Empat Lawang 30)Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Empat Lawang; 31)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia PemeriksaBarang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010; 32) Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Hal. 27 dari 44 hal. Put.

TA 2010; 40)Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 BelanjaBahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah); 41)Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas TenagaKerja ; 42)Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No.560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/V1I/2010 Antara Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang

Empat Lawang 30)Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Empat Lawang; 31)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia PemeriksaBarang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010; 32)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia PengadaanBarang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

2010; 40) Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 BelanjaBahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp Hal. 33 dari 44 hal.

Empat Lawang 31)Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Empat Lawang; 32)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim PanitiaPemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010; 33)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia PengadaanBarang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Hari Murbijanto (Pegawai Penyidik NegeriSipil Disnaker Kabupaten Bekasi) dan Bpk.Natrom (Pengawas Ketenagakerjaan DinasKetenagaKerjaan Kabupaten Bekasi). Dan Setelah melakukan pertemuan dengan pihakPB GSPB PT MMK dan PP GSPB, Kemudian Pihak Disnaker Kabupaten Bekasiselanjutnya melakukan pertemuan dengan Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo)ditempat yang sama.

Pada pertemuan antara Pihak Disnaker Kabupaten Bekasi denganPihak Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) menghasilkan adanya Surat Pernyataanyang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo).

SirodSaerudin (dari bagian laminating), dengan alasan telah habis masa kontrak kerjanya,padahal jelas jelas menurut Nota hasil Pengawasan Disnaker KabupatenBekasi statuspekerja yang ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat tetap adalah beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan perusahaan sebelumnya,menyatakan akan mengikuti apapun keputusan dalam nota tersebut;Bahwa pada tanggal 19 November 2012 karena Tergugat terkesan mengabaikanhasil nota Putusan Pengawasan dari Dinas Tenaga

Suratnya 001 /SK/PPGSPB/XII/2012 kepada Tergugat;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Pegawai Disnaker Kabupaten Bekasiyaitu Bpk. Erar Yusuf dan ibu Lilis Suryani datang menemui Tergugat (PT Mega MultiKemasindo) dengan membawa Surat Perintah dari Dinas Tenaga Kerja dengan No. Surat560/5570/Disnaker/XII/2012 untuk memfasilitasi dalam penyelesaian adanyaperselisihan antara PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo dengan Tergugat (PT MegaMulti Kemasindo).

Dan pada perundingan yang juga difasilitasi olehPegawai Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut tidak tercapai kesepakatan danperundingan disepakati dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Desember 2012 Di KantorDinas Tenaga Kerja Kab .

Bandungmemberikan tanggapan melalui Surat Nomor 700/2713/Pengawas Disnaker Kab.Bandung tanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah :6.1 pihak Tergugat ( PT. Lusantex ) tidak mengikutsertakan seluruh karyawanyasebanyak 151 ( seratus lima puluh satu ) orang ke Program JaminanKesehatan (BPJS Ketenagakerjaan ).Hm 3 dari 30 hlm Putusan No. 159/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg6.2 Pihak Tergugat (PT.

Lusantex ) akan memberikan penggantian biayapengobatan setelah pihak pekerja memberikan bukti yang asli ( Sudah ditunjukan saat mediasi di Disnaker Kab. Bandung).6.3 Pihak Tergugat ( PT. Lusantex ) akan membayar upah yang tidak dibayarkanselama Penggugat sakit.Atas point point tersebut Sampai dengan saat ini kesanggupan Tergugatkepada Penggugat melalui Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung tidak terlaksanabaik sebagian maupun seluruhnya ;7.

Bahwa atas dasar permohonan pengaduan sebagaimana dimaksud point (4), DinasTenaga Kerja kabupaten Bandung melalui mediator setelah mendengarkanketerangan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, mediator Disnaker Kab. Bandungmengeluarkan Anjuran pertanggal 30 bulan September tahun 2016 Nomor :567/2340HIPK/2016.MENGANJURKAN :1. Hubungan kerja antara pekerja (Sdri Acih Sukaesin dengan perusahaan (PTLusantex ) putus tehitung sejak tanggal 17 Juni 2015.2.

Disnaker Kab.Bandung tanggal 5 Desember 2016 huruf B yang pada pokoknya adalah :Tergugat (PT. Lusantex) akan memberikan penggantian biaya pengobatan setelahihakpekerjamemberikan bukti yang asli (sudah di tunjukan saat mediasi diDisnaker Kab. Bandung).9.

Bandung Tergugat tidak memberikan jawaban Anjuran dan tidak pulamelaksakan pernyataan yang dibuat pada pengawas Disnaker Kab. Bandung,sebagaimana hasil Risalah Sidang Mediasi Disnaker Kab.

Padahal faktanya sesuai surat54dan bukti yang dikeluarkan oleh PUK hanyalah berjumlah 24 orang.Sehingga Anjuran No. 565/3148/HISyaker/X/2014, tertanggal 23Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Disnaker Kab.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Angka 11 Jawaban Tergugatdiatas, Anjuran Disnaker Kab. Bekasi yang menyatakan 38 orang78statusnya berubah dari PKWT menjadi PKWTT terhitung sejakdilakukan revisi ke3 sejak Kontrak Pertama adalah Cacat Yuridis,dikarenakan datadata yang diuraikan dalam kronologis AnjuranDisnaker tidak sesuai dengan datadata yang valid/sesungguhnya(MANIPULASI DATA).46. Bahwa Disnaker tidak cermat dalam mengeluarkan Anjuran:.

Disnaker perusahaan jalan terusdengan berpedoman kepada LO dari Kementerian tenaga Kerja ;Bahwa Proses Revisi berulangulang sebelum ada gugatan selama initidak pernah ada keluhan dari serikat pekerja Serikat Pekerja adasetelah adanya gugatan ;Bahwa terhadap bukti P10, P12 dan P14 yang diperlihatkan kepadasaksi tidak ada tanggapan terhadap surat tersebut dari perusahaan ;Bahwa yang saksi tahu dalam permasalahan ini proses mediasi yangdilakukan di Disnaker tanggal 19 Mei 2014 itu saja ;143Bahwa saksi

;Bahwa kalau tidak diketahui oleh Disnaker apakah batal perjanjian ituatau tidak itu tidak diatur kalau masalah itu tapi didaftarkan diDisnaker, setiap PKWT yang di Revisi atau diperbaharui harusdidaftarkan di Disnaker ;Bahwa apabila ternyata pembaharuan atau Revisi tidak serta mertadidaftarkan di Disnaker apakah pembaharuan itu berlaku menurutpendapat saksi perjanjian kerja itu tetap berlaku hanya dia tidakdidaftarkan ada pelanggaran sehingga pelanggaran ini adalahpelanggaran yang melanggar satu

aturan itu kemudian sanksinyatergantung Disnaker ;Bahwa sanksinya berupa apa bila ternyata tidak didaftarkan diDisnaker kemudian diketahui oleh buruh yang bersangkutan sanksi164dari Pengawasan Disnaker yang mengawasi pelaksanaan pelanggaransuatu aturan pegawai pengawas perburuhan ;Bahwa pekerjaan yang sekali selesai bersifat sementara misalnyamengerjakan pembangunan gedung ;Bahwa pekerjaan sekali selesai artinya berdasarkan order dalamjangka waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan maka perjanjian

Bahwa yang lebih membingungkan lagi, Penggugat pada tanggal 10Juni 2011 menerima surat pemberitahuan mengundurkan diri, Sungguhperbuatan yang sangat semenamena dari Tergugat, hal ini terbukti dan tidakterbantahkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang semenamenadan penuh rekayasa, olehkarena itu sebagaimana terbukti dalam sidangmediasi di Disnaker Kota Batam, dalam anjuran Disnaker pada halam 2Menyebutkan Keterangan pihak Pengusaha: bahwa saudara Tedy Noviadypada tanggal 26, 27, 28, 29 dan

30 Mei 2011 tidak masuk kearea kerja", hal inimembuktikan kebohongan dari pihak Tergugat karena tanggal 28 dan 29 Meihari sabtu dan minggu yang memang Penggugat tidak masuk (hari libur) bagiPenggugat, sedangkan tanggal 30 dan tanggal 31 Mei Penggugat sakitsebagaimana surat Ketrengan dokter, sehingga Disnaker Kota Batammenganjurkan bekerja kembali, karena semua yang dilakukan Tergugat sudahmelanggar hukum oleh karena itu perbuatan Tergugat batal demi hukum;7.

Unisemtahun 20112013 yang telah disahkan oleh Disnaker Kota Batam Passal 47ayat (1):"Kepada Pekerja yang bekerja terus menerus selama lima (5) tahun dankelipatannya, perusahaan memberikan uang cuti panjang sebesar satu (1)Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.SusPHI/2013kali gaji pokok di samping tetap menerima upah bulan yang berjalan yangmenjadi haknya. Sebesar Rp4.516.380,00 (empat juta lima ratus enambelas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);18.

Bahwa yang di tuduhkan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasiyang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak masuk kerja 5 hariberturutturut yaitu pada tanggal 26, 27, 28, 29 dan 30 Mei 2011 hal inimembuktikan kebohongan dan Rekayasa dari pihak Termohon Kasasikarena tanggal 28 dan 29 Mei adalah hari sabtu dan minggu yangmemang Penggugat tidak masuk (hari libur) bagi Penggugat, sedangkantanggal 30 dan tanggal 31 Mei Penggugat sakit sebagaimana suratketerengan dokter, sehingga Disnaker Kota Batam menganjurkanbekerja

Unisem tahun2011 2013 yang telah di sahkan oleh Disnaker Kota Batam Passal 47ayat (1):Kepada Pekerja yang bekerja terus menerus selama lima (5) tahun dankelipatannya, perusahaan memberikan uang cuti panjang sebesar satu(1) kali gaji pokok di samping tetap menerima upah bulan yang berjalanyang menjadi haknya. Sebesar Rp4.516.380,00 ( empat juta lima ratusenam belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);e.

Kerja (PHK) tersebut adalah TIDAK SAH/BATAL DEMIHUKUM, artinya PHK tersebut dianggap tidak pernah ada;Bahwa karena gagalnya perundingan pada tingkat bipartit, Para Penggugatmeminta bantuan kepada Mediator di Kantor Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, akan tetapi perundingan dalam Mediasi tersebut jugagagal menyelesaikan perselisinan secara damai, sehingga dikeluarkanlahsurat anjuran dari lembaga mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasitertanggal : 9 Nopember 2017 # 4xdengan Surat Nomor567/7786/Disnaker

VPL/012/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;: Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi No. 250/Kep.68/LKB/Disnaker/IX/2016 tentangPencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit Atas Nama PT. MANDIRIMITRA LOGISTIK tanggal 7 September 2016 berikut lampiran,Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. MANDIRIMITRA LOGISTIK;: Fotocopy sesuai asli Surat Disnaker Pemkab.

Bekasi No.700/6743WAS/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal PanggilanDinas yang ditujukan kepada Tergugat;: Fotocopy sesuai asli Surat Disnaker Pemkab. Bekasi No.567/6157/Disnaker/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihalPanggilan yang ditujukan kepada Tergugat;: Fotocopy sesuai asli Surat Disnaker Pemkab. Bekasi No.567/6509/Disnaker/IX/2017 tanggal 12 September 2017 perihalPanggilan yang ditujukan kepada Tergugat;: Fotocopy dari fotocopy Surat keterangan No.

T33 : Fotocopy dari fotocopy ANJURAN Disnaker Pemkab. Bekasi No.567/7786/Disnaker 2017, tanggal 9 November 2017;34. T34 :Fotocopy dari fotocopy Risalan Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial Disnaker Pemkab.

denganmenyatakan Tergugat telah memutuskan hubungan kerja Para Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukanupaya perundingan perundingan bipartit, akan tetapi belum ada titik temu;Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan No 39/Padt.SUSPHI/2018/PN.BdaMenimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalamperundingan bipartit, maka selanjuinya dilakukan penyelesaian melalui mediasidan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, telah mengeluarkanAnjuran dengan Nomor : 567/7786/Disnaker

IndragiriHulu (Sesual dengan asili);: Surat Edaran Mneteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor:B.240/MNAKER/PHIJSKUPAH/X/2018 TentangPenyampaian Data Inflasi Tingkat Nasional danPertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018(Sesuai dengan fotocopy);: Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 670/DISNAKER.02/X/2018 tanggal 07 November 2018 Tentang UsulanUpah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019(Ssesuai dengan fotocopy);: Surat Bupati Nomor: 344/Disnaker.02/PHI/X1/2018tanggal 23 November 2018 Perihal

Bukti P 23 : Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri HuluNomor:319/Disnaker.02/PHI/X/2018 tanggal 7 November2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten Indragiri HuluTahun 2019 kepada Disnakertrans Provinsi Riau (Sesuaidengan fotocopy);24. Bukti P 24 : Tanda Terima Surat Bupati Nomor: 670/ DISNAKER.O2/X/2018 tanggal 07 November 2018, dan Surat DinasTenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 319/Disnaker.02/PHI/X/2018 tanggal 7 November 2018(sesuai dengan asli);25.

Indragiri Hulu (Sesuai dengan asl);Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor:Kpts.180/IX/2018 Tentang Dewan Pengupahan KabupatenIndragiri Hulu (Sesuai dengan fotocopy);Surat Undangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten IndragiriHulu Nomor:304/Disnaker.02/X/2018 tanggal 25 Oktober2018 kepada FSPPPSPSI Kabupaten Indragiri Huluuntuk Rapat Usulan Upah Minimum Kabupaten IndragiriHulu Tahun 2019 (sesuai dengan asli);Surat Undangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten IndragiriHulu) Nomor:350/Disnaker.02/XII/2018 tanggal

Bahwa tanggal 31 Oktober 2018 Bupati Indragiri Hulutelah mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor 670/Disnaker.02/X/2018dengan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun2019 sebesar Rp.3.081.845,00 (vide bukti T5);3.

Bahwa kemudian Bupati Indragiri Hulu melalui SuratNomor : 670/DISNAKER.02/X1/2018 tanggal O7 November 2018mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019sebesar Rp.3.082.030,44 (tiga juta delapan puluh dua ribu tigapuluhrupiah koma empat puluh empat) (vide bukti T7);Halaman 82 dari 90 Halaman Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.PBR5.

Terdakwa ASEP RAHMATJATNIKA bertemu dengan saksi Agus Widodo di jalan raya banjaran, pada saat itu jugaTerdakwa ASEP menawarkan kepada saksi Agus Widodo tentang pengangkatantenaga Honorer di kesehatan untuk istri saksi Agus Widodo yang bernama saksi Linggalin Purnomo Putri dan Terdakwa ASEP juga mengajak saksi Agus widodo untukbekerjasama di Bidang koperasi.Setelah berselang 2 minggu, Terdakwa ASEP datang kerumah saksi AgusWidodo dengan menggunakan seragam PNS dan mengaku sebagai pegawai Negerisipil Disnaker

Setelah berselang 2 minggu,Terdakwa ASEP datang kerumah saksi Agus Widodo dengan menggunakan seragamPNS dan mengaku sebagai pegawai Negeri sipil Disnaker Provinsi Jawa Barat dengandilengkapi atribut lengkap serta disertai Name tag atas nama Asep Rahmat Jatnika,dengan dikuatkan dari penampilan Terdakwa ASEP sebagai Pegawai Negeri Sipil dandengan Terdakwa ASEP menjanjikan istri saksi Agus Widodo akan diterima sebagaitenaga Honorer kesehatan dan dalam kerjasama koperasi Terdakwa ASEPmenjanjikan keuntungan

Agus Widodo dan pelakunya adalahTerdakwa;Bahwa awalnya saksi kenal Terdakwa pada tahun 2011 sebagai karyawanBank HSBC kemudian saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2012 danpada tahun 2014 Terdakwa mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat;Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya merupakan PegawaiNegeri Sipil pada Disnaker Provinsi Jawa Barat dan setiap hari Terdakwaberangkat kerja menggunakan seragam lengkap;Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa

Bahwa setelah berselang 2 minggu, Terdakwa ASEP datang kerumah saksi AgusWidodo dengan menggunakan seragam PNS dan mengaku sebagai pegawaiNegeri sipil Disnaker Provinsi Jawa Barat dengan dilengkapi atribut lengkap sertadisertai Name tag atas nama Asep Rahmat Jatnika, dengan dikuatkan daripenampilan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa menjanjikan istrisaksi Agus Widodo akan diterima sebagai tenaga Honorer kesehatan dan dalamkerjasama koperasi, Terdakwa menjanjikan keuntungan setiap

387/Fid B/Z017/PN Bb3204136709870003, ID 891277826 tertanggal 09 Januari 2017 yang padakenyataannya bukan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa dengan Terdakwa menyadari atau mengetahui bahwaperobuatannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan jalanbertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat, serta denganberpurapura mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Disnaker

Pada awalnya Perjanjian tersebut berjalan baik, menginjakbulan ke 2 berjalannya perjanjian Penggugat Rekonpensi mendapatsurat panggilan dari Disnaker Kab. Pasuruan. Dari surat panggilantersebut pada akhirnya diketahui bahwa Tergugat Rekonpensi telahmempekerjakan Para Pekerja Penggugat Rekonpensi di bagian produksi.

PenggugatREKONPENSI 9 sseseeseeseeee eee sensesBahwa, dengan adanya kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi sangatdirugikan, oleh karenanya wajar bilamana Tergugat Rekonpensi dibebanikewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada PenggugatRekonpensi BERUPA,; Kerugian Materiil ;0Hilangnya potensi keuntungan tang harusnya didapatkan sebesar Rp.3.500.000, setiap bulan selama 2 bulan sebesar Rp. 7.000.000, (tujuhJutta RUpTall) ===2see= ae eeee eee eee tiseeeeeneme Dengan adanya panggilan dari Disnaker

Pasuruan PenggugatRekonpensi Harus mengeluarkan biaya akomodasi ke Pasuruan sebesarRp. 10.000.000, (sepuluih juta rupiah); Kerugian Immiatetiil noe ninincnntintininnmnnnnnnnasDengan adanya kejadian ini, Penggugat Rekonpensi menjadi tidak dapatberpikir tenang dan konsentrsi dalam pekerjaannya sehinggamempengaruhi produktivitas pekerjaan.Selain itu dengan adanya panggilandari Disnaker Kab.Pasuruan menjadikan reputasi Penggugat Rekonpensisebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang profesional

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiilmaupun immateriil kepada Penggugat Rekonpensi selambatselambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini di ucapkan secara tunaidan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :Kerugian Materiil ;nn nn nnn nnn cence nnn ncn nncnscccne Hilangnya potensi keuntungan yang harusnya didapatkan sebesar Rp.3.500.000, setiap bulan selama 2 bulan sebesar Rp. 7.000.000, (tujuhjuta rupiah). 222 nnn ne nn nn nnn mene1516e Dengan adanya panggilan dari Disnaker

Pasuruan PenggugatRekonpensi Harus mengeluarkan biaya akomodasi ke Pasuruansebesar Rp. 10.000.000, (sepuluih juta rupiah);FS PUG IAN Ate nnnnresccnnnieeneneesccnntnmnmemnsscmmminnnnrinnieennnnninnsninnetrbnniemmrtsnsDengan adanya kejadian ini, Penggugat Rekonpensi menjadi tidak dapatberpikir tenang dan konsentrsi dalam pekerjaannya sehinggamempengaruhi produktivitas pekerjaan.Selain itu dengan adanya panggilandari Disnaker Kab.Pasuruan menjadikan reputasi Penggugat Rekonpensisebagai Perusahaan Penyedia

disesuaikan dengan Peraturan Kepegawaian YTB yangterbaru karena upah Penggugat dianggap sudah terlalu tinggi, padahal kondisi YTBdalam keadaan baikbaik saja sehingga hal ini sulit untuk diterima akal sehat;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugat mencatatkanPerselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Tenagakerja Kota Bandung yangberalamat di Jalan Martanegara Nomor 4, Bandung, pada tanggal Juni 2012;Bahwa menindaklanjuti pencacatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,Disnaker

Kota Bandung telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugatdan Tergugat dan kemudian melakukan sidang mediasi sebanyak 3 (tiga) kali sertameminta semua berkasberkas yang diperlukan kepada para pihak untuk bahankajian pihak Disnaker Kota Bandung;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut pada tanggal 3Agustus 2012 Disnaker Kota Bandung telah mengeluarkan anjuran atas perselisihanhubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan: (P4)a Agar pihak Yayasan Taruna

Bakti dan pihak pekerja menyepakati pemutusanhubungan kerja sejak tanggal 16 Februari 2012;b Agar pihak Yayasan Taruna Bakti membayarkan hakhak pekerja sejumlahRp73.276.381,00;14 Bahwa Penggugat telah menerima upah pokok terakhir beserta tunjangan tetapsebesar Rp6.157.679,00 perbulan;15 Bahwa atas anjuran tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban kepadaDisnaker Kota Bandung yang artinya Tergugat telah menolak anjuran Disnaker KotaBandung;16 Bahwa alasan Tergugat menolak untuk membayar

hak Penggugat sesuai dengananjuran dari Disnaker Kota Bandung adalah karena:a Merasa telah membayar pesangon kepada Penggugat pada tahun 2009 ketikaPenggugat dipensiun sebagai pegawai tetap sehingga Tergugat merasa tidakpunya kewajiban lagi untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugatsebagai pengawai kontrak selama 3 tahun + 1 bulan (16 Februari 2009sampai 15 Maret 2012), padahal Penggugat telah bekerja secara full time 40jam perminggu dan melakukan pekerjaan yang bersifat tetap selama 3 tahunberturutturut

ditegaskan :*Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan,oleh karenanya Penggugat mencatatkan Permohonan PencatatanPerselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut,serta guna memohon pula penyelesaian tersebut melalui proses mediasiyang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut;Bahwa namun demikian walaupun dalam Surat Anjuran Nomor560/767/DTT/2019 Disnaker

Penyanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untukpekerjaan yang bersifat tetapBahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial,Penggugat telah menempuh perundingan bipartit dan mediasi tripartitsebagai syarat/mekanisme yang harus dilalul;Bahwa telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana darimediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatansehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut mengeluarkan anjurandengan nomor : 560/767/DTT/2019 Disnaker

) Kabupaten Garut,dimana sebelumnya telah dilakukan perundingan Bipartit yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2019 dan perundingan Tripartit oleh Mediator Hubungan Industrial yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019, tanggal 8Mei 2019, dan tanggal 15 Mei 2019 yang menghasilkan Anjuran dari Disnaker Nomor : 560/767/DTT2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang menganjurkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan pHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 179/Pdt.Sus.PHI /2019/ PN.Bdg8.erubahan

status dari pekerja PKWT menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa Penggugat keberatan dengan Anjuran Disnaker tersebut dikarenakan mengingat kinerja Penggugat yang kurang efektif dan tidak disiplin dalambekerja yaitu sering meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja tanpa pemberitahuan atau izin ke atasan atau pihak kantor, atas ketidakdisiplinan Penggugat dalam bekerja tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) tertanggal 8 April 2019 yangditujukan

tersebut diatas dan poin 7 dalam Pokok Perkara GugatanPenggugat, Tergugat keberatan dengan Anjuran Disnaker tersebutdikarenakan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada poin 3dalam Pokok Perkara Tergugat yaitu ketidakdisiplinan Penggugat dalambekerja serta penilaian kinerja Penggugat yang tidak memenuhiekspektasi dan tidak efektif dalam bekerja sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP I) tertanggal 8 April 2019 yanditujukan kepada Tergugat:.

diangkat;Bahwa Setelah diangkat terjadi pemogokan oleh pekerja untuk menuntut hakmengenai perhitungan masa kerja;Bahwa Diperlihatkan bukti P1 kepada saksi dan saksi mengenal bukti tersebutmengenai pengangkatan menjadi karyawan tetap tetapi bukan masa kerja;Bahwa Menurut saksi dalam kesepakatan tanggal 18 Januari 203, masa kerja tanggal1 Februari 2013;Bahwa Diperlihatkan bukti P2 kepada saksi dan saksi membenarkan isi dari buktisurat tersebut;Bahwa Saksi hadir dan menandatangani berita acara di disnaker

(Bukti P2);Bahwa Dalam bukti P2 terurai kata sepakat mengenai perhitungan masa kerjaterhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 tetapi menurut saksi belum menjadikesepakatan;Bahwa Saksi membenarkan tandatangan saksi dalam berita acara di disnaker tersebut(Bukti P2);Bahwa Menurut saksi mengenai masa kerja sejak dari pengangkatan atau pada saatmemberikan lamaran, terhitung tanggal 1 Februari 2013, hal ini berdasar kesepakatanpada tanggal 18 Januari 2013 kemudian diangkat pada tanggal 1 Februari 2013;Bahwa

SiamIndo Concrete Product tertanggal 12 Nopember2013 di Disnaker yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa perhitunganmasa kerja terhitung mulai tanggal Februari 2013 dan kepersertaan Jamsostek dihitungmulai tanggal 1 Februari 2013.Menimbang, bahwa bukti surat T6 adalah berupa Hasil Perundingan tertanggal 18Februari 2013 antara perwakilan PT. Siam Indo Concrete Products dengan perwakilanSerikat Pekerja Kerakyatan PT.

Siam Indo Concrete productstertanggal 12 Nopember 2013 di Disnaker dan saksisaksi yang diajukan oleh para Tergugatbahwa pengangkatan pekerja Aby Mansyur, dkk (206 Orang) menjadi karyawan tetapterhitung tertanggal Februari 2013.Menimbang, bahwa Petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon menyatakanKesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Kerakyatan PT.

Siam Indo Concrete products tertanggal 12 Nopember 2013 di Disnaker, maka petitumangka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon menyatakanmasa kerja para pekerja Aby Mansyur, dkk (206 orang) dihitung sejak Februari 2013, olehkarena dalam keseimpulannya Majelis Hakim telah menyimpullkan bahwa berdasarkankesepakatan pada tanggal 18 Januari 2013 dan Berita Acara Pertemuan antara Managementdan Serikat Buruh PT.

dimungkinkan Tergugat akan menempuh jalur Pidana dengan melaporkan ParaPenggugat ke kepolisian atas terjadinya adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangantidak benar/Palsu ;3 Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan status pekerja apakah masih tenaga harian,lepas,tenagakontrak, karyawan tetap atau borongan hal ini tidak dijelaskkan dalam gugatan ParaPenggugat ; 1 Bahwa gugatan Para penggugat campur aduk satu sisi mendalilkan gugatan mengacupada hasil Nota pemeriksaan Pengawas jo anjuran disnaker

trans Kabupaten Sidoarjo disatu sisiPenggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Para Penggugat juga mengajukanpermintaan kepada disnaker trans sidoarjo untuk melakukan panggilan terhadap Tergugat untukmembahas persolan pemutusan Hubungan Kerja (PHK). yang hingga sekarang masih dilakukanoleh Disnaker trans .meskipun demikian sikap Tergugat tetap menyatakan kalau Para Penggugatdinyatakan telah mengundurkandit i ; 2 Bahwa apabila Para Penggugat melibatkan turut Tergugat setidaknya juga melibatkanPemerintah

Dan pihak Disnaker menyarankan agar Penggugat dan Saksi kembalibekerja seperti biasa sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 tetapi perusahaan tetap tutup, sehingga Penggugat dansaksi tidak bisa bekerja ; e Atas ditutupnya SPBU oleh Tergugat maka Pengguat dan saksi meminta kepada Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnaker Kabupaten Sidoarjo untuk membuat nota pemeriksaan ;e Pada tanggal 17 Juli 2013 Pegagwai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Sidaorjo datang keSPBU, Penggugat dan saksi juga datang

KabuptenSidoarjo ; 222 22222 2222 n nne == Setahu saksi SPBU pada bulan Juli 2013 tanggalnya lupa sudah buka lagi tapi dengan karyawan Saksi mengetahui kalau SPBU sudah buka lagi pada saat saksi bersama para penggugat datang ke SPBUterus menuju ke Disnaker setelah kembali dari Disnaker hendak melanjutkan ke Mojokertomelewati SPBU Taman ternyata di SPBU Taman sudah buka lagi dengan karyawane Saksi ke Mojokerto hendak menjemput temanteman yang bekerja di SPBU Cabang Mojokerto milikTergugat untuk diajak

demo ke DisnakerPropinsi ;e Saksi tahu SPBU tutup karena saksi hendak bekerja tapi dilarang hadir oleh manajemen SPBU yangbernama Pak Lukman ; Setahu saksi SPBU tutup karena tidak ada pasokan BBM dariPertamina ; Saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Pertamina dengan Tergugat setahu saksi bahwa Pertaminahanya sebagai DistributorBIBI j ecccer ee neee cee rence nena eH eennneare eee nee A RHR REE HNLRER NS Saksi tidak tahu isi Anjuran dari Disnaker Kabupaten Sidoarjo ;e Saksi tidak tahu ada surat

Suasana menjadi tidak kondusif;Bahwa Penggugat merasa alasan yang diutarakan Tergugat tidak benar,karena selama Penggugat bekerja tidak pernah mendapat suratperingatan maupun teguran, oleh karena itulah Penggugatmempertanyakan kepada Perusahaan tentang status Penggugat namunTergugat tetap pada pendiriannya untuk mengadakan PemutusanHubungan Kerja pada Penggugat;Bahwa karena tidak ditemukannya jalan kel;uar, selanjutnya Penggugatmengirim surat kepada Disnaker Deli Serdang guna menyelesaikan hakhak

normatif dengan secara mediasi, namun mediasi tidak mencapaikesepakatan; nnn nnn nnnn nn nn nnn ncn nnn nn nnn nn nnn nnnnme nen ncnnnBahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2011 Disnaker DeliSerdang mengirim surat anjuran kepada Penggugat dan Tergugat perihalanjuran yang kesimpulannya mengajukan kepada Tergugat untukmenyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan anjuran;Bahwa atas anjuran Disnaker Deli Serdang tersebut selanjutnyaPenggugat dan Tergugat harus memberi jawaban paling lama 10(sepuluh

serta meminta penning diserahkankepadanya;Bahwa Penggugat pada tanggal 09 April 2011, kembali menemui atasanPenggugat (Bpk.Liston Simanungkalit) untuk meminta kembali bekerjasebagaimana biasanya serta meminta menjelaskan pelanggaranPenggugat lakukan dan pihaknya Tergugat bersikokoh bahwa Penggugattelah diberhentikan oleh Perusahaan, dan Tergugat mengintimidasiPenggugat lewat penyampaian Tergugat bahwa apabila Penggugat tidakpuas atas PHK tersebut Tergugat menyuruh melaporkan hal tersebut kepihak Disnaker

pihak Tergugat beralasan belum ditandatangani oleh Kantor Pusat Tergugat di Jakarta ;Bahwa Penggugat menerima diberhentikan apabila pihak Tergugatmenjelaskan serta membuktikan kesalahan dan Pelanggaran Penggugatlakukan;Halaman3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2016/PN.PbrBahwa Penggugat pada tanggal 19 April 2011, melaporkan kejadian yangPenggugat alami ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Madya Pekanbaruuntuk menjembatani permasalahan yang Penggugat tersebut;Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama Disnaker

Surat Edaran Disnaker Kota Pekanbaru Nomor : Naker/ C.41/ 565/29/ 01/ 2015, tertanggal 15 Januari 2015, yang merujuk padaPeraturan Gubernur Riau Nomor : Kpts.15/1/2015, tentang UpahMinimum Provinsi Riau tahun 2015 yang diberlakukan padatanggal 01 Januari 2015 sebesar Rp.1.925.000x12 bulan =Rp.23.100.000,;.

Surat Edaran Disnaker Kota Pekanbaru Nomor : Naker/ C.41/ 565/47/01/2016, tanggal 13 Januari 2015, yang merujuk padaPeraturan Gubernur Riau Nomor : Kpts.15/1/2016, tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota se Propinsi Riau tahun 2016 yangdiberlakukan pada tanggal O01 Januari 2016 sebesar Rp.2.146.375. ;. Tunjangan Hari Raya ( Hari Natal) pada :a. Tahun 2011, 1(satu) bulan upah sebesar Rp.1.135.000,b. Tahun 2012, 1(satu) bulan upah sebesar Rp.1.260.000,c.

bahwa Penggugattelah melanggar isi Perjanjian Kontrak Kerja pasal 8 yaitu melanggardisplin, memaksa pimpinan, serta tidak mentaati perintah yangdiberikan Perusahaan, pada hal menurut Penggugat bahwaPenggugat selama ini selalu berprestasi dan belum pernahmendapakan Surat Peringatan I,Il dan Ill dan setelah di PutusHubungan Kerja (PHK) Penggugat selalu menemui atasan untukmemperoleh keterangan alasan dari Tergugat dalam memutushubungan kerja Penggugat;Bahwa permasalahan ini telah di mediasi oleh Disnaker

Pada mediasi ketiga tanggal 13 Juli 2011Tergugat hadir dan tetap tidak bisa memberikankeputusan untuk memberikan pesangon sebagaimanaketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.Sehingga pertemuan mediasi di DisnakertransKabupaten Slemandeadlock Bahwa selama Mediasi Disnaker tidak menghasilkankesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, makaDinas Tenaga Kerja mengeluarkanHal. 7 dari 62 Hal PUT.No.02.G.2012.PHI.YK10 Bahwa sampaidikeluarkan Anjuran dan Risalahperundingan, Tergugat pada keputusannya

Logistik,tertanggal 01 Juni 201 1;Bukti P6 : Foto Copy Bukti Prosedur Penyelesaian Berhenti Kerja DamaiPutra Group dari PenggugatII (Handayani) kepada Kabag.Accounting &Tax, tertanggal 30 Mei 201 1; Bukti P7 : Foto Copy Bukti Prosedur Penyelesaian Berhenti Kerja dariPenggugatII (Wawan Sukaryawan) kepada Kabag.Quality Control,tertanggal 09 Juni 2011; Bukti P8 : Foto Copy Notulen Mediasi di Disnaker Sleman, tanggal 21Juni 201 ;Bukti P9 : Foto Copy Notulen Mediasi di Disnaker Sleman, tertanggal 13Juli

201 1; Bukti P10 : Foto Copy Anjuran dari Mediator Disnaker Sleman, tertanggal18 Juli 2011 ;Bukti P11: Foto Copy SK.

dan sampai keDPRD, tetapi tidak ada titik temu ;Bahwa di perusahaan tidak ada Peraturan Perusahaan dan Perjanjian KerjaBersama (PKB);Bahwa Yani di bagian keuangan, Emy di bagian marketing, Wawan di bagianAccounting ;Bahwa setelah mendapat Surat Mutasi mereka yang menolak PHK sudahtidak ketemu Pak Maman dan langsung ke Disnaker ;Bahwa di Disnaker tidak ada kejelasan Surat Mutasi;Bahwa setelah menerima Surat Mutasi mereka tidak menerima suratpanggilan kerja dari Jakarta ;Bahwa pada waktu Saksi ke

Disnaker Saksi meminta pesangon sesuai denganUndangundang karena sudah di PHK ;Bahwa pada saat saksi menerima Surat Mutasi, Saksi belum mendapatpesangon 53.

Kota Cilegon pada tanggal 23 November2009 ;Bahwa pihak Mediator dari Disnaker Kota Cilegon, telah berupaya dan berusahauntuk menyelesaikan persoalan PHK ini dengan mengundang Penggugat dan ParaTergugat serta didampingi oleh Serikat Pekerja dengan 3 (tiga) kali pertemuan yaitu :1 Pertemuan Tripartit pada tanggal 3 Desember 2009 ;Hasilnya : Para Pihak tetap pada pendirian masingmasing, dan pihak Disnakermeminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan hasil audit dari akuntan Publik ;2 Pertemuan Tripartit

kedua pada tanggal 15 Desember 2009 ;Hasilnya : Penggugat memperlihatkan hasil audit akuntan public tentang kerugiantahun 2006, 2007 dan 2008 dan Tergugat menyatakan apabila perusahaan tidak inginmempekerjakan kembali Para Tergugat, maka Para Tergugat meminta kompensasiyang jelas, lalu Disnaker memberikan kesempatan untuk Bipartit lanjutan ;Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2009 kami para pihak diberikan kesempatanuntuk melakukan musyawarah Bipartit, namun Serikat Pekerja yang mewakili paraPenggugat

diluar batas kewajaran dan diluar UndangUndang ;3 Pertemuan Tripartit Ketiga pada tanggal 31 Desember 2009Hasilnya : Para Tergugat menyatakan sikap bahwa Para Tergugat mau di PHKasalkan diberikan kompensasi sebesar :e Agus Nuryantono :Mau menerima PHK namun meminta kompensasi sebesar 169 kali upah/gaji ;e Tata Hendarto ;Mau menerima PHK namun meminta kompensasi sebesar 234 kali upah/gaji ;e Alkausar Basma Jaya ;Mau menerima PHK namun meminta kompensasi sebesar 286 kali upah/gaji ;Bahwa selanjutnya Disnaker

memberikan kesempatan kepada para pihak untukmelanjutkan musyawarah Bipartit yang ke V pada tanggal 6 Januari 2010 danhasilnya masingmasing pihak tetap masih bertahan pada pendapatnya ;Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Januari 2010 Mediator dari Disnaker KotaCilegon mengeluarkan surat anjuran yang isinya pada pokoknya Para Tergugatdipekerjakan kembali dan perusahaan diwajibkan untuk membayar hakhaknya selamaPara Tergugat tidak dipekerjakan ;Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat telah memberikan jawaban

pada tanggal16 Januari 2010 yang isinya menolak isi anjuran tersebut dikarenakan :1 Mediator Disnaker Kota Cilegon tidak berdasarkan UndangUndang 13 Tahun2003 dan telah mengesampingkan hasil audit dari akuntan public yang telahdiperlihatkan aslinya kepada Mediator ;2 Mediator Disnaker Kota Cilegon tidak konsisten serta tidak objektif karena tidakdipertimbangkannya poinpoin kesepakatan yang didapat dari hasilhasilpertemuan Mediasi yang menegaskan bahwa Para Tergugat telah bersedia dansepakat untuk

Energi, Pertambangan, MinyakGas Bumi dan Umum Polypet Polyprima (PUK SPKEPPolypet Polyprima) dalam hal ini memilih alamat di JalanJombang Masjid Nomor 22 Kota Cilegon, untukselanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT :Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUNSRGMELAWANKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON, Tempat kedudukan diJalan Raya Bojonegara Km. 2 Kelurahan Kedaleman,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/1492/Disnaker

M.si., Jabatan: Sekretaris Disnaker, 7. H.MAKSUM, M.M., Jabatan: Kepala Bidang Pengawasan,8. ASIH DWI ASTUTI, S. Psi., Jabatan: FungsionalMediator. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia;Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon; Tempat kedudukan di Jalan RayaBojonegara Km. 2 Kelurahan Kedaleman, KecamatanCibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

hari Senin tanggal 21 Mei 2012 Para Penggugat telahHalaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUNSRGmenemui Kepala Bidang NHubungan Industrial (Bapak Suparman)menanyakan progress pengaduan perselisihan PHK Para Penggugatyang telah dilengkapi risalah bipartit tersebut, namun kiranya KepalaBidang Hubungan Industrial menyatakan menunggu rapat denganKadisnaker; 222222 non nnn non non non nnn nn nn nnn noe nee nnn13.Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, Para Penggugat dimintadatang ke Disnaker

Bukti T4 Surat dari Mediator yang diketahui Kepala Dinas TenagaKerja Kota Cilegon Nomor: 560/1186/Disnaker tertanggalMei 2008, perihal Anjuran (fotokopi sesuai dengan asli); 5. Bukti T5 = Surat PT.

Bahwa pada Bulan Mei 2008, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegonmenerbitkan Surat Nomor: 560/1186/Disnaker, perihal: Anjuran, yang isipokoknya agar pihak PT. Polypet Karyapersada PI. PolyprimaHalaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUNSRGKaryareksa dan SP KEP. PT. Polypet Karyapersada PT.

dengan Tergugat tidakdibuatkan perjanjian kerja maupun surat pengangkatan.Bahwa Penggugat upahnya sejak periode upah bulan Februari 2017terlambat dibayarkan oleh Tergugat.Bahwa Penggugat sejak 24 Februari 2018 telah di nonaktifkan/tidakboleh masuk bekerja oleh pihak Tergugat.Bahwa Penggugat pada tanggal 29 September 2017 telah memintabantuan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan untuk dilakukanperantaraan/ Mediasi, yang hasilnya dituangkan dalam Putusan Anjurantanggal 15 Maret 2018 nomor 567/421/Disnaker

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatanPenggugat sebagaimana tertuang dalam angka 5, yang mana padadasarnya Tergugat mengapresiasi langkah hukum yang dilakukanPenggugat dengan meminta bantuan kepada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Balikpapan untuk dilakukan penyelesaian/mediasi yang hasilnyatertuang dalam putusan Anjuran tertanggal 15 Maret 208 Nomor:576/421/Disnaker, yang pada pokoknya berisikan anjuran agar pihakTergugat berkewajiban untuk membayar hakhak Penggugat sebagaiberikut

Surya Biru Bogatama,Nomor: 009/SBB/BPN/PHK/I/2015 kepada Penggugat, Perihal:Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 24 Februari 2018;P4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemerintah KotaBalikpapan Dinas Ketenagakerjaan, nomor: 005/258 /Disnaker,perihal: Panggilan kepada pimpinan Tergugat dan Penggugat,tangga 22 Februari 2018;P5 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemerintan KotaBalikpapan Dinas Ketenagakerjaan, nomor: 567/421 /Disnaker,perihal: Anjuran, tanggal 15 Mei 2018;Halaman 9 dari 30 Putusan

SusPHI/2018/PN SmrP6Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemerintan KotaBalikpapan Dinas Ketenagakerjaan, nomor: 567/519 /Disnaker,perihal: Pemberitahuan, tanggal 28 Maret 2018;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat jugamengajukan 1 (Satu) orang saksi dalam persidangan yaitu Rudi Herdiantoyang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Saksi atas nama Rudi Herdianto :bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat;bahwa saksi menerangkan kenal di PT.

, tertanggal 28 Maret 2018dan Anjuran nomor: 567/421 /Disnaker, tanggal 15 Mei 2018;dari MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas maka Majelis Hakim berpendapat atas Eksepsi Tergugat yangrmenyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syaratformal suatu) gugatan (cacat formal) dan tidak sah tidak dapatdikabulkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam gugatannya

Bakarita yang jugabekerja di Qbeat dengan posisi jabatan sebagai Supervisor Karaoke diQbeat, diturunkan dari jabatan menjadi Kasir Karaoke sehingga Penggugatbersama suaminya langsung mengadu di kantor Disnaker pada tanggal 02Juli 2018 kemudian dilakukan panggilan perundingan mediasi pada tanggal06 Juli, tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 selanjutnyamediasi berikut pada tanggal 25 September 2018 perundingan mediasiantara kedua belah pihak sebanyak 4 (empat) kali di Kantor Disnaker KotaTernate

menimbulkan masalahhukum, melihat dari pokok masalah tersebut bahwa Demosi/Penurunanjabatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak memilkialasan hukum yang kuat oleh karenanya sangat bertentangan dengan aturanketenagakerjaan sebagaimanayang di atur dalam Pasal 6 UndangUndangNo.13 Tahun 2003:Pasal 6 . setiap pekerja/ouruh berhak memperoleh perlakuaan yang samatanpa diskriminasi dari pengusaha.4.Bahwa akibat dari masalah tersebut telah dilakukan perundingan mediasiuntuk penyelesaian di kantor Disnaker

membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasaditerima pekerja/ouruh.5.Bahwa dari penjelasan pasal tersebut diatas maka Penggugat wajibmenerima gaji/upah setiap bulan selama proses perselisihan pendapat antaraPenggugat dengan Tergugat yang belum ada keputusan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial setempat maka gaji/upahPenggugat tetap dibayar seperti biasa, namun yang terjadi Tergugat sudahtidak lagi memberikan gaji/upah kepada Penggugat sejak itu Penggugatmengadu di Kantor Disnaker

dan dilakukan mediasi penyelesaian masalahtersebut namun penyelesaian tersebut gagal karena Tergugat tidak lagimemberikan gaji/upah kepada Penggugat terhitung kurang lebih 7 ( tujuh )bulan sejak dari Bulan Juli 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019, sesuaiketentuan Ketenagakerjaan apabila mediasi gagal maka Disnaker melaluiMediator dapat mengeluarkan Anjuran sesuai pasal 13 UU No. 2 Tahun 2004untuk ditindaklanjuti ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Ternate.6.Bahwa akibat dari

Denny Mardiyanto Jami, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mulai bekerja sejak tahun 2017; Bahwajabatan saksi sebagai Manager QBeat; Bahwa saksii kenal dengan Penggugat sejak saksi masuk kerja tahun2017; Bahwa yang mengeluarkan surat mutasi adalah saksi sendiri atasperintah owner/pemilik perusahaan QBeat; Bahwa saksi juga yang mewakili pihak perusahaan dalam perundinganmediasi di Disnaker ; Bahwadalam hasil mediasi di Disnaker tersebut mediator menawarkan