M E N G A D I L I Menerima Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 275/Pid.Sus/2014/PN Tte tertanggl 10 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI SENDIRI1.

dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat bandingditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;Mengingat akan ketentuan Pasal 323 ayat (3) Undangundang RI Nomor : 17Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan pasalpasal dariUndangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILIMenerima Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 275/Pid.Sus/2014/PNTte tertanggl

Kutai Barat, Putus karena Perceraian dengansegala akibat hukumnya ; 3 Memberikan lin Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten KutaiBarat untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini danMenerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ; 4 Menetapkan/Mengangkat Penggugat menjadi pengasuh,memelihara, merawat dan mendidik 1 (satu) orang anak Lakilaki yang bernama : ALBERTUS TUYO DALUNG LINGE yanglahir di Sendawar pada tanggal, 16 November 2011, sesuai AktaKelahiran dengan Nomor : 64.07AL.2011.004537, Tertanggl

Pst.KP.29/042/IV/DIR/ tertanggl 12 April 2018 tentang Berakhirnya Hubungan Kerjatidak sah dan batal demi hukum, dan agar Tergugat membayar upah Penggugatsejak bulan April 2018 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap,THR Tahun 2018 serta membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanpelaksanaan putusan ini sejak putusan diucapkan, sehingga dengan demikiangugataan Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur (obscuur

tuntutanprovisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaahgugatan Penggugat secara cermat dan teliti diperoleh kesimpulan bahwasubstansi gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakimmenghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliPenggugat pada posisi semula karena Surat Keputusan PHK NomorKP.29/042/IV/DIR/ tertanggl

berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pengusaha in casu Tergugat hanya dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja in casu Penggugatsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniPenggugat mendalilkan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untukmemanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula karenaSurat Keputusan PHK Nomor KP.29/042/IV/DIR/ tertanggl

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6Oktober 2018 sampai dengan 4 Desember 2018;Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat HukumABDUL GOFUR, dkk Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan HukumHalaman1 dari 25 Perkara Nomor : 18Pid/Sus/2018/PN Bjb.Advokat Indonesia (POSBAKUMDIN) yang ditunjuk melalui Penetapan MijelisHakim Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Penetapaan nomor260/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tertanggl 17 September 2018;PENGADILAN NEGERI tersebut ; Telah

Yang lebih penting lagi pada No.4 huruf (g). yang sangat sayakhawatirkan terhadap keamanan anak saya.Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmemberikan replik secara tertulis pada tanggal 09 September 2013 yang padapokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik tertanggl 10Oktober 2013 pada pokoknya tetap pada jawabannya.Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa :1.

memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo sudilah kiiranya untuk memanggil para pihak yangbersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan gunamemeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusanhukum atas perkara ini yang amarnya sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumyang merugikan Penggugat ;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian KerjasamaNomor : 15, tertanggl

Han/44/III/2014/Reskrim tertanggal 12 Maret 2012, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengantanggal 31 Maret 2014; e Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi berdasarkan SuratPerpanjangan Penahanan Nomor: SPP92/N.4.19/Euh.1/03/2014 tertanggl 28Maret 2014, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;e Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkanSurat Penetapan Nomor: 51/Pen.Pid/2014/PN.RHL, sejak tanggal 11 Mei 2014sampai dengan tanggal

Bahwa, pada tanggal 3, 4 dan 5 Oktober 2018 telah dilaksanakanPenyelenggaraan Penandaan Batas Pada Areal Kerja IJPHKmKelompok Tani Hutan Pulu Dagang oleh Dinas Kehutanan UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah sesuai dengan SuratPerintah Tugas Nomor 0090/2699 tertanggl 28 September 2018 ;3.

.---------------------------------------------------------------- T-XIX

Asma danJunaidi Ismail tertanggal 4 September 2007.Surat Permohonan Sertipikat atas nama Junaidi Ismail kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 19 April 2010Surat Keterangan No. 11/SKT/PDT/PN.PBR tertanggal 31 Maret 2010dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.Berita Acara Aanmaning Nomor : 17/PDT/EKSPT/2011/PN.PBRtertanggl 20 Juni 2011.Surat Penetapan Nomor : 17/PDT/EKSPT/2011/PN.PBR tertanggl 15Mei 2011.Surat Kesepakatan Hasil Pertemuan Permasalahan Permohonan HakAtas Tanah Junaidi Ismail

Permohonan Intervensi tersebut dan ditetapbkan sebagaiTergugat II Intervensi;Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Nomor 50/G/2016/PTUNJKT.Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IIIntervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 9 Juni 2016,yang isi selengkapnya sebagai berikut:1.Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Para Penggugat adalah ParaPenggugat merasa dirugikan atas Surat Keputusan Tergugat berupapenerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 4/Rawajati tertanggl

DALAM POKOK PERKARA:1) Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagianyang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan Tergugat menolakdengan tegas seluruh dalildalil Para Penggugat kecuali yang secara tegasdiakui oleh Tergugat.Bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benardan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 4/Rawajati tertanggl 20September 1983, Surat Ukur No. 4/5581/1983 tanggal

lbukota Jakarta,terletak di Kampung Rawajati RT.004/04, Kelurahan Rawajati, KecamatanMampang Prapatan Kota Jakarta Selatan in casu obyek sengketa, tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan tidak melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik karena diterbitkanberdasarkan kewenangan Tergugat, secara Formal, Prosedural danmateriil sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UndangUndang yang menjadi dasar penerbitannya.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 4/Rawajati tertanggl

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Nomor29/Pen.Pid.B/2019 /PN SklI, tertanggl 15 Mei 2019, tentang Penetapanhari sidang pertama, yaitu pada hari: Selasa, Tanggal: 21 Mei 2019;4. Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umumdipersidangan;5. Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Para Terdakwadipersidangan;6. Setelah memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti di persidangan;Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana PenuntutUmum tertanggal 26 Juni 2019, No.

, yang menggabungkan dirinya bersamasamadengan para pengurus CV Punti Utama lainnya untuk menanggung hutangatas nama CV Punti Utama kepada Bank BRI (Persero) Sintang adalahmerupakan hak dari almarhum Salimin Ali sebagai pemilik tanah yang saatitu almarhum Salimin Ali masih hidup, sehingga dalam perkara a quo tidakada kaitannya dengan Para Penggugat.Pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (Judex Facti) dalampertimbangan hukum tersebut di atas yang menyatakan Surat KuasaMenjual tertanggl

Sastrimal, S.SiT, yangmenerangkan dalam urine terdakwa positif mengandung Ganja (cannabis );e Laporan pengujian Badan POM RI di Padang No. 67/LN.52. 2013 tanggal 20 Maret 2013terhadap barang bukti berupa narkotika yang disita dari terdakwa MAIRORI panggilanRORI dengan kesimpulan Ganja (cannabis): Positif (termasuk Narkotika Golongan I);e Surat keterangan habis uji dari Badan POM RI di Padang tertanggl 20 Maret 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa, surat danbarang

Muchtar Pakpahan SH, MA yangtidak beralasan dan tidak rasional, kekecewaan mana antara lain di tulis dalamsuratnya tertanggl 14 Agustus 2012 berjudul PERBEDAAN IDIOLOGI DAN VISPdengan uangkapan sebagai berikut : saya bertemu dengan sdr. Rekson Silaban,meminta kesediaannya memberi saya kesempatan periode terakhir menjadi KetuaMPO dan sdr. Rekson Silaban menjadi anggota MPO.

obyek eksekusi adalahmilik Pelawan berakibat pada penundaan eksekusi, sedangkan materi penundaanHalaman 17 Putusan Nomor: 501/Pdt.BTH/2015/PN.Sby.sama dengan materi pembatalan penetapan eksekusi, maka tuntutan pelawan untukmenyatakan batal demi hukum penetapan eksekusi beralasan untuk dikabulkan,namun untuk menyesuaikan dengan kewenangan pemeriksaan dengan acaraperlawanan Majelis akan merubah tuntutan terebut dengan menyatakan penetapaneksekusi No.32/EKS/2014/PN.Sby Jo No. 943/Pdt.G/2012/PN/Sby tertanggl

Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tertanggl 8Februari 2018 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PrayaNomor : 1/Pen.Pdt.Sita/2017/PN.Pya dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 1/BASITAEKS/2017/PN.Pya.5. Menghukum Terlawan Penyita I, II, Ill dan Terlawan Tersita secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara ini ;6.

Putusan Nomor 169 K/TUN/2014No : 01/Alang Alang Lebar, atas nama Perusahaan UmumPembangunan Perumahan, tertanggal 27 Desember 1994 GS No :4734/1994 telah berlaku ditengann masyarakat dan tidak lagimemerlukan persetujuan pihak lain, sehingga Sertipikat Hak PengelolaanNo : 0O1/Alang Alang Lebar, atas nama Perusahaan UmumPembangunan Perrumahan, Tertanggl, 27 Desember 1994 GS No :4734/1994 telah dapat dikatakan Keputusan TUN sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No:5 Tahun 1986 TentangPeradilan

Tergugat II (Suami Tergugat I) sebagaiPembeli, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan sesuai dengan kehendak dan maksud dari para pihakyang meminta dn hdir serta membubuhkan tand atangannya padaakte jual beli tersebut dihadapan Tergugat III dan dua orang sksiyang terlebih dahulu akta tersebut telah dibacakan;Bahwa adanya pengakuan dari Para Penggugat yang menyatakanternyat harga dari jual beli tersebut tidak sesuai dengan harga yangtertuang dlam akt jual beli Nomor : 19/2013 tertanggl

Sebagaimana pengakuan Para Penggugatbahwa Para Penggugat menandatangani Akta Kesepakatan Nomor4 tertanggl 8 Februari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan BudionoWidjaja, SH., Notaris di Jakarta Selatan;Hal. 19 Putusan No.779PDT/2018/PT.DKI Kalau pengakuan Para Penggugat benr adanya mengenai akta kesepakatan tersebut, maka seharusnya Para Penggugat menarik Budiono Widjaja,SH Notaris di Jakarta Selatan sebgai pihak dn bukanTergugat III; Berdasarkan hal tersebut maka gugtan aquo yang diajukan pada Tergugat

Rumah di Jalan Kutagara No, 1.Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohonmemberikan replik secara tertulis tertanggl 08 Juli 2014, sedangkan Termohonmenanggpi atas replik dari Pemohon mengajukan dupliknya secara tertulistertanggal 22 Juli 2014, yang selengkapnya menunujuk berita acara persidanganMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX,tanggal 19 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai

(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan dari bukti P.2,P.3, P.4 dan bukti 1.5, T.6 telah membuktikan bahwa perjanjian kerjasamaantara Penggugat dan Tergugat tersebut memang tidak berjalan sebagaimanaseperti yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama tertanggl 11 April2014, sehingga akhirnya Penggugat meminta agar modal usaha sebesarRp.150.000.0000.