan saksipernah menolak untuk dihunjuk selaku Direksi Tekhnis pada saat itu.Namun saksi Drs.

teknis yangditetapkan oleh Dinas Perkebunan propinsi maupun kabupaten.Penilaian tekhnis dilakukan pada saat tanaman berumur 42 sampai 48bulan setelah penanaman.

yang baik, pembersihangawangan tanaman, tekhnis pembersihan bokoran tanaman denganbeberapa sampel pada blok kebun yang berlokasi Simalinyang Kampardan Sepahat Bengkalis ; Mengendalikan Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman dengansampel blok kebun yang berlokasi Sepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Parit dan Drainase di LokasiSepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman pada lahan berbukit danTekhnis Pembuatan terasering pada Lokasi Air Balui dan SelensenKabupaten

Tim koordinasi dan tim tekhnis pengelola K2I belum berfungsi sesuai uraiantugas yang ditetapkan ;8. Kelembagaan Petani dan Kemitraannya belum terbentuk ;9.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pelayanan pada PPKSMedan adalah :> Melakukan evaluasi Tekhnis pada pembukaan areal kelapa sawit.> Melakukan evaluasi tekhnis peningkatan produksi peningkatan tanamankelapa sawit.> Membuat rekomendasi pemupukan pada tanaman kelapa sawit baikTanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM).

;Selanjutnya Saksi mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 800.05/DisbunKS/682 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Penyusunan SpesifikasiTekhnis Standar Biaya Operasional unit cist dan Revisi Kontrak yangditujukan kepada Koordinator Bidang Tekhnis Budidaya KelapaSawit/Tim Tekhnis Pelaksanaan Program K2I yang pada intinya :1. Membuat spesifikasi tekhnis tentang standar pembangunan kebunkelapa sawit masingmasing untuk lahan basah dan lahan kering.2.