, saat ini merupakan tanah kosong yangtelah dipagari dan dikuasai oleh pemegang sertifikat induk, yaituSertifikat Hak Milik Nomor 16852 dan 16853 dan di areal sekitartanah tersebut sedang diadakan pembangunan perumahan;Bahwa tumpang tindin antara sebagian tanah Penggugatdengan tanah yang menjadi objek sengketa (seluas + 500 M?)

milik Penggugat yang telah dicaplok atau tumpangtindin dimaksud, bahkan Penggugat melakukan kekeliruanfatal dengan hanya memperkirakan luas tanah yangdicaplok atau tumpang tindin adalah seluas + 500 M?(kurang lebih/plus minus lima ratus meter persegi), sehinggaHalaman 39 dari 67 halaman.

Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999,bahwa tumpang tindin atas tanah merupakan kriteria cacatadministratif. Adapun ketentuan tersebut, dikutip sebagaiberikut:Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) adalah:Kesalahan prosedur;ab. Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Kesalahan subjek hak;d. Kesalahan objek hak;e. Kesalahan jenis hak;f. Kesalahan perhitungan luas;g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;h.

penggugatterhadap objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, berdasarkan putusanMahkamah Agung RI No. 616/K/Sip/1973, "karenapenggugat tidakmenguraikan secara jelas dan pasti tentang peristiwa hukum yangmerupakan menjadi dasar hukum sebuah gugatan, maka gugatanpenggugat harus dil tolak;Tentang Objek Gugatan.Bahwa tentang objek perkara yang terdapat pada gugatan terjadi tumpangtindih, yaitu : perjanjian bertanggal 02 Januari 2014 sebagaimana yangdiuraikan pada poin 1 gugatan yang merupakan tumpang tindin

(dua ribu lima ratusenam belas meter persegi) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor3489/Mangunharjo diperoleh pada tanggal 8 April 2004 atas namaKisworo Rudiyanto (Penggugat) yang terletak di Jalan Kompol R.Soekamto tumpang tindin dengan tanah Tergugat SHGB Nomor158/Mangunharjo seluas 42.892 m? (empat puluh dua ribu delapanratus sembilan puluh dua meter persegi) yang diperoleh pada tanggal10 Januari 2013 terletak di Jalan Prof. Dr.

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT, a quo menimbulkan akibathukum, yakni diberikannya Hak kepada KUD PADAT KARYA untukmelakukan kegiatan penambangan didalam wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT sehinggamenimbulkan overlap (tumpang tindin area penambangan).

ayat (2) huruf a angka 3 berbunyi KP Ekploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi.22angka 6 berbunyi permohonan pencadangan wilayah tidak diajukanpada wilayah KK, PKP2B, atau IUP yang masih aktif dan samakomoditas. angka 7 berbunyi jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak bolehmelebihi jangka waktu KP eksploitasi. angka 8 berbunyi KP yang masih berlaku setelah UndangUndangNomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 berbunyi WIUP tidak tumpang tindin

Bahwaterhadap putusan perkara a quo tersebut, inti daripada pertimbanganhukum Majelis Agung PK berbunyi sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan Peninjauan Kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke : Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanyadidasarkan pada survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letakkoordinat dan seterusnya), sehingga terjadi tumpang tindin dimanalokasi KP.

Oleh dan karena jika fakta hukumdimaksud disampaikan secara jujur oleh Penggugat, makasemakin menegaskan bahwa Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Penggugat sama sekali tidaktumpang tindin dengan Wilayah Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi KUD Padat Karya (Tergugat II Intervensi) dandengan demikian semakin mengaskan pula tidakberdasar/kaburnya obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;3.

ETAM MANUNGGAL JAYA Nomor : 503/440/IUPOP/BPPMDPTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 tumpang tindin dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUPOP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan danPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksikepada KUD Padat Karya (vide bukti T 1 = T.ll.Int. 2) yang merupakan obyek sengketa

Dan sampai saat ini belum ada hasil pengukuranpengembalian batas yang menyatakan bahwa sertifikat Penggugat/Termohon PK dengan sertifikat Tergugat II Intervensi I, Il, dan III/PemohonPK I, Il dan IIl tumpang tindin baik sebagian maupun secara keseluruhanlalu bagaimana mungkin Hakim Tinggi mengambil kesimpulan bahwaHalaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 59 PK/TUN/2016sertifikatsertifikat tersebut tumpang tindih, dengan dasar apa Hakim Tinggimenyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih?.

Katanya tumpang tindin karena gambarnyasama, tetapi kenyataannya ada perbedaan luas dengan selisin 43 M2.Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 59 PK/TUN/20168) Berdasarkan hal tersebut pada point diatas menunjukkan suatu kesalahanfatal dan kekhilafan yang nyata dari Hakim Banding yang menanganiperkara in litis dan kemudian kesalahan itu malah diambil alin oleh HakimKasasi sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara in litis,sehingga sangatlah berdasar putusan Mahkamah Agung No. 104K/TUN/2014

Bahwa Penggugat di dalam menyusun dalil gugatannya terdapat kontradiksiinterminis/ saling tumpah tindin antara posita dengan petitumnya, sebabpenggugat mendalilkan di dalam positanya bahwa tanah sengketa adalahharta benda peninggalan Andi Baena almarhum yang diperoleh dariHal6 dari 13 hal. Putusan No. 851 K/Pdt/2008kakeknya yang bernama Taddoeng Dg.

IndonesiaSumber Alam Internasioal Group tidak mempunyai Hak Kepemilikan lagiatas areal pertambangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniyang dalam hal ini masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetapatau masih dalam tahap peninjauan kembali, dengan demikian masihtumpang tindin areal pertambangan antara Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembaliyang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah tidak ada lagi danselanjutnya kepemilikan atas areal pertambangan

Bahwa oleh karena terjadi tumpang tindin dankerancuan pertimbangan hukum judex facti maka patutlah judex facti tersebutHal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012untuk dibatalkan dan atau setidaktidaknya pertimbangan hukum judex factiyang pertama bahwa Penggugat dipekerjakan kembali untuk dikabulkan;KEBERATAN IV:Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 59/G/2012/PHI.Sbytertanggal 3 September 2012, halaman 25 yang pada

Sejak dinyatakan tumpang tindin dengan Obyek Sengketa makastatus hukum atas tanah SHGB No. 5987/Gembor menjadi tidak pasti danHalaman 10 dari 83. Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGsangat berpotensi untuk menghambat setiap tindakan hukum yang akandilakukan terhadap tanah tersebut di kKemudian hari;IV.

Bahwa pernyataan tertulis Tergugat yang menyatakan SHGB No.5987/Gembor milik Penggugat telah tumpang tindin dengan obyeksengketa, menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat keputusan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baiksecara material/substansial maupun prosedural/formal, yaitu:1.

untuk bidang tanah yang bersifat unik atautunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.Pengertian tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesiamengandung makna bahwa terhadap setiap bidang tanah diIndonesia mempunyai 1 (Satu) buah penomoran identifikasi bidangtanah. lIdentifikasi bidang tanah inilah yang menjadi dasar letak,batasbatas, dan jumlah luas atas bidangbidang tanah yangdimohonkan haknya;Dalam perkara a quo, jika Tergugat menyatakan bahwa obyeksengketa telah tumpang tindin

dengan demikian pengajuan pembatalan SHM No. 540/Gembor atasnama Tergugat Il Intervensi yang diajukan oleh Penggugat TIDAKBERDASAR HUKUM dan HARUSLAH DITOLAK.29.Bahwa justru seharusnya yang dibatalkan adalah SHGB No. 5987/Gemboratas nama Penggugat karena bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 Bab illtentang Pemberian Hak Guna Bangunan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atasTanah yang penerbitannya adalah CACAT HUKUM dan menyebabkantumpang tindin

tersebut, berada/ terletak di perkantoranOperasional Turut Tergugat Ill, tetapi Tergugat selalu menyatakan bahwatanah hak milik Penggugat tersebut tumpang tindin dengan bidang tanahsebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan (Turut Tergugat 1).Bahwa dari kenyataan tidak dapatnya Penggugat menguasai danmemanfaatkan, bahkan telah menghilangkan atau meniadakan hak milikPenggugat atas bidang tanah tersebut dan dengan demikian telahmenimbulkan

tidak berwenang mengadili perkara ini, Karena obyek dari gugatan ini28adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadili (Kompetensi Absolut);Menimbang, bahwa atas Eksepsi pihak TERGUGAT Ill tersebut, pihakPENGGUGAT telah mengajukan Tanggapan secara tertulis dalam Repliknya yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa PENGGUGAT menolak eksepsi tersebut, oleh karena PerbuatanTERGUGAT I, TERGUGAt II, dan TERGUGAT Ill yang telah menyatakan bahwatanah hak milik PENGGUGAT tumpang tindin

,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan/ Turut Tergugat (dalam hal ini SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978, menjadi dasar jual bell antara TurutTergugat dengan Turut Tergugat II), berada atau tumpang tindin dengan bidangtanah hak milik Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan 3 Undangundang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AdministrasiPemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atautindakan oleh badan dan/ atau pejabat

Position)sesuai dengan surat Tergugat II yaitu Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor : 61 / 1 / IUP / PMA / 2017tertanggal 12 Desember 2017 / Objek Sengketa II ;5, Bahwa tumpang tindin IUP (PT. Position) dan IUP Penggugatdikarenakan pada awal pengajuan WIUP atas nama (PT. Position)sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No.118.45 / 54005 / 2010, bahwa PT. Position memiliki 8 (delapan) titikkoordinat yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;6.

Position) tercatat dengan 68 titik koordinat,akan tumpang tindin dengan koordinat milik Penggugat, maka jelasPenggugat tidak dapat dinyatakan Clear and Clean sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 138.2 / KPTS / MU /2009 tanggal 01 Agustus 2012 ;15. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, PT.

B48/MB.03/DBP.PW/2021 perihal Tanggapan Terkait Penyampaian SKIUP OP PT Wana Halmahera Barat Permai (Unit VIII) (PT WHBP)menyampaikan bahwa IUP OP PT WHBP tidak dapat ditindaklanjutiuntuk dimasukkan ke dalam basis data perizinan pertambangan di DitjenMinerba karena tumpang tindin sama komoditas dengan IUP PT Positionsesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKM No. 61/1/IUP/PMA/2017(Objek Sengketa 1).;Vil.

Dalam hal ini, IUP PT WHBP tidak memenuhi 2 kriteria yaitukriteria tidak tumpang tindin dengan komoditas IUP lain dan status masaIUP masih berlaku;69. IUP PT WHBP seperti yang telah dijelaskan pada poinsebelumnya tumpang tindih dengan PT Position. Sehingga PT WHBPtidak memenuhi kriteria kewilayahan;70. PT WHBP melalui surat Nomor 118/WHBPX/2017 tanggal 3Oktober 2017 mengajukan permohonan suspensi kepada Kepala DinasPertambangan dan Energi Maluku Utara.

Sedangkan PT Position (Tergugat Il Intervensi) jugadinyatakan Clear and Clean pada tanggal 12 Juli 2013sebagaimana sertifikat Clear and Clean Nomor 785/Min/12/2013tanggal 27 September 2013 tetapi PT Position tercatat dengan 68titik koordinat, akan tumpang tindin dengan koordinat milikPenggugat. Terhadap dalil Penggugat akan Tergugat II tanggap!

Selanjutnya objek sengketa tersebut diketahui mencaplok dantumpang tindin dengan tanah milik Penggugat seluas + 500 m? yangtelah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12802/Desa Duren Jaya,yakni melewati patok beton XII dan XIll, sebagaimana terdapat dalamGambar Situasi Nomor 4941/1994, Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 12802. Areal tumpah tindih seluas + 500 m?

milik Penggugat yang telah dicaplok atau tumpang tindihdimaksud, bahkan Penggugat melakukan kekeliruan fataldengan hanya memperkirakan luas tanah yang dicaplok atautumpang tindin adalah seluas + 500 m?

Peninjauan Kembali terlebin dahulu) sebelummengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Judex Facti halaman 122alinea pertama dan kedua yang dikuatkan oleh Judex Juns yangmenyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 88 K/TUN/1993, tgl. 7 September 1994, serta mempelajari dalildalil, buktibukti, saksisaksi dan pemeriksaan setempat, makaditemukan fakta bahwa yang dipermasalahkan oleh PemohonPeninjauan Kembali adalah tentang tanah tumpang tindin

, atas namaPenggugat (Halomoan Napitupulu);Tidak tumpang tindin dengan tanah Para Termohon Kasasi , Il, Illdan lV/Tergugat I, Il, Ill dan IV Konvensi/Para PenggugatHalaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2019Rekonvensi/Para Pembanding , Il, Ill dan IV berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 3553, Gambar Situasi tanah Nomor1338/1998 tanggal 2 Maret 1998 yang tertulis atas nama RudolfB.M. Siahaan, S.H.

tersebutbermula pada hari dan tanggal lupa bulanDesember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendakbermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun padasaat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBANmenonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur tiduran diataskasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidurtiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksiKORBAN dengan cara saling raba dan saling tindin

fakta hukum bahwa pada hari dantanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksiKORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NILUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur,kemudian saksi KORBANmenonton TV diruang tamu dirumah terdakwa,sambil tidur tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu,kemudian terdakwa juga ikut tidurtiduran diatas kasur spon tersebut,awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara salingraba dan saling tindin

Putusan Nomor 134 PK/TUN/2019Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:Penggugat jelas tidak lagi memiliki kepentingan apapun terhadap objekgugatan;Melanggar Kompetensi Absolut;Gugatan Penggugat Error in Persona;Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;Gugatan Penggugat Prematur;Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan permohonan peninjauankembalinya;Gugatan Penggugat terbukti sekali lagi didasari niat jahat dan itikad buruk;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:A.

Putusan Nomor 162 K/TUN/2015Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi PerijinanTertentu sesuai pada Poin 6 pada Surat Permohonan tersebut ;Bahwa Buku Tanah Hak Milik No. 488 Tahun 2007. a/n Tjung Kin Siu,cara terbitnya tidak berdasarkan turunan dari Buku Tanah Hak Milik No .88 Tahun 1974 a/n Riah Tarigan Silangit selaku pemilik awal dari tanahtersebut, adalah kakek dari Penggugat sendiri ;Bahwa Penggugat dapat membuktikan Buku Tanah Hak Milik No.438,jelas telah tumpang tindin dengan Buku

Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa terbit atas dasar Data Fisik dan Data Yuridis yang tidak akurat,sehingga telah terjadi tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat,sehingga dapat dipandang telah melanggar asas kecermatan.

pengukuran dan pemetaan tanah dalam rangka pembuatanSertifikat tanah atas nama Penggugat pada tanggal 30September 2004, namun setelah dilakukan pengukuran danpemetaan tanah oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan KotaBalikpapan, selanjutnya setelah Penggugat beberapa bulanmenunggu dan setiap mengecek ke Kantor Pertanahan katanyabelum jadi, kemudian pada tanggal 20 Januari 2005 Penggugatmendapatkan surat dari Kantor Pertanahan Nomor : 600/93/BPN442/2005 yang isinya bahwa tanah yang Penggugat kuasaltumpang tindin

Nomor 0037202 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat IV Register Nomor 90/006KSB/I/2003dan oleh Tergugat IIl dengan Register Nomor 221/593.83/KT/I/2003tanggal 28 Januari 2003 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Nangka Ujung:29,4/43,7 m; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 66,9 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 179 m; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Ring Road: 101 m;Tumpang tindin

kekaburan pada gugatan ParaPenggugat;Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat semakin jelas yang mana ParaPenggugat mendalilkan dalam positanya pada poin 20 tentang SertipikatHak Milik Nomor 989, Sertipikat Hak Milik Nomor 6541 dan Sertipikat HakMilik Nomor 6542 atas nama Tergugat yang terbit di atas tanah ParaPenggugat dan Para Penggugat tidak menyebutkan sama sekali atas namaPara Penggugat siapa tumpang tindihnya sertipikat tersebut karena di dalamposita Para Penggugat hanya mendalilkan tumpang tindin

,karena kepemilikan Tergugat saat ini bukan lagi SKGR tapi adalahsertipikat, sementara dalil gugatan Para Penggugat surat tanahnya (SKT)tumpang tindin dengan SKGR, berdasarkan hal tersebut jelas gugatan paraPenggugat tidak jelas, tidak tegas dan kabur, sehingga mohon dinyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (viet onvankelijk verklaara);Bahwa untuk lebih melihat kekaburan gugatan Para Penggugat, mohonMajelis Hakim melihat poin 15 gugatan Para Penggugat baik poin a maupunpoin b; Para Penggugat

Tumpang tindih (Sengketa) kewilayahansebagaimana dimaksud haruslah didasarkan pada suatu prosesHalaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018pembuktian di pengadilan siapa yang paling berhak atas WIUP.Tumpang tindin kewilayahan jelas memiliki persoalan sengketadimana terdapat IUP yang samasama memiliki kekuatan dimanamemerlukan proses hukum atas nama daulat Tuhan (Hakim) untukmemeriksa, mengadili dan memutusnya.Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang munculdalam pelaksanaan IUP,

Pemerintah.Jadi, tidak ada hubungannya, antara pemenuhan kewajiban hinggadinyatakan pailit pemegang IUP menurut Pasal 119 UU Minerba 2009dengan evaluasi tumpang tindih kewilayahan sehingga IUP harusdicabut.Dengan demikian hal ini mempertegas bahwa persoalantumpang tindin kewilayahan haruslah menjadi domain pengadilanatau arbitrase (Pasal 154 UndangUndang Minerba 2009).Bahwa siapapun yang memegang IUP, maka harusmendapatkan hak dan perlindungan serta jaminan kepastian hukumuntuk dapat bereksplorasi

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Pemohon yangmenyatakan bahwa Permen a quo bertentangan dengan Pasal 119 UUMinerba terkait pencabutan izin dalam hal terjadi tumpang tindihHalaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018kewilayahan adalah tidak berdasar karena dirjen atas nama menteritidak melakukan pencabutan iup yang terdapat tumpang tindihkewilayahan.bahwa termohon juga menolak dengan tegas dalil para pemohon yangmenyatakan bahwa penyelesaian tumpang tindin kewilayahan harusdiselesaikan

untukkegiatan usaha pertambangan sebagaimana diamanatkan PeraturanPemerintah 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara. dan juga sesuai ketentuanPerpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan SDMjuncto Perpres Nomor 105 Tahun 2016;Bahwa Permen ESDM obyek HUM a quo merupakan suatupengaturan (regeling) mengenai tata cara dan kriteria evaluasipenerbitan izin pemberian status clear and clean dalam UPpertambangan yang tidak bermasalah secara administrasi dantumpang tindin