Ditemukan 3405 data
305 — 68
Orang yang memberi perintah untuk melakukan Tindak Pidana tersebutatau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidanatersebut.teSedangkan kelanjutannya pada pasal 116 ayat (2) menyebutkan apabilaTindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan olehorang ,yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yangbertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sangsi pidana dijatuhkan terhadappemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan
107 — 51
SIPORA GANGGI SUY sebagai ahli waris yangsah; Bahwa katakata tanah sengketa dalam diktum putusan itu, dengan mengambilalil pertimbangan diatas, salah satu tanah sengketa itu adalah Tanah kering warisanbidang III seperti dalam Posita angka 4 huruf C, yang sama sekali tidak ada Para43Tergugat yang membantahnya, maka Majelis Hakim tidak sangsi lagiuntuk menyatakanbahwa warisan bidang Tanah kering III seperti dalam Posita angka 4 huruf C harusdinyatakan sebagai salah satu bagian dari Tanah Warisan yang
BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR. CHAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
285 — 286
Bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dariTergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugatsebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak4 (empat) kali adalah salah, karena terhadap pelanggaran disiplinsebelumnya Penggugat sudah mengakui kesalahannya dan terhadappelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugatsudah menerima sangsi dari masingmasing kesalahan tersebut,sehingga apabila Tergugat menggambungkan kesalahan disiplinsebelumnya dengan pelanggaran
ANDI HERMANTO, S.H.
Terdakwa:
TAMSIR
93 — 61
membina Saksi1.Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwauntuk membina seseorang menjadi lebih baik tidakperlu. dengan cara kekerasan seperti yangTerdakwa perbuatan terhadap Saksi1 dipersidangan terungkap juga dari keterangan Saksi2 yang menerangkan sebelum terjadi pemukulantersebut, Saksi2 menegur Saksi1 dengan memberitau. kesalahannya tidak membuang sampahkemudian menegurnya, seharusnya Terdakwa jugabisa melakukan hal yang sama di lakukan olehSaksi2 tersebut, menegur apabila tidak berubahbaru di beri sangsi
2841 — 5038 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inimenyebabkan sifat iuran BPJS tersebut menjadimemaksa sifatnya, sebagaimana halnya membayarpajak, yang mana apabila menunggak dapat ditagih dandikenakan sangsi tambahan.Demikian pula ketentuanketentuan yang mendasarikeluarnya iuran BPJS sebagaimana dimaksud dalam UUBPJS sama sekali tidak mengatur masalah kenaikaniuran BPJS dan halhal lain yang mendasari adanyakenaikan iuran BPJS.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makakenaikan iuran BPJS jelas bertentangan denganketentuan Pasal 23A UUD
122 — 15
Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilandan dapat menunjuk kuasa hukum untukmewakilinya sesuai ketentuan/peraturanperundang undanganMemberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;Mengusulkan pemberian sangsi atas pelanggaranyang dilakukan oleh sekretaris desa kepadaBupati. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam.
WINALIA OKTORA, SH
Terdakwa:
RANGGA REFDISON Pgl. ANGGA Alias MONGGUK Bin ISON
66 — 8
Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yangberkaitan dengan Keadilan yang berasal dari
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
80 — 36
undang atau sekelompok orang, maka menurut hukumseseorang atau sekelompok orang tersebut bebas untukmempergunakan haknya dengan kata lain dapatlah dikatakanpenggunaan hak tersebut bersifat fakultatif (bukan merupakankeharusan), artinya penggunannya amat tergantung pada yangbersangkutan akan digunakan atau tidak digunakan, Justru denganadanya hak jawab tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi insanPers untuk melayani hak jawab tersebut jika kewajiban tersebut tidakdilakukan maka Pers bisa terkena sangsi
23 — 12
naungan BUMN), oleh karenanya Pemohon terikat dengan ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan selama 6 bulankepada Pemohon untuk mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasanPemohon, namun sampai dalam batas waktu yang telah ditentukan Pemohonbelum memperoleh surat izin dimaksud dan Majelis Hakim telah mengingatkanakan sangsi
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRIK alias HENDRIK BIN SAMSULI
2.HARIS alias ARIS BIN SURMAN alm
3.MUHAMMAD NUR KARIM BIN M. RULLY SATORI
4.AMAN SOLEH alias SOLEH BIN TASIMAN alias SUHEL
5.ADE FIRMAN bin M. MAKMUR alm
334 — 829
Dengan cara mendatangi ke MakoKelapa Dua pada saat kerusuhan napiter, namun terdakwa tidakmengetahui Siapa saja persisnya yang datang, apa tujuannya serta padasaat itu pun terdakwa tidak datang karena t terdakwa tidak diajak olehpengurus.Bahwa Selanjutnya terdakwa ditingkatkan pelajaran tentang JIHAD selama6 bulan kemudian dan berjalanya waktu terdakwa melakukan aktifitas rutinseperti mengaji/ pengkajian kemudian latihan boxsing dan kegiatan parkirtidak lama kemudian terdakwa di kenakan sangsi denda
Sdra.DONA guna melakukan kegiatan menembak dengan sasaran botol aquamineral yang di gantung dan bagi yang tidak kenak sasaran botol yang digantung tersebut maka akan di kenakan sangsi Pus Up satu peluru 10 kaliPus Up jika tidak kenak dua kali maka akan di denda sangsi 20 kali PusUp dalam latihan menembak menggunakan senapan angin tersebuthampir semua melakukan pelatihan menembak di lanjutkan kegiatan jalandan jalan jongkok di tepi air laut dan di lanjuti mandi di air laut dan setelahsemua kegiatan
76 — 56
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22:Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai,dikurangi penyisihan piutang sangsi
86 — 27
berbeda dengan aturanhukum yang harus dilaksanakan;Bahwa yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dijalankan;Bahwa yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan dan isentif diterma oleh orang ikut dalamkegiatan;Bahwa roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudahada sebelumnya harus ditaati;Bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
.09/Pid.B/TPK2012/PN .PDG.Bahwa benar yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dialankan;Bahwa benar yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan, dan insentif diterima oleh orang ikut dalam kegiatan;Bahwa benar roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudah adasebelumnya harus ditaati;Bahwa benar tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
jabatan ataupun karena mempunyai kedudukan;Menimbang, bahwa penyalah gunaan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkankeuntungan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain seperti pada unsur ke dua dari pasal 3 UUTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya,kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya sebagai seorang Pegawai Negeri /Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai;Menimbang, bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
443 — 169
rapat tidak diberitahukan sangsikalau tidak menjual produk reksadana, karena cabang di Surabaya cukupbagus dan selalu melebihi target ;e Bahwa Produk reksadana yaitu produk yang dikeluarkan managerinvestasi diluar Bank itu dan castmen dananya bisa ditempatkan di obligasidll;e Bahwa Saksi katakan kepada para nasabah sebelum menyetujui danmenyepakati bahwa produk ini tidak dijamin oleh pemerintah itu rawan,saksi katakan rawan ; Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 rapat untuk membahasreksadana ada sangsi
pada waktuitu krisis global, banyak nasabah yang mencairkan dananya ;e Bahwa terakhir itu reksadana 90 % berubah menjadi Discretionary Fund,discretionary fund itu bisa diinvestasikan seluasluasnya oleh managerinvestasinya ;41e Bahwa reksadana bisa dijual di seluruh cabang bank Century padaawalnya brosurbrosur / formulirformulir didistribusikan ke cabangcabang,dan saksi juga ditelpon oleh pak Robert untuk menjual juga dengan adanyaSurat Edaran ;e Bahwa brosurbrosur dari Antaboga ;e Bahwa tidak ada sangsi
68 — 18
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
339 — 85
pelaksanaan putusanya dapat dilakukandengan upaya paksa berupa sita eksekusi atas hartaharta/aset Tergugat gunapemenuhan isi putusan ini oleh karenanya petitum angka 6 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatanPenggugat dikabulkan sebagian ;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi yangpada pokoknya adalah mengenai sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiterhadap Serikat Pekerja yang dikaitkan dengan pelanggaran dan sangsi
52 — 10
dahulu (uitvorbaar bij vooraad),agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3 Menyatakan batal demi hukum jualbeli yang dilakukan antara Terguat.I danTergugat.II, serta memerintahkan Tergugat.I dan Tergugat.II secara tanggungrenteng untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) N0O.666/K.Kedungturi, kepada Penggugat;4 Menghukum Tergugat.I dan Tergugat.II dengan memberikan sangsi
86 — 47
Maka dari itu Tergugat meminta MajelisHakim untuk memberikan sanksi kepada Penggugat untukmenyerahkan bagian penjualan mobil tersebut jika sudah terjualdengan harga seharusnya disertai sangsi sebesar 2x harga jualdikarenakan Bagian Tergugat telah ditahan Penggugat selama ini.Tuduhan bahwa Tergugat lalai memenuhi dan menjalankan putusandalam perkara sangat tidak benar. Justru Penggugat telah lalaimenjalankan putusan perkara No 1680/Pdt.G/2017/PA.DpkHm. 15 dari 64 hal. Put.
72 — 22
adendum , namun saksi lupa isiadendum tersebut ;Bahwa dalam adendum pengadaan bibit sapi berubah yang asalnya dari NTBmenjadi dari Makasar Sulawesi Selatan ;Bahwa panitia tidak mengadakan survey dulu ke Makasar (sulsel) ;Bahwa pengadaan bibit sapi sejumlah 515 ekor tidak bisa dilaksanakan samasekali ;Bahwa saksi pernah membuat teguran 2 (dua) kali, yang pertama padatanggal 26 September 2013 dan yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2013dan akhirnya pada tanggal 5 Desember 2013 diputus kontrak ;Bahwa sangsi
85 — 16
berkekuatan hukum tetap, sebab dengan persangkaan paraTergugat telah melakukan penggelapan atas asset atau uang milik KoperasiKredit Usaha Sejahtera tidak dapat langsung kita nyatakan para penggugattersebut bersalah melakakukan penyelewengan atas asset atau uang milikKoperasi Kredit Usaha Sejahtera tanpa dilandasi adanya sebuah putusanpengadilan yang menyatakan kesalahan para penggugatMenimbang bahwa dengan tidak adanya putusan pengadilan yangmenyatakan akan kesalahan para penggugat, maka penjatuhan sangsi
18 — 10
PA.Kab.MlgPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan sebagai Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan untukBercerai dari atasan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim telahmemberikan penundaan waktu hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana diaturdalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;Menimbang, setelah lewat masa 6 bulan, ternyata Termohon masihbelum mendapatkan Surat Keterangan untuk Bercerai, dan Majelis Hakim telahmenerangkan kepada Pemohon dan Termohon tentang sangsi