sudahsemestinya dibentuk sistem perundangan dalam hal ini PeraturanPemerintah (PP) yang secara tegas dan merata mengatur batasusia pensiun bagi seluruh Pegawai Negeri, untuk menghindaritumpang tindih kewenangan dan polemik berkepanjangan tentangperkara a quo;Bahwa dengan tidak adanya kepastian masa usia pensiunbagi seorang pegawai negeri, selain mengakibatkan pemborosankeuangan negara, juga tidak menutup kemungkinan memberikancelah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dikarenakanterjadi tumpang tindin

sedangkan gugatan Para Pemohon Kasasi bukanlah menyoaltumpang tindin antara kedua Sertifikat a quo, melainkan adanyaperbuatan melawan hukum (onrechts matigedaad) Termohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi yang secara de facto telah mengusai tanahmelebihi luas tanah kepunyaannya sendiri berdasarkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 3660/Pondok Bambu yang luasnya hanya 238m? (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi)melainkan mengklaimluasnya + 375 m?

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti in litis bertentangan denganputusannya hal tersebut dapat diketahui bahwa, disatu sisi pertimbangannyatelah menegaskan tidak ada tumpang tindin antara tanah milik ParaPemohon Kasasi (ic. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Pondok Bambuseluas 822 m?) dengan Tanah Termohon Kasasi (ic. Tanah Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 3660/Pondok Bambu seluas 238 m?); Dengan katalain Tanah Termohon Kasasi berdasarkan Sertifikat Hak Guna BangunanHalaman 20 dari 24 hal.

Bahwa seandainya bukti baru (novum) yang berupa Sertifikat Hak MilikNomor 885/Desa Baru atas nama Loidy Hardjono diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada perkara a quo baik di tingkat pertama, bandingmaupun kasasi maka tergambar jelas bahwa tanah Termohon PeninjauanKembali/Penggugat tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat;.

PL.230/1037 a/0697 tanggal 2 Juni 1993 adanyapembuatan Jalan Palem Raja Raya dengan ketentuan tidak mengganggu/tumpang tindin dengan kapling Ditjen Perkebunan yang telah ada. Namundalam pelaksanaan Terdakwa memerintahkan saksi Ence Sutarma Bin Amdadan saksi Junaidin Bin H. Muhammad melalui saksi Agus Sunandar yangmengatakan Kalau ada mobil yang membawa alat berat tidak boleh lewat JalanPalem Raja Raya harus koordinasi dahulu dengan pihak pimpinan PT.

Bahwa Tergugat Il Intervensi mengajukan permohonanpenerbitansertifikat atas tanah yang terletak di Desa Macege, tetapi sertifikat terbitatas tanah yang terletak di Desa Bulu Tempe tumpang tindin dengan tanahPenggugat Persil Nomor 99. Dengan demikian telah terdapat perbedaanletak tanah antara permohonan dari Tergugat II Intervensi dan sertifikatobjek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi:4.

Secara jelas pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuaidengan fakta sebenarnya dan secara jelas dan nyata Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi serta Termohon Kasasi Il mengetahui barangbarangyang dijaminkan dengan fidusia tersebut tumpang tindin sebelum prosespenjualan;3.4.Bahwa pertimbangan Majelis yang menyebutkan:Menimbang, bahwa apabila keadaan tersebut diketahui sebelumkedua mesin tersebut belum terjual, maka tentunya pihak yangFiducianya lebih dulu terdaftar yang didahulukan haknya, akan tetapiapabila

dan batasbatas sebagaimana Surat Ukur No. 149/Meranti Pandak/2005tertanggal 15 Januari 2005 jelasjelas telah merugikan kepentingan hukumPara Penggugat, dimana dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik di atasSertifikat Hak Milik Para Penggugat yang sudah ada sebelumnya telahterjadi tumpang tindin surat keputusan, sehingga menimbulkan kerugiankepada Para Penggugat dan juga menimbulkan ketidakpastian hukumkarena adanya alas hak yang tumpang tindih (overlape); .

Daripertimbangan ini telah jelas bahwa kasus ini sama sekali tidak ada kaitannyadengan perdata ;Lagi pula telah dipertimbangkan oleh judex facti dalam pertimbangan unsurke5 (maka kalau) mempergunakannya dapat pendatangkan sesuatukerugian) dari dakwaan Kesatu, yang pada intinya bahwa justru terjadinyatumpang tindin serta perbedaan luas atas kepemilikan tanah tersebutdikarenakan adanya SPH No.593.11/606/Cls/1996 tanggal 18 September 1996yang dipalsu tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

Trimata Coal Perkasa;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan Wilayah IUPOperasi Produksi milik Pemohon Peninjauan Kembali berada didalam atau tumpang tindin dengan areal Hak Guna Usaha milikTermohon Peninjauan Kembali. Namun perlu kami tegaskan bahwaSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Termohon PeninjauanKembali atas lahan seluas 11.538,8 Ha baru diterbitkan oleh KantorHalaman 32 dari 47 halaman.

11.538,80 Ha terletak di DesaTampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir dan Desa PangkalanTungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin; Pemohon Peninjauan Kembali berjanji untuk tidak akan melakukankegiatan penambangan maupun kegiatan dalam bentuk apapun diareal Tumpang Tindih, kecuali mendapat izin secara tertulis dariTermohon Peninjauan Kembali (Pasal 2 ayat (1)); Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembalisepakat akan melakukan rencana kerja sama tambang di arealTumpang Tindin

Oleh karena itu,kalaupun IUP Operasi Produksi milik Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti ditemukan mengalami tumpang tindih (quod non), makaseharusnya luas Wilayah IUP Operasi Produksi milik Pemohon PeninjauanKembali hanya dikecilkan/diciutkan sebesar luas wilayah yang mengalamitumpang tindin dengan Wilayah HGU milik Termohon Peninjauan Kembaliyaitu seluas 1.134 Ha dan tidak selayaknya membatalkan seluruh WilayahIUP Operasi Produksi milik Pemohon Peninjauan Kembali;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa

Sasana Yudha Bhakti seluas + 741.29 Hektar tersebut,telah menyebabkan terjadinya tumpang tindin atas 2 (dua) Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat untuk 1 (satu) areal / lokasi yang sama di desaBulugsen seluas + 741.29 Hektar, dalam hal ini kepentingan PT. Fajar SaktiPrima (Penggugat) sangat dirugikan oleh Tergugat mengingat PT.

Fajar Sakti Prima/ Penggugatsehingga merasa dirugikan, maka Pemikiran dan/ atau dalil yangseperti itu adalah sangat keliru;Bahwa terhadap tumpang tindin kepentingan Keperuntukan antara IjinOperasi Produksi PT. Fajar Sakti Prima/ Penggugat dengan PT. SasanaYudha Bhakti yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit /tuadalah adanya Kepentingn yang berbeda atas Lahan yang samadimana bahwa PT.

Sasana Yudha Bhakti tidak PerluTergugat tanggapi lagi karena sudah terjelaskan di Jawaban Tergugatpada poin 6 dan 7 diatas.Serta terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 yangmendalilkan terdapatnya tumpang tindin seluas 741.29 ha berdasarkantitik Koordinat yang Penggugat dalilkan itu apakah masuk atau tidak diIjin Lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) PT.

Tergugat Il Intervensi kemudian melakukanpengecekan terhadap titiktitik koordinat tersebut melalui MetodePengukuran Universal dan menemukan kejanggalan dan/atau keanehanterhadap lokasi yang diduga tumpang tindin dalam Obyek Gugatan yangdidalilkan oleh Penggugat. Tergugat II Intervensi kKemudian bertanyatanyasebenarnya lahan atau lokasi bagian mana dalam Obyek Gugatan yangdikatakan tumpang tindih oleh Penggugat dalam perkara ini?2.

Setelah Tergugat II Intervensi melihat secara rinci penjelasan Penggugatdalam butir 12 sampai dengan butir 17 Gugatan, tidak ada satupun yangmenjelaskan atau menyebutkan dimana letak, lokasi, atau batasbataswilayah mana yang didalilkan tumpang tindin dengan Obyek Gugatan.Halaman 66 dari 126 Halaman, Putusan Perkara Nomor 05/G/2018/PTUN.SMD3.

Suratpernyataan nomor: 01/2033/GSSK/1/2001 tanggal 23 Maret 2001 ( Bukti P.1.3) sesuai dengan keterangan saksi para penggugat / pembanding yaituSYAHRIAL menerangkan antara lain: NURAHMAH dan RADJUMAH bukanorang Surau Kamba.Bahwa di MesjidSurau Kamba tidak pernah di umumkan baik secara langsung maupun padapapan pengumuman Mesjid perihal pengumuman sertifikat atas namaNURAHMAH dan RADJUMAH sesuai bantahan Pengurus mesjid SurauKamba sesuai (bukti P.IV.10)Bahwa Sertifikat HakMilik No. 1682 Tumpang tindin

BAGUS JUNIARDHANA (yang kesemuanya adalah petugas kepolisian) sedangmelakukan tugas mengatur lalu lintas di jalan Raya SegenterLembar kemudian dari arah Sekotong datang sebuah mobil yaknimobil sedan Toyota Vios warna silver dengan nopol DR 282 AGyang dikendarai oleh terdakwa dan mobil tersebut tampakmencurigakan sehingga para saksi mencoba menghentikan mobiltersebut.e Bahwa setelah menghentikan mobil tersebut para saksi kemudianmemeriksa mobil terdakwa dan menemukan benda yangmencurigakan yang di tindin

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA diatastanah milik Penggugat sehingga tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.1555/1985 Mentawa Baru Hulu tentu sangat merugikan Penggugat selaku pemilikkarena proses penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK Perumahan Borobudur JalanMT Haryono Barat, Kelurahan/ Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan MentawaBaru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Objeksengketa tidak pernah diberitahukan dan diumumkan kepada Penggugat,sehingga

Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa sehinggatumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 1555/1985 Mentawa Baru Hulujuga telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara, dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA oleh Tergugatmengakibatkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat karena telah tumpangtindin dengan

Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan Negara,dalam perkara ini Tergugat menerbitkan OBJEK SENGKETA sehinggatumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 1555/1985 Mentawa BaruHulu) yang sudah dibeli Penggugat menyebabkan ketidak teraturan dalampenerbitan Sertifikat sehingga merugikan Penggugat.Asas Kecermatan, karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEKSENGKETA diatas bidang tanah milik Penggugat

KemerdekaanPasar Lama Banjarmasin; Artinya Penggugat mengakui bahwa sejak tanah a quohaknya berpindah kepada Penggugat, Penggugat sendiri tidak dapat mengontroltanah a quo, sungguh aneh, atau jangan jangan Penggugat memang tidakpernah sebelumnya melihat tanah a quo, sehingga Penggugat tidak mengetahuiletak tanah a quo secara pasti; Dan kemudian Penggugat datang mencari letaktanahnya, dan menemukan kawasan telah ramai dan tiba tiba mengklaimHal.49 dari 83 Putusan Pkr No.24/G/2017/PTUN.PLKtanahnya tumpang tindin

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.18675 Kelurahan Simpang Baru,Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tanggal 29 Maret 2012 denganSurat Ukur No. 01097/2010, tanggal 31 Mei 2010, luas 8.713 M2 atasnama Wamin Abdul Kadir, yang diterbitkan oleh Tergugat, bidangtanahnya menunjukkan tumpah tindin dengan Peta Bidang Tanahberdasarkan Surat Ukur No. 2892/Simp.

atas nama Wamin Abdul Kadir;Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan fakta dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah lokasiobjek sengketa tumpang tindin dan semula samasama berasal dari H.Syamsul Bahri maka harus ditentukan terlebin dahulu siapakah yang berhakatas tanah objek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim terdapatsengketa mengenai kepemilikan hak atas bidang tanah yang sah dari objeksengketa aquo

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT, a quo menimbulkan akibathukum, yakni diberikannya Hak kepada KUD PADAT KARYA untukmelakukan kegiatan penambangan didalam wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT sehinggamenimbulkan overlap (tumpang tindin area penambangan).

ayat (2) huruf a angka 3 berbunyi KP Ekploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi.22angka 6 berbunyi permohonan pencadangan wilayah tidak diajukanpada wilayah KK, PKP2B, atau IUP yang masih aktif dan samakomoditas. angka 7 berbunyi jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak bolehmelebihi jangka waktu KP eksploitasi. angka 8 berbunyi KP yang masih berlaku setelah UndangUndangNomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 berbunyi WIUP tidak tumpang tindin

Bahwaterhadap putusan perkara a quo tersebut, inti daripada pertimbanganhukum Majelis Agung PK berbunyi sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan Peninjauan Kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke : Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanyadidasarkan pada survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letakkoordinat dan seterusnya), sehingga terjadi tumpang tindin dimanalokasi KP.

Oleh dan karena jika fakta hukumdimaksud disampaikan secara jujur oleh Penggugat, makasemakin menegaskan bahwa Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Penggugat sama sekali tidaktumpang tindin dengan Wilayah Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi KUD Padat Karya (Tergugat II Intervensi) dandengan demikian semakin mengaskan pula tidakberdasar/kaburnya obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;3.

ETAM MANUNGGAL JAYA Nomor : 503/440/IUPOP/BPPMDPTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 tumpang tindin dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUPOP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan danPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksikepada KUD Padat Karya (vide bukti T 1 = T.ll.Int. 2) yang merupakan obyek sengketa

;Pertimbangan hukum tersebut terjadi tumpang tindin karena Judex Facti didalam pertimbangan hukum sebelumnya menilai bukti surat P1 tidakmendukung dalil Para Penggugat atau tidak dapat dinilai bukti surat menuruthukum pembuktian karena tidak memberikan keterangan di persidangan dantidak di bawah sumpah dan di lain pertimbangan hukumnya surat keterangankepala desa diberi tanda bukti surat P1 dijadikan dasar dalam mengabulkangugatan Para Penggugat.

No. 301/K/TUN/2008Kartin' Albugis, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/TurutTerbanding/Tergugat adalah cacat hukum yaitu cacat yuridis karenadata yuridis yang tidak benar dan dibuat tidak melalui prosedur yaitu : Terjadi tumpang tindin dengan sertifikat yang telah adasebelumnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Istiglal,tanggal 15 Februari 1994 atas nama Achmad Albugis, yangsebagian arealnya masuk dalam sertifikat hak milik yang terbitbeberapa tahun kemudian yaitu.

Dan sampai saat ini belum ada hasil pengukuranpengembalian batas yang menyatakan bahwa sertifikat Penggugat/Termohon PK dengan sertifikat Tergugat II Intervensi I, Il, dan III/PemohonPK I, Il dan IIl tumpang tindin baik sebagian maupun secara keseluruhanlalu bagaimana mungkin Hakim Tinggi mengambil kesimpulan bahwaHalaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 59 PK/TUN/2016sertifikatsertifikat tersebut tumpang tindih, dengan dasar apa Hakim Tinggimenyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih?.

Katanya tumpang tindin karena gambarnyasama, tetapi kenyataannya ada perbedaan luas dengan selisin 43 M2.Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 59 PK/TUN/20168) Berdasarkan hal tersebut pada point diatas menunjukkan suatu kesalahanfatal dan kekhilafan yang nyata dari Hakim Banding yang menanganiperkara in litis dan kemudian kesalahan itu malah diambil alin oleh HakimKasasi sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara in litis,sehingga sangatlah berdasar putusan Mahkamah Agung No. 104K/TUN/2014

kepada Penggugat tersebut diterbitkan setelah dilakukanpemeriksaan atau penelitian objek tanahnya dilapangan terlebih dahulu oleh StafKecamatan Palaran; Staf Kelurahan Simpang Pasir; Ketua RT.21 Kel.Simpang Pasir; yang disaksikan oleh saksisaksi batasnya, sesuai Berita AcaraHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN SmrPemeriksaan Tanah Perwatasannya dilapangan tertanggal 25 Nopember 2004,dan diperoleh fakta hukumnya bahwa tidak ada sengketa dengan pihak lain danpenguasaannya tidak tumpang tindin

R.K Poeraatmadja (T.II.IntIl5), akan tetapitumpang tindin dengan tanah Penggugat sebagaimana tecatat pada KohirNo. 1979, C. 106 D.Il, luas 0, 135 Ha, terletak di Desa Tjipare a.n.Kartaatmadja (P1); Bahwa oleh karena substansi yang dipermasalahkan dalam sengketaa quo menyangkut sengketa keperdataan, yaitu adanya perbedaanmengenai kepemilikan atas tanah sengketa dan letak fisik tanah (adanyaperbedaan letak tanah dan identitas tanah) serta atas tanah yang termuatdalam objek sengketa dikuasai oleh Para